Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UUSRG), disusul kemudian dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Sistem Resi Gudang adalah suatu sistem yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (Pasal 1 Angka (1) UUSRG), dengan demikian Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan berupa barang yang disimpan dalam gudang, juga bermanfaat untuk menstabilkan harga pasar. Resi Gudang sendiri dalam Pasal 1 Angka (2) UUSRG didefinisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Secara internasional Resi Gudang dikenal dengan istilah Warehouse Receipt, dan pembiayaan perdagangan dengan dasar Warehouse Receipt (WR)disebut Warehouse Receipt Financing (WRF). Sebelum lahirnya UUSRG pelaku usaha di Indonesia terutama importir komoditas bekerjasama dengan eksportir di luar negeri dan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan telah rutin melakukan transaksi bisnis dengan skema WRF dan sampai saat ini setelah beberapa tahun lahirnya UUSRG masih tetap dilakukan diluar kelembagaan sebagaimana UUSRG. Pada WRF diluar UUSRG, para pihak meliputi Kreditur, Debitur dan Pengelola Agunan (Collateral Manager) terikat kepada suatu Perjanjian Manajemen Agunan (Collateral Management Agreement)/ CMA. Berbeda dengan dengan Resi Gudang yang diterbitkan dalam kelembagaan dibawah UUSRG, WR yang lahir dari suatu CMA (CMA-WR) bukan merupakan suatu dokumen kepemilikan (document of title), tidak dapat diperjualbelikan (Non-Negotiable) dan tidak dapat dipindahtangankan (Non-Transferable). CMA-WR hanyalah suatu laporan ataupun bukti penerimaan dan keberadaan barang (komoditas) di suatu gudang. Pada WRF dengan CMA, bukan WR yang menjadi objek jaminan sebagaimana UUSRG tetapi adalah stok barang terkait. Dikarenakan objek jaminan dimaksud (stok barang) dianggap sama dengan objek Jaminan Fidusia, tidak jarang WRF tersebut selain diatur dengan CMA juga diletakan Jaminan Fidusia atas stok barangnya. Namun demikian, pada pada WRF dengan CMA, stok barang yang merupakan objek jaminan berada pada penguasaan Collateral Manager, untuk kepentingan dan bertindak atas nama Kreditur, bukan pada penguasaan Debitur sebagaimana karakteristik Jaminan Fidusia. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa dalam hal pengusaan objek jaminan, pada WRF dengan CMA lebih mirip dengan Gadai.

---

In July 2006, Law No.9 of 2006 on Warehouse Receipt System (UUSRG) was passed by the Indonesian Parliament which then followed almost a year after by it's implementation regulation, Goverment Regulation No. 36 of 2007. Article 1 (1) SRG describes that Warehouse Receipt System is a system involcing activities those related to issuance, transfer, collateral and transaction settlement of the Warehouse Receipt (WR). It is believed that Warehouse Receipt System (WRS) is one of the important and efective instrument in the trade finance. It may facilitate credit facilities for the corporation based on collaterlized stock of commodity in the storage, as well as giving benefit for the market price stability. WR according to Article 1 (2) SRG is defined as a document of title on commodity stock which is stored in the storage, issed by a Warehouse Manager. Worldwide it's known as Warehouse Receipt Financing (WRF). Prior to UUSRG, business practitions in Indonesia in collaboration with international commodities suppliers, bank and non-bank financial institution have started this kind of transaction and still continued after UUSRG but arranged by contracts outside UUSRG institution. In this WRF based on contracts, the parties including Creditor, Debtor and Warehouse Manager enter into a Collateral Management Agreement (CMA). WR issued by CMA (CMA-WR) is not a document of title, non negotiable and non transferable. CMA-WR is only a report or confirmation of receipt of goods (commodities) stored in the storage. CMA-WR is not the collateral in this agreement but the goods (stock) it self. There is an opinion that categorizes this kind of collateral as Jaminan Fidusia collateral (object). Goods belonging to the Debtor fiduciary transferred to the Creditor according to the mechanism under Law of Jaminan Fidusia. From the perspective of collateral custody where the goods is actually under custodial of Warehouse Manager, WRF based on CMA is more similar to a lien."

"Skripsi ini membahas tentang peranan collateral manager dalam pembiayaan resi gudang dan analisis putusan hakim yang menyatakan Collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang dalam skema Collateral management agreementmemiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalahbahwa collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang memiliki peranan yang krusial. Baik dalam skema collateral management agreement (CMA) maupun berdasarkan UU Sistem Resi Gudang, Collateral manager memiliki peranan untuk menerbitkan resi gudang, menjamin keamanan dan keutuhan barang yang disimpan, memberikan proteksi risiko kepada pemilik barang, memudahkan pemilik barang memperoleh kredit. Collateral manager dalam Putusan No.2239/K/Pdt/2014 seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan. Hakim dalam memutuskan perkara terkait wewenang collateral manager tidak mempertimbangkan perjanjian yang dibuat oleh parapihak maupun peraturan perundang-undangan mengenani wewenang collateral manager. Padahal, collateral manager hanya diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan terkait komoditas yang berada di kekuasaannya.The focus of this study is the analysis of the court's decision which states that Collateral Manager involved in Collateral Management Agremeent has a legal standing to file a claim for resistance. This research was conducted using the normative legal research method. The results of this study are that in a warehouse receipt financing, collateral manager plays an important role. Both in the collateral management agreement (CMA) scheme and under the Warehouse Receipt System Act. Collateral manager has the role to issue warehouse receipts, guarantee the safety and integrity of the goods stored, provide risk protection to the owner of the goods, and facilitate the owner of the goods obtain credit. Role of collateral manager is related to the management of goods stored in the warehouse. Collateral manager in Decision No. 2239 / K / Pdt / 2014 should not have a legal standing to file a claim for resistance, because matters relating to litigation is not the authority of the collateral manager. The judge in deciding cases related to collateral manager's authority does not consider the agreements made by the parties nor the laws and regulations concerning the collateral manager's authority. In fact, the collateral manager is only given the authority to make arrangements related tocommodities in its control."

"Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pembebanan hak jaminan resi gudang tidak diberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dan memperoleh data dari wawancara kepada narasumber atau informan sebagai pendukung data sekunder. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang adalah pada saat dilakukannya pemberitahuan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang karena pada saat dilakukan pemberitahuan pusat registrasi pada saat itu juga setelah menerima berkas dengan lengkap melakukan pencatatan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan resi gudang dan menerbitkan bukti konfirmasi pencatatan pemberitahuan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat yaitu pada saat dilakukannya pendaftaran. Pemberitahuan dan pendaftaran yang terdapat pada jaminan fidusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi ketentuan asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus dibuat dengan jelas dan lengkap, selain itu untuk menghindari terjadinya kelalaian pusat registrasi dalam melakukan penatausahaan tertutama berkaitan dengan kegiatan pencatatan pembebanan jaminan resi gudang, perlu diberikan sanksi yang keras agar kepentingan penerima hak jaminan atas resi gudang dapat terlindungi dan tertatausaha dengan baik.

---

This thesis is aimed at finding out when security right to a warehouse receipt is created, thus obtaining perfect security obligation which provides protection for the holders of security right to a warehouse receipt. The issues studied in this thesis are the legal certainty on the creation of security right to a warehouse receipt thus obtaining perfect security which provides legal protection for the holders of security right to a warehouse receipt and the legal consequences for the beneficiary of security right to a warehouse receipt if the encumbrance of security right to the warehouse receipt is not notified to the registration center and the warehouse operator.

The research method used in this thesis is normative juridical research, namely literature research by document review and obtaining data from interview with source persons or informants in order to support the secondary data. The typology used in this research is explanatory. Legal certainty on the creation of security right to a warehpuse receipt is established at the time of notification by the beneficiary of security right to the registration center and warehouse operator because at the time of notification, the registration center, after receiving complete documents, registers in the registry of encumbrance of security right to a warehouse receipt and issues evidence of confirmation of notification registry. Article 14 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security states that fiduciary security is created on the same date as the date of registry of fiduciary security. Notification and registration of fiduciary security has the same purpose, namely complying with the principle of publicity in material security.

The result of the research suggests that in order to prevent different interpretation of law and regulation, a law must be drafted clearly and completely. In addition, in order to prevent negligence by the registration center in administration, especially in relation to the registry of encumbrance of the security right to a warehouse receipt, strict sanctions need to be imposed hence the interest of the beneficiary of security right to a warehouse receipt may be protected and administered properly."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penerapan manajemen agunan pada sistem pembiayaan resi gudang. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai manajemen agunan dan perbandingannya dengan jaminan resi gudang yang di atur dalam Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement , mekanisme dari manajemen agunan dalam penerapannya pada studi kasus di Bank CIMB Niaga, serta perlindungan hukum bagi Bank sebagai Kreditur sekaligus Pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang yang dilihat dari sisi Perundang-undangan dan Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement . Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan komparatif yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang utama dari jaminan Resi Gudang dengan Perjanjian Manajemen Agunan yaitu jaminan Resi Gudang timbul karena adanya perjanjian yang menimbulkan hak preferen sedangkan Perjanjian Manajemen Agunan juga merupakan perjanjian namun tidak menimbulkan hak preferen karena bukan merupakan jaminan. Sementara itu dalam penerapan Manajemen Agunan Collateral Management Agreement pada Sistem Resi Gudang sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga memberikan suatu kepastian hukum yang di dukung dengan peraturan-peraturan terkait seperti perundang-undangan datau peraturan kebijakan internal Bank dan perjanjian-perjanian tambahan agar lebih membuat kedudukan Bank sebagai kreditur sekaligus penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang terlindungi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of collateral management on warehouse receipt system. This thesis is focusing on collateral management and comparison between warehouse receipt guarantee and the Collateral Management Agreement, mechanism of collateral management in the case study at Bank CIMB Niaga and legal protection for the Bank as Creditor and the Holder of the Warehouse Receipt that seen from the side of Law in Indonesia and Collateral Management Agreement. The discussion conducted through literature study and comparative approach. This research form is normative juridical. This thesis concluded that there is major difference between warehouse receipt guarantee and collateral management agreement that warehouse receipt guarantee exist because there is an agreement that gives the preference right while collateral management agreement is also an agreement but doesn rsquo t give the preference right because it is not a guarantee. Meanwhile, in the application of Collateral Management Agreement on Warehouse Receipt System as a guarantee in Bank CIMB Niaga provides a legal certainty supported by related regulations such as internal data regulation, legislation, and additional agreements to make more the position of the Bank as the creditor as well as the holder of the Warehouse Receipt is protected."

"Industri perbankan mempunyai fungsi yang penting dan strategis bagi aktivitas perekonomian. Dalam menyalurkan danalkredit kepada masyarakat, bank wajib melakukan penjlaian yang seksama terhadap character, capacity, capital, condition of economy dan collateral (jaminan/agunan) dari nasabah debitur. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan adalah Resi Gudang. Sebagai upaya u ntuk: mernberikan perlindungan bagi bank, tJndang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi G udang menegaskan bahwa b sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang harus memberitahukan pe.Ijanjian pengikatan Resi G udang sebagai hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan didaftarkan ke PT." K:liring Beijangka Indonesia scbagai Pusat Registrasi-untuk: dieatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak J nan atas kesalahan penulis R:eterangan dalam Resi Gudang dan atas kehilanganlkerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyjmpan dan enyerahkan bararrg. Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nos S.2- DIR/ADK701/2008 yang menga tur tentang Kredi Moaal Kerja Dengan Jaminan Resi Gudang (KRG). Penelitian ini dilakul(an dengan menggunakan Yfetode pendekatan juridis nonnatif ang mengacu ke.pada norma-norma hu.Dalam penelitian ini dapat disimpul.kan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang telah..memberikane bank. Pengelola G udan$ juga bergt gung jawab terhadap barang yang mengalami kerusakin/kehilangan yang bukan disebabkan oleh kcsalahannya, khususnya p,ada penstiwa 1Cebakaran, kccurian, d kebanjiran. Pelaksanaan pembebanan H ak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 201 1 tentang Sistem Resi Gudang. Tahap pertama didahului dengan pembuatan peljanjian pokok berupa peijanjian kredit. Tahap kedua berupa pembuatan perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Tahap ketiga adalah pendaftaran jaminan Resi Gudang ke Pusat Registrasi.

---

The banking indusTry has an important and strategic function in economic activity. In distributing funds or credit to borrower, a hank must first conduct a careful assessment towards the character, capacity, capital, condition of economy, and collateral of debtor. Warehouse Receipt is one of instruments that can be used as a security or collateral. In an effort to provide protection for the banks, Law No. 9 of 201 1 on Warehouse Receipt System confirms that bank as recipient, sha I notify he of Registration and the Warehouse Manager. Warehouse Receipt as collateral must he register in Indonesia Futures Clearing Company (PT. K/iring Berjangka Indonesia) as the Center of. Registration, to he recorded in the egister of Imposition of Guarantee on Warehouse Receipt Rights. In aadition, the Warehouse Manager is responsible on an.x writing error in Warehouse Receipt and of the loss or damage of goods, either caused by its negligence in storing and deliverin . or as a result of fire, thief. and flooding. The imposition of..rights on Warehouse "Receipt in Bank Rakyat Indonesia is implemented based on Circular Letter No. S.2-DIRIADKIOI/2008 governing the Loan of Working Capital Guaranteed by arehouse Receipt. The re.searcil was conducted using a juridical-normative met od refiring to legal norms.The study concluded that Law No. 9 of 20 II on Warehouse Receipt System has , provide sufficient protection for banks. The imposition of guarantee on Warehouse Receipt rights in Bank Rakyat Indonesia is in accordance with the said law. The process itself is conducted in three stages, firstly preceded by a basic loan agreement, foJ!owed by a Warehouse Receipt collateral agreement imposing the rights guarantee on Warehouse Receipt, and lastly, the registration o} Warehous 'Re eipt as collateral to the Center of Registration."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai 3 tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai hukum jaminan, jenis-jenis jaminan berserta bentuknya dan Resi Gudang sebagai jaminan kebendaan. Kedua, pembahasan mengenai pelaksanaan Sistem Resi Gudang menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. Ketiga, pembahasan mengenai akibat hukum musnahnya barang inventory yang dijaminkan terkait perjanjian pengikatannya dan perlindungan hukum bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurids normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh dan beberapa wawancara dengan beberapa narasumber untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan dari undang-undang Sistem Resi Gudang yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa musnahnya barang inventory yang dijaminkan akan menghapus jaminan Resi Gudang. meskipun tidak diatur dalam UU Sistem Resi Gudang, namun menurut Pasal 1319 juncto Pasal 1381 KUHPerdata. Secara umum Undang-Undang Sistem Resi Gudang telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang berkaitang dengan asuransi barang yang dijaminkan dan lembaga penjamin. Asuransi terhadap barang saat penting karena barang jaminan dengan Resi Gudang berupa komoditas yang rentan terhadap risiko rusak dan/atau musnah serta lembaga penjamin merupakan perlindungan terakhir bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection for the Receiver of Warehouse Receipt Rights. In this thesis will be discussed about 3 three things. First, the discussion of the law of guarantee, the types of guarantees as well as its form and the Warehouse Receipt as a material assurance. Second, the discussion on the implementation of Warehouse Receipt System according to Law Number 9 Year 2006 as amended by Law Number 9 Year 2011 About Warehouse Receipt System. Third, a discussion of the legal consequences of the loss of guaranteed inventory related to the binding agreement and the legal protection for the Receiver of Warehouse Receipt Rights. This research uses normative yurid research method where the research data is mostly from literature study obtained and several interviews with some informants to know the implementation and implementation of the law of Warehouse Receipt System related to Legal Protection for Right Holders of Warehouse Receipt Guarantee. The results of this study indicate that the destruction of guaranteed inventory items will remove the guarantee of Warehouse Receipt. although it is not regulated in the Warehouse Receipt Law Act, but pursuant to Article 1319 juncto Article 1381 of the Civil Code. In general, the Warehouse Receipt Act has regulated the legal protection for the Warehouse Receipt Rights Holder. But in practice there are still some shortcomings that are related to insurance of guaranteed goods and guarantee institutions. Insurance against the goods when important because the collateral goods with Warehouse Receipt in the form of commodities that are vulnerable to risk of damage and or destroyed and the guarantor institution is the last protection for the Receiver of Warehouse Receipt Rights."

"Pemerintah pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah melakukan perubahan akan pelaksanaan dan aturan mengenai Sistem Resi Gudang. Perubahan didasari atas kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan Sistem Resi Gudang, diantaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relative terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan mishandling , sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu dalam UU Sistem Resi Gudang terdapat subjek hukum baru yang dapat memberikan jaminan dalam penyelenggaraan Jaminan Sistem Resi Gudang yaitu Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang Guarantee Fund . Selanjutnya pelaksana tugas Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Jaminan Sistem Resi Gudang. Tesis ini akan memberi penjelasan mengenai mekanisme penjaminan dan tanggung jawab dari Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang serta konsekuensi dipenuhinya tanggung jawab Lembaga Jaminan Sisitem Resi Gudang, dimana lembaga tersebut memperoleh Hak Subrogasi dari Pemegang Resi Gudang dan Penerima Hak Jaminan. selain hal tersebut dalam hal Pengelola Gudang gagal dan dinyatakan pailit tindakan eksekusi seperti apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang, sehingga Lembaga tersebut dapat mempertahankan hak-hak yang dimilikinya.

---

The Goverment in 2011 throught Act No. 9 of 2011 on Amendment of Act No. 9 of 2006 about the warehouse receipt systems has made changes to the implementation and rules on Warehouse Receipt System. Changes are based on the needs of businessmen in the field of warehaouse receipt systems, where in the implementation there are some weaknesses that hamper the development of warehaouse receipt systems, such as the unavailability of guarantee mechanism that are relatively affordable for businessmen if the Warehouse manager experienced bankruptcy or negligence in the management of mishandling, so it can not perform its obligations. Therefore, in the Law of Warehouse Receipt System there is a new legal subject that can provide guarantees in the implementation of Warehouse Receipt System the subject is Institution of Warehouse Receipt System Guarantee. Furthermore, the executor of the Guarantee Institute of Warehouse Receipt System is stipulated by the Government through Government Regulation No. 1 of 2016 on the Institution of Warehouse Receipt System Guarantee. This thesis will provide explanation on the guarantee mechanism and responsibility of Institution of Warehouse Receipt System Guarantee and the consequence of fulfillment of responsibility of Welfare Institution of Warehouse Receipt Institution, where the institution obtains Subrogation Right from Warehouse Receipt Holder and Receiver of Warranty Right. In addition to that in case the Warehouse Manager fails and declares bankruptcy what kind of execution action can be performed by the Institution of Warehouse Receipt System Guarantee so that the Institution can defend the rights it owns."

"Telah lahir dan diakui produk baru dalam lembaga perbankan untuk mengatasi masalah kedaruratan, yaitu produk kredit dengan sistem resi gudang. Dengan diundangkannya Undang-Undang no. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang, maka terjadi perubahan kedudukan resi gudang itu sendiri, mulanya merupakan suatu bukti titip menjadi bukti hak milik.Resi gudang merupakan lembaga jaminan baru yang dalam karya ini akan dijelaskan mengenai kedudukan resi gudang sebagai jaminan hutang ditinjau dari hukum jaminan serta bagaimana praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif maka diperoleh kesimpulan bahwa resi gudang merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan dan pelaksanaan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia dapat dijabarkan dengan jelas.

---

Were born and recognized the new product in the banking institutions to address emergencies, ie credit product with a warehouse receipt system. With the enactment of Law no. 9 of 2006 on the warehouse receipt system, then change the position of the warehouse receipt itself, originally constitute a proof of evidence entrusted property. Warehouse receipt is a new security institutions in this work will be described regarding the position of warehouse receipts as collateral in terms of legal guarantees and how the practices of financial institutions, in this case PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Using the juridical-normative research methods it could be concluded that the warehouse receipt is a form of security rights and the implementation of credit in PT. Bank Rakyat Indonesia can be spelled out clearly."

"ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai upaya peningkatan posisi tawar petani kecil di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Kajian dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan pelaksana kebijakan dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para pemegang kepentingan sudah melaksanakan ketentuan yang tercakup dalam empat faktor tersebut. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih karena pertanian adalah bidang pekerjaan utama di Kabupaten Cianjur. Dengan berpartisipasi dalam sistem SRG, petani dapat melakukan tunda jual dan berpeluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik serta meningkatkan kualitas produksinya, yang kemudian berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan sosialnya.

---

ABSTRACT

---

This study examines implementation of the Warehouse Receipt System (SRG) policy in improving the bargaining position of small farmers in Cianjur Regency, West Java. The study adopts George Edwards III's policy implementation model which state that policy implementation is influenced by four factors, namely communication, resources, the propensity of implementing policies and organizational structure. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection was conducted through in-depth interview to eight respondents and field observation. The study shows that stakeholders have implemented the provisions covered by these four factors. However, there are some aspects that need more attention because agriculture is the main livehood in Cianjur Regency. By participating in the SRG system, farmers can postpone selling and have the opportunity to get better prices as well as to improve the quality of their commodities, which in turn has an impact on increasing their income as well as social welfare.

"