Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha asing berbentuk Holding Company dalam hal transaksi merger, konsolidasi maupun akuisisi ldquo;Merger rdquo; dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ldquo;UU Persaingan Usaha rdquo; menganut prinsip teritorial sebagai dasar penyusunannya dengan mengacu ke definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha. Kedudukan pelaku usaha asing berbentuk Holding Company tidak diatur secara jelas dalam UU Persaingan Usaha yang ada saat ini. Sehingga pelaku usaha asing yang melakukan transaksi Merger di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak diwajibkan melakukan notifikasi. Untuk itu guna menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu khususnya badan usaha hasil Merger, maka diperlukan suatu legitimasi dari penerapan prinsip Single Economic Entity ke dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha asing berbentuk holding company untuk melaporkan setiap transaksi Merger yang dilakukannya.

---

This study focuses on the obligation of merger notification by foreign holding company in the event of merger, consolidation or acquisition ldquo Merger rdquo is conducted outside the jurisdiction of Indonesia. Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business ldquo Competition Law rdquo embraces territorial principle as the basis for its legislation by referring to the definition of business actor as stipulated in article 1 number 5 of Competition Law. The status of foreign business actor in the form of Holding Company is not clearly stated in Indonesian Competition Law. So that, foreign business actors which conducted Merger transactions outside the jurisdiction of Indonesia are not required to make notifications to the competition authority in Indonesia namely KPPU. Therefore, in order to create fair and reasonable business competition condition and not to cause a concentration of economic power to certain business actors, especially business entities resulting from Merger, it is necessary to legitimize the application of Single Economic Entity principle into legislation so that there are legal certainty for foreign business actors in the form of a holding company to report any Merger transactions conducted by them."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah kepailitan terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh nasabah, dengan studi kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini nasabah perusahaan efek yang melakukan investasi melalui pasar modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan PT AAA Sekuritas. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan dampak terhadap nasabah perusahaan efek.

---

ABSTRACT

This academic thesis is discussed about bankruptcy towards securities company filed by the client, with a case study of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in article 2 paragaraph 4 has been arranged the petition for securities company declaration of bankruptcy may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions are intended to protect the interests of third parties in this case the clients of securities companies to invest through the capital market. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the decision of the judges of the commercial court on a bankruptcy petition of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts and how legal protection of clients in PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bankruptcy. Eventually, the researchers came to the conclusion that the decision of the judges of the commercial court has not in accordance with the applicable law that have an impact on clients of securities company."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengendalian merger yang berskala internasional antara perusahaan asing dengan perusahaan asing lainnya yang memiliki anak-anak perusahaan di negara Amerika Serikat ataupun Uni Eropa oleh otoritas hukum persaingan usaha di negara tersebut dan juga pengaturan mengenai merger berskala internasional antara perusahaan asing dengan perusahaan asing lainnya yang memiliki anak perusahaan di Indonesia dalam prespektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk sebaiknya membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengendalian merger perusahaan-perusahaan asing yang dapat berdampak pada persaingan usaha di Indonesia agar hukum persaingan usaha Indonesia dapat berlaku bagi pelaku usaha asing.

---

ABSTRACTThis thesis explains about international merger regulations controlled by the merger authorities of United States of America, European Union, and Indonesia. The focus is to determine Indonesia relevant legislations to control mergers of subsidiary companies incorporated in Indonesia which are affected by merger of their respective overseas holding companies. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Writer suggests that if the Government of Indonesia wants to have jurisdiction to control over international mergers, it should create regulations that can control foreign mergers affecting Indonesia."

"Maraknya perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi serta polemik di masyarakat, baik masyarakat organisasi keagamaan maupun agamawan hampir sepakat melarang dilakukannya perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan, terlihat bahwa pandangan masyarakat serta para agamawan tersebut semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 8 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 1 Juni 1980 yang mengharamkan pernikahan beda agama baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ataupun sebaliknya. Terlepas dari ketentuan di atas, nyatanya perkawinan beda agama kian hari kian meningkat jumlahnya, bahkan belakangan ini telah terjadi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, yang membolehkan perkawinan beda agama dengan berdasar pada Al Quran surat Al Maidah ayat 5 serta menegaskan bahwa tidak ada tafsir tunggal atas teks-teks Kitab suci. Yayasan tersebut juga mengeluarkan surat keterangan sahnya perkawinan yang hanya sah menurut Yayasan Wakaf Paramadina, tetapi tidak sah menurut hukum Negara karena Yayasan Wakaf Paramadina bukanlah instansi yang berwenang untuk melangsungkan maupun mencatat perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut juga tidak luput dari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari antara lain terhadap status perkawinan itu sendiri yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan, Adanya kekhawatiran terjadi konversi agama atau “pemurtadan”, serta permasalahan mengenai pembagian warisan dari perkawinan tersebut yang hanya dapat diwariskan melalui wasiat karena adanya perbedaan agama."