Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ATM Bersama yang diselenggarakan oleh PT. ArtajasaPembayaran Elektronis merupakan perwujudan perkembanganteknologi komputer, telekomunikasi dan informasi. Menjadianggota dari ATM Bersama merupakan suatu usaha dari bankuntuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah banktersebut sekaligus upaya untuk mengoptimalkan ATM yangdimilikinya dan memperoleh tambahan pendapatan. Didalampenggunaan ATM Bersama, terkadang terjadi permasalahan yangmerugikan nasabah, yaitu: transaksi yang gagal tetapi danatetap terdebet, kartu ATM yang tertelan, dan transaksikarena fraud. Jika terjadi permasalahan tersebut bagaimanapenyelesaiannya? Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahuluhubungan hukum yang terjadi dari para pihak dalampenggunaan ATM bersama. Dengan demikian akan terlihat hakdan kewajiban para pihak didalam penyelesaian suatumasalah. Skripsi ini juga meninjau upaya apa yang dapatdilakukan nasabah terhadap penyelesaian masalah tersebut,dan bagaimana dasar hukum keberadaan ATM Bersama ini.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalahpenelitian yuridis normatif dan tipe penelitiannya ialahpenelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis,dasar hukum keberadaan ATM Bersama bisa menggunakanperaturan yang sudah ada, kemudian hubungan hukum antarabank dan Artajasa dalam penggunaan ATM Bersama merupakanhubungan sewa menyewa, pemberian kuasa, dan melakukan suatujasa tertentu. Sedangkan hubungan hukum antara bank dannasabahnya sebagai pengguna ATM Bersama adalah pinjammeminjam uang dengan bunga, pemberian kuasa, dan melakukansuatu jasa tertentu. Terhadap permasalahan yang ada telahdiatur prosedur penyelesaiannya pada perjanjian keanggotaanATM Bersama. Hasil penyelesaian ketiga masalah itu sendiritergantung dari hasil investigasi yang dilakukanberdasarkan prosedur tersebut. Jika nasabah mengalamiketiga permasalahan itu, nasabah harus membuat pengaduankepada banknya, dan jika nasabah tidak merasa puas terhadaphasil penyelesaian dari pengaduan tersebut maka nasabahbisa mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasiperbankan dan BPSK"

"ATM sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan ternyata tidak selamanya aman. Kasus pembobolan ATM yang terjadi di Bali dan kota-kota lain membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan ATM ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan beberapa Peraturan Bank Indonesia serta menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para korban pembobolan ATM.

---

ATM facility, which is provided by bank to comfort the customers in doing financial transaction, is not always save. ATM fraud in Bali and other cities proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consument and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of ATM fraud based on Act Number 8 year 1999 About Protection Law and some Indonesian Banking Rule. In addition, the research explains the responsibility and procedure to compensate financial loss given by bank for the victims of ATM fraud."

"Konsep Knowledge ATM (K-ATM) artinya ATM yang menyimpan knowledge (pengetahuan) yang sudah diseleksi sesuai dengan (1) kebutuhan user (berdasarkan fakultas, program studi); dan (2) Copyright. Setelah Siva UI memilih informasi yang dibutuhkan, mereka dapat men-download dan menyimpannya. Untuk mengaksesnya perlu verifikasi sebagai Siva UI.Fitur-fitur dalam K-ATM kontennya dikelompokkan berdasarkan subjek (berdasarkan kategori dari Library of Congress). Subjek besarnya adalah berdasarkan kluster keilmuan yang ada di UI (Ilmu Kesehatan dan Keperawatan, Teknologi dan Ilmu Komputer, Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora)."

"Tesis ini membahas peranan perusahaan melalui konsep aksi bersama melawan korupsi yang melibatkan 3 pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha. Upaya sendiri-sendiri oleh pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha memiliki dampak yang lebih kecil daripada apabila dilakukan secara bersama-sama. Aksi bersama melawan korupsi ini mengacu pada Collective Action Guideline yang dikeluarkan oleh World Bank Institute yang bekerjasama dengan Siemens, Transparency International, CIPE, UN Global Compact. Menarik untuk disimak bagaimana penerapan Collective Action tersebut di Indonesia dan seberapa jauh efektivitas dari penerapan aksi bersama tersebut.

---

This thesis discuss the role of company through collective action in fighting against corruption which involved 3 pillar i.e. government, civil society, and business. Inividual action have little impact compare to collective action. The Collective Action refer to Collective Action Guideline established by World Bank Institute in cooperation with Siemens, Transparency International, CIPE, UN Global Compact. Interesting to learn how is the implementation of Collective Action in Indonesia and how effective is the implementation of the collective action."