Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aturan Antidumping WTO (The GATT 1994) dibuat tidak untuk melarang dumping, tetapi untuk mengatur kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan sebelum mereka mengenakan tindakan Antidumping terhadap barang impor dumping. Kondisi dimaksud adalah telah terjadi Kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri, yaitu setelah dilakukan pengujian yang dikenal dengan "pengujian kerugian" (injury test). Jadi, menurut WTO, tidak ada tindakan balasan yang boleh dilakukan sebelum benar-benar terbukti adanya injury yang diakibatkan oleh barang impor dumping. Komite Antidumping Indonesia (KADI) tidak mempunyai standar hukum yang cukup atau petunjuk yang jelas untuk menguji eksistensi Kerugian dalam penyelidikan dumping, misalnya terkait dengan penentuan facts available, material retardation, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera melakukan perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Antidumping Indonesia agar sesuai dengan ketentuan WTO dan praktik-praktik terbaik dalam pengimplementasian hukum Antidumping (best practices). Ketidaksesuaian atau kekurang-lengkapan aturan hukum nasional terhadap ketentuan WTO di bidang Antidumping dapat dilihat sebagai hal yang tidak dapat lagi didispensasi.

---

The GATT 1994 rules are not intended to prohibit dumping, they are intended to regulate conditions which must be satisfied before the contracting parties can take measures against imports of dumped good. The most significant of these conditions is the requirement that injury must have been caused to the domestic industry. This is popularly known as the "injury test". Thus, no retaliatory action is sanctioned under the GATT 1994 merely because goods have been dumped. Action is only permitted if that dumping is also shown to have caused injury. Indonesian authorities (Indonesian Antidumping Committee, KADI) has no sufficient legal standard and clear guidance when examining the existence of injury In Antidumping investigation, such as facts available, material retardation, and so forth. It is urgent to revise or ammend the Indonesian regulation in accordance with the WTO Antidumping System and the best practices. The incorporation of the substantial provisions of - if not the entire of - the Antidumping Agreement into Indonesian legislation would seem to be indispensable in advancing the understanding of the Authorities involved and ensuring compliance with the WTO in the implementation of the Indonesian Antidumping."

"ABSTRAKBeberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yangmengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakanantidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengankata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebihdahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yangmengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secarakeseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakanAntidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengankepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya injury,dumping, dan hubungan kausal di antara keduanya.Selama Putaran Uruguay, beberapa negara anggota WTO telah mencobamenegosiasikan klausul kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi klausulwajib dalam Perjanjian Antidumping, namun usaha tersebut gagal. Selama PutaranDoha beberapa negara anggota WTO kembali mengusulkan masalah ini, namun tetapsaja tidak tercapai kesepakatan.Tesis ini secara singkat membahas analisis pertimbangan National Interestdalam penyelidikan Antidumping, baik dalam level hukum domestik maupuninternasional pada saat ini, masalah dan solusi yang memungkinkan untuk memperkuatketentuan National Interest dalam penyelidikan Antidumping. Untuk mencapai tujuantersebut, penulis melakukan kajian historis, analitis, dan studi banding. Singkatnya,Tesis ini mendukung dicantumkannya klausul National Interest dalm PerjanjianAntidumping Indonesia, karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip proporsionalitas,proses hukum, dan keadilan. Disamping itu, tujuan dari WTO sebagaimanadidefinisikan dalam Mukadimah the Marrakesh Agreement akan tercapai. Bagian akhirTesis menyimpulkan bahwa penguatan hak-hak prosedural perlu diberikan kepada parapengguna industri, organisasi konsumen, dan pihak lain yang terkena dampak negatifdari pengenaan tindakan Antidumping. Juga diharapkan adanya perbaikan terhadapketentuan National Interest dalam Antidumping untuk menjamin terlindunginyakepentingan nasional yang lebih besar.

---

Abstract Some countries have provisions in their domestic Antidumping laws obliging theinvestigating authorities to evaluate whether the application of Antidumping measures isin the public or greater national interest. In other words, before imposing the measure,its impact on groups other than domestic industry and the country?s overall interestshould be studied. The investigating authorities may decide not to impose theAntidumping measure based on the finding that such a measure is in contradiction withpublic or national interest, notwithstanding an affirmative injury, dumping, andcausation.During the Uruguay Round some GATT Contracting Parties tried to negotiate amandatory public or national interest clause in the Antidumping Agreement, but failedto do so. During the Doha Round several WTO Members again raised this issue, but theagreement has not been reached so far.This thesis will shortly explore the legal concept of national interest inAntidumping disciplines, its use in current domestic and international laws, problemsand possible solutions for strengthening international disciplines on public interest. Inachieving these objectives, historical, analytical, comparative, and case study methodsof analysis are used. The thesis, in short, supports the idea to include national interestconsideration clause into Indonesian Antidumping Agreement, which would respect theprinciples of proportionality, due process, and fairness as well as the objectives of theWTO as defined in the preamble of the Marrakesh Agreement. The thesis concludes thatthe strengthening of procedural rights granted to industrial users, consumerorganizations and other negatively effected parties. It also desired to develop substantialrules on national interest pursuant to greater public interest (national interest) in future."

"Perkembangan perdagangan internasional sejak adanya kemajuan teknologi seakan tidak mengenal batas-batas negara sehingga perdagangan barang antar negara semakin bebas dan membentuk pasar persaingan sempurna. Adanya praktek dumping yaitu persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga pasaran adalah imbas dari adanya pasar bebas yang bersaing untuk memperoleh keuntungan. Pengaturan untuk menanggulangi dampak negatif dari praktik dumping ditetapkan dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 dan merupakan salah satu Multilateral Trade Agreements yang ditandatangani bersamaan dengan Agreement Establishing The World Trade Organization WTO. Praktik dumping yang dilarang menurut WTO adalah penjualan barang sejenis yang dibawah harga normal yang menyebabkan kerugian material di Industri dalam negeri. Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping dengan cara memberikan bea masuk antidumping kepada barang impor dan melindungi industri dalam negeri dari tuduhan dumping negara lain. Dengan adanya Komite Anti Dumping Indonesia KADI Indonesia mempunyai suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak adil dan memberikan perlindungan atau pembelaan terhadap produk-produk ekspor Indonesia yang dituduh dumping di Negara tujuan.

---

The development of international trade since the advent of technology as if not know the boundaries of the country so that trade goods between countries more free and form a perfect competition market. The existence of the practice of dumping the competition in the form of price in the form of price discrimination or selling below the market price is the impact of a free market competing for profit.The arrangement to address the negative impact of dumping practices is set out in the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 and is one of the Multilateral Trade Agreements signed in conjunction with the World Trade Organization WTO Agreement Establishing. Dumping practices prohibited under the WTO are the sale of similar goods below the normal price causing material losses in the domestic Industry. As a member of the WTO, Indonesia is obliged to protect the domestic industry from the negative effects of dumping by providing import duties on anti dumping and protecting domestic industries from accusations of dumping of other countries. The existence of anti dumping BMAD action against Indonesia biodiesel export must be adjusted with Anti dumping Agreement so that justice in international trade can be achieved."

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan WTO dan hukumnasional Indonesia berkaitan dengan pengaturan dumping dan antidumping diKawasan Bebas dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengenakan atau tidakmengenakan Bea Masuk Antidumping pada barang dumping yang akan masuk keKawasan Bebas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yangbersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranyaperaturan perundang-undangan dan buku. Tindakan Antidumping menurutketentuan WTO pelaksanaannya wajib dilakukan apabila telah dipenuhi syaratsyarattindakan dumping dan berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping.Perbandingan antara nilai normal dengan nilai ekspor hasil investigasi tersebutakan mendapatkan suatu marjin dumping yang dinilai sangat penting dalammenentukan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping. Pada praktiknya, beamasuk antidumping justru dibebaskan dalam Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) sebagaimana Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan CukaiSerta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Beradadi Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas. Dengan dibukanya lalu lintas barang yang masuk ke dalamKawasan Bebas tanpa terkena bea masuk, apalagi bea masuk antidumping,ternyata dapat mengakibatkan terjadinya disorientasi pelindungan danpengamanan perdagangan yaitu menimbulkan kerugian produsen ataupun industridalam negeri dan mengakibatkan terhambatnya industri dalam negeri karena kalahbersaing dari produsen luar negeri yang berhasil memasukkan barangnya keKawasan Bebas. Ketentuan WTO mengenai Territorial Application-FrontierTraffic-Customs Unions and Free-trade Areas, memungkinkan masuknya barangke dalam suatu Kawasan Bebas untuk dikenakan Tindakan PemulihanPerdagangan, salah satunya Tindakan Antidumping, sehingga dapat menjadi dasarbagi Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan perubahan pengaturanmengenai bea masuk pada Kawasan Bebas.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone.;This research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone., This research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone.]"

"Dumping merupakan praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan dalam konteksperdagangan lintas batas Negara atau perdagangan internasional yang melibatkanpara pelaku usaha antar Negara. Praktik dumping biasanya dilakukan dalam rangkamenguasai pasar suatu Negara dengan cara menjual produk dengan nilai dibawahkewajaran sehingga merugikan industry dalam negeri suatu Negara hingga akhirnyatidak dapat berkembang. Antidumping merupakan suatu hukum yang bertujuanmencegah terjadinya praktik dumping dengan memberlakukan berbagai cara yangbiasanya dikenal sebagai hambatan guna menciptakan persaingan harga yangseimbang. Penyelesaian sengketa dumping merupakan instrumen antidumpingnasional dan internasional yang diajukan oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintahsuatu Negara kepada Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) denganmembawa kepentingan industry nasionalnya.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Critical Legal Studies penulis melakukan pembahasanterhadap pokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dansaran-saran atas hasil penelitian

---

ABSTRACTDumping is an unfair trade practice which is done in the context of cross-bordertrade or international trade involving inter-State businesses. Dumping practices areusually done in order to dominate the market of a State by selling products with anundervalue prices beyond the fairness to the detriment of the domestic industry of acountry until it cannot evolve. Anti-dumping is a law that aims to prevent thepractice of dumping by imposing a variety of ways which is usually known as thebarriers to entry to create a fair price competition. Dumping dispute resolution is anational and international anti-dumping instrument filed by businesses and by thegovernment of a State to an International Trade Organization (WTO) to bring theinterests of national industry.This thesis is normative qualitative research using the theory of Critical LegalStudies the writers study the thesis problems in order to produce a conclusion andsuggestions on the research results."

"[ABSTRAKIndustri tekstil merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara.Industri tekstil di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestikakan produk tekstil, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun,banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping sehinggamenimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanyaunfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan bea masuk anti dumping.Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil sampai saat ini masihsedikit sekali dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri lainnya.Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap produk tekstil yang baru sajaditetapkan oleh Indonesia di tahun 2015 ini ialah terhadap produk Spin DrawnYarn dari Malaysia. Pengenaan bea masuk antidumping tersebut akan dianalisissecara deskriptif dengan melihat kesesuaiannya dengan Antidumping Agreementdan nantinya akan di kaitkan dengan kerugian yang terjadi pada industri tekstil diIndonesia.

---

ABSTRACTThe textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia;The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia, The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia]"

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana suatu negara anggota World Trade Organization WTO dapat melakukan tindakan anti dumping. selain itu, akan dibahas pula bagaimana Dispute Settlement Body DSB WTO menentukan apakah tindakan anti dumping yang dilakukan Uni Eropa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian dengan metode yuridis normative menunjukkan bahwa negara anggota dapat melakukan tindakan anti dumping apabila dapat membuktikan aspek-aspek substansial, bahwa: dumping telah terjadi timbul kerugian yang dialami industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang dumping dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian tersebut. Dalam hal tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia, DSB memutuskan bahwa tindakan anti dumping tersebut tidak sesuai dengan Anti Dumping Agreement karena Uni Eropa tidak memenuhi kewajiban untuk membuka hasil investigasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia dimana kewajiban tersebut merupakan aspek prosedural.

---

This thesis discusses how a member country of World Trade Organization WTO can perform anti dumping action. In addition, it will also discuss how the Dispute Settlement Body DSB of the WTO determines whether the anti dumping measures undertaken by the European Union are in compliance with applicable regulations. The result of the research by normative juridical method indicates that member countries can take anti dumping action if it can prove substantial aspects, that dumping has occurred incur losses experienced by domestic industries that produce similar goods with dumping goods and a causal relationship between the dumping and the loss. In the case of EU allegations against Indonesia, the DSB decides that the anti dumping measures are incompatible with the Anti Dumping Agreement because the EU does not fulfill its obligation to disclose the results of the investigation to the Indonesian company where the liability is a procedural aspect."