Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai penerbitan saham tanpa nilai nominal. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena belum ada aturan bidang pasar modal yang mengatur tentang penerbitan saham tanpa nilai nominal. Penerbitan saham dapat dilakukan dengan menggunakan atau mencantumkan nilai nominal dan tidak mencantumkan nilai nominal. UUPT 1995 hanya membuka peluang diterbitkannya penerbitan saham dengan nilai nominal. Hal tersebut membawa akibat tertentu terhadap perusahaan, salah satunya adalah kurangnya fleksibilitas perusahaan ketika akan menambah modalnya atau ketika akan melakukan restrukturisasi. Sementara itu berdasarkan UU No. 8/1995, tidak dimungkinkan diterbitkannya saham tanpa nilai nominal karena hal tersebut belum diatur. UUPT 2007 memberikan peluang kepada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengatur kemungkinan penerbitan saham tanpa nilai nominal. Hal tersebut tercermin dari adanya ketentuan yang mengecualikan bahwa meskipun dalam UUPT 2007 saham harus dengan nilai nominal, tetapi dibuka peluang bahwa ketentuan di bidang pasar modal dapat mengatur lain. Dalam pengertian lain berarti bahwa ketentuan di pasar modal dapat mengatur mengenai penerbitan saham tanpa nilai nominal, sepanjang hal tersebut dikehendaki. Kesimpulan sementara penelitian ini adalah Jika penerbitan saham tanpa nilai nominal diijinkan di pasar modal, hal tersebut dapat membawa akibat hukum pada berbagai aspek yang berkaitan dengan perusahaan. Akibat hukum tersebut antara lain berkaitan dengan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan aspek modal saham, antara lain terhadap ketentuan tentang modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan, ketentuan tentang penentuan nilai cadangan wajib perusahaan, ketentuan tentang golongan atau seri saham, ketentuan tentang saham bonus dan terhadap emiten yang akan right issue yang sebelumnya menerbitkan saham dengan nilai nominal. Selain itu akibat hukum lainnya adalah berkaitan dengan aspek pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan laporan tahunan yang harus disiapkan oleh Direksi. Akibat hukum penerbitan saham tanpa nilai nominal terhadap pembukuan perusahaan antara lain terkait dengan aspek pencatatan penerbitan saham, aspek pencataran pembelian kembali saham, aspek pencataran pengurangan modal, aspek pencatatan dividen saham dan aspek pencataran quasi reorganisasi. Untuk mengadopsi rejim saham tanpa nilai nominal di pasar modal maka dapat ditempuh dengan cara mengubah UUPM dan/atau membuat peraturan Bapepam-LK yang memungkinkan penerbitan saham tanpa nilai nominal dapat dilakukan di pasar modal Indonesia.

---

This Thesis is written using library research method with secondary data as its source. As long as, no research about this topic. The issue is attractive because until now, no regulation in the capital market that regulate the issuance of no par stock. The issuance of shares can be done with par value and no par value. The 1995 Company Law only sets opportunities for the issuance of shares with par value. It causes certain effects for the company, one of which is the lack of flexibility of the company when it will increase their capital or when it will undertake a restructuring. Meanwhile, under the Capital Market Law (UU No. 8/1995), it is not possible to issue shares without par value since it is not yet regulated. The 2007 Company Law sets opportunities to the capital market regulations to manage the possibility of the issuance of no par value shares. This is reflected in the provisions stating that even though shares within the 2007 Company Law must have a par value, but it also sets opportunities for the capital market to regulate otherwise. It also means that the regulations in the capital market can manage the issuance of no par value share, as long as it is required. The tentative conclusion are, if the issuance of no par value shares authorized in the capital market, it may causes legal consequences on various aspects related to the company. The legal consequences are as follow: in connection with the articles of association of the company related to the share capital, including the provisions concerning the authorized capital, paid up and issued capital, the provisions concerning the determination of the value of mandatory reserves of the company, provisions concerning the class or series of shares, the provision of bonus shares and to issuer that will undergo right issues, which previously issued with par value. In addition, other consequence is related to the accounting aspects in connection with the company?s annual report that should be prepared by the Directors, such as those associated with the accounting aspects of share issuance, share repurchase, capital reduction, shares dividends recording and quasi reorganization recording. To adopt a No Par Value regime in the capital market, the Capital Market Law must revise and / or draft a new law (Bapepam-LK regulation) that allows shares no par value can be issued in the Indonesian capital market."

"Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung. Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta notaril. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum.

---

This thesis describes a role of notary in making deed of incorporation. The main issue in this research is, could a notary take responsibility for the incorporation deed that is the clausul of intention, purpose and business performance contrary the public order and morality? The role of a notary in this research is the authority and obligation to give the information, guidance of law before and at the moment a notary making a deed. This research use a method of qualitative literature research, that is analyse the verdict of Supreme Court. The fundamental of composing a deed can be formed from the parties who convey their intention and purpose in to the deed. A notary has to be actively inform and give the wide insight to the parties regarding to the requirements of the positive regulation. A notary has to examine the purpose that stated by the parties, in order to avoid the violation of law, public order and morality using a reasonable understanding of law."

"The carrefour a france's retail corporation signed share purchase agreement on 21 January 2008 with P.T Alfindo and Prome Horizon Pte for aquisition of 75 % majority share of Alfa Supermarket at total amount of IDR 674 billion....."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas secara umum dan bentuk perlindungan khusus yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas, dan kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance. Kajian didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya ketentuan khusus dan peraturan pelaksana sehubungan dengan Derivative Action yang dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas, sesuai dengan fungsinya sebagai mekanisme perlindungan pemegang saham. Didalam tesis ini penulis menjelaskan mengenai Derivative Action di Indonesia dengan contoh kasusnya dengan studi perbandingan dengan pelaksanaan Derivative Action di negara-negara penganut system hukum common law. Penulis memberikan contoh-contoh kasus Derivative Action pada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Studi kasus dititiberatkan pada peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukung bagi Derivative Action, hal ini untuk mendukung penelitian Penulis mengenai hambatan-hambatan dan kurang populernya Derivative Action di Indonesia karena kurangnya peraturan pelaksanaan pada hukum acara di Indonesia. Hubungan antara pelaksanaan Derivative Action di suatu negara menjadi tolak ukur pelaksanaan Good Corporate Governance, sebagai suatu bentuk perlindungan hak-hak minoritas pemegang saham. Perlindungan pemegang saham minoritas menjadi sangat penting ketika azas-azas Good Corporate Govenance diterapakan dalam proses berjalannya Perseroan Terbatas. Hak-hak minoritas yang seringkali terabaikan yang nantinya berpengaruh pada iklim investasi global.

---

This thesis is about legal protection to minority shareholders in general and special protection in a manner of Derivative Action on Limited Liability Company and its relation to Good Corporate Governance. This research is based on Limited Liability Law Number 40 year 2007. This research is a normative research using analytical description.

Result from this research is that there is a need for the ratification of special rules and regulation in regards to the implementation of Derivative Action as the tools for the protection of minority shareholder.

In this thesis, writer explaining about Derivative Action in Indonesia with case sample and the comparison with the implementation of Derivative Action in other countries that using common law. Writer providing samples of Derivative Action from countries lika United States of America and England.

This study case in focusing on the implementation rules and other supporting rules of Derivative Action, this in to support writer research about obstacles and the non popularity of Derivatice Action in Indonesia based on the lack of the implementation rules. The relation between implementation of Derivative Action is as the benchmark of the implementation of Good Corporate Governance, as the form of protection of minority shareholder, this become very important when Good Corporate Governance is implemented in the operation of Limited Liability Company. Minority rights which usually neglected which also will effect on global investment environment."

"Cost recovery merupakan konsep penggantian biaya operasi perminyakan yang dilakukan oleh negara kepada kontraktor. Belakangan ini, besaran cost recovery terus melonjak tanpa diikuti peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berisi negative list cost recovery. Dengan dikeluarkannya peraturan berupa negative list cost recovery, item-item yang tidak dapat di-recover negara menjadi jelas. Akan tetapi upaya pemerintah tersebut sesungguhnya belum cukup menyelesaikan masalah pelonjakan cost recovery melainkan malah dapat menimbulkan kelesuan investasi migas karena semakin ketatnya peraturan cost recovery padahal risiko investasi minyak dan gas bumi sangat tinggi. Dalam hal ini, pemerintah memang agaknya kurang mengidentifikasi latar belakang terjadinya pelonjakan cost recovery yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kurangnya identifikasi masalah telah menghasilkan suatu solusi yang tidak tepat tentunya. Pelonjakan cost recovery beberapa tahun belakangan ini sesungguhnya semata-mata terjadi karena lapangan minyak dan gas bumi Indonesia yang beroperasi saat ini kebanyakan adalah lapangan tua yang membutuhkan teknologi yang sangat canggih yang berarti biaya lebih besar. Tanpa biaya besar dan teknologi canggih maka produksi minyak dan gas bumi lapangan tua tidak bisa maksimal.Dapat disimpulkan, peningkatan cost recovery tersebut sesungguhnya masuk akal karena memang biayanya harus meningkat. Kemudian masalah yang lebih menarik lagi, salah satu item yang tidak dapat di-recover negara adalah community development. Dikeluarkannya community development dari item cost recovery adalah terkait pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perseroan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut timbul karena penjelasan pasal mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih mengarah kepada community development dimana komunitas lokal mengharapkan perusahaan membantu mereka dalam menghadapi masalah mereka dan perusahaan berharap komunitas memperlakukan perusahaan secara adil dan sportif. Dengan demikian, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, community development merupakan kewajiban perseroan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi sehingga tidak bisa ditanggung atau di-recover negara.

---

Cost recovery is a recovery of petroleum operations that is done by state for the contractor. Recently, the amount of cost recovery keeps increasing without followed by the increasing of oil and gas production itself. As an effort to tackle the problem, Government issued Energy and Mineral Resources Minister Decree Number 22 Year 2008 concerning Cost Items in Oil and Gas Upstream Activities that Can Not be Recovered to the Contractor of Cooperation Contract, which is contained cost recovery negative list. By issuing the regulation of cost recovery negative list, items that can?t be recovered become clear. However, the government?s effort actually hasn?t been enough to tackle the increasing of cost recovery but can create lethargy of oil and gas investment because of the tightness of the cost recovery regulation whereas the risk of oil and gas investment is very high. On this matter, the government seems lack to identify the background why the increasing of cost recovery happened these recent years. For sure, lack of identifying the problem has created a mistaken solution. The increasing of cost recovery these recent years actually happened because the operating oil and gas field in Indonesia now is mostly old field that needs very high technology that means bigger amount of cost. Without the big cost and high technology, the oil and gas production in old field can?t reach maximum.

In conclusion, the increasing of cost recovery is actually reasonable because the cost actually must increase. Then the more interesting matter is that one of the items that can?t be recovered by the state is community development. The exception of community development from cost recovery items is because of the regulation of social and environment responsibility as a company?s obligation based on Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company. The relation appears because on the elucidation of the article concerning social and environment responsibility more leads to community development where local communities hope the company can help them in facing their problems and other wisely the company hopes the communities can treat them justly and sportive. Thus, since the enactment of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, community development becomes oil and gas company?s obligation so it can?t be borne or recovered by the state."

"Krisis moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan melakukan restrukturisasi. Salah satu dampaknya adalah turunnya harga pasar saham-saham di bursa efek bahkan hingga dibawah nilai nominalnya. Karena perseroan terbuka tidak boleh menerbitkan saham baru dengan harga di bawah nilai nominalnya, maka PT Bank Lippo Tbk memprakarsai penerbitan saham kelas baru yang memiliki nilai nominal di bawah nilai nominal saham lama. Dengan damikian PT Bank Lippo Tbk dapat melakukan right issue dengan harga penawaran di bawah nilai nominal saham lama. Saham baru ini memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan saham lama sehingga dengan demikian memiliki hak yang sama dengan saham lama. Hal ini menimbulkan kontroversi karena Undang-undang Perseroan Terbatas/UUPT dan Undang-undang Pasar Modal/UUPM belum mengatur mengenai hal ini.Pokok permasalahan yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal mengatur menganai hal ini dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan sumber data sekunder.Kesimpulan penelitian ini adalah UUPM maupun peraturan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) tidak mengatur mengenai hal tersebut, dengan demikian harus mengacu pada UUPT. UUPT mengenal adanya klasifikasi saham lain (klasifikasi saham selain saham biasa) ke dalam kelas-kelas yang lebih kecil. Dengan demikian klasifikasi saham biasa dapat pula diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang lebih kecil. UUPT tidak mengatur hubungan nilai nominal saham dengan hak pemegang saham. Dengan demikian saham dengan nilai nominal berbeda dapat memiliki hak yang sama maupun berbeda. Pemegang saham lama terlindungi dengan diwajibkannya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk efektifnya Right Issue. Ketentuan hukum belum memberikan perlidungan bagi pemegang saharn baru, namun Bapepam mengatakan bahwa pernegang saham lama tidak dapat mengkonversikan sahamnya menjadi saham baru berdasarkan nilai nominal."

"Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, dan metode analisa data kualitatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kondisi darurat sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan pengaturan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan UUPT 2007. Selain itu, adanya permasalahan tersebut menunjukkan tidak adanya kejelasan pengaturan hukum di Indonesia terkait indikator/kriteria kondisi darurat yang dapat digunakan, khususnya sebagai penyimpangan pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan pihak Notaris yang tidak cermat dalam menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dengan penelitian ini, diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjelas norma hukum terkait kriteria atau indikator kondisi darurat sebagai alasan pembenar dari penyimpangan UUPT, para hakim di Indonesia tidak menetapkan kondisi darurat secara subjektif, serta pihak Notaris untuk selalu dengan cermat dapat menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.

---

This Thesis discusses “Emergency Condition” as a deviation of Law number 40/2007 concerning limited liability companies and its connection with the regulation concerning the shareholders general meeting holding by analyzing Bandung High Court decision number 660/PDT/2020/PT.BDG. In the mentioned decision is found that an “emergency condition” was used as a justification for law irregularities in holding the shareholders’ general meeting. The Research problem in this study is the criteria of emergency condition which is used in Bandung High Court Number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 concerning Regulation of Holding the General Meeting of Shareholders. This Research method uses normative juridical approach, qualitative analysis, and prescriptive typology. The result of this research put forward that the emergency condition criteria used by Bandung High Court Decision number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 does not comply in accordance with Indonesia applicable law. This Research bring forward that the problems concerning the difference of judge’s judgement regarding the notary deed shows the lack of clearness in Indonesia Law concerning the criterias/indicator that can be used as a justification for violating the shareholder general meeting’s regulations; and also the Notary party who did not properly implement the regulation of holding the general meeting of shareholders in accordance with applicable law in Indonesia. Therefore, it is recommended that the legislative power in Indonesia might establish a clear and firm criteria for an “emergency condition” which could be used as a deviation from the regulation of holding the General Meeting of Shareholders in Indonesia, for judges not to solely determine emergency condition subjectively, and for Notaries must always be able to thoroughly properly implement the regulations for holding a general meeting of shareholders."

"Pasar modal yang berperan penting bagi perekonomian suatu negara, senantiasa dibayangi oleh kondisi bursa bearish yang dapat menimbulkan permasalahan seperti krisis moneter. Saham tanpa nilai nominal di pasar modal Indonesia dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Namun pengaturan yang minim mengenai saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengakibatkan sulitnya pelaksanaan penggunaan saham tanpa nilai nominal, yang diantaranya terdiri dari beberapa aspek, yaitu penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan pembagian dividen. Amerika Serikat, Australia, dan Singapura, sebagai negara-negara yang memiliki pasar modal yang besar menjadi referensi dan pembanding yang tepat bagi pengaturan pelaksanaan penggunaan saham tanpa nilai nominal dalam pasar modal di Indonesia.

---

Capital market which is crucial for the economy of a nation, is always overshadowed by the bearish market conditions that may lead to problems such as the monetary crisis. No par value stock in the Indonesian capital market can be one of the solutions to these problems. But the insufficiency of regulations on the no par value stock in the rules and regulations in the field of capital market made it difficult to implementing the application of no par value stock, which among others consists of several aspects, namely the issuance, transfer, security, and distribution of dividends. United States, Australia, and Singapore, as nations which have large capital market are the proper reference and comparators for on implementing the application of no par value stock in the capital market of Indonesia."

"Akuisisi saham adalah pengalihan seluruh atau sebagian saham perseroan yang dapat merubah pengendalian perseroan, semakin banyaRk dilakukan, terutama melalui transaksi jual-beli saham perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 (UUPT) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 (PP 27) mengatur mengenai tata cara pelaksanaan akuisisi saham perseroan. Sebelumnya transaksi jual beli saham perseroan menggunakan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Pasal 103 ayat (6) UUPT akuisisi saham ada yang langsung diprakarsai dan dilakukan oleh pemegang saham, dan yang tidak langsung melalui Direksi perseroan. Akuisisi yang tidak langsung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT. Tata cara bagi akuisisi yang langsung tidak dijelaskan disini. Peraturan yang tidak jelas itu perlu dipahami melalui ketentuan umumnya yaitu Buku III KUHPer yang mengatui mengenai jual-beli. Tujuan penelitian memperoleh data dan kejelasan atas maksud ketentuan-ketentuan akuisisi dalam UUPT khususnya Pasal 103 dan bagian ketiga PP 27 mengenai pengambil alihan, khususnya kejelasan persyaratan dan tata caranya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber pada data sekunder bahan hukum. Berdasarkan analisa isi diperoleh kesimpulan berikut. Melalui jual-beli saham, perseroan terakuisisi memperoleh dana. Ketentuan dalam UUPT merupakan "lex specialis" dari ketentuan jual-beli dalam KUHPer. UUPT teryata hanya mengatur tata cara pelaksanaan pengalihan saham. Secara materiil pengalihan hak atas saham sudah diatur sebelumnya di KUHPer. Pengambil alihan yang merubah pengendalian harus mengikuti ketentuan Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT dan bagian ketiga PP 27 Tahun 1998. Akuisisi saham yang tidak merubah pengendalian dapat dilakukan dengan ketentuan jual-beli biasa. Tata cara akuisisi perlu dibedakan antara yang langsung melalui pemegang saham dan merubah pengendalian perseroan dengan yang tidak merubah pengendalian. Juga yang tidak langsung melalui direksi perseroan dan merubah pengendalian dengan yang tidak merubah pengendalian perseroan. Tata cara yang diatur dalam UUPT penting bagi kreditur perseroan yang akan diakuisisi. Unsur merubah pengendalian yang terutama. Sistematika dari pasal-pasal pengambil alihan perlu disempumakan, yaitu Pasal 103 ayat (6) UUPT bila ditujukan hanya untuk membedakan yang langsung dan yang tidak langsung. Maka ayat (6) ini perlu ditiadakan, karena sudah diatur di KUHPer tentang jual-beli. Sistematika yang ada bisa diterima apabila unsur merubah pengendalian menjadi penting dalam akuisisi."