Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang marak dilakukan di Indonesia adalah pembangungan jalan tol. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan darat atau jalan dengan mutu yang baik. Hal serupa menjadi tujuan dibangunnya Jalan Tol Cinere ? Jagorawi dapatm embuka lapangan kejra baru dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi dan kawasan JABODETABEK, terutama di wilayah Depok dan sekitarnya.Pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi dilaksanakan dengan suatu kredit sindikasi antara Bank X, Bank Y selaku kredit dan PT Z selaku debitur. Adapun kemudian Bank X memutuskan untuk keluar dari kredit sindikasi tersebut. Dengan demikian maka terjadilah suatu proses pergantian kreditur. Adapun hukum Indonesia telah mengatur perihal proses pergantian kreditur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu Cessie, Novasi, dan Subrogasi. Akan tetapi pergantian kreditur pada kredit sindikasi pembangunan tol Cinere ? Jagorawi tidak melakukan pergantian kreditur tidak dengan proses tersebut. Tulisan ini akan membahas proses pergantian kreditur yang dilakukan di dalam kredit sindikasi pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi jika dibandingkan dengan pergantian kreditur menurut hukum Indonesia.

---

One of the major infrastructure in Indonesia that developed heavily is the highway systems . Highway system has major role for the Indonesia development. In a developing country, modern highways is important in as there are opportunities for people to travel for business, trade or pleasure and also provide trade routes for goods. Therefore, modern highway is necessary order to incorporate features intended to enhance the road's capacity, efficiency, and safety to various degrees. That has also become the major reason in the construction of Cinere Highway. It has open door for employment, and further its also expencted to impose positive externalities for economic aspect in JABODETABEK, especially in area near Depok and surrondings. The development of Cinere Highway made by the syndicated loan between Bank X, Bank Y as the creditor and PT Z as the debitor. Cessie, Novasi, dan Subrogasi provided the legislative basis regarding to the process of creditor replacement. However, in the case of Cinere Highway- Jagorawi the replacement of creditor did not follow the legislation. This thesis will discuss the process of creditor replacement that have been made in Cinere Highway- Jagorawi in comparison with the legal law in Indonesia."

"Tulisan ini membahas mengenai proses pergantian kreditor dalam kredit sindikasi dengan melakukan studi kasus pergantian kreditor dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso. Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini antara lain adalah mengenai pergantian kreditor dalam pemberian fasilitas kredit melalui perjanjian kredit sindikasi, serta dampak hukum pergantian kreditor dengan peralihan partisipasi kredit dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah secara umum untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab peralihan partisipasi kredit, bagaimana prosedur dilakukannya, serta dampak hukum apa yang kemudian ditimbulkan dari peralihan partisipasi kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan untuk memperkaya sumber penelitian. Berdasarkan pembahasan terdapat 5 lima alasan peralihan partisipasi kredit yakni peningkatan CAR dan rasio profitabilitas Bank, adanya BMPK, Restrukturisasi Loan Portfolio dari Bank serta Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Kemudian terdapat 5 lima prosedur peralihan partisipasi kredit yakni cessie, subrogasi, novasi, sub-participation dan assignment. Bahwa prosedur peralihan partisipasi kredit yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Hotel Paradiso dapat dilakukan melalui cessie. Dimana dengan sahnya peralihan partisipasi kredit berdampak pada kewajiban debitor untuk melakukan pembayaran kepada kreditor baru dengan melalui agent bank.

---

This thesis will discuss the process of the change of creditors that have been occured in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The main problems that will be discussed are the change of creditors during the credit facility in the syndicated loan agreement, and the legal impact of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The purpose of this thesis is to acknowledge the causes of the change of creditors, the process, and the legal impact that has been caused by the change of creditors itself. This writing uses literature study method to add the source to the research. Based on the discussion, there are 5 five causes of the change of creditors which are CAR and profitability ratio progress, the maximum credit given and loan portfolio restructurisation, also Banking crisis settlement. There are also 5 five process of the change of creditors which can be done by cessie, subrogation, novation, subparticipation and assignment. The process of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan Agreement can be done by cessie. With validity of the change of creditors made a legal impact with the obligations of the debtor to pay its debt to the creditors through the agent bank."

"ABSTRAKDalam pemberian kredit sindikasi adalah hal yang lazimapabila lembaga bank selaku kreditur sindikasi memintapihak ketiga menanggung debiturnya untuk menjamindiperolehnya pelunasan utang. Keberadaan penanggungdalam hubungan hukum yang terjadi antara kreditursindikasi dan debitur ini memberikan perlindungan hukumbagi kreditur sindikasi akan kepastian pelunasan utangdebitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.Penganggung dapat diminta pertanggungjawabannya untukmemenuhi utang debitur apabila ia telah melepaskan hakistimewa yang telah diberikan oleh Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUH Perdata) sehingga lazim dilakukanoleh kreditur sindikasi untuk meminta penanggungmelepaskan hak-hak istimewa tersebut demikepentingannya. Akan tetapi, kendati penanggung telahmelepaskan hak-hak istimewa tersebut, yang berarti iabersedia untuk melunasi utang debitur yang ditanggungnya,seringkali penanggung tidak mau memenuhi kewajibannyauntuk melunasi utang debitur kepada kreditur sindikasiketika ternyata debitur cidera janji atau wanprestasi. Untukmengatasinya, pengajuan permohonan pernyataan pailitmenjadi alternatif penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadappenanggung, kreditur sindikasi harus memenuhi syaratsyaratyang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNo. 4 tahnu 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkankeharusan debitur memiliki sedikitnya dua orang krediturdan memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih. Dalam skripsi ini akan dianalisa mengenai syaratyang harus dipenuhi oleh kreditur sindikasi dalampengajuan permohonan pernyataan pailit terhadappenganggung dalam rangka penyelesaian pailit terhadappenanggung dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah."

"Arranger merupakan pihak yang mengorganisasikanterbentuknya sindikasi kredit diantara bank-bank yangkewenangannya bersumber dari mandate yang diberikan olehcalon debitor. Mandate tersebut memuat secara rinci danpadat mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yangpenting dari kredit sindikasi yang harus di-arrange oleharranger. Dalam menjalankan perannya sebagai arrangermaka terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana peranarranger menurut peraturan yang berlaku di Indonesia,bagaimana tanggung jawab arranger atas terbentuknyasindikasi untuk memberikan kredit sindikasi dan bagaimanatanggung jawab arranger terhadap underwriting commitmentyang diambil oleh arranger untuk menyediakan dana apabilamasih terjadi kekurangan dari dana yang dibutuhkan olehcalon debitor dari sindikasi yang telah terbentuk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran arrangermenurut peraturan yang berlaku, mengetahui tanggung jawabarranger kepada calon debitor atas terbentuknyasindikasi, dan untuk mengetahui tanggung jawab arrangeratas underwriting commitment-nya kepada calon debitor.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaanyaitu berupa penelitian yuridis normatif. Dilihat darisifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yangbersifat deskriptif. Dari penelitian ini dapat diambilkesimpulan Saat ini belum ada peraturan khusus mengenaikredit sindikasi dan tentang arranger dalam kreditsindikasi. Untuk itu hak dan kewajiban arranger diaturberdasarkan mandate yang dibuat atas kesepakatan dengancalon debitor dan berdasarkan kebiasaan yang ada.Arranger memiliki kewajiban untuk mengusahakan semaksimalmungkin agar terbentuknya sindikasi diantara bank-bankuntuk memenuhi dana yang dibutuhkan calon debitor.Apabila arranger tersebut dalam mandate akan mengunderwritetersedianya sejumlah dana yang dibutuhkancalon debitor, maka arranger berkewajiban memenuhinyakarena telah terikat secara kontraktual."