Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inhaltsubersicht :- Die Verfassungen der deutschen Staaten seit 1945 - Verfassung des Freistaates Bayern 1946 - Verfassung von Wiirttemberg-Baden 1946 - Verfassung des Landes Hessen 1946- Verfassung fur Wiirttemberg-Hohenzollern 1947- Verfassung des Landes Baden 1947- Verfassung fiir Rheinland-Pfalz 1947 - Verfassung fiir das Land Brandenburg 1947- Demokratische Verfassung fur Mecklenburg-Vorpommern 1947 - Verfassung des Landes Sachsen 1947- Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 1947 - Verfassung des Landes Thuringen 1946 Berichtigungen des 1. Bandesa "

"Contents: Grundgesetz fur die bundesrepublik Duetschland ; Anlagen ; Bundesverfassung der schweizerischen eidgenossenschaft."

"Contents: I. Verfassungstypen im lichte der verfassungsgeschichte ; II. Der typus der berufsstandischen verfassung ; III. Die typen der landstandischen und staatsburgerlich-standischen verfassung ; IV. Der typus des staatlich-institutionellen organisationsgrundgesetzes ; V. Der typus der liberal-rechtsstaatlichen verfassung ..."

"Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan harus bersumber pada hukum dasar dan aturan-aturan pelaksana tidak dibenarkan bertentangan dengan hukum dasar dan peraturan yang lebih tinggi. Di samping itu segala tindakan penyelenggara pemerintahan harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum. Guna mengatasi terjadinya penyimpangan produk peraturan perundang-undangan perlu adanya sarana pengendali konstitusional yang disebut hak menguji materiil di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 dan diperkuat dengan Tap. MPR No. III/MPR/1978 serta terakhir dipertegas dengan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1986 yang pada intinya memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dari tingkat di bawah undang-undang karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Putusan ini dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Dalam pengertian dapat berarti pelaksanaan hak uji materiil tidak harus melalui pemeriksaan perkara biasa yang urut-urutannya dimulai dengan perkara tingkat pertama, banding dan kemudian kasasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dan terkesan tidak efektif. Oleh karena itu, penerapan Legislatif Review merupakan alternatif yang tepat guna menjaga konsistennya konstitusionalisme di Indonesia."