Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan situs internet rajapremi.com dalam usaha perasuransian. Pada situs yang diselenggarakan PT Rajapremi Dot Com yang menyatakan situs rajapremi.com merupakan online marketplace terdapat persamaan terhadap kewajiban, hak, dan kegiatan yang dilakukan oleh usaha pialang asuransi dalam rezim hukum perasuransian nasional. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan online marketplace sendiri tidak diatur dalam hukum perasuransian, melainkan diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan turunannya. Dalam hal ini persamaan pada umumnya adalah pada jasa perbandingan dan penawaran informasi produk asuransi, pemerantaraan antara calon pemegang polis atau calon tertanggung dengan perusahaan asuransi, menetapkan harga jasa bersamaan dengan harga polis, dan kegiatan lainnya yang dibahas lebih rinci pada skripsi ini. Selain itu pula pertanggungjawaban yang dimiliki oleh PT Rajapremi Dot Com kepada calon pemegang polis atau tertanggung terhadap perjanjian asuransinya tetap sah karena kedudukannya yang menjadi perantara. Oleh perusahaan asuransi PT Rajapremi Dot Com dianggap sebagai agen asuransi terkait dengan pemasaran produk asuransi.

---

This thesis analyzes the position of the rajapremi.com website in the insurance business. In the website that was managed by PT Rajapremi Dot Com, it admitted that the website was an online marketplace and there was similarity of its rights, obligations, and activity with the insurance broker business in the national insurance law. This Thesis uses normative juridical method, which uses the approach of positive law, and also use descriptive method. This thesis concludes that online marketplace itself was regulated by the Law No. 11 2008 regarding Electronic Information and Transactions and Law No. 7 2014 regarding Trade and also its derivative regulations. In the PT Rajapremi Dot Com cases, the similarity of its business with the insurance broker business was its services regarding the comparison and offering of the insurance product, intermediating between the policyholder or the insured and the insurance companies, and its other activity that will be discussed thoroughly. Furthermore the responsibility of PT Rajapremi Dot Com to insured regarding the insurance policy was still legal because of its position as an intermediary and from the insurance company perspective PT Rajapremi Dot Com was considered insurance agent regarding the marketing of its insurance product."

"Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokko, naskah final yang memuat hasil-hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tentang negosiasi perdagangan multilateral termasuk Perjanjian Umum di Bidang Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS merupakan perjanjian payung atau Framework Agreement dan menjadi dokumen utama yang mencakup aturan main yang berlaku umum untuk semua sektor jasa.Dalam rangka menganalisa model penyediaan jasa pada bidang asuransi, Penulis mencoba melakukan analisa hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi penyedia jasa asing, maka analisa atas UU Asuransi dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia."

"Modal ventura merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan selain pembiayaan berupa perolehan kredit dari bank. Salah satu kegiatan usaha modal ventura adalah penyertaan saham yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Sebelum menjalankan kegiatan usaha nya, perusahaan modal ventura harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya terdapat badan usaha asing yang melakukan penyertaan saham di Indonesia yang diduga dilakukan dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait penanaman modal asing pada bidang usaha modal ventura dan apakah badan usaha asing dapat melakukan penyertaan saham dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis-Normatif.

---

Nowadays, venture capital company has appear as one of the alternative source of financing other than bank loans. Equity participation is one of the business activities which carried out by venture capital company in certain period of times. Before performing its business in Indonesia, such venture capital company must obtain a business license from Financial Service Authority OJK . However, in practice there are foreign business entities which conduct an equity participation in Indonesia, which may be considered as using a venture capital system. The purposes of this research are to examine the regulation of Indonesian law regarding equity participation by foreign business entities in the sector of venture capital business, and whether such foreign business entities may conduct an equity participation for the purpose of financing by using venture capital system. The method used in this research is literature research that is juridical normative."

"Masalah mengenai pentingnya penomoran standard buku pertama kali muncul pada akhir tahun 1965 ketika mata rantai perbukuan terbesar di Inggris yaitu W.H. Smith & Son Ltd. Mengumumkan bahwa mereka sedang mengarahkan sistem perbukuan yang dikendalikan oleh komputer. Untuk tujuan ini maka dipandang perlu untuk membuat sistem penomoran yang unik dan tidak dapat berubah-ubah yang dapat ditempatkan menurut sistem standard. Pada bulan Mei 1966, Prof. Gordon Foster melaporkan tentang perlunya sistem standard penomoran buku dengan mengatakan bahwa There is a clear need for the introduction Into the book trade of standard numbering... and substantial benefits will accrue to all parties therefrom. (Ada kebutuhan yang jelas akan pengenalan suatu penomoran standard bagi dunia perdagangan buku dan manf aat yang besar akan dirasakan oleh semua pihak). Kebutuhan akan penggunaan suatu sistem standard penomoran secara internasional pertama kali dibicarakan dalam International Conference on Book Market Research."