Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan yang dituangkan ke dalam akta yang ditanda tangani tidak memenuhi persyaratan dan tidak dikehendaki salah satu pihak. Notaris salah dalam menerapkan perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2020. Permasalahan dalam penelitian ini terkait akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang dan peran serta tanggung jawab Notaris terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan tipe penelitian menganalisis masalah melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan hasil penelitian analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, Notaris salah dalam menentukan perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) akta yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian utang piutang tidak tepat, karena akta tersebut bukan lembaga untuk jaminan. Notaris tidak melakukan penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden. Akibatnya akta dapat dibatalkan di Pengadilan, karena Notaris tidak membacakan akta dan tidak hadir di hadapan para pihak serta akta tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kata sepakat. Selain itu, ke 3 (tiga) akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang halal, adanya suatu larangan yang diperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman.

---

This thesis examines the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Authorization to Sell and the deed of Employment Agreement which is poured into the deed which is signed does not meet the requirements and is not desired by either party. Notaries are wrong in implementing legal actions so that they do not meet the legal requirements of the agreement and do not fulfill the provisions of the Notary Position Act (UUJN), the case that occurred in the Supreme Court Decision Number 1070 K/Pdt/2020. The problem in this study is related to the legal consequences of the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the deed of Power to Sell as collateral for the debt and receivable bonds and the role and responsibility of the Notary in the deed of the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the deed of Power of Attorney to Sell as collateral for the bond. debts and receivables. The research uses the normative juridical method with the type of research analyzing the problem of conducting document studies to obtain secondary data and qualitative analysis so as to produce descriptive analysis research results. Based on the results of data analysis, the Notary made a mistake in determining the legal actions as outlined in 3 (three) deeds, namely the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Power to Sell and the deed of Employment Agreement as binding collateral in the debt and receivable agreement, because the deed it is not an institution for guarantees. Notaries do not provide legal counseling and do not meet the verification requirements. As a result, the deed can be canceled in court, because the Notary does not read the deed and is not present before the parties and the deed does not meet the subjective requirement, namely an agreement. In addition, the 3 (three) deeds do not meet the objective requirements, namely because it is lawful, there is a prohibition on the ownership of the guarantee by the lender."

"Kepailitan telah dikenal di Indonpsia sejak jaman kolonial Belanda, yang diatur dalaln Faillissements verordening stb 1905 217 jo stb 1906 348. dalam perkembangannya peraturan mengenai kepailitan ini terus berkembang dan terakhir diperbarui dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK). Sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata, bahwa prinsip dari kepailitan adalah sitaan umum atas harta si debitur pailit, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan jaminan hutang bagi seluruh %reditur dengan mempertimbangkan asas berimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Sitaan umum tersebut dilakukan oleh Kurator melalui penetapan keputusan pailit. Menjadi persoalan adalah ketika dalam pelaksanaan sitaan umum tersebut terdapat hak merek yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu konsep hak kebendaan (dapat dimiliki) dan termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud / intangible moveable goods. Terlebih nilai ekonomis atas hak merek tersebut cenderung lebih ditentukan oleh faktor subyektivitas yang nilainya sulit di prediksikan oleh orang awam bahkan Kurator sekalipun. Oleh karena sifat subyektifnya inilah yang dalam beberapa kasus, menyebabkan Kurator tidak memasukkan hak merek ini kedalam budel pailit. Yang menarik dikaji dasar apakah yang memungkinkan hak merek ini dapat dimasukkan menjadi budel pailit sedangkan dalam pasal 20 UUK secara tegas mengecualikan hak cipta dalam budel pailit? Terkait dengan nilai subyektif tersebut, bagaimana perhitungan nilai ekonomis dan proses pencairan budel pailit dalam lingkup pembagian budel pailit kepada masing¬masing kreditumya berikut peralihan hak merek tersebut dan tanggung jawab kurator atas kelalaiannya bilamana tidak memasukkan hak merek tersebut sebagal budel pailit? Disamping itu akan dikaji pula akibat hukum dari suatu putusan pailit terhadap peijanjian lisensi yang telah diberikan oleh pemegang merek kepada penerima lisensi."

"Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over."

"ABSTRAKPelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkankesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaantersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenangdalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet padabank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauhmanakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akandilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibathukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkanputusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakanadalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang ditelitiberdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yangkemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yangdiuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudahdiserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligusmenjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindunganhukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencanalelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnahsesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.

---

ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate ownersof the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process whichis govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and StateAuction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the nonperforming loan which occur in the government banking. The paper looked into howsignificant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctionsassets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over theassets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses thenormative legal research and the descriptive analytic method against a court decisionover a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study andafterward the data was analyzed according to the issues systematically. The researchdemonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of theauctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure theauction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner hasthe rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legalremedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets notvanishing included as to go on the auction what is left over."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas jabatannya harus mengikuti kaidah tertulis, Peraturan tertulis Notaris ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sedangkan PPAT ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018. Notaris dianggap lalai dalam segala perbuatan melawan hukum, sedangkan lalai diartikan sebagai ketidaksengajaan, padahal tidak semua kasus hukum yang terjadi pada notaris merupakan ketidaksengajaan. Perbuatan melawan hukum juga bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaksan perbedaan terkait ketidaksengajaan dan kesengajaan, sehingga sanksi hukumnya tidak memiliki perbedaan diantara keduanya. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian berfokus pada norma hukum positif berdasarkan bahan sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tindakan Notaris X dan PPAT Y tidak bisa dikatakan lalai, melainkan kesengajaan. Pada kasus terkait Notaris X tidak melaksanakan tugas jabatannya, seharusnya dibuat akta hutang piutang, namun pada akhirnya Notaris X membuat akta PPJB. PPAT Y, dalam membuat AJB tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akibat dari kelalaian Notaris X dan PPAT Y dapat dikenakan sanksi dari segi administrasi ketentuan tertulis, sanksi perdata terbukti memenuhi unsur PMH, dan pidana sebagai pembantu dari tindakan PMH.

---

Notaries and Land Deed Officials are obligated to follow established principles in their official duties, guided by written regulations such as the Notary Job Law, Notary Code of Ethics, Government Regulation Number 24 of 2016, and Ministerial Regulation Number 2 of 2018. Notaries are often accused of negligence, interpreted as unintentional, but not all cases involve unintentional actions; intentional elements can lead to wrongful acts. The lack of differentiation in legal sanctions between unintentionality and intentionality is due to the Civil Code. To address this issue, a doctrinal research method was employed, focusing on positive legal norms from secondary sources. Findings suggest that the actions of Notary X and PPAT Y are intentional rather than negligent. Notary X's failure to fulfill duties resulted in the non-creation of a debt agreement, opting for a PPJB deed. PPAT Y intentionally created an AJB without one party's knowledge. Consequences of their actions may lead to administrative, civil, and criminal sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap kliennya dalam pembuatan akta Notaris sebagaimana yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021. Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum dari akta utang piutang yang dibuat menjadi akta PPJB dengan cara melakukan penipuan sebagaimana Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah dibuat Notaris TAH dengan cara melawan hukum serta pertanggungjawaban Notaris dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan data primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur, dan bahan tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tesis ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris TAH menjadi batal demi hukum. Notaris TAH juga dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain pertanggungjawaban secara pidana, Notaris TAH juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata yaitu ganti kerugian berupa natura dan pertanggungjawaban hukum secara administratif yaitu pemberhentian sementara sebagai Notaris.

---

This thesis discusses about the responsibility of Notary who commits fraud against his client in the making of an authentic deed, as happened in the Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021. The problem in this theesis is regarding the legal consequenes of the deed of debt and receivables made into a deed of PPJB by committing fraud as stated in Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code which has been made by Notary TAH by violating the law and the Notary’s responsibility in the perspective of criminal law, civil law, and administrative law for criminal acts of fraud committed by a Notary. The research method used in this thesis is normative juridicial. The typology of research in writing this thesis is an explanatory research, which aims to describe in detail a phenomenon and then analyze the phenomenon by using primary data, namely laws and regulations, secondary data collected through literature study, and tertiary data, The Great Dictionary of Indonesian Language. The result of the studies found that the deed made by Notary TAH is being null and void. Notary TAH can be held criminally responsible and can also be asked for civil legal liability, compensation in the form of in-kind and administrative legal liability specifically temporary dismissal as a Notary."

"Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut.

---

The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement."

"Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila dianggap cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum wajib memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhinya yaitu syarat formil dan syarat materil. Dalam Hukum Acara Pidana, Locus Delicti menjadi bagian yang penting dalam Surat Dakwaan karena merupakan bagian dari syarat materil yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya perumusan locus delicti secara jelas, lengkap dan cermat di dalam surat dakwaan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Bilamana tidak mengalami perubahan sesuai yang diatur dalam Pasal 144 KUHAP surat dakwaan tetap merupakan dasar hukum pemeriksaan di setiap tahapan pengadilan walaupun sampai ke tahap Peninjauan Kembali (PK). Pada kasus Pollycarpus, permohonan PK yang diajukan oleh kejaksaan, telah mengakibatkan kontroversi, dimana penuntut umum menganulir surat dakwaannya sendiri terkait masalah locus delicti. Locus delicti pada surat dakwaan awal mengalami perbedaan pada memori PK. Perbedaan locus delicti secara otomatis akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Memori PK tersebut seolah-olah menjadi surat dakwaan baru yang tidak melalui proses pembuktian. Pada kesimpulannya telah terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus Pollycarpus. Lepas dari segala intrik politis, kepentingan dan sorotan dunia yang mewarnai kasus ini hendaknya setiap aparat hukum tetap memegang prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan."