Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang analisis terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) terhadap PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex).Berawal dari laporan PT Graha layar Prima (Blizt Megplex) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melaporkan terjadinya dugaan PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 tentang monopoli,monopsoni dan penguasaan pasar. Dan pasal 25, pasal 26,pasal 27 tentang posisi dominan serta pasal 15 tentang perjanjian tertutup. PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) menguasai sebagian besar perbioskopan di Indonesia (67,6 %) dan 76,9 % jumlah layar di Indonesia sehingga memiliki jangkauan pasar lebih besar dari jaringan perbioskopan sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) dan pengusaha perbioskopan lainnya. Pokok permasalahan tulisan ini terletak apakah PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) telah melakukan pelanggaran seperti yang diindikasikan oleh PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut sesuai bidang tugasnya melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan pelaku usaha juga melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan. Pada dasar dan pertimbangan Komisi Penggawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menolak dan tidak menemukan bukti yang mengindikasikan adanya pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh PT Graha Layar Prima (Bliz Megaplex). Dalam klarifikasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak melanjutkan laporan PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) dengan alasan laporan tersebut dianggap tidak lengkap dan tidak mampu menunjukkan adanya dugaan pelanggaaran Undang?Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This mini-thesis discusses the Analysis of allegations of abuse of dominant position by PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) against PT Graha Layar Prima (Blitzmegaplex). Starting from the report PT Graha Layar Prima to the Bussines Competition Supervisory Commission (KPPU) which reported the alleged PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) has committed an offense against the Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices an Unfair Business competition contained in article 17, article 18 and article 19 of the monopoly, Monopsony, and Market domination. And article 25, article 26, article 27of the dominant position as well as article 15 of the enclosed agreement. PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) controlled most of the cinemas in Indonesia (67,6 %) and 76,9 % in Indonesia so that number of screens has a range greater than the network market cinemas while the rest is owned by PT Graha layar Prima (Blitz Megaplex) and other cinemas entrepreneurs.

Subject-matter of this paper is whether the PT Nusantara Sejahtera raya (21 Cineplex) has committed an offense as indicated by PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Business Competition Supervisory Commission (KPPU) that receive reports of alleged violations such as field duty conduct an assessment of bussines activity and business actors also do an assessment of the presence or absence of abuse of dominant position. On the basis and considerations of the Businnes Competition Supervisory Commission (KPPU), which rejected and found no evidence indicating the existence of violations as reported by the PT Graha layar Prima (Blitz Megaplex). In clarification of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) did not continue in its Report. The Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) by reason of the report is considered incomplete and unable to show any alleged violations of Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."

"Tesis ini membahas KAP-KAP yang tidak termasuk dalam "the big four" mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan melakukan audit emiten yang memiliki "big asset" atau emiten yang tergolong perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan induk perusahaannya yang berada di Amerika Serikat karena adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh KAP yang termasuk dalam "the big four". Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan kepada Pemerintah c.q. Departemen Keuangan agar menghapus Permenkeu No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada Pasal 27 ayat (3) huruf e yang dapat berpotensi anti persaingan.

---

The focus of this study is non "the big four" Public Accountant Offices who have difficulties to audit "big assets" public listed companies or foreign capital companies who have principal office in the US due to monopolistic practices and unfair competition in the form of abuse of dominant position by "the big four" Public Accountant Offices. This research is quantitative and qualitative with description design. The result suggests to the government c.q. Finance Minister to eliminate Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services especially Article 27 subparagraph (3) e which potentially lead to anti-competition."

"Di Indonesia, dikenal dua jenis penyiaran berupa penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran televisi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu Free to Air TV dan Pay TV. PT. Media Nusantara Citra Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media dan hingga saat ini telah membawahi empat anak perusahaan stasiun Free to Air TV, yaitu PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Global Informasi Bermutu, PT. MNC Televisi Indonesia, dan PT. MNC Televisi Network. Penelitian skripsi ini menggambarkan bagaimana kedudukan PT. Media Nusantara Citra Tbk terhadap posisi dominan di dalam pasar stasiun Free to Air TV di Indonesia, yang dapat dianalisis melalui pangsa pasar periklanan dan pangsa pemirsa yang dikuasai, kemampuan keuangan yang dimiliki, serta akses terhadap penjualan jasa penyiaran televisi yang dimiliki oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk. Setelah itu, akan dianalisis tindakan PT. Media Nusantara Citra Tbk yang dapat merupakan tindakan antikompetitif sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar stasiun Free to Air TV. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mana pengolahan data dilakukan dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa PT. Media Nusantara Citra Tbk telah menguasai persentase pangsa pasar periklanan dan pangsa pemirsa terbesar di dalam pasar stasiun Free to Air TV dari beberapa tahun terakhir. Selain itu, PT. Media Nusantara Citra Tbk juga memiliki kemampuan keuangan yang stabil, serta akses terhadap pasar keuangan nasional perusahaan, serta akses terhadap penjualan jasa penyiaran televisi yang sudah memadai. Namun, PT. Media Nusantara Citra Tbk tidak memegang posisi dominan di dalam pasar yang bersangkutan karena tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian, PT. Media Nusantara Citra Tbk tidak melakukan tindakan antikompetitif yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena tindakan yang dilakukan tidak mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In Indonesia, there are two types of broadcasting, namely radio broadcasting and television broadcasting. Television broadcasting itself is divided into two types, Free to Air TV and Pay TV. PT. Media Nusantara Citra Tbk is a company which engaged in the media sector and until today, the company iself has owned four Free to Air TV station subsidiaries, namely PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Global Quality Information, PT. MNC Televisi Indonesia, and PT. MNC Television Network. This thesis research describes how the position of PT. Media Nusantara Citra Tbk towards the dominant position in the Free to Air TV station market in Indonesia, which can be analyzed through the advertising market share and the controlled audience share, the financial capabilities they have, and access to the sales of television broadcasting services owned by PT. Media Nusantara Citra Tbk. After that, it will be analyzed the actions of PT. Media Nusantara Citra Tbk, which can be an anti-competitive action that causes unfair business competition in the Free to Air TV station market. This study uses a normative juridical approach, namely research in which data processing is carried out by classifying written legal materials. Through this research, it was concluded that PT. Media Nusantara Citra Tbk has dominated the advertising market share and the largest audience share in the Free to Air TV station market from the last few years. In addition, PT. Media Nusantara Citra Tbk also has a stable financial capacity, as well as access to the company's national financial market, as well as adequate access to sales of television broadcasting services. However, PT. Media Nusantara Citra Tbk does not hold a dominant position in the relevant market because it does not comply with the provisions under the Competition Law in Indonesia as regulated in Law Number 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Then, PT. Media Nusantara Citra Tbk did not take anti-competitive actions that led to monopolistic practices and unfair business competition because the actions taken did not indicate a violation of the prevailing laws and regulations."

"Analisis ini membahas pengadaan 20 unit lokomotif dilakukan dengan penunjukkan langsung karena PT. Kereta Api mengganggap GE Transportation telah bekerja sama selama lebih dari 50 tahun. Oleh KPPU penunjukkan langsung dinyatakan bentuk persekongkolan dan diskriminasi yang secara sah melanggar ketentuan pasal 22 dan 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Bagaimana penerapan ketentuan pasal 22 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha belum tepat sedangkan penerapan pasal 19 huruf d Undang-Undang Persaingan Usaha sudah tepat karena PT. Kereta Api terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada GE Transportation yang telah menyebabkan suatu persaingan usaha tidak sehat.

---

This analysis discusses the procurement of 20 units of locomotives made by direct appointment due to PT. GE Transportation Rail assume have been working together for more than 50 years. The Commission expressed the form of direct appointment of conspiracy and unlawful discrimination in violation of the provisions of articles 22 and 19 letter d of Competition Act. The principal problem faced is how the application of the provisions of Article 22 and Article Competition Act in a Commission decision in Case Number 05/KPPU-L/2010 review of The Competition Act. The principal problem is answered by using research method normative conclusion that application of article 22 of the Competition Act is not perfect yet, while the application of Article 19 letter d of Competition Act is precisely, because of PT. KAI have been proven to give a prefential treatment to GE"

"ABSTRAKSkripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service."

"Dalam pertanggungjawaban direksi PT Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender divestasi dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina ini ditinjau dari hukum keuangan publik. Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana kerugian negara yang nyata dan pasti terhadap divestasi dua unit kapal VLCC milik PT Pertamina ditinjau dari hukum keuangan publik. Selain itu dilihat pula bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Pertamina terhadap kebijakan melakukan divestasi dua unit kapal VLCC yang ditinjau dari hukum keuangan publik. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian BUMN Persero dalam hal ini adalah PT Pertamina bukanlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Selain itu pertanggungjawaban direksi BUMN Persero yang diakibatkan kebijakan direksi tersebut selama bukan melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah sebuah kerugian keuangan negara.

---

The responsibility of board of directors of PT Pertamina in alleged bid rigging of divestment of two VLCC tanker units of PT Pertamina is viewed from public finance law. The main issues are on how a real and certain state loss against divestment of two VLCC tankers owned by PT Pertamina viewed from public finance law. Besides that also seen how the responsibility of board of directors of PT Pertamina policies on the divestment of two VLCC tankers viewed from public finance law. This research is the study of normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The result showed that the loss of state-owned enterprises (PT Pertamina Persero) is not a real and certain state loss. In addition, the responsibility of board of directors of state-owned enterprises and refines the resulting policies of board of direstors for not doing a tort is not a state financial loss."