Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) is taxes that will be charge to valued added which appear because of production factors services in every business in order to organize, produce, distribute and trade goods and services to the consumer. Therefore, this thesis will discuss specific issues about Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) at Batam Island aid surrounding Islands and how to regulate the PPN and PPn BM, in order to obtain the integrity in taxes.The aim of this thesis are to study and explain the reason and the background of exclusive treatment at Batam Island and surrounding Islands, and to find out and describe the impact of the government's regulation on Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) at Batam Island and surrounding Islands, also to analyze the regulation in order to engender the tax integrity.According to the theory from the expert, an individual or an organization will get income tax claim in specific time limit as a result of income excluding the total amount of requirements in order to obtain, collect the debt, and to take care the income. Regulation in the Tax Law must be obeyed by the society without exclusion, in order to achieve tax integrity.iv This thesis performed analytic descriptive which used qualitative method as the methodology. The data were collected from literature review and interview in study field. The tax regulation not only regulates the `Value Added Tax and Sales Tax For Luxury Goods' Law, but also introduces the regulation that gives different thought from its basic concept. The problem is this tax regulation is really achieving the integrity of tax or not. The basic theory of tax describe the integrity of tax system if the regulation reflects the horizontal and vertical valued, which explain about the tax payment according to the basic structure of tax rate and cost precisely.In conclusion, government disobeyed the Value Added Tax and Sales Tax For Luxury Goods Law at Batam Island and surrounding Islands, it can be seen from changes of Government Rule in many times which occurs at Batam Island and surrounding Islands. These changes will give impact to the investment and rise of basic needs. The government must adjust the Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) Regulation; therefore, the exclusive treatment on Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) will be regulate only at certain area at Batam Islands and Surrounding Islands not for the entire regions."

"In the face of regional free trade era Indonesian government has decided to implement a Free Trade Zone (FTZ) in nine strategically valued local areas. One of them is Batam, being prepared much earlier and known in reality so far implementing an FTZ-like system. Hopefully, such an FTZ becomes a backbone for stimulating the national economy, especially in attracting more investors to Indonesia. Batam Island Bonded Zone is a policy the Indonesian government made to response to the business demand and economic growth through investment that supports exports.Pursuant to the abovementioned description in order to support and increase investments in Indonesia a policy of exempting PPN, PPn BM and BM from Free Trade Zone (FTZ) of Batam Island Bonded Zone is considered so necessary. This issue is the main problem of the research author carried out. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the policy of Free Trade Zone (FTZ) influences investment in Batam Island Bonded Zone.It is known from the analysis on the fast-growing development achieved by Batam as a bonded zone in Indonesia that Batam is an interesting place to investment. There are some reasons why investors interested in investing their capitals in Batam: a number of attractive incentives to investors, many others, for example, Batam status as a free import duty area that charges no PPN and PPn BM for purchasing local goods and/or importing capital goods and equipments directly related to manufacturing activities; a relatively professional services from relevant governmental agencies and apparatuses, easy, fast and effective coordination; optimal provision of facilities and infrastructures; capability and availability of competitlvenmanpower; and guarantee for law enforcement along with a consistent implementation of respective regulations. Provision of fiscal facility to any investments in Indonesia is still needed and expected by both existing and potential investors.Conclusion of the result is that: there is a significant correlation between the policy of Free Trade Zone (FTZ) Enclave of Batam island Bonded Zone of investment It is obviously from correlation coefhcient of 0.75 and determination coefficient of 52.6 %. Those coefficients indicate that investment increase is very affected by FTZ Enclave policy with 52.6%, with the rest of 47.4% affected by other factors.Suggestions made from this research are, there should be an improvement and optimization to any lacks of Free Trade Zone (FTZ) Enclave from fiscal facility, procedure, license, facility and infrastructure. availability and capability of manpower and coordination with the competent local governmental agencies. Identifying appropriately other causes other than FTZ Enclave to make them known. controlled and remedied. Performing an evaluation on the policy of FTZ Enclave continually to increase the investment in the future."

"ABSTRAKKewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana status hukum terhadap peraturan bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Otorita Batam apabila terjadi peralihan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam. Penults meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kewenangan bidang pertanahan yang tidak sinergis antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dalam hal konsep kekhususan pengembangan kawasan Batam tetap dipertahankan, maka keberadaan Otorita Batam perlu dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat, termasuk pengaturan mengenai kewenangan bidang pertanahan. Dalam hal pemerintah memandang bahwa Batam perlu dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi daerah, maka peran Pemerintah Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan memberikan segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Otorita Batam, termasuk kewenangan bidang pertanahan."

"Kawasan berikat (Bonded Zone) merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan pertumbuhan industri dalam negeri dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan.Salah satu kawasan berikat yang sedang dikembangkan saat ini adalah kawasan di Lobam Pulau Bintan tidak jauh dari Pulau Batam, saat ini telah berkembang menjadi daerah yang cukup menarik untuk menanam modal. Di samping potensi wisata yang dimiliki, Pulau Bintan juga cukup potensial untuk pengembangan industri. Baik industri yang berorientasi ekspor maupun sebagai penunjang Pulau Batam dan daerah sekitarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran PT. Bintan Inti Estate di masa depan, menganalisis strategi pengembangan yang dilakukan oleh PT. Bintan Inti Estate dalam memasarkan Kawasan Berikat serta menjelaskan penerapan konsep pengembangan Kawasan Berikat dengan pendekatan analisis SWOT.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari PT. Bintan Intl Estate dan kantor terkait. Untuk pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap para key information. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dievaluasi adalah : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.Data dan informasi yang dikumpulkan akan . dianalisis dengan terlebih dahulu menggali core competencies yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan metode Analisis SWOT untuk mendapatkan nilai skor dari faktor internal dan ekstemal, sehingga dapat digambarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang harus dihadapi. Selanjutnya perusahaan akan menentukan strategi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih sebagai pedoman yang perlu dilakukan.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : Pertama dalam menentukan arah kebijakan PT. BIE di masa depan maka PT. B1E harus memiliki sasaran atau tujuan jangka panjang yang sampai sekarang belum pernah dirumuskan. Dengan kompetensi dan strategi internal yang dimiliki perlu dijaga terus kesinambungannya dengan perumusan tujuan jangka panjang. Kedua, faktor internal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan PT. BIE adalah kebijakan kawasan berikat dan kepastian hukum perpajakan. Sedang faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan adalah kebijakan pengembangan ekspor non migas serta stabilitas keamanan dan politik.Ketiga, strategi yang paling tepat dalam upaya peningkatan pengembangan kawasan Berikat PT. BIE adalah dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal dengan memperlihatkan nilai dukungan yang paling kuat.Dengan demikian strategi pengembangan perusahaan kawasan berikat dalam upaya peningkatan investasi di Pulau Bintan akan lebih terarah melalui analisis SWOT tersebut dan penetapan formulasi strategi."

"Untuk mencapai pembangkitan listrik nol emisi karbon, diperlukan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi utama. Peningkatan pembangkitan listrik EBT memunculkan permasalahan stabilitas tegangan dan frekuensi serta masalah keandalan dikarenakan oleh karakteristik ketidakpastian dan intermiten dari pembangkit listrik EBT yang menggunakan sumber energi yang tidak dapat dikendalikan.Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem VPP pada Kawasan Berikat Nusantara dengan menggunakan perangkat lunak XENDEE. Perangkat lunak XENDEE akan melakukan optimasi tekno-ekonomi untuk memperoleh konfigurasi besaran kapasitas dari komponen VPP yang terbaik. Hasil dari optimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa skenario sistem VPP yang mengimplementasikan PLTS dengan skema tarif eksisting untuk sektor industri dapat melakukan penghematan biaya tahunan dan penurunan COE sebesar 27%. Kapasitas PLTS yang merupakan hasil optimasi dari perangkat lunak XENDEE berkapasitas sebesar 4.4 MWp. Adapun skenario lain dimana terdapat teknologi BESS pada sistem VPP dengan skema tarif Time-of-Use, yang dapat melakukan penghematan biaya tahunan dan penurunan COE sebesar 19.1%. Skenario ini menggunakan kapasitas PLTS sebesar 4.4 MWp, BESS 4.48 MWh, dan inverter 749 kW. Sistem VPP yang menggunakan BESS juga dapat melakukan peak shaving sehingga dapat menurunkan nilai beban puncak dari jaringan utilitas. Seluruh skenario dari hasil simulasi memiliki hasil analisa aliran daya dengan tegangan pada tiap bus yang mematuhi standar grid code dengan deviasi tegangan tertinggi bernilai 0.12% dari tegangan nominalnya.

---

To achieve zero-carbon emission electricity generation, Renewable Energy Resources (RES) are needed as the main energy source. The increase in RES raises problems of voltage and frequency stability, as well as reliability problems due to the uncertain and intermittent characteristics of RES. The solution to this challenge is a Virtual Power Plant (VPP) system. VPP is a system that aggregates multiple generation, load, and storage systems to replicate a large-scale power plant. VPP was introduced to RES generation  without sacrificing network stability and reliability, as well as offering many other technical and economic benefits. This study aims to design a VPP system in the PT KBN industrial area using XENDEE. XENDEE will perform techno-economic optimization to obtain the best capacity configuration of the VPP component. The optimization results indicate that by implementing a PV system within an existing tariff scheme for industrial load, a VPP system scenario can achieve annual cost savings and a reduction in COE of 30.2%. The optimized capacity of the PV system using XENDEE software is 4.4 MWp. Another scenario involves a VPP system with Battery Energy Storage System (BESS) technology and a Time-of-Use tariff scheme, which can achieve annual cost savings and a reduction in COE of 19.1%. This scenario uses a PV system capacity of 4.4 MWp, a BESS of 4.48 MWh, and an inverter of 749 kW. A VPP system that uses BESS can also perform peak shaving, thereby reducing the peak load value of the utility network. All simulation scenarios have power flow analysis results with voltages at each bus complying with the grid code standard, with the highest voltage deviation being 0.12% of the nominal voltage."

"Kebijakan promosi ekspor telah diberlakukan di banyak negara berkembang. Salah satunya adalah Export Processing Zone EPZ yang di Indonesia diterapkan dalam bentuk Kawasan Berikat. Ada minimal dua isu menarik dari pembentukan Kawasan Berikat, yaitu terkait aglomerasi industri dan insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak aglomerasi di Kawasan Berikat terhadap perbedaan produktivitas antara perusahaan yang berlokasi di dalam dan di luar Kawasan Berikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode two step Heckman untuk mengatasi masalah selection bias karena penggunaan data pelaporan SPT. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah eksportir yang bergerak pada sektor industri pengolahan, sementara periode penelitian adalah tahun 2009 sampai dengan 2016. Tahap pertama dari prosedur twostep Heckman adalah model probit dari persamaan kepatuhan pelaporan SPT, sementara persamaan produktivitas pada tahap kedua diestimasi dengan menggunakan OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar terdapat masalah selection bias dalam data yang diobservasi, sehingga nilai Inverse Mills Ratio IMR dimasukkan ke dalam persamaan utama untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat terbukti lebih produktif dibandingkan dengan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan. Hasilnya konsisten setelah memasukkan interaksi antara insentif pajak dan intensitas ekspor dengan variabel dummy Kawasan Berikat. Hal ini berarti bahwa dengan atau tanpa insentif pajak, perusahaan di dalam Kawasan Berikat lebih produktif dikarenakan menerima manfaat dari terbentuknya aglomerasi di dalam kawasan. Perusahaan memperoleh manfaat dari tersedianya sarana dan infrastruktur penunjang kegiatan produksi, kemudahan akses tenaga kerja sesuai spesialisasi yang dbutuhkan, serta knowledge spillover. Sementara itu, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor ternyata berpengaruh negatif terhadap produktivitas. Sebagai rekomendasi, kebijakan perekonomian di Indonesia sebaiknya diarahkan dalam bentuk kebijakan berbasis kawasan karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas.

---

Export promotion policies have been implemented in many developing countries. One of that policy is the Export Processing Zone EPZ , which is implemented as Bonded Zone in Indonesia. There are at least two interesting issues from the Bonded Zone rsquo s existence, which are related to industrial agglomeration and tax incentives based on export share requirement. This study aims to look at the impact of agglomeration in the Bonded Zone on productivity differences between firms located within and outside the Bonded Zone. This study uses twostep Heckman method to overcome the problem of selection bias because the usage of tax reporting data. The object of this study were exporters in the processing industry sector, while the period was from 2009 to 2016. The first phase of the Heckman twostep procedure was the probit model of the tax reporting compliance equation, while the productivity equation in the second stage was estimated using OLS.The estimation outputs show that there is selection bias problem in the data observed, so the value of Inverse Mills Ratio IMR is included in the main equation to overcome the bias selection problem. Firms that are located in the Bonded Zone are proven to be more productive compared to firms that are located outside the zone. The results are consistent after including the interaction between tax incentives and export intensity with the Bonded Zone dummy variable. It means that with or without tax incentives, companies in the Bonded Zone are more productive because they receive benefits from industrial agglomeration in the zone. The firm benefits from the availability of facilities and infrastructure to support production activities, ease of access to labor that are suitable with the specialization needed, and knowledge spillover. Meanwhile, partially the estimation results show that tax incentives based on export share requirement have a negative effect on productivity. As a policy recommendation, economic policies in Indonesia should be directed in the form of place based policies because they are proven to be able to increase productivity."

"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

---

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.

Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT."