Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keterbatasan dana dalam negeri dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah kegiatan di bidang eksplorasi sumber daya alam, terutama kegiatan operasi pertambangan, yang bersifat padat modal, padat karya, sarat teknologi, sarat (high cost, high tech, dan high risk. Oleh karena itu peranan investor asing sangat dibutuhkan untuk mengolah dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pemerintah mengundan investor asing melaui kontrak kerjasama, dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban antara investor dan pemerintah. Pada tahun 1982 Pemerintah dengan PT Kaltim Prima Coal menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B). Salah satu kewajiban investor yang diatur dalam PKP2B tersebut berkaitan dengan promosi kepentingan nasional adalah divestasi saham/indonesianisasi saham. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah dan berlarut-larut antara lain dikarenakan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin memiliki 51% saham PT KPC sampai dengan Transaksi akuisisi off shore PT Bumi Resources terhadap saham induk PT KPC. Penundaan tersebut tentu saja sangat merugikan pihak Indonesia, karena dengan semakin tertunda investor semakin banyak menarik keuntungan dari kekayaan alam Indonesia . Dengan semangat jiwa otonomi daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana sumber daya alam yang dikeruk berasal dari Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memiliki otonomi seluas-luasnya atas kekayaan alam di daerahnya, sehingga berhak untuk mendapatkan prioritas dalam divestasi tersebut. Transaksi off shore PT BR terhadap saham induk PT KPC tersebut pun tidak dapat menghilangkan kewajiban PT KPC untuk melaksanakan divestasi saham sesuai dengan PKP2B, karena PT KPC tetap berstatus PMA dan mandiri terlepas dari induknya yakni PT BR, meskipun PT BR adalah Badan Hukum Indonesia.

---

Indonesia as a development country is lack of capital, knowledge, and technology to explore its natural resources, especially in mining operation. Mining operation characteristic is high cost, high tech, dan high risk. Therefore foreign investor role in Indonesia is needed to process and explore Indonesia’s natural potential. The Government of Indonesia invites foreign investors by joint venture contract, in the contract there were ruled the rights and the obligations beetween investors dan the government of Indonesia. In 1982 the government of Indonesia with PT Kaltim Prima Coal signed Coal Contract of Work. One of the obligation of PT KPC as a contractor in the contract in connection with promoting the national interest is divestment share to the Indonesian/Indonesianisation share. However the implementation is not easy, because of the willingness of PT KPC postpone it, the demand of the Government Province of Kalimantan Timur who wants 51% share of PT KPC until the off shore acquitition transaction of PT Bumi Resources to hold 100% share of PT KPC’s holding in Caymand Island. Posponing it could disadvantage the Indonesian, because the investor could take more advantages from Indonesia’s natural resources which in Indonesian Constitution year 1945 article 33 Indonesian Natural Resources authorized by Indonesian Government for the welfare of Indonesian people. With the spirit of autonomy the Government Province of Kalimantan Timur who has the natural resources and where the exploration and exploitation of PT KPC takes place, by the Law No. 32 year 2004 about provincial autonomy, is given wider autonomy on its natural resources in its area, so that the Government Province of Kalimantan Timur has the right to get priority in the divestment obligation of PT KPC. The off shore acquitition transaction PT BR doesn’t erase the obligation of PT KPC in implementing the divestment policy as ruled by ariticle 26 in the Coal Contract of Work altough PT BR is an Indonesian participant."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Pelaksanaan kewajiban divestasi saham sebesar 51% bagi pemegang izin usaha di bidang pertambangan mineral dan Batubara yang sahamnya dimiliki asing kepada Peserta Indonesia yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta Badan Usaha swata secara berjenjang  merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) beserta peraturan pelaksanaannya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pelaksanaan Divestasi saham juga diwajibkan bagi pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batubara yang berlaku sebelum rezim izin berlaku sesuai dengan UU Minerba. Sebagai salah satu contoh yaitu pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia yang merupakan pemegang Kontrak Karya Tahun 1968 dan terakhir diamandemen pada Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Divestasi Saham PT Vale Indonesia kepada peserta Indonesia hanya sebesar 40%. Perbedaan antara keberlakuan pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia dalam kontrak karya dengan UU Minerba tentu harus dipertimbangkan beberapa asas yakni asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya yang telah ada sebelum UU Minerba berlaku sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, serta asas hak menguasai negara atas sumber daya alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Adapun ketentuan pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia dalam kontrak karya merupakan salah satu pertimbangan bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, namun demikian dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya pelaksanaan divestasi bukanlah persyaratan untuk dapat diberikannya perpanjangan kontrak menjadi IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

---

Implementation of the obligation to share divestment of 51% for business license holders in the mineral and coal mining sector whose shares are owned by foreigners to Indonesian Participants namely the Central Government, Regional Government, BUMN, BUMD and private business entities in stages is an obligation that must be implemented in accordance with Article 112 Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining (UU Minerba) and its implementing regulations. This article was prepared using doctrinal research methods. Implementation of share divestment is also mandatory for holders of work contracts or coal mining business work agreements that were in effect before the permit regime came into effect in accordance with the Minerba Law. As one example, namely the implementation of the divestment of shares in PT Vale Indonesia, which is the holder of the 1968 Contract of Work and was last amended in 2014, which stated that the divestment of PT Vale Indonesia shares to Indonesian participants was only 40%. The difference between the implementation of PT Vale Indonesia's share divestment in a work contract and the Minerba Law must of course take into account several principles, namely the principle of freedom of contract in the work contract which existed before the Minerba Law came into force in accordance with Article 1338 of the Civil Code, as well as the principle of the state's right to control over natural resources. contained in Indonesia are controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The provisions for implementing the divestment of PT Vale Indonesia shares in the work contract are one of the considerations for the Government to be able to grant an extension of the Work Contract to become an IUPK As a Continuation of Contract/Agreement Operations, however, in the Minerba Law and its implementing regulations, the implementation of divestment is not a requirement for a contract extension to become an IUPK as a Continuation of Contract/Agreement Operations."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dapat dikatakan cukup kontroversial bagi pertambangan mineral logam, karena merubah alur industri pertambangan logam tanah air menjadi tidak hanya mencakup kegiatan pertambangan semata, akan tetapi juga diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam kurun waktu hanya 5 (lima) tahun saja. Keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah, ketidaktersediaan listrik, serta kompleksnya birokrasi yang melingkupi perluasan bidang usaha lintas sektor antara pertambangan (hulu) dengan pemurnian (hilir) membuat hal tersebut menjadi terlalu sulit diwujudkan, ditambah lagi dengan inkonsistensi Pemerintah yang menetapkan kewajiban divestasi saham bagi Perusahaan Pertambangan Penanaman Modal Asing, dari 20% (dua puluh persen) di tahun 2010, menjadi 51% (lima puluh satu persen) di tahun 2012. Selain kedua hal tersebut, pada tahun ketiga sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, Pemerintah telah melarang kegiatan ekspor mineral mentah, akan tetapi mencabutnya kembali dan menetapkan ketentuan ekspor dengan tambahan birokrasi yang semakin panjang, sehingga menyebabkan investor pertambangan penanaman modal asing kehilangan waktu dan sulit dalam merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menampilkan fakta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh PT. X selaku perusahaan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan mineral nikel oleh karena kebijakan pertambangan yang tidak cukup berimbang.

---

Law Number 4 Year 2009 could be considered as a controversy for the metal mineral mining businesses, since it has changed the scheme of domestic metal mineral mining industry to not only contains mining but also obliged the mining companies to conduct mineral smelting and processing domestically within period of only 5 (five) years. The limitation of infrastructure facilities within the counties, unavailability of electrical source, and the complexity of bureaucracies that facilitates such cross borders industrial sectors between the mining (mainstream industries) , and the smelting and processing (downstream industries) has caused such policy too unreasonable to be accomplished, moreover the inconsistency of the Government whom has stipulated the divestment terms for the foreign investing mining company, from 20% (twenty percent) in 2010, and re-stipulated it to became 51% (fifty one) percent within 2012. Apart from those two main issues herein, by the third year since the enactment of Law Number 4 Year 2009, the Government has banned the raw mineral export activities, however revoked such laws and enacted a new regulation of raw mineral export policies with additional/ longer bureaucracy’s mechanism process, therefore it has put the foreign mining investors within difficult circumstances to actualize the mandate of the laws itself. This Thesis intends to display the problematic facts that experienced by PT. X as a foreign investing mining company in nickel mining by the insufficient fairness of mining policies."

"Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam haruslah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya. Disisi lain, untuk mendapatkan, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara membutuhkan modal, sumber daya manusia dan teknologi. Mengatasi hal ini, pemerintah sebagai pemegang hak penguasaan negara mengeluarkan peraturan tentang Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Untuk memastikan agar kekayaan sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, pemerintah menetapkan ketentuan kewajiban divestasi saham asing kepada peserta nasional. Efektifitas saham yang telah didivestasikan untuk tujuan pembangunan nasional dan daerah masih memberi ruang analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Daerah sebagai wilayah penghasil, perlu ada peningkatan peran dalam memiliki, mengatur, dan mengawasi pengeloaan sumber daya lama di wilayahnya. Melalui divestasi saham perusahaan asing, seharusnya daerah bisa memiliki suara untuk menentukan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.

---

According to the mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution, natural resource management should be aimed at sustainable and welfare from generation to the next. On the other hand, to acquire, process and utilize the natural resources, especially minerals and coal needs capital, technology and human resources.To overcome this, the government as the holder the right issue set the regulations about mastery state investment. But, In this legislation, the government did not discriminate against of foreign investor with the local investor.

However, to ensure that the goals of mastery by the State, the government has set the provision regarding the obligation to the member in national the divestment of foreign stocks.The effectiveness of stock that has been divested for national dan regional development purposes still give the space for analysis.Considering producing areas, as of a territory there should be an increase in the role of the area in having, arrange, and supervises old resources in the area. Through the divestment shares of foreign companies, supposed to be the region could have a vote to determine policy development and utilization of natural resources in the region."

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."

"Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga.

---

This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining."