Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."

"Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5.

---

Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more.

This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection.

The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5"

"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

---

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."

"Salah satu ciri pasar modal yang maju dan modern adalah adanya kemampuan dari pasar modal tersebut untuk melahirkan produk-produk inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan emiten dan investor. Seiring dengan pesatnya perkembangan investasi lewat pasar modal dan semakin tingginya antusiasme investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan dana, serta perkembangan investasi pasar modal yang telah dilakukan oleh Negara lain, maka pemerintah Indonesia mendorong untuk dibentuknya lembaga Perlindungan Dana Pemodal yang dilaksanakan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund. Reformasi pada Pasar Modal yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar, yaitu rasa aman, kepastian dalam berinvestasi, terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien. Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal diharapkan dapat menutup resiko investasi non-ekonomis di pasar modal.

---

One of the characteristics of a developed and modern capital market is the ability of the capital market to deliver innovative products and can meet the needs of issuers and investors. Along with the rapid development of investment through the capital markets and the increasing enthusiasm of local or foreign investors to infuse funds, as well as the development of capital market investment that has been made by other countries, the Government of Indonesia pushed for the establishing of the Investor Protection Fund which undertaken by Securities Investor Protection Fund. On the capital market reforms undertaken by the Government is to respond to the needs and requests of the market, certainty, fair and efficient in investing. Establishment of Indonesia Securities Investor Protection Fund is expected to cover the risk of non-economical investments in Indonesia's capital market."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor dan calon investor pasar modal dalam hal dilakukannya backdoor listing terhadap emiten. Hal ini terkait dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, di mana dalam peraturan Indonesia tidak pernah disinggung mengenai backdoor listing. Penelitian ini menyumpulkan bahwa karena tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, maka peraturan yang harus ditaati emiten dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dan calon investor pasar modal adalah tergantung bagaimana backdoor listing dilakukan. Namun ternyata terdapat resiko-resiko tertentu yang dapat timbul dari dilakukannya backdoor listing yang dapat merugikan masyarakat sebagai investor dan calon investor dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection

to investor and prospective investors on capital market if there?s a backdoor listing

towards issuer. This related to the fact that there?s no regulation about backdoor

listing in Indonesia, to be precise that backdoor listing is never be included on any

regulation in Indonesia. This study concluded that because of no regulation about

backdoor listing in Indonesia, regulation that has to be obeyed by the issuer and what

kind of legal protection to investor and prospective investors on capital market

depends on how backdoor listing is done. Nevertheless, there are risks caused by

backdoor listing that could inflict a financial loss to the investor and prospective

investors on capital market and haven?t included on any regulation yet."

"ABSTRAKSeiring dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), terdapat dorongan integrasi pasar modal antar Negara anggota ASEAN. Indonesia didorong untuk ikut ambil bagian salah satunya dengan mengikuti ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). Suatu wadah investasi kolektif yang didasarkan oleh mekanisme Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor menjadi isu penting dalam implementasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ketentuan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hukum pasar modal Indonesia terhadap perlindungan Investor.

---

ABSTRACT

The enactment of ASEAN Economic Community (AEC) encourages the integration of capital markets among the members of ASEAN countries. Indonesia urged to take part in one of the integration which is ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). ASEAN CIS is an investment schemes that based on mutual funds in Indonesia Capital Market law. The legal protection for unitholders or investor is an important issue in this implementation. This research aims to analyse the correlation between ASEAN Capital Market Forum (ACMF) regulation

and the regulation on Indonesia capital market law regarding the investor protections"