Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perempuan pengungsi korban bencana rawan mengalami gangguan mental emosional baik disebabkan oleh pengalaman traumatik yang dialaminya maupun karena harus hidup dalam segala keterbatasan di pengungsian. Pemenuhan kebutuhan akan pangan, air bersih, kamar mandi dan jamban, tempat penampungan, dan bilik asmara diperkirakan memiliki hubungan yang bermakna dengan gangguan mental emosional pada perempuan pengungsi di kabupaten Karo. Penelitian dengan desain studi deskriptif cross sectional dilakukan dengan mengambil data primer melalui wawancara pada 244 responden di 37 lokasi penampungan pengungsi di kabupaten Karo. Hasil analisis bivariat, variabel yang menunjukkan hubungan yang bermakna adalah variabel status kehamilan (OR=0,17), kebutuhan pangan (OR=7,25), air bersih (OR=4,78), dan tempat penampungan (OR=4,88). Sedangkan dari hasil analisis multivariat memperlihatkan bahwa variabel pemenuhan kebutuhan pengungsi yang paling berpengaruh terhadap gangguan emosional pada perempuan pengungsi adalah varaiabel pemenuhan kebutuhan pangan dengan nilai OR = 7,2 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemenuhan kebutuhan pengungsi belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, diharapkan dengan melakukan pengelolaan pengungsi yang sesuai standar minimal dapat mengurangi risiko gangguan mental emosional pada pengungsi khususnya pada perempuan.

---

ABSTRACTWomen IDP’s vulnerable to had emotional mental disorders that caused by traumatic experiences that happened and having to live within the limitations in the shelter. Fullfillment the needs for food, water, toilets , shelters, and booths romance is estimated to have a significant association with emotional mental disorders in marriage women IDP’s in Karo district. Research with a descriptive cross-sectional study is done by taking primary data through interviews on 244 respondents in 37 shelters in Karo district . The results of the bivariate analysis, variables that showed a significant association was pregnancy status (OR=0.17), the need for food ( OR = 7.25 ), water ( OR = 4.78 ), and shelter ( OR = 4.88 ). While the results of multivariate analysis showed that meet the needs of IDP’s variables that most affect the emotional disturbances in women are variabel food needs with OR = 7.2 From the results of this study indicate that the management of the fulfillment needs of IDP’s have not met the minimum standards set by Ministry of Health, is expected to conduct the management of refugee appropriate minimum standards can reduce the risk of mental disorders in women."

"Tidak ada yang abadi di dunia ini. Lautan bisa mengering. Gunung bisa rata. Benua terpisah, bersatu, dan terpisah lagi. Apalagi cinta pasangan manusia. Sehebat apapun cinta tersebut, pasti akan berakhir. Waktu akan menelannya. Inilah kisah tentang seorang laki-laki usia 70 tahun, yang ditinggal istrinya meninggal setelah begitu lama menikah, menghabiskan waktu bersama-sama. Saat hari itu tiba, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia akan melewati sisa hidupnya? Menjalani hari demi hari? Apakah hidupnya masih seru? Apakah masih ada petualangan spesial baginya. Atau hanya tersisa. Sendiri."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Penelitian secara khusus mengamati perihal kolaborasi Pemerintah Indonesia dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dan manajemen pengungsi. Pendekatan penelitian adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat proses kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai state actor dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia sebagai non-state actors dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Lebih lanjut lagi, ditemukan juga fakta bahwa proses kolaborasi yang ada ternyata sudah berjalan baik dan refugee management sudah efektif, dengan hasil akhir terdapat 7 dari 9 dimensi operasionalisasi konsep yang terpenuhi.

---

This research aims to analyze the collaborative governance process in managing refugees related problems in Jakarta Capital Region area in Indonesia. This research is particulary focusing itself in analyzing the collaboration between the Indonesian government and UNHCR in Indonesia and IOM in Indonesia on accommodation and supervision, as well as humanitarian aid related matters as they try to manage the refugees related problems in Jakarta Capital Region area. This research is using the post-positivist approach, while the data collection method being used are in-depth interview, and literature studies. Theories being used are collaborative governance and refugees management. Result of the research shows that there were indeed collaborative governance process being done by Directorat General of Immigration as state actors and UNHCR Indonesia and IOM Indonesia as non- state actors. Furthermore, result of the research also shows that the collaborative process between all parties involved were deemed good and the refuge management was effective, proving that from 7 out of 9 dimensions from the concept operationalization are fulfilled.

"

"Penelitian ini menganalisis kebijakan penanganan keberadaan pengungsi luar negeri dari perspektif ketahanan nasional dengan fokus wilayah Jabodetabek. Isu pengungsi menjadi perhatian serius di Indonesia yang meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement. Namun, pengelolaan pengungsi masih menghadapi berbagai tantangan seperti ambiguitas regulasi, ancaman sosial, kesehatan, ekonomi, serta risiko asimilasi budaya yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan wawancara sebagai sumber data primer, didukung data sekunder dari laporan pemerintah dan studi pustaka . Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kebijakan retrospektif, keamanan, kerja sama internasional, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pengungsi. Namun koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam aspek kemanusiaan dan ketahanan nasional, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengungsi di Indonesia. Optimalisasi kebijakan menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif keberadaan pengungsi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

---

This study analyzes policies for addressing the presence of foreign refugees from the perspective of national resilience, focusing on the Jabodetabek area. The issue of refugees has become a serious concern in Indonesia, which, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, continues to accept refugees based on the principle of non-refoulement. However, refugee management still faces various challenges, including regulatory ambiguities, social, health, and economic threats, as well as the risks of cultural assimilation, which can affect national resilience. The study employs an exploratory qualitative approach with interviews as the primary data source, supported by secondary data from government reports and literature studies. The theoretical framework used includes retrospective policy theory, security, international cooperation, and national resilience. The findings indicate that the Directorate General of Immigration plays a crucial role in optimizing refugee management. However, coordination among stakeholders still needs improvement to achieve integrated and sustainable management. The study identifies major challenges in the humanitarian and national resilience aspects and provides strategic recommendations to enhance the effectiveness of refugee policies in Indonesia. Optimizing these policies is critical to mitigating the negative impacts of refugee presence on social, economic, and national security stability."