Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178487 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Ni Made Puspawati
"Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta PP No. 41 Tahun 1964, Pasal 1 mengatur adanya larangan Pemilikan Tanah secara Absentee atau Guntai oleh karena adanya pengembangan kawasan Industri di daerah karawang sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya syarat berlakunya larangan pemilikan tanah absentee (guntai) dan apakah dapat diberlakukan untuk pemilikan kelebihan tanah di kawasan industri serta bagaimana sebenarnya tatacara pembebasan hak atas tanah terkait pemilihan kawasan bagi perusahaan industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kulitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan suatu penyataan yang harus dilakukan investor perusahaan industri terkait pemilikan tanah industri di kawasan industri dan larangan tanah absentee/guntai mengandung unsur ketidakjelasan informasi dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan kepada para investor tersebut dan perlu diadakan koordinasi antara kantor Pertanahan, pengelolakawasan, investor dan PPAT/Notaris sehingga dapat memberikan kejelasan apakah larangan pemilikan tanah absentee/guntai tersebut berlaku atau tidak bagi Kawasan Industri.

Land is a Society asset and national asset, because of that statement, gaverment or country has the obligation of leading the utilize ofthe land which the control of that utilization will be make the effect in goverment income and people prosperity.The obligation has been stated in Law number 5 year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) and as an implementation of UUPA, government issued Law no 56 Prp Year 1960 on Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation in conjuction with Article (1) Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership because of the industrial area development in Karawang, Consequently, this research aims to find out how in fact the rules that prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid and is it valid for excess land in industrial area and in fact how the rules of land exemption related with the land ownership in industrial area for industrial company. This research employs the Juridical Normative methodology, by using primary and secondary data which are later analyzed using the qualitative analysis technique.The result of the research shows that the create of Statement Letter which is done by all director from industrial company and prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership contains unclear information from the Notary/PPAT and official from Agrarian Office. It is necessary to conduct coordination between Notary/PPAT,Official from Agrarian Office and Industrial Land Developer until it gets the clarity that a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid or not for industrial company in industrial area.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21790
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
I Nyoman Budi Jaya
Yogyakarta: Liberty, 1989
346.04 Jay t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2001
346.04 PEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pengayoman, 2003
346.04 Bad p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2001
346.04 PEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Vinny Levina Arifin
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T37582
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Umar Fathoni
"Penelitian ini mencoba untuk mencermati gejala terjadinya kesenjangan dalam penguasaan tanah pertanian di Indonesia yang merupakan salah satu masalah pertanahan yang cukup kompleks. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja sementara itu dilain pihak adanya baglan-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat.
Kebijakan Redistribusi tanah (landreform) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tersebut, dalam pelaksanaannya tidak sedikit mengalami hambatan.
Lebih lanjut, seringkali dalam pembicaraan mengenai kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia mengacu pada persoalan pembagian tanah, padahal kesenjangan Itu sendiri mungkin merupakan akumulasi dari beberapa persoalan pertanahan yang cukup kompleks. Oleh karena Itu pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanahan khususnya Redistribusi tanah (landreform) selama periode tahun 1961 sampai dengan tahun 2000, dengan menggunakan data Sensus Pertanian tahun 1983 dan tahun 1993 yang dikeluarkan oleh BPS serta data dari BPN.
Dengan menggunakan alat analisis deskriftif, yang menganalisa secara sistematis, faktua! dan akurat mengenai Iakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertanahan khususnya redistribusi tanah (landreform), adapun pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi dan eksplorasi dari kebijakan pertanahan yang telah dilaksanakan secara operatif, dan metode analisis SWOT, dapat ditemukan beberapa hal antara lain : pertama, bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Redistribusi tanah tahun 1961 hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia, bahkan menurut senses pertanian yang dikeluarkan oleh BPS tahun 1993 kesenjangan tersebut semakin lebar. Kedua, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah tersebut, antara lain faktor hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Ketiga, perlu dilakukan strategi atau inovasi baru dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia yang disesuikan kondisi saat ini dan masa yang akan datang.
Adapun beberapa saran atau rekomendasi yang lebih bersifat pertimbangan antara lain : perlu segera untuk merevisi peraturan pemerintah dibidang redistribusi tanah (landreform) yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang disertai dengan penegakan hukum (Law Enforcement). Tanah-tanah yang menjadi obyek landreform jumlahnya semakin sedikit, untuk itu diusulkan redistribusi tanah dengan paradigma baru. Organisasi politik hendaknya tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk mencapai tujuannya seperti pada masa lalu. Keberhasilan kegiatan redistribusi tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menyangkut ganti rugi. Keadaan sosial budaya yang menyangkut partisipasi seluruh masyarakat, LSM, kalangan Akademisi serta media massa."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T18413
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soilia Riyanti
"ABSTRACT
Tesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.

ABSTRACT
This thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with conditions that determined by related regulations as a consequence it cause absentee land ownership, in the same manner as in Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. This research use normatif-juridical approachment with evaluative-prescriptive research type. Result of this research recommends KP2LN and Badan Pertanahan Nasional in order to coutions and strict link to regulations about absentee ownership."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41811
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>