Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

 

Tesis ini adalah merupakan penelitian mengenai Sengketa tumpang tindih atas kepemilikan tanah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian serta kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan karena belum terselenggaranya tertib administrasi dalam hal prosedur pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan apabila terjadi sengketa tumpang tindih atas satu kepemilikan atas tanah, maka salah satu sertipikatnya harus dibatalkan. Yang dikaji dalam permasalahan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya  sengketa tumpang tindih kepemilikan atas tanah di Palembang khususnya Desa Sukabangun, serta perlindungan secara hukum bagi pemilik sertipikat yang beritikad baik, yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut untuk mengajukan pendaftaran tanah pertama kali, serta upaya penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap putusan Nomor 64/ G/2017/PTUN -PLG Jo Putusan Nomor 110 PK/TUN/2019 yang mengkibatkan dibatalkannya salah satu sertipikat oleh pengadilan

---

This thesis is a research on overlapping disputes over land ownership that can be caused by several main factors, namely inaccuracy and inaccuracy as well as errors on the part of the Land Office due to the absence of an orderly administration in terms of land registration procedures. From the results of this research, it is found that if there is an overlapping dispute over one land ownership, then one of the certificates must be canceled. What is studied in the problem of writing this thesis is to determine the causes of overlapping disputes over land ownership in Palembang, especially in Sukabangun Village, as well as legal protection for certificate owners who have good intentions, which is carried out by the land owner to apply for land registration for the first time, as well as dispute resolution through a court process conducted by the Head of the Land Office on the decision Number 64 / G / 2017 / PTUN-PLG Jo Decision Number 110 PK / TUN / 2019 which resulted in the cancellation of one of the certificates by the court

"

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah asrama TNI Angkatan Darat sehubungan adanya putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 259 K/TUN/2004 yang mengabulkan permonan kasasi Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak namun menyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan tindakan pengamanan mencegah sengketa dengan cara pendaftaran haknya dan merawat serta mempergunakan tanah sesuai peruntukannya dan sengketa segera diselesaikan untuk menghindari masalah atau sengketanya semakin komplek; sengketa diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional atau Pengadilan; Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas hendaknya sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik dan para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa memperhatikan hukum dan keadilan.

---

This thesis explores the settlement of disputes over land ownership rights of the Army hostel due to the decision of the State Administrative Appeal Case Number 259.K/TUN/2004 which granted cassation Building Engineer Detachment Commander 4/VI Pontianak but noted his complaint could not be accepted. This research is a normative juridical literature research method. The results suggest security measures to prevent disputes by way of registration and care as well as their rights to use land according to its allocation and disputes to be resolved to avoid the more complex issues or disputes; disputes settled through the National Land Agency or the Court, the National Land Agency in carrying out duties in accordance with the principle should be- general principle of good governance and law enforcement officials in solving the dispute concerned the law and justice."

"Akta Pelepasan hak merupakan akta otentik yang dibuat dengan tujuan untuk melepaskan hak atas tanah kembali menjadi milik negara untuk kepentingan pihak lain yang membutuhkan. Akta tersebut termasuk sebagai bagian dari perjanjian pelepasan tanah sehingga di dalamnya berlaku syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akta pelepasan hak merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat publik dalam hal ini Notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian mutlak. Pelepasan hak tersebut akan diikuti kemudian dengan permohonan pengajuan hak atas tanah yang baru. Karena pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran atas pelepasan hak atas tanahnya, maka diajukan gugatan ke pengadilan oleh pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh pihak calon penerima hak. Permasalahan timbul ketika pengadilan menyatakan batalnya akta pelepasan hak yang dibuat para pihak karena terbukti adanya unsur penipuan. Sementara itu berdasarkan akta pelepasan tersebut telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah bagi pemilik tanah yang baru. Dari penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dapat diketahui jawaban mengenai bagaimana akibat pembatalan akta pelepasan hak terhadap sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan diatasnya dan juga perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal. Sehingga bagi pihak yang akan membuat perjanjian pelepasan hak atas tanah wajib mengetahui semua peraturan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

---

Deed of Relinquishment represents authentic deed made with the aim to relinquish land rights to become state land for the interests of other party. This form of deed includes the land right release agreement which is applicable under the terms as regulated in article 1320 of Indonesian Civil Code. Deed of Relinquishment represent authentic deed because it is made by and before a public official, in this case a notary so it has absolute authentication. The release of land right will be followed by application of land right. Since the owner of the land did not receive any compensation for the release of his land rights, a lawsuit was filled because he felt his rights has been offended by those who has interest on the relinquishment. The problems occured when the Deed of Relinquishment was cancelled by court by reason contents of deception. Meanwhile based on the deed, a new land right certificate has been issued.

Descriptive-analytical literature research will describe the respond on how cancellation of Deed of Relinquishment implies to the new land right certificate and also how far the law can provide legal protection for the holder of such new land right certificate. In view thereof, those who involved in an agreement for releasing land right should be aware to all related regulations which applied to such agreement."

"Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Betapapun telah tersedia perangkat hukum yang mengatur pendaftaran tanah tetapi dalam praktek masih sexing ditemukan adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang diteliti adalah kepastian hukum bagi pemegang Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah yang diperoleh melalui perjanjian jual bell serta penerapan esensi PP No. 24 Tahun 1997 dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 33/G/2003/PTUN-BDG tanggal 19 Juni 2003. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif mempergunakan tipe penelitian evaluatif guna meneliti bahan hukum primer yaitu UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, Keputusan Meneg Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditunjang bahan hukum sekunder dan tertier. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Melalui analisis data secara kualitatif hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa sistim publikasi negatif mengandung kelemahan dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah tetapi di sisi lain merupakan peluang bagi pemegang hak yang sebenarnya ketika terdapat sertipikat ganda yang timbul karena kejahatan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No.5 Tahun 1986 memberikan perlindungan bagi pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kantor Pertanahan melalui PTUN. Putusan PTUN Bandung Nomor 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 memenuhi esensi dari tujuan dan ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 melalui pertimbangan hukum, yang menunjuk Pasal 57 yang menyatakan bahwa dalam proses penggantian Sertipikat yang rusak, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. Perlindungan yang diberikan PTUN terhadap masyarakat yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pesan dalam Penjelasan Umum UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 telah laksanakan dengan balk dalam menangani perkara ini. "

"ABSTRAKSistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaranhak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atastanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalahbagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanahyang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakahKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sudahmembereskan hak atas tanah milik Susuna Dewi sebelum diterbitkannyasertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat kepada PD. Pembangunan SaranaJaya DKI Jakarta, sertipikat HGB No. B119/Kuningan Barat kepada PT.Bimantara Sarana Perkasa, dan sertipikat HGB No. 198/Kuningan Baratkepada PT. Fajar Surya Shakti (Studi Kasus Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No.178/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT)? Metode penelitian yang digunakanadalah tipe penelitian yuridis normatif dari data sekunder yang dianalisissecara kualitatif dalam bentuk preskriptif.

---

ABSTRACTLand registration system applied by Indonesia is land registration systemwith a negative publicity which is contain positive elements, if any partiesfeel harmed by the issuance of land certificate, can file cancellation. Theproblem is how the procedures or mechanism cancellation of land tenurethat has been registered in HGB dan HPL? Then, if Head of the MunicipalLand Office of South Jakarta has settled the right of land belongs toSusuna Dewi before the issuance of the Certificate of HPL Number1/Kuningan Barat to PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta,Certificate of HGB Number B119/Kuningan Barat to PT. BimantaraSarana Perkasa, and Certificate of HGB Number 198/Kuningan Barat toPT. Fajar Surya Shakti (Study Case of the Decision of Judicial Review bythe Supreme Court of the Republic of Indonesia Number89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 asamended to the Decision of State Administrative High Court of the SpecialCapital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT asamended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number14/G/2007/PTUN.JKT)? The Research method that is used is a judicialnormative research type from secondary data that is analyzed qualitativelyin the form of prescriptive. The case of such cancellation is submitted toPTUN and is proceed through regular procedure examination."

"Lelang memiliki fungsi publik dimana pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang akan memperoleh suatu kepastian hukum dari pejabat lelang dalam kepemilikan objek lelang. Namun dalam praktek dilapangan terdapat permasalahan seperti adanya gugatan terhadap objek lelang, adanya kekeliruan terhadap kantor lelang dalam pelaksanaan lelang dan keabsahan objek lelang itu sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana objek lelang tanah HGB di atas HPL, bagaimana perlindungan terhadap pemenang lelang terkait pencabutan ijin pemanfaatan tanah asset pemerintah, dan bagaimana hasil putusan PTUN No.11/G/2009/PTUN.Dps menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis penulis adalah objek lelang HGB No.80/Desa Kesiman Petilan di atas HPL No.2/Desa Kesiman Petilan tidak mendapat ijin tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan untuk menjaminkan HGB kepada pihak ketiga sehingga PPAT sebaiknya menolak pembuatan APHT karena tidak memenuhi data yuridis.Mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang karena pencabutan ijin tersebut tidak diikuti permohonan pembatalan Hak Pengelolaan. Maka Hak Pengelolaan masih tetap ada, sehingga pemenang lelang masih dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai jangka waktu HGB tersebut masih berlaku. Hasil Putusan PTUN No.11/G/2009/PTUN.Dps telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Auctions have a public function where the parties declared the winner of the auction will receive an official legal certainty of the auction in the auction object ownership. However, in practice there are problems as the object of a lawsuitagainst the auction, the fallacy of the auction office in the auction and the object the validity of the auction itself. The problem is how the object auction HGB land above HPL , how protection against the winner of the auction of land use rights related to revocation of government assets, and how the results of the administrative court decision No.11 / G / 2009 / PTUN.Dps according to the legislation in force. Results of the analysis is the author objects HGB auction No.80 / Desa Kesiman Petilan above HPL No.2 / Desa Kesiman Petilan not received written permission from the holder of management rights to ensure HGBto third parties so that PPAT should reject the manufacture APHT because it does not meet the juridical data. Regarding legal protection against the winner of the auction for the license revocation request is not followed by the cancellation of Right Management. Then the management right is still there, so the winner of theauction can still use and utilize the land in accordance HGB period is still valid. Results of the State Administrative Court's Decision No.11 / G / 2009 / PTUN.Dps in accordance with the legislation in force."