Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membicarakan mengenai metode penyelesaian sengketa dalam sebuah e-Contract tidak terlepas dengan adanya suatu pilihan hukum dan pilihan forumnya. Dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan dari penyelesaian sengketanya ialah mengenai pilihan hukum perdata Indonesia dan pilihan forumnya adalah arbitrase. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kepustakaan/ studi dokumen, tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, dan dilihat dari tujuannya adalah penelitian yang bertujuan problem solution, dan bersifat evaluatif-analitis. Uraian yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup pengertian dan ruang lingkup e-commerce dan e-contract, langkah-langkah yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan pilihan hukum dan pilihan forum dalam e-contract, metode-metode penyelesaian sengketa dalam e-contract, peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan penyelesaian sengketa e-contract melalui arbitrase, dan eksekusi dari keputusan hakim yang telah berkekuatan pasti dan tetap terhadap putusan arbitrase internasional dari sebuah senqketa e-contract. Pada bagian penutup, penulis menyimpulkan bahwa e-contract sebagai suatu hal yang sering ditemukan dalam lapangan hukum bisnis, pilihan forum dari sengketanya pada umumnya menggunakan metode penyelesaian melalui arbitrase, namun demikian kekuatan pembuktian e-contract masih belum cukup kuat mengingat belum disahkannya rancangan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur masalah tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik."

"ABSTRAKInternet adalah salah satu hasil pengembangan teknologi yang penggunanyaberasal dari semua Negara dan dari berbagai kalangan usia. Melihatperkembangan internet yang begitu pesat, banyak pelaku usaha yangmemperdagangkan dagangannya secara online, termasuk memperdagangkansediaan farmasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodepengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Meskipun di Indonesia belumterdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai perdagangan sediaanfarmasi secara online, pada penelitian ini penulis menggunakan peraturanperaturanterkait sediaan farmasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dari penelitianyang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perdagangan sediaan farmasisecara online melawan ketentuan-ketentuan terkait produksi, penyaluran danpelayanan sediaan farmasi. Skripsi ini membahas pula bagaimana peran apotekersebagai pekerja kefarmasian terhadap peredaran sediaan farmasi secara online.

---

ABSTRACTInternet is one of the many results of technology development throughout the yearthat is used by everyone across the world from all ages. The rapid development ofthe internet itself encourages entrepreneurs to expand their business through theinternet, and the pharmacy trading is not an exception. This research uses themethod of qualitative research that includes collecting literatures and doinginterviews. Although there is no explicit law regarding the regulations of onlinepharmacy trading in Indonesia, in this research, a couple laws that are related topharmacy are used such as government regulation number 72 year 1998 aboutpharmacy and medical device?s safekeeping. Based on this research, it assumedthat online pharmacy trading has violated the laws related to the production,distribution, and the service of medicine. The role of pharmacist as pharmacyworkers towards online pharmacy trading will also be discussed."

"Perkawinan campuran sejak awal telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut antara lain mengenai pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan, setelah terjadinya perkawinan dan perceraian, khususnya status hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan Pasal 30 ayat 12 dan 3) ROU- HPI dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku bagi yang melaksanakan perkawinan campuran tersebut adalah hukum tempat kediaman sehari-hari dan atau hukus tempat perceraian diajukan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum yang berlaku untuk kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Indonesia adalah hukun Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Sebagai contoh dari permasalahan tersebut adalah kasus status kewarganegaraan OLIVIA NATHANIA yang ayahnya warga Negara Brunei dan kawin dengan ibunya Marga Negara Indonesia di Indonesia, kemudian berceral di Indonesia. Dalam menganalisa status kewarganegaraan anak tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan kepustakaan. Data tersebut kemudian diseleksi, dikelompokkan dan disusun sintimatis kemudian dianalisis. Berdasarkan xatentuan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan serta NOU-HP1 dan RUU-Kewarganegaraan. maka kewarganegaraan OLIVIA HATHANIA adalah Harga Indonesia. status Negara Seandainya ROU-HP1 dan K-Kewarganegaraan disahkan menjadi Undang-undang maka akan lebih menjamin keadilan Car sepastan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran Olen sarena itu penulis menyarankan kedua KUU Itu sebaiknya disahkan menjadi undang-undangan diberlakukan di Indonesia"