Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2017, COP CBD menetapkan 4 kawasan laut Indonesia sebagai Kawasan Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) yaitu Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Raja Ampat and Northern Bird’s Head, Southern Straits of Malacca, dan Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast. Tujuan dari diadopsinya EBSAs adalah untuk berfokus pada upaya pengeloaan dan konservasi ekosistem laut. Penetapan Kawasan EBSAs ini seharusnya disambut baik oleh Pemerintah Indonesia terutama karena komitmennya dalam mensinergikan pengelolaan kawasan laut dengan mengedepankan aspek lingkungan hidup. Namun, pembangunan PLTU di Teluk Sepang yang merupakan kawasan EBSA Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast mendapatkan ijin sehingga terdapat gugatan Warga Teluk Sepang Bengkulu terhadap Gubernur Bengkulu atas pembangunan tersebut. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa pengelolaan kawasan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan EBSAs diatur melalui PP 32 Tahun 2019 dan PP Nomor 21 Tahun 2021, namun pengaturan pengelolaan kawasan EBSAs tersebut belum memadai. Hingga saat penelitian ini dilakukan, hanya Kawasan EBSA Raja Ampat yang telah memiliki kepastian hukum sebagai kawasan konservasi. Penerapan Kebijakan pengelolaan kawasan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan EBSAs masih lemah. Putusan Hakim hanya menyandarkan pada kerugian faktual sebagai syarat adanya kepentingan sehingga hakim belum menilai pokok perkara. Apabila hakim mempertimbangkan sampai pada pokok perkara, penelitian ini menyarankan hakim untuk mempertimbangkan EBSA sebagai soft law sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Kawasan EBSA tersebut.

---

In 2017, COP CBD designated 4 Indonesian marine areas as Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) namely Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Raja Ampat and Northern Bird's Head, Southern Straits of Malacca, and Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast. The adoption of EBSAs is to focus on efforts to manage and conserve marine ecosystems. The determination of the EBSAs area should be welcomed by the Government of Indonesia, especially because of Indonesia’s commitment to synergize the management of marine areas by prioritizing environmental aspects. However, the construction of the PLTU in Sepang Bay, which is in the EBSA Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast area, received a permit so there was a lawsuit from the Bengkulu residents of Sepang Bay against the Bengkulu Governor for the development. By using the normative juridical method, this study concludes that the management of Indonesian marine areas designated as EBSAs was regulated through Government Regulation Number 32 of 2019 and Government Regulation Number 21 of 2021. Management of the EBSAs area through those regulations was not adequate. At the time this study was conducted, only the Raja Ampat EBSA Area had legal certainty as a conservation area. The implementation of policies for managing Indonesian marine areas designated as EBSAs was still weak. The judge's decision only relied on factual losses as a condition of interest so the judge had not assessed the subject matter of the case. This study suggests the judge consider EBSA as a soft law as the basis for legal considerations in providing protection for the EBSA Area when the judge considers getting to the point of the case"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan kawasan laut yang memiliki kriteria ekologi, sosio ekonomi dan kepentingan ilmiah yang rawan perusakan oleh kapal asing. Pelayaran internasional ternyata memiliki dampak buruk seperti polusi minyak dari aktifitas rutin seperti pencucian tangki, pembuangan kotoran, dan polusi udara. Lebih lanjut, keselamatan bernavigasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan laut karena kecelakaan kapal dapat mengakibatkan kebocoran minyak dan bila kandas dapat membentur terumbu karang . Konsep Particularly Sensitive Sea Area dipraktekan oleh sejumlah negara antara lain Australia dan Amerika Serikat melindungi kawasan laut sensitif nya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sustainable development dan teritorial jurisdiction yang merupakan alasan utama negara-negara menerapkan konsep tersebut. Konsep PSSA merupakan pelaksanan kewajiban United Convention Law of The Sea, 1982 UNCLOS , untuk mencapai tujuan United Nations Conventions on Biological Diversity, 1992 CBD dengan tindakan perlindungan berdasarkan hukum dan standar internasional seperti International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/1978 MARPOL , Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 COLREG dan International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 SOLAS melalui adopsi International Maritime Organization. Tujuan penelitian ini membahas ancaman lingkungan laut akibat pelayaran kapal asing, hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan laut dan upaya perlindungan kawasan laut sensitif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyarankan Indonesia yang lingkungan laut sensitif nya terancam pelayaran internasional terus berupaya dalam pengajuan PSSA. PSSA merupakan re-adjustment kepentingan negara pantai melindungi lingkungan laut dan negara bendera kapal yang menginginkan terjaminnya freedom of navigation.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of Sensitive Sea areas that have ecological, socio economic and scientific criteria that are vulnerable damage caused by foreign ships. International shipping turns out to have adverse effects such as oil pollution from routine activities such as tank leaching, sewerage, and air pollution. Furthermore, the safety of navigating indirectly affects the marine environment due to ship accidents which can result in oil leakage and when aground can hit coral reefs. Particularly Sensitive Sea Area concept is practiced by a number of countries including Australia and the United States to protect their sensitive sea areas. The theory used in this research are sustainable development and territorial jurisdiction which are the main reason countries apply the concept. The concept is the implementation of United Convention Law of the Sea, 1982 UNCLOS obligation, to achieve the goals of United Nations Conventions on Biological Diversity, 1992 CBD with protection measures under international law and standards such as the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 1978 MARPOL , Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 COLREG and International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 SOLAS through International Maritime Organization adoption. The objectives of this study addressed the threats of the marine environment due to international shipping, international law related to marine protection and the protection of sensitive areas. This type of research is normative legal research. The results of this study suggest that Indonesia 39 s sensitive marine environment under threat of international shipping continues to attempt in the submission of PSSA. The PSSA is a re adjustment of the coastal state 39 s interests protecting the marine environment and flag state rsquo s interest that wants guaranteed freedom of navigation."