Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan menerapkan prinsip pelestarian in situ dan eksploitasi non-komersial UNESCO menyusun standar umum pelindungan warisan budaya bawah air yang tertuang dalam The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/Konvensi UNESCO (2001). Indonesia belum meratifikasinya. Bahkan, kebijakan nasional terbaru membuka kembali peluang pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain opsi pengangkatan BMKT, diterapkan pula model pengelolaan dalam konsep Kawasan Konservasi Maritim dan wisata bahari/selam. Tesis ini bermaksud menjawab permasalahan utama tentang kebijakan pengelolaan yang dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap kapal karam beserta muatannya di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bawah air yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan interdisipliner untuk melihat koeksistensi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam arena yang multi-sited, lokal maupun global. Terkait warisan budaya bawah air, meskipun telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun menyisakan beberapa isu yang tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan persepsi dan perspektif yang saling bertentangan dan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Terdapat koeksistensi antara hukum nasional dan internasional serta kepentingan- kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan warisan budaya. Maka, konsep pelestarian berwawasan Cultural Resources Management (CRM) dapat diterapkan sebagai jalan tengah bagi para kelompok kepentingan, melalui kebijakan pengelolaan warisan budaya bawah air yang mengakomodasi beragam nilai dan kepentingan dalam pemanfaatan kapal karam beserta muatannya.

---

By applying the principles of in situ conservation and non-commercial exploitation, UNESCO has developed general standards for the protection of underwater cultural heritage as set out in The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/UNESCO Convention (2001). Indonesia has not ratified it. In fact, the latest national policy has reopened opportunities for the removal of valuable objects from sunken ships (BMKT). In addition to the option of appointing BMKT, a management model in the concept of Maritime Conservation Areas and marine/diving tourism is also applied. This thesis aims to answer the main problem regarding management policies that can be applied by Indonesia to shipwrecks and their cargo in Indonesian waters that meet the criteria as underwater cultural heritage protected by international law. This study uses a normative legal research method with interdisciplinary approach to see the coexistence of community values and interests in a multi-sited, local and global arena. Regarding underwater cultural heritage, although it has been widely regulated in international law, there are still some issues that are not explicitly regulated so that it creates conflicting perceptions and perspectives and becomes a matter of debate. There is a coexistence between national and international laws and interests that have implications for cultural heritage management policies. Thus, the concept of Cultural Resources Management (CRM)-based conservation can be applied as a middle ground for interest groups, through a policy of managing underwater cultural heritage that accommodates various values and interests in the use of shipwrecks and their cargo."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menghasilkan data komparatif analisis. Hasil penelitian memberi sebuah pemahaman bahwa Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya ternyata masih banyak terdapat banyak kekurangan.

---

This focus of this study is about the implementation of unfair competition provision pursuant to Paris Convention into the Indonesian law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice. This study is using the secondary date and done by qualitative analysis that resulted comparative analysis date. The result of this study is giving an understanding that Indonesia is still lack in implementing unfair competition provision pursuant to Paris Convention into national law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice."