Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini mengamati sikap Indonesia terhadap tenaga kerja illegal di Malaysia setelah penerapan Undang-Undang Keimigrasian yang baru yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. Pengamatan difokuskan pada tenaga kerja illegal yang ditampung di tempat penampungan di Nunukan, Kalimantan Timur.Kurun waktu yang digunakan dalam penulisan ini adalah periode : 2001-2002. Difokuskan pada periode ini karena pada periode tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang turut memicu penertiban tenaga kerja illegal dan pemberlakuan Undang-Undang Keimigrasian yang baru oleh pemerintah Malaysia, dan tahun 2001 dan tahun 2002 merupakan puncak kemelut dari tenaga kerja illegal, karena pemerintah Malaysia memberlakukan Undang-Undang dengan penerapan hukuman fisik bagi yang melanggar aturan tersebut.Alasan dari dipilihnya permasalahan ini adalah keprihatinan terhadap permasalahan dari tenaga kerja illegal Indonesia yang menderita di penampungan akibat pemulangan dari Malaysia, sementara pemerintah Indonesia kurang memberi perhatian terhadap nasib mereka. Kurangnya perhatian Indonesia dapat dilihat dari lambannya respons untuk menertibkan para tenaga kerja illegal di Malaysia ketika ada peringatan dari Malaysia untuk menertibkan mereka sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keimigrasian yang baru pads Agustus 2002.Hal ini terus beriangsung hingga tiba masa ditetapkannya Undang-Undang tersebut. Beberapa tenaga kerja illegal Indonesia terkena hukuman fisik tersebut. Kejadian ini seharusnya dapat dihindari jika pemerintah Indonesia responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Jika dibandingkan dengan Negara lain di ASEAN, maka Indonesia terlihat belum memperhatikan nasib para tenaga kerjanya, dan untuk lebih memperhatikan, sebaiknya melihat Negara lain dalam mempersiapkan tenaga kerjanya yang ingin bekerja di Iuar negeri."

"tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis dalam mengkaji perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri terutama tenaga kerja wanita tahun 2005"

"Bagi sebagian besar TKI , Malaysia merupakan negara tujuan utama dikarenakankedekatan kondisi geografis, sejarah dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.Tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga (Pekerja sektor domestik) diMalaysia menjadikan tenaga kerja yang berketrampilan dan berpendidikan rendahdi Indonesia bermigrasi ke Malaysia . Namun sayangnya TKI sektor domestik diMalaysia rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, hal inidapat dilihat dari banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa para TKIsektor domestik di Malaysia, Tesis ini membahas sejauhmana ketentuaninternasional, ketentuan nasional Indonesia dan Malaysia serta ketentuan dalamperjanjian bilateral kedua negara tersebut dalam melindungi TKI sektor domestikdi Malaysia.

---

AbstractMalaysia is the main destination for most of Indonesian domestic workers, due toa close connection of geographical proximity, historical and cultural betweenIndonesia and Malaysia. The high demand for domestic workers in Malaysiamakes low skilled and low educated workers in Indonesia migrate to Malaysia.Unfortunately, domestic workers in Malaysia are vulnerable to exploitation andviolations of human rights, which can be observed from number of cases andissues that affect the domestic workers in Malaysia. This research discusses howinternational law, the national law of Indonesia and Malaysia and also the bilateralagreement between the two countries governs the protection of Indonesiandomestic sector workers in Malaysia"

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara pengirim Tenaga Kerja Wanita ke luar negeriterbesar dan mampu menghasilkan devisa lebih dari 20 (dua puluh) trilyun rupiah.Sangat jelas bahwa TKI Khususnya TKW Indonesia telah menyokomg devisayang tidak sedikit bagi negara.Pelaksanaan perlindungan hak konstitusional TKW Indonesia di luar negeri oelhPemerintah sangatlah lemah dan terkesan setengah hati. Konsep perlindungan danimplementasi perlindungan TKI di luar negeri dibuat dalam bentuk peraturanperundang-undangan dan perjanjian internasional yang berlaku. Pelaksanaanperaturan perundang-undangan tentang perlindungan TKI dan perjanjianinternasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan hakkonstitusionalnya sebagai warga negara para TKW Indonesia yang bekerja diiluarnegeri justru memperlihatkan lemahnya negara di mata dunia dalam melindungiharkat dan martabatnya."

"Dalam era globalisasi ini faktor produksi tenaga kerja juga dapat berpindah-pindah anrtar negara sebagaimana layaknya faktor produksi modal. Sejak tahun 1990-an arus investasi asing langsung dan arus tenaga kerja ke kawasan Asia Timur (dimana Indonesia berada) mengalir dengan derasnya. Dibandingkan dengan Malaysia ataupun Thailand, selama ini Indonesia ternyata tertinggal baik dalam mengundang investasi asing langsung maupun menghasilkan devisa dari ekspor-impor tenaga kerja. Skripsi ini bermaksud mengetahui kinerja strategi investasi asing langsung dan strategi migrasi tenaga kerja internasional yang selama ini dijalankan Indonesia. Juga ingin dilihat bagaimana Indonesia menyiapkan kedua strategi tersebut untuk menghadapi persaingan global di masa depan. Hubungan kedua strategi tersebut dengan strategi industrialisasi juga ingin diketahui. Malaysia yang notabene merupakan negara yang memiliki kesamaan saat memulai pembangunan, budaya, ras, ataupun agama dengan Indonesia, dijadikan pembanding. Metode penelitian yang dianggap cocok untuk permasalahan ini adalah studi pustaka. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Karena adanya masalah dengan kualitas data, maka analisis kuantitatif dengan menggunakan model ekonometri tidak mungkin dilakukan. Ternyata strrategi investasi asing langsung dan strategi migrasi tenaga kerja internasional yang selama ini dijalankan Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Apa dicapai oleh kedua strategi tersebut ternyata dipengaruhi olej kenerja strategi industrialisasi yang memang tidak baik. Hingga kini Indonesia belum menyiapkan suatu strategi investasi asing langsung dan strategi migrasi tenaga kerja internasional yang jelas dalam menghadapi masa depan. Padahal untuk memenangkan persaingan global diperlukan keterkaitan antara strategi industrialisasi, strategi investasi asing langsung dan strategi tenaga kerja internasioinal. Perbaikan atas apa yang telah dicapai selama ini, selain memerlukan perencanaan yang cermat, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan prasarana yang memadai, juga menuntut kemauan politik yang baik dari Pemerintah."