Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha dengan sistem waralaba sudah mempunyai pengaturansendiri dengan ditetapkannya PP No. 16 Tahun 1997 tentangWaralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan No.12 MDAG/PER/3/2006 tentang Pengaturan dan Prosedur PenerbitanRegistrasi Identitas dari Waralaba. Di samping peraturanyang ada tersebut, isi dari perjanjian waralaba yang dibuatoleh franchisor selaku pemberi waralaba dan franchiseeselaku penerima waralaba, diatur berdasarkan kesepakatankedua belah pihak. Hal tersebut, memberikan peluang lahirnyakonsep Mitra Laba sebagai pengembangan dari waralabakonvensional dengan mengedepankan prinsip syariah dalamwujud mudharabah muqayaddah kewajiban yang harus dipenuhioleh Penerima Waralaba (franchisee) sebagai kompensasikepada Pemberi Waralaba (franchisor). Pokok masalah yangdihadapi adalah mengenai Bagaimanakah pengaturan mengenaiwaralaba dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 danKeputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/3/2006 ?,Apakah yang menjadi dasar hukum bagi perubahan dari konsepwaralaba menjadi konsep mitra laba? dan Apakah keunggulandan kelemahan dari konsep mitralaba bila dibandingkan dengankonsep waralaba konvensional. Pokok permasalahan tersebutdijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yangmenghasilkan kesimpulan bahwa PP No. 16 Tahun 1997 danKepmendag No.12 M-DAG/PER/3/2006 lebih mengatur mengenaiteknis operasional usaha waralaba dimana pengaturan mengenaipengembangan waralaba sendiri masih melihat kepada Buku IIIKUHPerdata, dan bahwa keunggulan utama Mitra Laba atasWaralaba adalah Mitra Laba lebih adil karena pembagian hasiluntuk semua pelaku (share holder) didasarkan atas keuntunganbersih, sementara kelemahan utamanya adalah Konsep MitraLaba merupakan konsep Perjanjian baru yang masih perludiatur lebih lanjut hak dan kewajiban dari masing-masingpihak. (WNM)"

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari suatu akta perjanjian dalam hal kerjasama perlindungan Sumber Daya Alam antar negara, serta bagaimana seorang Notaris dapat ikut berperan serta di dalamnya. Penelitian ini di analisis melalui metode penelitian secara doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Penelitian dilaksanakan terhadap Akta Persetujuan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut, terlihat jelas bahwa segala bentuk kegiatan, lokasi, dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan konservasi dilaksanakan dan lebih menitikberatkan kepada pihak Indonesia. Adanya pengaturan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, dan bahwa salah satu pihak dalam akta tersebut berperan sebagai penguasa, membuat akta tersebut dikuasai oleh hukum Publik, namun dalam akta tersebut juga terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, serta adanya choice of law, yang identik dengan Hukum Perdata Internasional, sehingga membuat akta tersebut berada dalam lingkup hukum publik dan perdata, yang bekerja secara hybrid. Dalam hal inilah, seorang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik di Indonesia dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbangsih ilmu bersifat keperdataan yaitu dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris sebagai satu satunya pejabat pembuat akta otentik dapat melaksanakan beberapa hal seperti waarmerking untuk menandakan bahwa akta perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan Indonesia, dan membuat akta otentik maupun addendum dalam akta terkait bantuan dan partisipasi dari pihak ketiga. Dengan adanya partisipasi dari Notaris tersebut, pelaksanaan Konservasi Orangutan Kalimantan akan memiliki kedudukan hukum yang kuat, sehingga dapat mencegah adanya wanprestasi, melindungi hak dan kewajiban pihak Indonesia dalam perjanjian ini, serta menjadi pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa.

---

This research is aimed at finding out the legal position of a deed of agreement in terms of cooperation in protecting Natural Resources between countries, as well as how a Notary can participate in it. This research was analyzed through doctrinal research methods using secondary data. The research was carried out on the Deed of Cooperation Agreement between the Directorate General of Conservation of Natural Resources and Ecosystems (Ditjen KSDAE) and York University, Canada regarding Cooperation in Conservation of Bornean Orangutans in Kutai National Park. In this deed, it is clear that all forms of activities, locations and provision of infrastructure in the context of implementing conservation are carried out with greater emphasis on the Indonesian side. The existence of public service regulations, openness of public information, and the fact that one of the parties in the deed acts as a ruler, makes the deed controlled by public law, but in the deed there are also matters of a civil nature such as funding, third party assistance, alternative dispute resolution. implemented in Indonesia, as well as the existence of a choice of law, which is identical to International Private Law, thus making the deed within the scope of public and civil law, which works in a hybrid manner. In this case, a Notary as an official who makes authentic deeds in Indonesia can take part in providing civil knowledge contributions, namely in terms of making deeds and authenticating deeds. The notary as the only official who makes authentic deeds can carry out several things such as waarmerking to indicate that the deed of agreement complies with Indonesian laws and regulations, and make authentic deeds or addendums to deeds regarding assistance and participation from third parties. With the participation of the Notary, the implementation of the Kalimantan Orangutan Conservation will have a strong legal standing, so that it can prevent defaults, protect the rights and obligations of the Indonesian party in this agreement, and provide perfect proof in the event of a dispute."

"ABSTRAKJenis Ikan Beruaya Jauh khususnya Tuna bagi Indonesia merupakan Ikan yang mempunyai nilai Ekonomis yang sangat tinggi dan sesuai sifat biologisnya, Tuna akan beruaya lintas samudera sehingga dalam pengelolaan dan konservasinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur secara khusus hal tersebut. Tesis ini membahas mengenai pengelolaan dan konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh ditinjau baik dari ketentuan hukum internasional termasuk Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang berlaku di Indonesia, karena sebagai konsekuensi Indonesia yang meratifikasi berbagai Konvensi dan Persetujuan Internasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh serta keanggotaan Indonesia dalam beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang area konvensinya berada di laut lepas di sekitar Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan kompabilitas dan implikasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek dalam pengaturan terhadap Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh sangat beragam dan implikasi untuk menyusun pengaturan ke dalam peraturan nasional sangat banyak dan perlu dilakukan penyesuaian bagi peraturan nasional yang tidak kompatibel maupun bertentangan dengan konvensi/persetujuan. Pada akhir penelitian ini disarankan bahwa dalam penyusunan resolusi khususnya dalam sidang-sidang Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, sebagai negara anggota selalu diundang dan diminta untuk terlibat penuh dalam sidang tersebut sehingga kesempatan tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kepentingan nasional dapat tertampung dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

---

ABSTRACTHighly Migratory Species esspecially Tuna for Indonesia has high economic value, and as a biology characteristic Tuna will migrate over high seas or zona economic exclusive, so for its conservation and management, United Nations on the Law of the Sea 1982 regulate that manner.This thesis discussed about conservation and management highly migratory species in preview not only International Law but also Regional Fisheries Management Organizations measures that apply in Indonesia, as the consequence for Indonesia ratify Conventions and Agreements relevant, furthermore Indonesian membership at many Regional Fisheries Management Organizations which its are conventions or agreements in the high seas serounding Indonesian waters.This research analysis International law compatibility and implication in national law that regulate conservation and management highly migratory species. This research is a normative juridical research in conjuntion with statute approach and comparative approach.Result of research conclude that many aspect in conventions and agreements also its resolution reganding conservation and management highly migratory species that need to be done and to be adjusted with national laws. However, in the end of this research We suggested when the Regional Fisheries Management Organizations meeting or conference, as a full member State, Indonesia has more active and has strong bargain for national interest as well as the decision results have more beneficial for Indonesia."