Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha dengan sistem waralaba sudah mempunyai pengaturansendiri dengan ditetapkannya PP No. 16 Tahun 1997 tentangWaralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan No.12 MDAG/PER/3/2006 tentang Pengaturan dan Prosedur PenerbitanRegistrasi Identitas dari Waralaba. Di samping peraturanyang ada tersebut, isi dari perjanjian waralaba yang dibuatoleh franchisor selaku pemberi waralaba dan franchiseeselaku penerima waralaba, diatur berdasarkan kesepakatankedua belah pihak. Hal tersebut, memberikan peluang lahirnyakonsep Mitra Laba sebagai pengembangan dari waralabakonvensional dengan mengedepankan prinsip syariah dalamwujud mudharabah muqayaddah kewajiban yang harus dipenuhioleh Penerima Waralaba (franchisee) sebagai kompensasikepada Pemberi Waralaba (franchisor). Pokok masalah yangdihadapi adalah mengenai Bagaimanakah pengaturan mengenaiwaralaba dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 danKeputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/3/2006 ?,Apakah yang menjadi dasar hukum bagi perubahan dari konsepwaralaba menjadi konsep mitra laba? dan Apakah keunggulandan kelemahan dari konsep mitralaba bila dibandingkan dengankonsep waralaba konvensional. Pokok permasalahan tersebutdijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yangmenghasilkan kesimpulan bahwa PP No. 16 Tahun 1997 danKepmendag No.12 M-DAG/PER/3/2006 lebih mengatur mengenaiteknis operasional usaha waralaba dimana pengaturan mengenaipengembangan waralaba sendiri masih melihat kepada Buku IIIKUHPerdata, dan bahwa keunggulan utama Mitra Laba atasWaralaba adalah Mitra Laba lebih adil karena pembagian hasiluntuk semua pelaku (share holder) didasarkan atas keuntunganbersih, sementara kelemahan utamanya adalah Konsep MitraLaba merupakan konsep Perjanjian baru yang masih perludiatur lebih lanjut hak dan kewajiban dari masing-masingpihak. (WNM)"

"ABSTRAKJenis Ikan Beruaya Jauh khususnya Tuna bagi Indonesia merupakan Ikan yang mempunyai nilai Ekonomis yang sangat tinggi dan sesuai sifat biologisnya, Tuna akan beruaya lintas samudera sehingga dalam pengelolaan dan konservasinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur secara khusus hal tersebut. Tesis ini membahas mengenai pengelolaan dan konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh ditinjau baik dari ketentuan hukum internasional termasuk Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang berlaku di Indonesia, karena sebagai konsekuensi Indonesia yang meratifikasi berbagai Konvensi dan Persetujuan Internasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh serta keanggotaan Indonesia dalam beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang area konvensinya berada di laut lepas di sekitar Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan kompabilitas dan implikasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek dalam pengaturan terhadap Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh sangat beragam dan implikasi untuk menyusun pengaturan ke dalam peraturan nasional sangat banyak dan perlu dilakukan penyesuaian bagi peraturan nasional yang tidak kompatibel maupun bertentangan dengan konvensi/persetujuan. Pada akhir penelitian ini disarankan bahwa dalam penyusunan resolusi khususnya dalam sidang-sidang Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, sebagai negara anggota selalu diundang dan diminta untuk terlibat penuh dalam sidang tersebut sehingga kesempatan tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kepentingan nasional dapat tertampung dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

---

ABSTRACTHighly Migratory Species esspecially Tuna for Indonesia has high economic value, and as a biology characteristic Tuna will migrate over high seas or zona economic exclusive, so for its conservation and management, United Nations on the Law of the Sea 1982 regulate that manner.This thesis discussed about conservation and management highly migratory species in preview not only International Law but also Regional Fisheries Management Organizations measures that apply in Indonesia, as the consequence for Indonesia ratify Conventions and Agreements relevant, furthermore Indonesian membership at many Regional Fisheries Management Organizations which its are conventions or agreements in the high seas serounding Indonesian waters.This research analysis International law compatibility and implication in national law that regulate conservation and management highly migratory species. This research is a normative juridical research in conjuntion with statute approach and comparative approach.Result of research conclude that many aspect in conventions and agreements also its resolution reganding conservation and management highly migratory species that need to be done and to be adjusted with national laws. However, in the end of this research We suggested when the Regional Fisheries Management Organizations meeting or conference, as a full member State, Indonesia has more active and has strong bargain for national interest as well as the decision results have more beneficial for Indonesia."

"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing. Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.

The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."