Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perjalanan menuju negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan, pencari suaka seringkali melakukan perjalanan melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak laik laut dan seringkali pula dilakukan dengan bantuan kelompok penyelundup migran. Perjalanan yang berbahaya ini mengakibatkan banyaknya kapal pencari suaka yang mengalami kecelakaan di laut sehingga para pencari suaka seringkali berada dalam keadaan bahaya di laut. Hukum internasional mewajibkan negara untuk melakukan SAR untuk menyelamatkan setiap orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut, termasuk pencari suaka. Ketentuan SAR secara khusus diatur dalam International Convention on Maritime Search and Rescue. Pelaksanaan upaya SAR bagi pencari suaka terkait pula penentuan place of safety, prinsip non-refoulement dan tindak pidana penyelundupan migran.

---

The journey to the destination country to seek protection, asylum-seekers frequently take the journey through sea by sea unworthy boats and they are seldom helped by migrant smugglers. This dangerous journey has caused a lot of asylum-seekers faced accident at sea and made them in distress at sea. International law obliges states to do SAR operation to save every person who is in distress at sea, including asylum-seekers. The special provisions related to SAR are consisted in International Convention on Maritime Search and Rescue. SAR operation to save asylum-seekers also related to the determination of place of safety, non-refoulement principle and migrant smuggling."

"Hingga kini, Korea Utara telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang mencakup tindakan terorisme, pelanggaran HAM, dan pengembangan senjata nuklir. Berbagai metode penyelesaian sengketa secara damai telah dilakukan, termasuk berbagai bentuk dialog antar negara, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Beberapa negara kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara secara unilateral, dan selanjutnya menjatuhkan sanksi yang dikoordinasikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan dasar Pasal 41 Piagam PBB. Skripsi ini akan membahas metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik antar negara, praktik-praktik penggunaan sanksi ekonomi dalam penyelesaian konflik antar negara, dan implementasi kedua hal tersebut dalam penyelesaian konflik Korea Utara.

---

Until now, North Korea has been reported on several international law violations, including terrorism, human rights violation and nuclear proliferation. While a considerable amount of peaceful methods had been taken, including various negotiations, they are to no avail. Several countries then decided to impose economic sanctions unilaterally, and some has been coordinated by United Nations Security Council Resolutions collectively with the basis of United Nations Charter Article 41. Ideally, with this much amount of sanctions that have been done perpetually and ubiquitously, it should have given some significant effects to the ending process of this conflict. This thesis will analyze the legal methods of settling conflicts between states, the practices of economic sanctions to resolute conflicts between states, and the implementation of those methods and precedent cases to the North Korea conflict."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

"Relating to their sovereignity most of countries have policy to refuse any unexpected allien which entering to their countries and determined by themselves provisions for allien entrance. So that for allien whom entering any country ought to respect to relevant's domestic law of the country, eventhough mostly countries have themselves resolutions on restrictions through alliens and the law abide by. The author does elaborations to explain regarding indonesia-Australian refugee cases in April 2006. Indonesian citizens from Papua whom entered in to Australian territory have got temporary permits from Australia government that then were influenced various responds and diplomatic heat issues."