Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan project report mengenai Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dan penerapan Konsep Akses Terhadap Keadilan dalam SNATK, Konsep Akses Terhadap Keadilan ke dalam isu Bantuan Hukum dalam SNATK, dan analisa terhadap SNATK dan konsep Akses Terhadap Keadilan dalam isu Bantuan Hukum berdasarkan Teori Keadilan dan Sistem Hukum di Indonesia.

---

Access To Justice conception was first introduced in formal legitimation through National Strategy on Access To Justice (SNATK). This National Strategy is made through co-operation between Indonesian Government and UNDP. SNATK is arranged to develop and implement the integration and extensive strategy for Access To Justice conception. This research constituted a bibliography research, which the data that is used in this research is secondary data, consisted with legislation regulation, literatures, and project report research about Access to justice. This research tries to describe the execution and the implementation of Access To Justice conception in SNATK, Access To Justice conception on Legal Aid issue in SNATK, and the analysis on SNATK and Access To Justice conception based on Theory of Justice and Law System."

"Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Demografi UI atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggungjawab sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI ."

"ABSTRAKProses penempatan BMP PRT sangat berpotensi untuk menjadi lahan trafiking. Peiaku trafiking yang masih dapat berkeliaran bebas merupakan wujud dari lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BMP PRT, Landasan berpikir dalam penetitian ini adalah teori hukum feminis yang mempersoalkan bahwa dalam menyelesaikan kasus trafikng BMP PRT hukum rnasih belum dapat mewujudkan pemulihan hak korban dengan maksimal. Dalam perspektif 'Akses Keadilan' maka penye!esaian kasus rnelalui mekanisme hukum bagi BMP PRT korban trafiking berproycksi pada lima komponen, I) Kerangka hukum) 2) Kesadaran hukum, 3) Akses ke lembaga, 4) Efektivitas administrasi hukum, dan 5) Monitoring dan pengawasan."

"Penelitian ini merupakan kajian putusan pengadilan negeri Blitar nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Blt mengenai tindakan asusila yang mana pelaku dan korban merupakan anak dibawah umur. Majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada tiga terdakwa masing-masing selama dua tahun tiga bulan, denda masing-masing sebesar enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan wajib latihan kerja selama tiga bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim dalam menegakkan hukum mengutamakan tiga aspek yaitu yuridis ( kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Menurut majelis hakim penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukan untuk pembalasan dendam melainkan suatu bentuk pemberian bimbingan dan pengayoman serta suatu terapi kejut. Melalui penjatuhan pidana tersebut diharapkan para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dimasa datang dan perasaan malu yang dihadapi keluarga terdakwa dapat dimaknai sebagai sebuah sanksi moral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya dengan pidana penjara. Namun, dalam kasuas ini, mengingat pelaku masih dibawah umur hendaknya perkara ini bisa diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak."