Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan Iayanan bermutu merupakan salah satu instrumen penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang antara lain dapat melalui peningkatan strategi mutu, yaitu penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memberikan jaminan bahwa harapan pelanggan akan terpenuhi. Kepuasan pelanggan dalam bentuk jaminan mutu menjadi sangat penting terutama bagi penyelenggara pelayanan publik agar mempunyai tanggung jawab tentang mutu dan mampu menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Dengan diperolehnya Sertifikat sistem manajemen mutu 1SO 9002:1994 dan revisinya ISO 9001:2000 di Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan ( DPPB ) Propinsi DKI Jakarta tidak berarti menjamin kepuasan seluruh masyarakat dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non Real Estate, Non Pemugaran dan Tanpa Basement namun hanya merupakan Iangkah awal bagi terwujudnya standar pelayanan yang diharapkan masyarakat. Karena fokus dan kualitas/mutu tertetak pada kepuasan pelanggan, maka pelanggan yang harus terpuaskan adalah berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya pelanggan internal ( karyawan ) dan pelanggan eksternal ( pemilik/pemohon IMB ). Kepuasan karyawan dapat tercermin dari kualitas pelayanan internal dan kualitas pelayanan internal tercermin dalam lingkungan kerja yang kondusif sehingga akan mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi didalam organisasi. Hal ini akan mendorong loyalitas karyawan pada organisasi. Selanjutnya loyalitas karyawan akan mendorong penciptaan nilai pelayanan ekstemal, yang kemudian hasil akhimya adalah tercapainya kepuasan pelanggan ekstemal.Adapun tujuan dari penulisan tesis inl adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO, seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan internal dapat dicapai, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan ISO, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan eksternal.Penelitian dilakukan dengan metode evaluasi dan survey lapangan kepada pelanggan internal dan ekstemal. Metode evaluasi dilakukan untuk memastikan adanya jaminan mutu yang diberikan DPPB setelah menerapkan ISO. Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui persepsi pelanggan internal tentang tingkat kepuasan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan ISO, selain secara deskiptif, juga dilakukan uji hipotesis dan Model Multidimensional Scaling ( MDS ) untuk melihat tingkat keragaman dari indikator hambatan. Sedangkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara jaminan mutu dan kepuasan pelanggan ekstemal dengan penelitian yang bersifat eksplanatif yaitu dengan menguji sampai seberapa jauh pengaruh hubungan diantara variabel dengan menggunakan analisis regresi linier yang diolah dengan program SPSS sehingga diperoleh koefisien regresi, korelasi, determinasi. Responden pelanggan internal yang digunakan sebanyak 88 (delapan puluh delapan ) orang dan responden pelanggan eksternal sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh ) orang yang dihitung secara proporsional menurut wilayah penelitian dengan teknik purposive sampling.Evaluasi terhadap laporan internal audit dan eksternal audit menyimpulkan bahwa DPPB Propinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya dapat menjalankan sistem manajemen mutu sehingga tidak dapat dikatakan cukup berhasil menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO. Dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO menunjukkan bahwa pelanggan internal ( pegawai ) yang menyatakan puas tidak besar, sehingga secara umum kurang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan internal. Hambatan penerapan ISO disebabkan oleh komitmen dart top manajemen tidak benar-benar dirasakan dan dipahami sampai dengan tingkat bawah (pelaksana), pemerintah tidak menyediakan dukungan dana yang cukup untuk sarana dan prasarana kerja, kurangnya 5DM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, pegawai tidak terakomodasi dengan baik pada sistem ISO dan tidak ada reward dan Punishment yang jelas terhadap pegawai, baik sesuai maupun yang melanggar ketentuan. Sedangkan Indikator penerapan ISO yang paling menghambat ditimbulkan oleh tingkat pemahaman IS0 yang berbedabeda antar pegawai; menghambat pada indikator tingkat penolakan dari pegawai; dan cukup menghambat pada indikator kebijakan dan dukungan manajemen. Variabel Jaminan Mutu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan eksternal ditunjukkan dari persamaan regresi yang didapat mempunyai koefisien determinasi yang cukup signifikan, artinya variasi daripada variabel kepuasan pelanggan ekstemal dapat dijelaskan cukup besar oleh variasi variabel Jaminan Mutu.Untuk itu penulis menyarankan agar DPPB Propinsi DKI Jakarta lebih konsisten dalam menerapkan ISO, mampu mengurangi temuan ketidaksesuaian terhadap klausulnya serta melakukan pengawasan tertiadap pencapaian sasaran mutu secara periodik. Penerapan ISO hendaknya tidak hanya difokuskan pada 5 ( lima ) Kecamatan dan Suku Dinas yang telah memiliki sertifikat ISO raja tetapi juga ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta dan seluruh produk perizinan yang diterbitkan juga secara bertahap dapat menerapkan sistem manajemen mutu ISO int. DPPS Propinsi DKI Jakarta harus melakukan proses perbaikan secara terns menerus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internalnya (pegawai), mampu mengurangi hambatan hambatan internal dalam menerapkan ISO serta berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal."

"Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami banyak perkembangan dan perubahan terutama pada masa reformasi saat ini. Reformasi turut mendorong adanya otonomi daerah yang merupakan awal yang sangat baik bagi daerah dalam menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen kesehatan. Otonomi daerah atau desentralisasi adalah sebagai salah satu strategi pembangunan kesehatan berarti membuka peluang kepada daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih spesifik dan juga berarti lebih mendekatkan pengambilan keputusan dan kebijakan ke permasalahan yang ada di daerah sehingga pemecahan masalahnya menjadi efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.Pengambilan keputusan dan perencanaan membutuhkan dukungan informasi yang baik. Oleh sebab itu sistem informasi menjadi hal yang sangat penting saat ini mengingat begitu cepatnya perkembangan di segala bidang saat ini. Hal tersebut juga terjadi pada dunia kesehatan. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat, dan menyeluruh di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitaatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussion . sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terdapat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmaspuskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur pada tahun 2007.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan oleh Puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur namun belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak hambatan / kendala dalam pelaksanaannya. Kendala / ahmbatan tersebut antara lain berasal dari petugas SIK Integrasi, peralatan, anggaran SIK, dan proses posting data SIK Integrasi itu sendiri.Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah melakukan pelatihan kepada petugas SIK secara terus-menerus, membangun kerja sama yang lebih baik antara Dinkes DKI Jakarta dengan pihak KPTI, dan Dinkes diharapkan dapat menembah jumlah petugas yang bertanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan SIK Integrasi."

"Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan kesehatan adalah bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Perencanaan adalah suatu hal yang penting karena merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, dan daerah dituntut untuk merencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya yang tersedia.Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sistem perencanaan anggaran tahunan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001.Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan otonomi sudah baik karena daerah dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan kualitas tenaga perencana cukup memadai, namun demikian masih diperlukan pelatihan di bidang perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan. Dana, fasilitas yang ada belum mencukupi, dan untuk perangkat lunak belum menggunakan perangkat lunak dari Ditjen Anggaran. Sedangkan jadwal penyusunan perencanaan tidak tersedia secara tertulis, Juklak/Jukren serta tim penyusunan perencanaan tidak ada, tetapi sudah melibatkan semua seksi dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu informasi telah menggunakan data dari berbagai sumber, namun baru segi keakuratan, validitas, dan ketepatan waktu masih perlu perhatian. Hasil lain diperoleh satuan harga pada umumnya masih sesuai.Dan komponen proses belum menggunakan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan teori, dalam penentuan prioritas belum mengacu kepada rencana strategi atau rencana tahunan. Koodinasi lintas program dan lintas program sudah ada, namun untuk koordinasi lintas sektor lebih menekankan pada pelaksanaan, bukan dalam perencanaan.Komponen keluaran diperoleh hasil dana yang tersedia pada tahun 2001 persentase anggaran Dinas Kesehatan sebesar 5,46 % dari total anggaran Kota Bekasi, lebih kecil dad tahun sebelumnya sebesar 8,37%. Pada tahun 2001 anggaran dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 0,44% dad DAU seluruh Kota Bekasi, dan Dana Dana Lain (DDL) sebesar 2,28% dari Pendapatan Pasti Daerah (PAD).Disarankan perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan otonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mengalokasikan dana untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas, serta dibentuknya tim penyusunan perencanan dan penyusunan Juklak/Jukren tentang perencanaan oleh Ka Sub Bagian Perencanan sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dan perencanaan. Di samping itu untuk meningkatkan biaya kesehatan perlu dilakukan advokasi kepada pengambil keputusan misalnya dengan diundang melalui seminar atau terjun ke lapangan bersama-sama.Daftar bacaan: 33 (1982-2001)

---

System Analysis of Annual Budget Planning at Health Institution of Bekasi District in the 2001 Local Autonomy Implementation" 6 On Act Number 22/1999 clarified that health is a government field that must be maintained by municipal and/or district. Planning is a substantial matter because this is a beginning step of an activity, and local demanded to maintain their activity according to available resources and local condition.Objective of this study is to expose annual budget planning at Health Official of Bekasi District in 2001 local autonomy implementation.Used research method is a qualitative research with using deep interview, documentation review, and observation.Research showed that autonomy has a good direction to self-planning with their local needs. And planner quality is respectively appropriate enough, however it is still necessary for training at planning field in order to increase knowledge and know-how. Inadequate fund and facilities and for software not using from Director General of Budgeting. And planning arrangement schedule is not available in written, there is no Juklak/Jukren and planning arrangement team, but it already involved all planning arrangement sections. Beside of that, information has used data from several sources, and from accuracy, validity and timely manners still need further attention.From process component has not using planning steps according to theories, in deciding priority has not tend to strategic plan or annual plan. Cross-program coordination and cross-program already existed, but for cross-sector coordination more emphasized on implementation rather than planning.Output component gathered from available fund on health institution budget percentage on 2001 for 5,46%. From total budget of Bekasi district, it is smaller than previous year for 8,37%. On Health Institution at 2001 fiscal year sourced from General Allocation Fund (DAU), it is only 0.44% of DAU on Bekasi district, and Other Funds (DDL) for 2,28% of Local Original Income (PAD).It is necessary to working hard in order to realize autonomy of human resources quality enhancement from training, and to allocate facility arrangement and planning fund, and to form planning arrangement team and arrangement of Juklak/Jukren planning by Head of Planning Sub-Department referring to its function. In order to increase cross-program coordination and cross sector are starting from planning. Beside of that to increase health cost, it is necessary to maintain advise for decision makers, for example, to invite on seminars or directly take to the field.Reading List : 33 (1982-2001)"

"Adanya penambahan jumlah peserta ASKESKIN di Kota Tangerang dari quota yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu sebesar 134.438 jiwa peserta menjadi 245.628 jiwa setelah pendataan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang (Rekapitulasi Kartu Multiguna per Kecamatan tahun 2008). Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin yang pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.516.359.752,- menjadi Rp. 4.000.000.000,-. Dimana pemberian jaminan pembiayaan kesehatan dengan Kartu Multiguna anggarannya 100% berasal dari APBD Kota Tangerang. Dengan Kartu Multiguna ini diharapkan 15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang masih tergolong penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang kualitasnya sama dengan yang diquotakan Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di tahun 2008 pada bidang kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang bulan Mei dan Juni 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis sistem yang mencakup faktor input, proses, dan output. Faktor input terdiri dari tenaga, dana, sarana dan metode. Faktor proses terdiri dari validasi data, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, penerbitan surat jaminan, utilisasi review, verifikasi klaim, dan pembayaran klaim. Faktor output mencakup utilisasi pelayanan kesehatan oleh peserta pemegang Kartu Multiguna pada bulan Januari-April 2008. Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan, observasi, serta pengumpulan data sekunder Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan tahap analisis data yang kemudian dibahas dengan menganalisis hasil yang disesuaikan dengan teori yang ada. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya kurangnya jumlah tenaga pelaksana, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, dan verifikasi klaim. Kurangnya jumlah tenaga pelaksana Kartu dirasa kurang efisien karena dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan membuat beban kerja petugas menjadi bertambah, sehingga petugas membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu dengan banyaknya pekerjaan cukup menguras energi petugas sehingga membuat petugas menjadi kurang fokus dengan pekerjaannya. Dalam pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit belum ditemukan aturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen tagihan klaim Rumah Sakit serta aturan yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan Kartu Multiguna oleh pemegang kartu Multiguna. Dalam proses verifikasi klaim diketahui terkadang ditemukan beberapa ketidaklengkapan dokumen dari rumah sakit yang akan diverifikasi, sehingga petugas yang menangani pelaksanaan Program Kartu Multiguna di Dinas Kesehatan Kota Tangerang harus menghubungi pihak rumah sakit dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut agar dilengkapi, tetapi terkadang pihak rumah sakit memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya lagi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah menambah jumlah tenaga pelaksana Program Kartu Mutiguna, mengadakan pelatihan untuk petugas agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, menambah sarana dan prasrana, perlu dibuat adanya aturan yang berkaitan dengan pemakaian Kartu Multiguna agar tidak disalahgunakan oleh pemegang Kartu Multiguna, Perlu adanya ketentuan yang disepakati bersama antara pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang mengatur tentang ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengajuan klaim oleh Rumah Sakit."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengawasan dan pengendalian pimpinan terhadap pelaksanaan kalakarya perbaikan umum di Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Penelilian ini dilakukan dengan menggunakau metode kualitatif pada unit analisis meliputi Seksi Pemulihan Kesehatan, infonnan dari pimpinan struktural di Dinas Kesehatan serta kelompok Kepala Puskesmas yang keselumhannya berjumlah 11 orang. Pengampuian data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendaiam, kegiatan observasi dan melalui kajian dokumen. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan dan pengendalian pembuatan reucana kerja yang disepakati pada pelatihan kalakaxya dan pelaksanaannya yang meliputi pengendalian awal dengan melakukan pengukuran standar kelja yang hanxsnya dilakukan bersarna staf, menilai atau mengendalikan proses pembuatan dan tindak Ianjut POA serta mengevaluasi hasil dengan tindakan korektif belum dilaksanakan. Selain itu yang penting lagi adalah belum dilakukarmya pengawasan melekat dari atasan ke bawahan yang mesiinya dikoordinir oleh Kepala Dinas. Dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil pelaksanaan manajemen di Seksi Pemulihan Kesehatan setelah kalakarya dilakukan belum maksimal dalam kaitan kegiatan fungsi peugawasan dan pengendalian. Hal ini dapat disebabkan oleh :1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing pemimpin dalam melakukan pengawasan secara hierarki.2. Hasil dari pelatihan yang diikuti Lidak diapllkasikan pada pelaksanaan rencana kelja yang disusun karena adanya sikap penolakan serta kurangnya motivasi Kasi Pemulihan Kesehatan terhadap kegiatan kalakarya3. Adanya masalah pada sistem dan rata cara berkomunikasi serta koordinasi yang dijalankan dimana kegiatan rapat dan pertemuan tidak terdokumentasi berupa laporan atau notulen dari hasil kegiatan. Sehingga, untuk memberi hasil yang maksimal terhadap perbaikan manajemen yang berorientasi ke manajemen mutu terpadu disarankan pada kalakarya berikutnya perlu mengendalikan perllaku manajerial/individu pada kesiapannya terlebih dahulu.

---

The aim this study was obtain an in-depth information on the implementation of supervision and control to the chief handling concerning to the accomplishment on job the training of quality revision in Health Recovery Section of Pontianak Health Service. The study was qualitative design with analysis unit consisted of health recovery section, informant fiom structural chief at health service and community healthcare chief group that totality ll persons. ln depth interview technique, observation activity and the document analysis have been used to collect data. The result of the study shows the process of management in the area of supervision and control of work plan production that have been agred to on the job training and the realization that covering beginning handling by standard determination, work output measurement and evaluation as well as corrective action, had not been supposed to be done with the start; the handling process of production and ?Plan Of Action? continuation and evaluating the result by corrective action not realized. Besides that the other important thing is haven?t doing to get the attached supervision from the superior to the inferior that suppose to coordinated by the chief of department. Furthermore, this condition shows that the result of the management accomplishment becomes higher at the health recovery secnon after conference done haven?t maximally interlaced to function of controlling and handling activity. These happened were caused by :

1. Lack knowledge and understanding to the duty and own principal to the leadership responsibility doing the supervision way

2. The trainee eifect is not apply to the realization of work plan that been sets because of refusal attitude and less motivation from the chief of health recovery section to the conference action.

3. Problem with the system and manners of communication and coordinati on that been doing where the meeting activity doesn?t preserved by report from the activity. In order to maximize result to the management revision in which toward Total Quality Management orientation suggested to the next on job the training activity needs to controlling the individual behavior prepared to accept modernization by doing dissemination information first."

"Saat ini Tuberkulosis TB menempati urutan kesembilan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Di Indonesia ada 351.893 kasus TB pada tahun 2016, meningkat dari 330.729 kasus di tahun 2015. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bekasi untuk angka kesembuhan Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar 74,2 belum ada peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan angka kesembuhan tahun 2016 dan 2015 sebesar 74 yang mana target angka kesembuhan Kota Bekasi yaitu sebesar 85. Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu SITT adalah aplikasi yang digunakan dalam pelaporan TB dalam rangka pengendalian TB. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran input, proses, dan output dari pelaksanaan SITT. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi serta telah dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan SITT ditemukannya hambatan dimana tingkat keterampilan SDM yang berbeda dalam melakukan pelaporan melalui SITT sehingga perlu dilakukannya perbaikan seperti pelatihan, ketersediaan alat penunjang hardware dalam pelaksanaan SITT yang terbatas akibatnya percepatan proses pelaporan terhambat.

---

Tuberculosis TB is the ninth leading cause of death worldwide. In Indonesia there were 351,893 TB cases in the year 2016, rising from 330,729 cases in the year 2015. Based on The Health Profile of Bekasi City the healing numbers in the year 2017 of 74.2 there has not been a significant improvement than 2015 and 2016 of 74 which is the target numbers healing of Bekasi City is 85. Integrated Tuberculosis Information System ITIS is an application used in the reporting of TB in order to control TB. The purpose of this research is to overview the input, process, and output of ITIS. This is the descriptive research with qualitative approach. Data sources used by primary and secondary data obtained through in depth interviews, observation and document. This research was carried out at Bekasi Department of Health. Based on the research found that there are barriers which the human resources have a different level of skill in the reporting of TB through ITIS then it needs to be improved such as training, and also availability of supporting hardware in implementing the ITIS is limited and it makes the acceleration of the process of reporting is hampered."

"Keterbatasan dan ketidakmampuan pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, dikarenakan belum adanya faktor-faktor kunci seperti, strategi, kesisteman atau manajemen pengelolaan pelayanan publik yang bermutu, sarana, dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, dan iklim kegiatan pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan stakeholders.Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat berupaya agar pelayanan publik dapat mencapai sasarannya (mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat Jakarta), dan mempunyai standar pelayanan yang didukung oleh komitmen yang kuat baik oleh semua pihak. Oleh karena itu , maka perlu membangun suatu manajemen yang konsisten terhadap peraturan dan guna mendukung Visi dan Misi Propinsi DKI Jakarta, maka Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Pusat akan menerapkan standar manajemen mutu yang baik dalam memberikan pelayanan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu, Sistem Manajemen Mutu ISO 9002. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penerapan sistem tersebut, dan hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam proses yang berlangsung di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih.Metode penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, dan kuesioner yang dibagikan kepada para responder sebanyak 39 orang pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan mengerti tentang ISO 9002, serta mempelajari dokumen mutu ISO 9002 yang berupa manual mutu, prosedur mutu, pedoman kerja dan catatan mutu dalam pembuatan IMB Rumah Tinggal non real estate dan non pemugaran di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat, dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih yang melibatkan para pejabat dan staf bertujuan untuk mendukung program-program pimpinan Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta dalam peningkatan kinerja, dan mutu pelayanan IMB Rumah Tinggal Non Real Estate dan Non Pemugaran. Proses penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 di Suku Dinas P2B Kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih dengan lima tahap meliputi, (1) Persiapan di bulan April 2001, (2) Pengembangan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu dan Implementasi, (3) Penilaian Awal oleh Tim Audit Mutu internal, (4) Penilaian Awal oleh Konsultan ISO 9000 Series, dan (5) Sertifikasi oleh Badan Sertihkasi pada bulan Januari 2002. Dalam proses penerapan tersebut belum optimal, karena ditemukan berbagai hambatan yaitu, kurangnya tingkat pemahaman para pegawai terhadap ISO 9002, kurangnya partisipasi dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap perubahan tersebut, kurang mendapat dukungan dan komitmen, serta kurangnya antusiasme terus-menerus dari Top Manajemen, Midle Manajemen dan seluruh pegawai dan kurangnya pemantauan yang intensif .Adapun saran perbaikan terhadap proses tersebut adalah dengan, (1) berfikir sistem untuk melihat keseluruhan pola perubahan di Suku Dinas P2B kotamadya Jakarta Pusat dan Seksi P2B Kecamatan Cempaka Putih, (2) penekanan pada keahlian pribadi para pegawai dengan diadakannya pelatihan singkat tentang ISO 9002 baik dan sisi pemahaman maupun manfaat pelaksanaannya, (3) menerapkan model mental dengan meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja yang disertai dengan kejelasan dalam pemberian reward dan punishmen, (4) pembelajaran tim yang bukan bersifat individual, tapi merupakan dasar pembelajaran unit dalam organisasi modern."