Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata (perang) mendapat perlindungan hukum, seperti diatur Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949. Orang-orang yang dilindungi, meliputi kombatan, anggota milisi dan levee en maase dan orang sipil, tetapi perlindungan nya belum terlaksana dengan baik, karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan tentang orang-orang yang dilindungi sebagai orang yang terlibat dalam konflik dan yang tidak terlibat. Pada dasarnya para pihak melindungi orang-orang yang ikut dalam konflik saat mereka menjadi korban sakit dan luka yang jatuh ke tangan musuh, tawanan perang, korban hilang dan tewas, perlindungan penduduk sipil dan objek-objek sipil, tetapi perlindungan itu masih jauh dari yang semestinya karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Demikian juga terhadap orang-orang sipil banyak yang menjadi korban akibat tindakan yang tidak manusiawi. "

"Pemberian bantuan kesehatan sipil dalam perkembangannya memegang peranan yang cukup penting di wilayah sengketa bersenjata yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas kesehatan yang menjamin hak orang-orang yang terluka dan sakit karena itu terdapat perlindungan yang diterapkan oleh hukum humaniter internasional. Namun, meski sudah dilindungi oleh hukum, akhir-akhir ini para pihak pemberi bantuan kesehatan sipil seringkali masih diserang oleh para peserta konflik bersejata sehingga mengakibatkan kerugian materi, dan bahkan nyawa. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang akan membahas Hukum Humaniter Internasional yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil secara melalui dua konsepsi, yaitu melalui perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan sipil dan melalui perlindungan terhadap unit kesehatan sipil, yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya serta hukum kebiasaan internasional. Melalui analisa kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, skripsi ini juga menyimpulkan masalah penerapan yang terjadi atas ketentuan-ketentuan yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil di wilayah sengketa bersenjata. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa masalah penerapan yang terjadi karena beberapa ketentuan hukum humaniter internasional masih belum sempurna yang didukung dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik. Karena itu, tatanan hukum yang ada perlu segera diperbaharui dengan cermat agar dapat menyelesaikann segala permasalahan penerapan yang ada. Segala macam publikasi dan gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik terhadap hukum humaniter internasional juga harus lebih banyak dilakukan.

---

Civilian medical assistance in recent times hold an important role in armed conflict to execute medical duties that ensure the rights of sick and wounded persons, therefore, it is protected by International Humanitarian Law. But nowadays, even if it is protected by the law, the stakeholders of civilian medical assistance are still often being attacked by the parties of the conflict which caused material loss, or even the loss of life. This thesis is a juridicial normative research which examine the International Humanitarian Law that protects civilian medical assistance in two different ways, by the protection of civilian medical personnel and by the protection of civilian medical units, contained in the Geneva Convention of 1949 and its additional protocols along with the customary international law. Through case analysis using sources from literature and interview, this research tries to conclude the current implementation problems that have occurred over provisions protecting the civilian medical assistance in armed conflict. The results of this study indicates that there are several implementation problems because some provisions of international humanitarian law are still imperfect, along with the lack of awareness and compliance practiced by the parties of the conflict. Hence, the existing legal system should be modified thoroughly in order to resolve the existing implementation problems. Any kind of publications and social movements aimed to enhance the awareness and compliance of the parties to the conflict shall be done more often. "