Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemitraan merupakan suatu hubungan yang memegang prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dalam upaya kesehatan perlu dilakukan karena pemerintah tidak dapat menjalankan pembangunan kesehatan sendiri melainkan membutuhkan pihak lain yaitu dengan institusi pemerintah (lintas sektor dan lintas program), institusi swasta, dan institusi masyarakat.Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kemitraan yang dibangun bidang komunikasi Komnas FBPI dengan sektor lain dan organiasasi dalam upaya penanganan penyakit flu burung. Sedangkan tujuan khusunya yaitu untuk memperoleh informasi tentang faktor pelaku kemitraan yang terdiri dari pengetahuan flu burung, pemahaman konsep kemitraan, keahlian dan pembagian peran, dan pengalaman kemitraan tiap mitra. Selain itu, tujuan khusus lainnya yaitu untuk memperoleh informasi tentang tingkat atau jenjang kemitraan, faktor pengelolaan kemitraan, serta pengembangan yang dilakukan dan tingkat keberhasilan kemitraan.Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancaea mendalam (indepth interview) dan telaah dokumen terkait dengan kemitraan yang dilakukan di bidang komunikasi Komnas FBPI pada tahun 2008.Wawancara mendalam dilakukan terhadap instansi yang turut serta dala m membangun kemitraan yaitu Departemen Kesehatan, Departemen Komunikasi dan informasi, United Nation for Chikdren?s fund (Unicef), Community Based Avian Influenza Control (CBAIC), dan PP Muhammadiyah. Selain itu juga wawancara dengan bidang komunikasi Komnas FBPI sebagai koordinator kemitraan.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan SDM terhadap flu burung sudah baik, dan mereka mendapatkan informasi tersebut dari berbagai media dan juga karena ada pembagian informasi dalam forum kemitraan tersebut. Pemahaman akan konsep kemitraan masih belum menyeluruh, masih ada anggapan kemitraan hanya merupakan hubungan yang sejajar, padahal ada faktor lain yaitu adanya keterbukaan dan saling menguntungkan. Setiap instansi memiliki karakteristik keahlian masing-masing sehingga memudahkan dalam pembagian peran. Namun demikian, belum ada pembagian peran yang tertulis atau terdokumentasi. Dalam hal pengalaman, instansi-instansi telah melakukan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun non-pemerintah di luar kemitraan dalam penanganan flu burung. Walaupun bentuk kerjasamanya tidak semua berbasis kemitraan. Kemitraan yang dijalin di bidang komunikasi Komnas FBPI ini, berdasarkan teori Heideneim (2002), berada di tingkat atau jenjang aliansi dimana bentuknya merupakan semi-formal, ada beberapa sumber daya baru, dan adanya koordinasi tugas di dalamnya.Kemitraan di bidang komunikasi Komnas FBPI ini dinilai sudah cukup berhasil karena sebagian besar memenuhi indikator keberhasilan kemitraan yang dibuat oleh ditjen P2M dan PL. Namun demikian, kemitraan tersebut masih perlu dikembangkan lagi sehingga tidak hanya sektor atau organisasi yang ada saja yang berperan dalam penanganan flu burung melainkan lebih meluas lagi karena kesehatan bukan hanya milik sektor kesehatan saja. Selain itu, masalah koordinasi juga perlu ditingkatkan mengingat koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan ini dan juga merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan."

"Dalam penanggulangan flu burung pada manusia hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah obat antiviral. Ketersediaan antiviral dibutuhkan untuk pengobatan dini. Apabila ketersdiaan antiviral tidak terjangkau oleh masyarakat dikhaatirkan jumlah kematian akibat flu burung akan bertambah dengan cepat. Agar ketersediaan antiviral di masyarakat dapat terpenuhi dengan baik maka dibutuhkan manajemen logistik yang baik pula. Manajemen logistik antiviral merupakan salah satu faktor penting dalam pemberian antiviral karena itu harus dikelola dengan baik.Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir siklus logistik yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemanfaatan, penghapusan dan pengendalian. Namun dalam penelitian ini variabel perencanaan dan penganggaran tidak diteliti. Hal ini dikarenakan kedua variabel tersebut dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Penelitian ini bersifatdeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, ebservasi serta telaah dokumen. Informan penelitian ini sebanyak 8 orang yang telah dipilih berdasarkan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai gambaran manajemen logistik antiviral di propinsi Banten tahun 2005-2008.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen logistik yang berjalan sebenarnya sudah cukup baik. Pendistribusian telah sesuai dengan pedoman, begitu juga ketersediaan obat di seluruh instansi yang terkait. Namun terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pelaporan atas penggunaan oseltamivir sehingga hal ini dapat mengganggu keberlangsungan siklus logistik yang ada. Apabila tidak ada pelaporan atas penggunaan oseltamivir maka tidak ada informasi bagi pembuat perencanaan untuk membuat perencanaan selanjutnya.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen logistik antiviral flu burung di propinsi Banten diantaranya pencatatan tersendiri terhadap penggunaan oseltamivir serta pelaporan atas penggunaanya ke instansi yang memberikan, serta tempat penyimpanan lebih teratur."

"Surveilans AI Integrasi merupakan upaya lintas sektor yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus kewaspadaan terhadap pandemi Avian Influenza. Surveilans yang terintegrasi perlu dilakukan karena Avian Influenza merupakan penyakit zoonosis yang penyelesaiannya tidak hanya cukup di sektor kesehatan namun perlu penguatan upaya lintas sektor, terutama dengan sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, telaah dokumen dan telaah publikasi terkait dengan pelaksanaan manajemen surveilans AI integrasi di Kota Bekasi pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM surveilans AI masih belum ideal baik dalam hal kuantitas dan kualitas, terutama masih terbatasnya tenaga surveilans yang memiliki kemampuan menganalisis data. Pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) pada petugas surveilans masih belum optimal, hal ini dikarenakan ketika investigasi, APD seringkali mendapat penolakan dari masyarakat terutama dari keluarga kasus. Pemakaian APD ketika investigasi ke tempat tinggal keluarga kasus menjadi situasional. Pedoman Surveilans AI Integrasi sudah tersedia pada Dinkes, berupa fotocopy hasil pelatihan DSO sedangkan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) mengacu kepada Kepmentan. Koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet sudah cukup baik dalam melakukan investigasi di lapangan, namun belum ada pertemuan rutin dalam hal pertukaran data dan informasi antar dua instansi ini. Proses perencanaan yang terintegrasi belum dilakukan, perencanaan surveilans AI masih direncanakan secara terpisah antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet. Struktur organisasi khusus penanganan AI belum ada baik pada Dinas Kesehatan dan Kesmavet, struktur dan uraian kerja surveilans AI masih mengacu kepada struktur Dinas. Pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan dan Kesmavet yaitu melalui poster, brosur, radio dan kegiatan “Minggon” sedangkan penyuluhan dilakukan secara langsung ketika investigasi namun survei atau evaluasi terhadap sosialisasi tersebut belum pernah dilakukan. Depopulasi di Kota Bekasi sudah dilakukan 16 kali, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 unggas yang dimusnahkan baik ayam, angsa, entog, dan burung berjumlah 939 ekor sedangkan vaksinasi sudah dilakukan 15 kali di 12 kelurahan. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan surveilans AI sudah dilakukan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan surveilans AI masih belum berjalan secara maksimal. Surveilans AI integrasi di Kota Bekasi masih memerlukan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya sektor kesehatan dan peternakan namun perlu didukung komponen-komponen dalam jejaring surveilans epidemiologi dan peran aktif masyarakat. Selain itu, output surveilans AI berupa kelengkapan form hasil investigasi PE dan respon cepat 1x24 jam masih perlu ditingkatkan. "

"Kebijakan surveilans integrasi flu burung merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pengendalian flu burung di Indonesia. DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus sejak positif tahun 2005-Juni 2008 berjumlah 33 kasus dan CFR sebesar 84,84% saat ini berupaya merealisasikan kebijakan surveilans terintegrasi penanggulangan flu burung, dimana saat ini belum diketahuinya optimalisasi pelaksanaan kebijakan surveilans terintegrasi tersebut untuk memantau secara dini kecenderungan peningkatan kasus flu burung setiap waktu serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya, diantaranya terkait dengan sosialisasi, koordinasi, serta sumber daya yang meliputi tenaga, anggaran, dan fasilitas, serta gambaran dukungan pedoman.Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan 9 informan. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Sudin Kesmas Jakarta Barat, Sudin Kesmas Jakarta Selatan, Sudin Kesmas Jakarta Timur, Puskesmas Kecamatan Cipayung, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur, serta BKHI. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2008.Kebijakan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta belum dapat optimal akibat kelemahan sumberdaya yang dimiliki serta proses pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor prakondisi, seperti sosialisasi, koordinasi, dan sumber daya, yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal di DKI Jakarta. Dimana masyarakat serta tenaga kesehatan menjadi salah satu hambatan yang menjadikan deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta belum optimal karena sebanyak 72,7% kasus positif yang ada, layanan kesehatan pertama yang didatangi adalah klinik/dokter pribadi. Masih terdapatnya kasus flu burung pada unggas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga tidak terpantau oleh Puskesmas atau Disnak dan tidak segera ditindaklanjuti dengan surveilans ILI oleh Puskesmas. Pada pelaksanaan investigasi pengambilan sampel kontak kasus pada manusia sampai saat penelitian dilakukan masih tergantung pada litbangkes sehingga respon petugas laboratorium pada beberapa kasus lebih dari 1x24 jam. Hambatan lainnya dalam investigasi menurut hasil wawancara adalah masih adanya penolakan sebagian masyarakat yang memiliki unggas untuk menyerahkan unggasnya untuk diperiksa. Koordinasi dalam hal pertukaran informasimasih belum optimal karena feedback data flu burung pada unggas ataupun manusia yang belum disampaikan secara konsisten dan rutin antara Dinas Kesehatan dan Peternakan.Secara umum sosialisasi telah dilakukan kepada petugas kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan dan Peternakan namun untuk pelayanan kesehatan swasta sosialisasi yang dilakukan belum merata salah satunya karena banyaknya unit pelayanan kesehatan swasta di DKI Jakarta. Latar belakang pendidikan petugas peternakan yang heterogen menjadikan sosialisasi kepada petugas masih perlu ditingkatkan serta petugas PDSR yang kurang mrencukupi menyebabkan surveilans pada unggas yang dilakukan pada suatu tempat akan berulang dalam jangka waktu lama. Adanya dukungan kebijakan tidak disertai dengan kelonggaran serta ketepatan pencairan dana khususnya yang bersumber dari APBD. Distribusi buku pedoman yang diterbitkan atas kesepakatan Depkes dengan Deptan, hanya dimiliki oleh jajaran Dinas Kesehatan sedangkan kendaraan operasional untuk kegiatan surveilans flu burung di tingkat Sudin Kesmas baru ada tahun 2008 berupa motor sedangkan unit lainnya kendaraan yang ada tidak khusus untuk surveilans tapi untuk operasional kantor.Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan surveilans integrasi flu burung ini secara konsep sangat baik, namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum mampu membentuk jejaring yang kuat, khususnya keterlibatan peran serta masyarakat maupun swasta, sehingga kasus flu burung selama ini belum terpantau dengan baik. Oleh karena itu pengembangan surveilans berbasis masyarakat diantaranya melalui RW Siaga sangat diperlukan guna meningkatkan kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung."

"Flu Burung adalah penyakit akut menular yang disebabkan oleh virus Avian Influenza (H5N1) dan dalam perkembangannya kasus flu burung tidak hanya menyerang unggas saja tetapi juga dapat menyerang manusia. Hampir separuh kasus flu burung pada manusia menimpa anak-anak, karena sistem kekebalan tubuh anakanak belum begitu kuat. Tangerang merupakan salah satu wilayah yang terjangkit flu burung, dimana terdapat beberapa warga Tangerang yang diduga sebagai penderita penyakit flu burung dan beberapa diantaranya meninggal. Kasus Flu Burung di kota Tangerang Tahun 2005 ? 2008 sebanyak 8 kasus dan 7 diantaranya meninggal dunia, angka kematiannya mencapai 87,5 %. Pemetaan kasus flu burung di kota Tangerang yaitu Ciledug, Pinang, Tangerang, Cipondoh, dan Karawaci. (Dinas Kesehatan Kota Tangerang). Pada tanggal 18 Januari 2008 seorang siswa kelas satu SDN petir 02, kecamatan Cipondoh, kota Tangerang meninggal dunia akibat penyakit flu burung di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso Jakarta.Berdasarkan hasil observasi penulis, yaitu melihat perubahan perilaku, setelah murid-murid kelas 3, 4 dan 5 diberikan penyuluhan tentang flu burung dan dibangun fasilitas untuk cuci tangan oleh Tim Praktikum Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, murid-murid jarang yang memanfaatkan kran untuk cuci tangan tersebut. Padahal, cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit flu burung yang dapat diterapkan di sekolah. Dalam hal ini peran guru-guru di sekolah sangat penting dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah untuk pencegahan penyakit flu burung. Untuk penerapan perilaku kepada murid-murid mengenai pencegahan penyakit flu burung di sekolah, guru-guru harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal ini.Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi lebih mendalam mengenai gambaran perilaku guru-guru SDN petir 02 dalam upaya pencegahan penyakit flu burung di sekolah, kecamatan Cipondoh, kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan wawancara mendalam pada penelitian ini adalah guru-guru SDN Petir 02 kelas 1, 2 dan 6, masing-masing kelas terdiri dari 2 bagian yaitu kelas A dan B, serta informan kunci untuk triangulasi sumber adalah kepala sekolah SDN Petir 02 dan petugas Puskesmas kecamatan Cipondoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan guru-guru mengenai cara penularan dan pencegahan flu burung masih kurang, belum semua guru bersikap positif dan tindakan pencegahan yang sudah dilakukan guru-guru di sekolah, sebagian besar guru hanya memberikan himbauan kepada murid-murid untuk selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan dan menjaga kebersihan, tetapi sebagian kecil guru sudah mempraktikkan langsung kepada murid tentang cara cuci tangan pakai sabun yang benar dan sudah menetapkan peraturan untuk cuci tangan pakai sabun sebelum belajar di kelas. Hal ini berkaitan dengan masih kurangnya pemahaman guru-guru mengenai cara pencegahan flu burung dan guru-guru belum pernah menerima informasi dari penyuluhan oleh pihak Puskesmas. Penulis menyarankan agar pihak sekolah membentuk komite sekolah Hal ini dimaksudkan agar terjadi kerjasama yang efektif dengan puskesmas dalam upaya pencegahan Flu Burung di sekolah. Pihak Puskesmas agar memberikan penyuluhan tidak hanya di masyarakat luas saja, tetapi di sekolah, karena Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan primer di samping melakukan pelayanan kuratif, juga melakukan pelayanan preventif, promotif dan rehabilitatif. Kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebaiknya dibuat program penyuluhan tidak hanya dilakukan di masyarakat luas saja, tetapi lebih spesifik lagi yaitu di sekolah."