Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis. Selama pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga penting untuk melihat sistem evaluasi dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya, dikarenakan ada beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Perlu adanya perbaikan atau evaluasi dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, alokasi anggaran, target program yang terlalu rendah, dan kesenjangan hukum dalam penyelesaian masalah perkara pertanahan.

---

This research aims to evaluate the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program by Directorate General of Agrarian Problems Handling, Spatial Use and Land in Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency. This research uses a post positivist approach with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In analyzing, researchers used Bridgman and Davis evaluation theory. During the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program, there are various obstacles or problems, so it is important to look at the evaluation system in assessing the success or failure of the program. The Results Showed he implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program has not fully succeeded in achieving its objectives, because there are some components of evaluation that are not fulfilled. There are some aspects that needs improvement or evaluation, such as human resources, budget allocation, targets of the program that are too low, and legal gaps in solving the problems of the land affairs."

"Penulisan tesis ini membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)di Jakarta Selatan oleh PT. Jasa Marga (Persero) serta upaya penyelesaiannya dan menganalisis apakah Keputusan Presiden Momor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol JORR di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melalukan wawancara. Masalah-masalah yang timbui tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga ganti rugi, tidak digunakannya lembaga pencabutan hak sebagai upaya terakhir, adanya sengketa pemilikan hak atas tanah, disalahgunakannya lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri, tidak adanya ketentuan mengenai harga ganti rugi atas tanah yang telah dikuasai selama tiga puluh tahun dan adanya klaim pihak ketiga atas ganti rugi yang sudah dibayarkan kepada pihak lain atau masalah salah bayar. Dapat disimpulkan bahwa Keppres No. 55 Tahun 1993 belum dapat mengatasi semua masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah karena masih terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Dipandang perlu untuk melakukan upaya pembaharuan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengadaan tanah. Selain itu, juga terdapat kelemahan pada aparatur pelaksana pembangunan, kurangnya faktor fasilitas yang mendukung dan faktor masyarakat yang terkena pembangunan seringkali mempersulit jalannya pembangunan."