Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya dua undang-undang di bidang pemerintahan daerah yailu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan demokratisasi pada era reformasi, dengan memberikan kebijakan desentralisasi yang Iebih luas kepada daerah Implikasi dari kebijakan desentralisasi itu telah berdampak pada beberapa daerah di Indonesia yang berbasis Islam lcuat, mulai menuntut diberlakukannya syari?at Islam secara formal untuk diimplementasikan di masing-masing daerah itu. Lahirlah kemudian beberapa peraturan daerah (Perda) yang mengatur beberapa aspek dari ajaran Islam sehingga perda-perda tersebut lazim dipersepsikan sebagai ?Perda-perda Bernuansa Syari?ah?.Perda-perda bernuansa syari?ah? itu, telah menimbulkan pro clan kontra di kalangan umat Islam sendiri sehingga dalam penelitian ini diaiukan satu rnasalah pokok: Bagaimana merespons aspirasi masyarakat terhadap tuntutan pemberlakuan syari?at Islam scara formal ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sedangkan kerangka teoritis yang dibangun untuk pemecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori reoeptio a contrario, teori hirarki nonna hukum, dan teori desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan: Perrama, teori recepixb a contrario harus dipahami bahwa berlakunya syari?at Islam adalah sebuah keniscayaan; Kedua, teori hirarki norma hukum dimaksudkan untuk mengkaji aspek kepastian hukum dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum secara yuridis, yang ditentukan oleh validitas atau kesesuaian hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan; dan Ketiga, teori desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan harus diposisikan dalam konteks pelimpahan kewenangan penmdangan dari pemerintah kepada daerah-daerah otonom.Dalam penlitian yang dilakukan terhadap beberapa produk ?Perda dan Qanun bernuansa Syari?ah?, baik pada daerah otonomi khusus maupun daerah lain yang berstatus ownomi biasa ditemukan adanya berbagai hal sebagai berikut: Perramag formalisasi pemberlakuan syari?at Islam di Indonesia memiliki landasan historis-yuridis yang sangat kuat sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU`D 1945; Kedua, kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasoa reformasi berimplikasi pada adanya peluang bagi daerah-daerah untuk memberlakukan corak hukumnya masing-masing, termasuk pemberlakuan syari?at Islam; Ketiga, jenis-jenis ?Perda dan Qanun bemuansa syari?ah? yang telah diproduk beberapa pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari empat klasifikasi: (1) jenis perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum (Perda anti pelacuran dan perzinaan), (2) jenis perda yang terkait dengan fashion (keharusan mernakai jilbab dan jenis pakaian laixmya di tempat-tempat tertentu), (3) jenis perda yang terkait dengan ?keterampilan beragama (keharusan pandai baca-tulis A1-Qur?an), dan (4) jenis perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat (zakat, infaq, dan shadaqah). Hal ini pada dasarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan karena merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif, tetapi dari aspek materi-muatan yang diatur di dalamnya banyak yang overlap dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat atasnya.Atas dasar uraian di atas, maka perlu ditinjau kembali atas beberapa produk perda dan qanun tersebut, baik melalui judicial review maupun executive review.The establishment of two legislations on local government, namely Act No. 22 Year 1999 and Act No. 32 Year 2004, highlights government?s response toward demand of democratization during Reformation era by issuing more decentralization policy for local govemment. The policy of decentralization has also shown robust implication particularly on several regions which possess strong Islamic character. They inquired to enforce legal Islamic syari?ah formally to be implemented locally. Accordingly, local regulation or laws were issued to lay down some aspects of Islamic teaching which is otten labeled as ?syari?ah based local laws".

The ?syari?ah based local laws? has attracted public attention specially among Muslim communities which is focused on this research by presenting a basic question; I-low to respond communities aspiration toward formally Shari 'a-isation of PERDA (Process of Making Regional Regulations based on Islamic Syari ?ah) ? This research adopts a normative judicial approach, while theoretical framework is based on the theory of reception a contrario, theory of hierarchy of legislation, and theory of decentralization in the context of unitary state system. First, theory of reception a contrario must be tmderstood in the context of basic value which obviously requires the formalization of syari?ah Secondly, that of hierarchy of legislation aims to examine aspect of rule of law in terms of legal enforcement which is determined by validity of legislation hierarchy. Finally, that of decentralization in the context of unitary state system must be positioned in the context of distribution of authority from central to local governments.

Based on this research, either in selected local governments with normal autonomy or in special autonomy, some basic Endings that can he described are as follow; first, forrnalization of syari?ah law enforcement in Indonesia has got it strong historical-judicial principle according to Article 29 (2) of the 1945 Constitution; Secondly, decentralization or autonomy policy in Indonesia after the Reformation era has brought to condition where some local government might produce their local laws in accordance with their characteristics including Islamic syari?ah. Thirdly, types of Perda and Qonun with Syari?ah basis issued by local govemments in Indonesia could be classified into four segments; (1) Type of Perda which deals with morality of communities in general (Perda of Anti-Prostitution and Adultery), (2) that of Perda which deals modesty and fashion (obligation to wear scarf or modesty in public places), (3) that of Perda which deals with religious skills (ability to read and write Al-Qur?an), and (4) that of Perda which deals with social charity funds raising (zakat, infaq and shadaqah). Those Perda must not be seen as problematic matters since those are joint products between local legislative and executive bodies. However, the matters stipulated in those Perda have overlapped with other higher legislations.

Based on that proposition, it needs to be considered that all Perda and Qonun should be reviewed, either through judicial review or executive review."

"Pelayanan rumah sakit mempunyai peran yang sangat strategis baik dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maupun sebagai cermin keberhasilan pelaksanaan tugas Departemen Kesehatan. Menjelang tahun 2000 permintaan pelayanan kesehatan akan semakin meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelayanan kesehatan. Kenyataannya saat ini masih banyak sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit yang belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya BOR sebagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh beberapa variabel input dan proses pelayanan rumah sakit terhadap BOR dan menentukan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap BOR.Penelitian dilakukan pada enam Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Jawa Tengah yang mempunyai sebaran BOR dari rendah sampai tinggi (purposive sample), yaitu: RSUD Demak, RSUD Kendal, RSUD Salatiga, RSUD Jepara, RSUD Purwodadi, RSUD Boyolali. Variabel pada penelitian ini terdiri dari: (1) input meliputi 2 unsur yaitu unsur rumah sakit (sarana umum, sarana medis, sarana penunjang medis, tarif, ketersediaan pelayanan) dan unsur provider (tenaga); (2) proses yang terdiri dari: waktu pelayanan, dan kesinambungan proses pelayanan. Penelitian juga dilengkapi dengan profil pasien yang meliputi sosial ekonomi, jarak transportasi dan perilaku pasien. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metoda survai pada semua bangsal yang ada di rumah sakit dan wawancara terhadap individu sampel yang terdiri dari: kepala bang-sal dan pasien. Data sekunder diperoleh dari bagian rekam medis. Data pelengkap diperoleh dari wawancara mendalam terhadap direktur rumah sakit atau yang mewakili. Analisis data secara statistik menggunakan analisis univarian, korelasi, dan regresi. Khusus untuk data mengenai pasien hanya dilakukan analisis deskriptif.Pada penelitian ditemukan: (1) faktor input yang berkorelasi. paling kuat dengan BOR adalah sarana umum (r=0,784), sarana penunjang medis (r=0,917), tenaga (r=0,789), dan tarif (r.0,900); (2) faktor proses pelayanan yang berkorelasi paling kuat dengan BOR adalah kesinambungan proses pelayanan (r=0,768) (3) uji regresi BOR dengan lima variabel yang mempunyai korelasi >0,75 dengan koefisien regresi yang bermakna adalah sebagai berikut: sarana umum (b=27,52), sarana penunjang medis (b=23,20), tarif (b=12,84), tenaga (b=23,35), kesinambungan proses pelayanan (b=9,21) semuanya pada alfa= 0,10. Hipotesis penelitian setelah melalui uji statistik adalah benar, bahwa BOR berkaitan secara bermakna dengan faktor input dan proses pelayanan; sedangkan faktor utama yang paling berperan adalah faktor input pelayanan.Agar dapat meningkatkan BOR disarankan kepada rumah sakit untuk memperbaiki faktor input dan proses pelayanan, mengadakan rekayasa sosial terhadap masyarakat serta mulai melakukan upaya pemasaran rumah sakit.

---

Hospital health care plays strategic role in improving health status of Indonesian people. Many studies found that due to increased awareness on the importance of health, health care demand will also increased in the coming years. Nevertheless, at present this trend is not always true. Many hospitals especially the type C district hospital are still underutilized which is shown by the low percentage of BOR.

This study aims to seek the affect of input and process on the utilization of type C district hospital. Purposive sample technique is used to select six hospitals (Demak, Kendal, Salatiga, Jepara, Purwodadi, Boyolali). Main variables in this study are: 1) input factors (hospital facilities, medical equipment, medical support services, tariff, availability of services, professional man power) ; 2) services process factors (time of delivery and continuity of services) which is sought through primary source (interview and investigation) and secondary source using medical records. Data was analyzed using univariate, bivariate used correlation and regression statistical technique. Patients characteristics is sought through interview with selected sample and analyzed descriptively.

This study found: (1) variables of input factor which have strong correlation with bed occupancy ratio are hospital facilities (r=0,784), medical support services (r=0,917), professional manpower (r=0,789) and tariff (r=0,900); (2) variable of process services which have strong correlation with bed occupancy ratio are continuity of services (r=0,768); (3) bivariant regression analysis showed that hospital facilities (b = 27,52), medical support services (b = 23,20), tariff (b = 12,84), professional man power (b = 23,35), and continuity of services (b = 9,21 ) have significant effect on bed occupancy ratio. Statistical examination has proved that the research hypothesis was right, i.e.: that bed occupancy ratio had significant correlation with services input and services process factors; and that the most influential factor was services input factors.

To improve bed occupancy ratio it is recommended that the hospitals improve the services input and services process factors, provide social engineering to the community and initiate hospital marketing effort."

"Skripsi ini membahas rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan studi pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan dan melihat kesesuaian faktorfaktor tersebut dengan kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena race to the bottom, pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.

---

This study focus in policy formula analysis of income tax incentives for investment in spesific industries and or spesific region, a study in ?Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008?. The purpose of this study is to study factors which needs to be considerated in income tax policy formulation and consistency between input factors with the policy itself. This research is a qualitative research with descriptive interpretive.This study conclude there is consistency between input factors with the policy itself. Input factors stated before consist of development in industrial structure, technology transfer, employment creation, pioneer industries, access to overseas market, development in spesific region, and support in government policies. Furthermore, other factors which need to be considered are a race to the bottom phenomena, tax exemption, law consistency, and the role of local government to attract investment."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Perda Nomor 15 Tahun2013 Tentang Kota Layak Anak di Kota Depok. Isu perlindungan anak menarikuntuk dibahas sebab isu anak masih sering dianggap sebagai isu domestik. KotaLayak Anak merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak untuk memasukan isu anak ke dalam agenda kebijakanpolitik lokal. Adanya Kota Layak Anak ini disebabkan Perlindungan kepada anak ditingkat lokal seringkali tidak mendapatkan prioritas pemerintah lokal. Melalui metodepenelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik sertahambatan dalam proses pembuatan Perda. Analisis menggunakan representasiperempuan dalam kebijakan publik memperlihatkan bahwa isu anak di Kota Depoklebih banyak diakomodasi oleh kelompok perempuan anggota DPRD Kota Depok.

---

ABSTRACT This thesis discusses the formulation process of the Kota Layak Anak policy, orlocally identified as Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota LayakAnak in the city of Depok. Kota Layak Anak is a program initiated by the IndonesianMinistry of Women Empowerment and Child Protection to introduce child issues intothe local political agenda. The lack of attention by local government in regard of childissues is the main cause for this policy initiation. Using qualitative research methods,this thesis aims to uncover the political dynamics and obstacles in the policyformation process. By the analysis using datas on women representation on publicpolicy formation process, it is revealed that child issues are being more accomodatedby women members of the local parliament (DPRD Kota Depok)."