Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terjadinya liberalisasi migas dan melemahnya perannegara dalam penguasaan energi strategis dengan mengambil studi kasuspenguasaan operatorship di blok cepu pada tahun 2006. Undang-Undang No 22tahun 2001 menjadi simbol terjadinya liberalisasi di sektor migas, hal inimerupakan kelanjutan proses liberalisasi yang masuk melalui kesepakatankesepakatanletter of intent. IMF. Regulasi baru ini merubah penempatan kuasapertambangan yang semula dipegang oleh BUMN strategis di sektor migas yaituPertamina yang kemudian diserahkan langsung kepada Pemerintah. PosisiPertamina yang dulunya merangkap sebagai pemain dan regulator dipisahkanserta operasinya di unbundling. Regulasi yang baru juga memproduksi institusibaru yaitu BP Migas di sektor hulu dan BPH Migas di sektor hilir yang bertugassebagai pengawas dan manajer di masing-masing sektor. Liberalnya iklim migasmembawa pelemahan terhadap peran negara khususnya pada penguasan energi,padahal disaat yang bersamaan kebutuhan energi migas semakin besar dan negaramenempatkan dirinya pada posisi yang rentan dalam pemenuhan energi di dalamnegeriPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasilpenelitian memperlihatkan energi strategis dalam hal ini minyak dan gas tidak lagidipandang sebagai sebuah modal pembangunan namun sekedar komoditas semata.Sehingga ketika perspektif komoditas yang dijadikan ukuran maka pendekatanmarket yang digunakan oleh Pemerintah. Penguasaan operatorship Blok Cepuyang dimenangkan oleh ExxonMobil dan bukan oleh Pertamina menjadi faktanyata bahwa sektor migas mengalami liberalisasi. Pertamina sebagai BUMNstrategis tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Pemerintah dalampengelolaan Blok Cepu, negara telah melemahkan perannya dalam penguasaanenergi strategis.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liberalization of oil and gas and weakening the state'srole in the strategic energy control by taking control of the case studiesoperatorship in Cepu block in 2006. Act No. 22 of 2001 became a symbol of theliberalization in the oil and gas sector, it is a continuing process of liberalizationthat goes through agreements IMF letter of intent. This new regulation change theplacement of mining rights previously held by strategic state-owned oil and gassector Pertamina which is then submitted directly to the Government. Pertaminaposition formerly doubled as a player and regulator are separated as well asoperations in unbundling. The new regulation also produce new institutions thatBP Migas in the upstream and downstream sectors of BPH Migas, who served assupervisors and managers in each sector. Liberal climate of the oil and gas tobring the weakening role of the state in particular on energy brushes, but at thesame time the larger oil and gas energy needs and the state put himself in avulnerable position in the domestic energy needsThis research is a qualitative case study method. The results showed in thisstrategic energy oil and gas are no longer viewed as a mere commodity but ascapital development. So when perspective is used as measure of the commodity,market approach used by the Government. Operatorship of the Cepu BlockMastery won by ExxonMobil and not by Pertamina became obvious fact that theoil and gas sector experienced liberalization. Pertamina as a strategic state-ownedenterprises do not have the support and confidence from the Government in themanagement of the Cepu Block, the state has weakened its role in the strategicenergy control."

"Skripsi ini membahas mengenai otonomi negara dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Blok Cepu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2005. Setelah beberapa tahun kebuntuan negosiasi, pada tahun 2005 ExxonMobil diberi bagian yang cukup besar dalam Operasi Bersama (45%) dengan Pertamina EP Cepu dan empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perpanjangan kontrak hingga 2035 (30 tahun). Penelitian ini berpendapat bahwa otonomi relatif negara berkontribusi pada pembuatan keputusan untuk mereformasi kontrak kendati posisinya sebagai kapitalis pinggiran dalam pembagian kerja internasional. Studi kasus ini memperkuat kembali teori Poulantzas mengenai otonomi relatif dan teori Alavi mengenai kapitalisme pinggiran di negara paska kolonial.

---

This thesis discusses state?s autonomy in governing the exploration and extraction of oil and gas in Cepu Block during Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) administration in 2005. After a few years of negotiation deadlock, in 2005 ExxonMobil was given a large share in the Joint Operation (45%) to extract in Cepu Block with Pertamina EP Cepu and four local enterprises. And the contract extended up to 2035 (30 years). This study argues that state?s relative autonomy contribut to the new decision to reform the contract despite its position as periphery in the international division of labor. This case confirms Poulantzas? theory on relative autonomy and Alavi's theory on peripherial capitalism in postcolonial states."

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang berupa minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi tenaga air dan lain-lain yang cukup besar. Konsumsi energi primer per jenis setiap tahun menunjukkan angka yang terus meningkat seiring meningkatnya pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dampak pembangunan tersebut telah meningkatkan penggunaan energi terutama untuk pemakaian BBM, sedangkan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri dan komersial dirasakan belum optimal. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah BUMN yang mengemban tugas memasarkan gas bumi di dalam negeri, pada saat ini hanya dapat memanfaatkan gas bumi tersebut sebesar 1,7% dari total produksi gas per tahun. Hasil analisa SWOT yang dilakukan, teridentifikasikan adanya permasalahan internal dan eksternal yang antara lain besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun jaringan pipa, nilai tukar rupiah terhadap US$, dan penerapan strategi pemasaran yang belum optimal. Kebijaksanaan pemerintah yang memberikan subsidi kepada BBM terutama solar, minyak tanah dan minyak bakar lebih menekan harga gas bumi sehingga belum kompetitif. Untuk melihat posisi perusahaan terhadap peluang dan daya tarik pasar, digunakan metoda analisa SWOT. Sedangkan untuk menilai presepsi masyarakat dipergunakan analisa deskriptif evaluatif terhadap hasil kwesioner yang dilakukan pada konsumen rumah tangga, industri dan komersial. Kemajuan teknologi yang demikian cepat terutama teknologi komunikasi, telah menjadikan dunia semakin sempit dimana batas antar negara sudah semakin sulit dibedakan. Situasi ini telah mengubah tatanan ekonomi dunia, yang memicu tejadinya pergeseran-pergeseran pandangan hidup, sosial dan kemasyarakatan termasuk strategi-strategi pemasaran. Difusi dan inovasi adalah suatu konsep pemasaran dalam rangka meningkatkan penyebarluasan, pemasyarakatan dan pembudayaan terhadap pemanfaatan gas bumi. Melalui inovasi, perusahaan akan mampu mengembangkan core competence perusahaan untuk menciptakan teknologi dan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan peluang pasar."

"Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC.

---

The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC."

"Skripsi ini membahas mengenai proses peralihan TAC menjadi PSC. Proses peralihan ini dimulai dari permintaan Exxon untuk melakukan perubahan kontrak. Dalam skripsi ini Penulis akan membahas tiga pokok permasalahan yaitu apakah alasan ExxonMobil mengajukan perubahan TAC menjadi PSC dikaitkan dengan hak dan kewajiban kontraktor yang diatur dalam TAC dan PSC Blok Cepu, analisis proses mendapatkan Wilayah Kerja pada PSC biasanya dibandingkan dengan PSC Blok Cepu dan analisis terhadap tidak dilaksanakannya Plan of Development (PoD) dan keabsahan Memorandum of Understanding (MOU) pada Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: Pertama, beberapa alasan ExxonMobil mengusulkan perubahan TAC menjadi PSC dikaitkan dengan hak dan kewajiban Kontraktor pada Blok Cepu ialah terkait Pertanggung jawaban, keuntungan Exxon sebagai Operator, adanya Penggantian Cost Recovery sebesar 100%, serta ExxonMobil tidak tersingkir dalam Blok Cepu. Kedua, terhadap analisis perbandingan proses mendapatkan Wilayah Kerja pada PSC biasanya dengan PSC Blok Cepu adalah pada PSC Blok Cepu tidak terdapat proses pelelangan dan indikator penilaian yang dilakukan menteri dalam memilih kontraktor. Ketiga, dengan tidak dilaksanakannya PoD dapat dinyatakan bahwa ExxonMobil telah melanggar kontrak TAC. Namun, terhadap pembatalan kontrak ini merupakan hak Pertamina sebagai pihak yang merasa dirugikan. Terhadap Permasalahan keabsahan MOU dalam hal ini Komisaris Utama berwenang melakukan penandatangan MOU berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sehingga, MOU ini sah dan mengikat. Mengenai keabsahan MOU tidak mempengaruhi kebsahan daripada PSC karena PSC muncul dilandasi penunjukan Menteri kepada ExxonMobil sebagai kontraktor berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. PSC bukanlah perjanjian accesoir (ikutan) dari MOU.

---

This thesis discussed about Process of Transition of TAC into PSC. This transition process was began from Exxon?s request to change the contract. In this thesis the author will discuss three subjects which are about; first, what is ExxonMobil?s reason to propose the changes of contract from TAC into PSC which is associated with rights and obligations of Contractors regulated in TAC and PSC on Cepu Block. Second, analysis the process of getting the Area of Work on standard PSC compared with Cepu PSC. Third, analysis on implementation of Plan of Development (PoD) and validity of Memorandum of Understanding (MOU) in the Process of transition from TAC into PSC in Cepu Block.

Based on research the author has concluded that first, some of ExxonMobil?s reasons for proposing changes of TAC into PSC associated with Rights and Obligation of the Contractor in Cepu Block are related to the liability, Exxon?s profit as Operator, Replacement of Cost Recovery by 100%, and ExxonMobil wouldn?t be eliminated in Cepu Block. Second, In Comparative analysis on the process of getting Area of Work between standard PSC and Cepu PSC, the author found that in Cepu PSC there was no tender process and assessment indicators for minister to choose a contractor. Third, In regard on the implementation of PoD, it can be stated that ExxonMobil has breached the contract.

However, the termination of this contract is the right of Pertamina as a party who feel injured. In the problem on validity of MOU, Commisioner has authority to sign MOU in accordance with article 32 paragraph (2) Law No. 19 year 2003 regarding State-Owned Company. So, the MOU is legal and binding. The validity of the MOU didn?t affect validity of PSC, since PSC was emerged based on appointment from minister to Contractor that is regulated in Government Regulation No. 34 Year 2005. PSC is not accesoir agreement of MOU."

"Penentuan lokasi sumber kebocoran gas ataupun masalah pelacakan dalam penyelundupan obat bius sangat penting untuk dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Hingga scat ini pelacakaan sumber gas secara elektronik masih jarang dilakukan penelitian, hal ini disebabkan belum berkembangnya sistem sensor gas. Makalah ini membahas pembuatan sistem penentuan dan pelacakan sumber gas dengan menggunakan 3 buah sensor semikonduktor model TGS-822 yang dikontrol oleh komputer dan gerakan pelacakan secara manual. Mekanisme respon dari sensor gas bahan semikonduktor ini didasarkan pada teradsorbsi oksigen yang berada pada lingkungan gas sehingga terjadi penurunan konsentrasi elektron bebas pada bahan semikonduktor dan konduktivitas sensor menjadi lebih rendah. Hal ini berkaitan langsung dengan konsentrasi gas yang terdeteksi. Sistem ini telah diuji secara elektronik dan telah digunakan dalam uji coba melacak sumber gas dari alkohol. Hasil uji coba sistem ini meliputi: kestabilan sistem sensor dalam mendeteksi gas, karakteristik sistem sensor, kalibrasi sensor, pola medan gas dalam terowongan angin, sistem pelacakan sumber gas."

"Peranan komoditi minyak bumi dan gas bumi masih dominan sebagai penghasil devisa negara dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Meskipun saat ini peranan tersebut semakin menurun namun komoditas migas tetap merupakan andalan dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Seiring dengan terus melonjaknya kebutuhan minyak bumi di dalam negeri dalam satu dasawarsa terakhir ini, menyebabkan ketergantungan terhadap impor semakin besar. Pada suatu sisi, penerimaan devisa negara akan meningkat namun pada sisi yang lain untuk memenuhi kebutuhan BBM domestik, pemerintah harus menambah minyak mentah sebagai bahan baku, akibatnya harga pokok BBM membesar dan pemerintah harus menambah subsidi untuk mencapai harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat.Persoalan ini semakin berat karena peningkatan konsumsi di dalam negeri dalam satu dasawarsa terakhir semakin tergantung pada impor. Kondisi tersebut mendorong perlu adanya pemanfaatan gas bumi, mengingat cadangan gas bumi yang ada cukup besar untuk dipasarkan pada konsumen domestik maupun internasional sehingga memberikan alternatif sumber energi di dalam negeri. Permasalahan lain juga muncul, walaupun kemampuan produksi gas bumi sangat besar namun karena cadangan gas bumi letaknya tersebar di seluruh Indonesia dan cadangan-cadangan gas bumi yang besar letaknya jauh dari pusat pasar/konsumen yakni Pulau Jawa yang memiliki cadangan yang terbatas karena pada waktu yang lalu harga gas bumi tidak menarik bagi investor untuk bersaing dengan harga BBM yang disubsidi, sehingga investor enggan menanamkan modalnya untuk pengembangan cadangan gas bumi pada daerah tersebut. Kondisi di atas menimbulkan pertanyaan, seberapa besar peranan gas bumi saat ini terhadap perekonomian Indonesia yang secara ekonomis dapat diandalkan sebagai sumber energi alternatif.Penelitian ini mencoba untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas, yaitu dengan cara melakukan studi empiris yang meliputi analisis deskriptif, analisis kuantitatif dengan menggunakan model input-output.Berdasarkan hasil dari analisis input-output serta didukung dengan analisis deskriptif maka dapat diketahui bahwa: secara umum pemanfaatan gas bumi belum optimal sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi pemanfaatan gas bumi."

"Twenty four kind of identified feedstuffs were given to animal by women farmers group namely"Lestari" im Kwarasan, Kewdung Keris, Nglipar Gunung Kidul."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji tentang peran Pemerintah Indonesia dalam kerja sama migas antara PT. Pertamina dengan PT.Total E&P dan INPEX untuk pengelolaan Blok Mahakam, Blok Mahakam merupakan salah satu wilayah migas di Indonesia selama kurang lebih 50 tahun pengelolaan Blok Mahakam dimiliki oleh PT. Total dan INPEX namun per 1 Januari 2018 hak pengelolaan tersebut dialihkan oleh Pemerintah Indonesia kepada perusahaan Pertamina. Seiring masa transisi pengalihan hak pengelolaan terdapat perdepatan antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX sehingga dibutuhkan peran pemerintah Indonesia untuk menengahinya. Penelitian ini adalah peneliatian kualitatif dan kerangka analisis yang di gunakan ialah Ekonomi Nasionalis yang dikemukakan oleh Dudley Seers. Data analisis dalam penelitian ini menunjukan peranan Pemerintah Indonesia didalam negosiasi antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX yang memperlihatkan bahwa PT. Pertamina sebagai perusahaan migas miliki negara belum siap untuk menjalankan usahanya sendiri, sehingga terdapat intervensi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the role of the Government of Indonesia in oil and gas cooperation between PT. Pertamina with PT. Total E&P and INPEX for the management of the Mahakam Block, the Mahakam Block is one of the oil and gas regions in Indonesia. For approximately 50 years the management of the Mahakam Block is owned by PT. Total and INPEX, but as of 1 January 2018 the management rights were transferred by Indonesia Government to Pertamina. During the transition period for the transfer of management rights, there was a conflict between Pertamina and PT. Total and INPEX thus giving rise to the role of the Indonesian government to mediate it. This research is a qualitative study and the analytical framework used is the Nationalist Economy by Dudley Seers. Data analysis in this study shows the role of the Government of Indonesia in negotiations between Pertamina and PT. Total and INPEX which give the assumption that PT. Pertamina as a state oil and gas company is not ready to run its own business, there are interventions from the Government of Indonesia."