Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka terlaksananya prinsip good corporate governance dalam usaha perbankan diperlukan menejemen yang professional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur menejemen yang baik adalah melalui proses seleksi menejemen terhadap direksi, yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pengaturan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dikeluarkan Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha perbankan. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010. Pihak terkait yang diuji adalah calon anggota direksi, maupun yang sudah menduduki jabatannya, dan/atau pihak-pihak yang sudah tidak lagi menjabat namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan perbuatan atau tindakan yang menjadi objek Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa secara normatif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentua baru telah dilakukan beberapa penyepurnaan antara lain penyederhanaan proses atau tahapan penilaian, memperluas cakupan penilaian, dan meningkatkan efektivitas penilaian. Oleh karena itu dengan diterapkanya peraturan baru mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dalam perbankan sehingga bank dapat dikelola oleh manajemen yang professional, jujur, dan berdedikasi tinggi, yang pada akhirnya mampu menciptakan perbankan yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTIn order to implement the good corporate governance, it require a professional and dedicated bank management so that the risks can be minimized. One of the efforts to observe capabilities and skills of a person who can bring a good structure to the bank management is by doing a management selection process on the directors, done through a fit and proper test. The regulation concerning fit and proper test is issued by Bank Indonesia as regulator and supervisor which have the authority to determine regulations related to banking industry. The fit and proper test regulation has been modified in several times and last enhanced by the new Peraturan Bank Indonesia ( Bank Indonesia Regulation) No.12/23/PBI/2010. The parties who will be tested are the candidate of director, including the obligatory and/or the former official who have been alleged or be responsible in the object of the fit and proper test. Based on the analysis of this writing with normative juridical method, it can be concluded some improvements in the new fit and proper test regulation, e.g. simplifying the process of assessment stages, broaden the scopes of assessment, and increase the effectivity of the assessment. The issuance of the new fit and proper test regulation hopefully can generate qualified human resources in banking sector, so that the bank can be meneged by professional, honest, and high dedicated management, and, at the end, it can create a bank of first class and trusted by people."

"Kondisi suatu Bank sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro, sehingga Bank dituntut untuk selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Untuk menunjang terlaksananya prinsip kehati-hatian ini diperlukan manajemen yang professional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur manajemen yang baik adalah melalui proses seleksi manajemen terhadap pemilik, pengurus (Direktur dan/atau Dewan Komisaris), dan pejabat eksekutif Bank, yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas Bank yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha perbankan. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010. Pihak terkait yang diuji adalah calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris, calon anggota direksi, maupun yang sudah menduduki jabatannya, dan/atau pihak-pihak yang sudah tidak lagi menjabat namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang menjadi objek Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa secara normatif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan baru telah dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain penyederhanaan proses atau tahapan penilaian, memperluas cakupan penilaian, dan meningkatkan efektivitas penilaian. Oleh karena itu dengan diterapkannya peraturan baru mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dalam bidang perbankan sehingga Bank dapat dikelola oleh manajemen yang professional, jujur dan berdedikasi tinggi, yang pada akhirnya mampu menciptakan perbankan yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

---

Bank condition have a high influence to the both micro and macro economic situation. Therefore, the Bank need to uphold prudent principle on their management. In order to implement the prudent principle, it require a professional and dedicated Bank management so that the risks can be minimized. One of the efforts to observe capabilities and skills of a person who can bring a good structure to the Bank management is by doing a management selection process on the owner, the management (Directors and Board of Commissioners), and the executive officials, done through a Fit and Proper Test.

The regulation concerning Fit and Proper Test is issued by Bank Indonesia as regulator and supervisor which have the authority to determine regulations related to banking industry. The Fit and Proper Test regulation has been modified in several times and last enhanced by the new Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia regulation) No.12/23/PBI/2010. The parties who will be tested are the candidate of controlling shareholder, the candidate of Director, the candidate of Board of Commissioners, including the obligatory and/or the former official who have been alleged or be responsible in the object of the Fit and Proper Test.

Based on the analysis of this writing with a normative juridical method, it can be concluded some improvements in the new Fit and Proper Test regulation, e.g. simplifying the process or assessment stages, broaden the scope of assessment, and increase the effectivity of the assessment. The issuance of the new Fit and Proper Test regulation hopefully can generate qualified human resources in banking sector, so that the Bank can be managed by professional, honest, and high dedicated management, and, at the end, it can create a Bank of first class and trusted by the people."

"Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dijalankan oleh pengurus atau direksi yang secara resmi ditunjuk dan diangkat oleh pemegang saham. Namun terdapat praktek pengurusan serta pengendalian Perseroan Terbatas melalui pihak lain di luar kedudukan resminya sebagai direksi, yakni oleh shadow director. Shadow director merupakan konsep hukum korporasi yang berkembang di Inggris dimana pengendalian korporasi dilakukan oleh pihak lain selain direksi resmi. Menurut hukum Inggris melalui Companies Act diatur bahwa kedudukan shadow director sama dengan direktur resmi sehingga pertanggungjawaban hukum yang sama juga melekat padanya. Adapun di Indonesia juga terjadi praktik pengendalian korporasi oleh pihak yang teridentifikasi sebagai shadow director, namun yang membedakan adalah tidak adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan dan tanggung jawab shadow director dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini selain dimaksudkan untuk mempromosikan konsep hukum shadow director ke Indonesia, juga untuk mengidentifikasi kedudukan dan tanggung jawab pemilik manfaat sebagai shadow director berdasarkan teori fiduciary duty, mengingat keberadaan direktur dalam kegiatan pengurusan perseroan terbatas sangat penting terutama dalam konteks good corporate governance (GCG). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal yang menganalisis konsep hukum shadow director di Inggris dan di Indonesia. Menurut hasil penelitian ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur tentang shadow director, namun demikian, ditemukan peraturan di Indonesia yang setelah diidentifikasi, mengatur serupa dengan shadow director di Inggris, yakni kebijakan transparansi pemilik manfaat perseroan terbatas. Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan antara pemilik manfaat dengan shadow director, tetapi karena tidak adanya peraturan mengenai shadow director di Indonesia maka Pemerintah perlu untuk mengatur kedudukan dan tanggung jawab shadow director.

---

A Limited Liability Company is a legal entity run by management or directors who are officially appointed by the shareholders. In practice, there is managing and controlling Limited Liability Companies through other parties outside their official position as directors, namely by shadow directors. Shadow director is a concept in corporate law that developed in England where corporate control is carried out by parties other than the official directors. According to English law, through the Companies Act, it is regulated that the position of a shadow director is the same as that of an official director so that the same legal responsibilities are also attached to him. Meanwhile, in Indonesia there is also the practice of corporate control by parties identified as shadow directors, but what is different is that there are no clear and firm regulations regarding the position and responsibilities of shadow directors under Indonesian law. Therefore, this research is not only intended to promote the legal concept of shadow directors to Indonesia, but also to identify the position and responsibilities of beneficial owners as shadow directors based on fiduciary duty theory, considering that the presence of directors in limited liability company management activities is very important, especially in the context of good corporate governance (GCG). This research was conducted using a doctrinal research method that analyzes the legal concept of shadow directors in England and Indonesia. According to the results of this research, Indonesia does not yet have regulations governing shadow directors, however, regulations were found in Indonesia which, after being identified, regulate similar regulations to shadow directors in England, namely the policy of transparency of beneficial owners of limited liability companies. This research shows that there are similarities between beneficial owners and shadow directors, but because there are no regulations regarding shadow directors in Indonesia, the Government needs to regulate the position and responsibilities of shadow directors."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh non-performing loan dan turnover direksi serta variabel kontrol terhadap kinerja perbankan. Hipotesis dan model pada penelitian ini dibangun dan diujikan pada 43 bank di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2018. Jenis data yang digunakan adalah data unbalanced panel data dengan menggunakan metode regresi Fixed-Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa non-performing loan dan turnover direksi secara paksa memiliki pengaruh secara negatif terhadap ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan non-performing loan bersamaan dengan turnover direksi secara paksa akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja bank. Penemuan ini menyoroti bahwa nilai dan kompetensi kinerja direksi sangat penting serta memberikan bukti pentingnya menjaga keseimbangan antara tujuan keuangan dan non keuangan pada perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi bagi akademisi, perbankan, regulator, dan pihak lain.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of non-performing loan and director turnovers with control variables on bank performance.The hypotheses and models in this study were built and tested on 43 banks in Indonesia which are listed on the Indonesia Stock Exchange in period 2010-2018. The type of data used is unbalanced panel data using the Fixed-Effect regression method. The results of this study indicate that non-performing loans and director turnovers by force have a negative influence on ROA. This indicates that the increase in non-performing loans together with the turnover of directors by force will have a negative impact on bank performance. This finding highlight that the directors' value and performance competency is very important and provides evidence of the importance of maintaining a balance between financial and non-financial goals for banks. The results of this study are expected to provide insights and references for academics, banks, regulators, and other parties."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik demografi anggota

dewan direksi perusahaan perbankan di Indonesia terhadap risk appetite dewan

direksi dengan proxy tingkat portfolio risk dari aset bank. Karakteristik demografi

yang diteliti adalah usia, gender, latar belakang studi S2/S3, dan latar belakang studi

ekonomi. Menggunakan Difference-in-Difference Estimator dengan strategi

Matching, karakteristik demografi dipelajari dengan perubahan susunan anggota

dewan direksi. Hasil penelitian menemukan bahwa meningkatnya latar belakang

studi S2/S3 dalam anggota dewan direksi meningkatkan tingkat portfolio risk.

Sedangkan meningkatnya latar belakang studi ekonomi/bisnis dalam anggota

dewan direksi menurunkan tingkat portfolio risk

---

ABSTRACT

This study discusses the influence of demographic characteristics of members of

the board of directors of banking companies in Indonesia against the risk appetite

of the board of directors proxied by portfolio risk level of the bank's assets.

Demographic characteristics studied were age, gender, educational background

level (S2/S3), and the educational background of economic studies. Using

Difference-in-Difference Estimator with Matching strategy, demographic

characteristics studied changes in the composition of the board of directors. The

study found that the increase in proportion of educational background level (S2/S3)

in the board of directors increased the level of portfolio risk. While the increase in

educational background study of economics/business within the board of directors

reduce the level of portfolio risk."

"Penelitian ini meneliti pengaruh struktur dewan bank, baik jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota direksi, serta representasi wanita dalam dewan terhadap performa bank dengan proksi pre-tax operating income, return on average assets, dan return on average equity. Observasi dilakukan terhadap 102 bank di Indonesia selama kurun waktu 2004-2012. Data yang digunakan merupakan data panel yang bersumber dari data perbankan Indonesia. Dengan menggunakan metode estimasi Generalised Method of Moments, didapatkan hasil bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota direksi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap performa bank. Ditemukan pula adanya pengaruh negatif yang signifikan dari representasi wanita dalam dewan terhadap performa bank.

---

This research examines the impact of board structure and female representation on bank performance. 102 banks in Indonesia are observed within period of 2004-2012. By using panel data of Indonesian banking data and by using Generalised Method of Moments estimation, this research finds that board of commissioner size and board of director size has a significant negative effect on bank performance. It also discovers that female representation has a significant negative effect on bank performance."

"Tesis ini menilai dampak antara komposisi dewan komisaris dan direksi sebagai independen variabel terhadap potensi kerugian terkait risiko kredit di industri perbankan Indonesia. Sampel yang dipakai terdiri dari bank-bank komersial yang beroperasi di Indonesia dengan sumber berasal dari laporan publikasi OJK untuk periode 2010/2017. Dari penelitian ini ditemukan bahwa jumlah dewan komisaris dan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kerugian terkait risiko kredit. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris dan direksi akan menurunkan risikokredit di bank. Secara keseluruhan, tesis ini berkontribusi untuk melihat penerapan manajemen risiko kredit terkait dengan tata kelola perusahaan di Industri perbankan Indonesia.

---

This thesis assesses the impact between the composition of the board of commissioners and the board of directors as an independent variable on potential losses related to credit risk in the Indonesian banking industry. The sample used consists of commercial banks operating in Indonesia with sources coming from OJK published reports for the period 2010/2017. From this study it was found that the number of commissioners and directors had a negative and significant effect on potential losses related to credit risk. This finding indicates that the greater the number of the board of commissioners and directors, the lower the credit risk in the bank. Overall, this thesis contributes to looking at the application of credit risk management related to corporate governance in the Indonesian banking industry. "

"Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Direksi dapat dibebaskan dari kerugian perseroan dengan penerapan business judgment rule. Mengenai kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dengan tindak pidana korupsi juga akan dibahas dalam penulisan ini. Karena saling terkaitnya antara penerapan business judgment, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan tindak pidana korupsi dengan tanggung jawab direksi BUMN yang berbentuk PT. Penulisan ini akan dilakukan dengan contoh kasus yang terjadi di BUMN khususnya pada PT. Bank Mandiri (Persero). Sehingga akan terdapat ketentuan mengenai perlindungan direksi melalui penerapan business judgment rule juga kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

---

The Board of Directors is responsible for managing the company both inside and outside the court. Directors are always faced with making business decisions, these business decisions can result in losses to the company. This writing will provide an explanation of the responsibilities of directors at the PT, the states financial position separated in SOEs and their relation to corruption. Directors can be freed from the companys losses by applying a business judgment rule. Regarding the position of the state finances separated from SOEs with corrupt acts will also be discussed in this paper. Because of the interrelationship between the application of the business judgment rule, the position of the state finances separated from BUMN and corruption with the responsibility of BUMN directors in the form of PT. This writing will be done with examples of cases that occur in SOEs, especially at PT. Bank Mandiri (Persero). So that there will be provisions regarding the protection of directors through the application of business judgment rules as well as the states financial position which is separated from SOEs and its relation to corruption."

"Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar perseroan terbatas yang tidak dimintakan persetujuan Menkumham dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika mendapatkan laporan tentang adanya notaris yang tidak meminta persetujuan dari Menkumham dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terkait penambahan modal dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum non doktrinal dipergunakan di sini. Data primer yang diperoleh dari studi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam permasalahan ini adalah mengganti kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh PT X terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menkumham. Selain itu, dapat dijelaskan pula tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah menerima laporan yang diajukan PT X dengan syarat kelengkapan berkas dan bukti yang kuat, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan atas notaris tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran oleh notaris, maka MPD akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, tetapi apabila selanjutnya notaris tersebut melakukan kembali pelanggaran maka MPW akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara.

---

The additional authorized capital of a limited liability company (company) should have been submitted to the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) by a notary to obtain approval, but this is not the case in practice experienced by PT X which is engaged in development, where the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a notary is not recorded so there is no approval from Menkumham. As a result, the company profile has not changed based on the latest Deed of Amendment to PT X's Articles of Association. Therefore, this study raises the issue of the notary's responsibility for amendments to the articles of association related to the addition of the limited liability company's authorized capital for which the Ministry of Law and Human Rights did not seek approval and the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) if they receive a report about a notary who does not seek approval from the Ministry of Law and Human Rights in changing the budget. the basis of a limited liability company related to the addition of authorized capital. To answer these problems, non-doctrinal legal research is used here. Primary data obtained from field studies and secondary data obtained from literature studies were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis it can be stated that the responsibility of the notary in this matter is to compensate material losses that have been issued by PT X regarding the Deed of Amendment to PT X's Articles of Association for which Menkumham did not seek approval. Apart from that, it can also be explained that the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) are to accept the report submitted by PT X with the condition that the documents are complete and strong evidence, which is followed up by carrying out an examination session of the reported notary, to find out whether there was a violation committed against the notary. . If a violation is found by a notary, the MPD will recommend to the Regional Supervisory Council (MPW) for imposition of sanctions in the form of a written warning, but if the notary subsequently commits a violation again, the MPW will recommend to the Central Supervisory Council (MPP) for imposition of sanctions in the form of temporary suspension."

"Asumsi-asumsi pada Model Linier Yang Umum {Generalized Linier Model atau disingkat GLM) merupakan perluasan dari asumsi-asumsi pada model linier klasik. Pada tugas akhir ini akan ditunjukkan bahwa parameter ? untuk model linier yang umum yang mempunyai nilai-nilai yang tidak diketahui dapat ditaksir dengan menggunakan prosedur iterative weighted least square. Salah satu contoh model linier yang umum (GLM) yaitu model regresi digunakan terhadap data polusi udara di daerah teluk San Fransisco. Dengan menggunakan data tersebut dapat ditunjukkan sensitifitas model regresi yang ditaksir terhadap asumsi distribusi probabilitas error c yang berbeda (yaitu terhadap distribusi probabilitas Normal dan Gamma). Selain itu dapat ditunjukkan pula mengenai model probabilitas yang cocok untuk menggambarkan data polusi udara tersebut."