Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersoalan yang ada di dalam dugaan medical malpractice adalah perlindungan hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya, hal ini menunjukkan etika dan hukum dalam kalangan dokter. Para medis atau tenaga kesehatan yang telah melakukan kelalaian tersebut yang mengakibatkan pasiennya dirugikan dapat digugat ke pengadilan oleh pasiennya. Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, hampir semuanya menyangkut mengenai tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungan jawab medisnya adalah : Pertama Wanprestasi, dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian ( tanggungjawab kontraktual, Pasal 1243 KUHPerdata ), adanya suatu perjanjian antara pasien dengan dokter. Dari perjanjian ini biasanya timbul perikatan usaha ( inspannings verbintenis ) atau perikatan hasil / akibat ( resultaats verbintenis ). Kedua Perbuatan melawan hukum ( onrecht matige daad ), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang diharapkan daripadanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat ( tanggung jawab berdasar Undang – undang , Pasal 1365 KUHPerdata ).

---

ABSTRACTMedical Malpractice’s problem are a legal protection and an awareness of law by physician (doctor) in their profession, that is demonstrate of medical law and ethics. The doctor who have done negligence and cause impairing to the patient will be sued to The court by patient. In Lawsuits of patient to doctor to the Law of Civil’s process is almost all about the compensation claims. First, Event of Default, The doctor is not undertakes their responsibility to an agreement (contractual responsibilities, Chapter 1243 Civil Code), the agreement between the patient and doctor. In this agreement provide with inspannings (inspannings verbintenis) or outcome / result agreement (resultaats verbintenis). The Second, Unlawful Acts (onrecht matige daad), the doctor against the law because of the action’s against the principle of propriety, accuracy and attitude which is expected of the communities (Responsibilities of Constitution, Chapter 1365 of the Civil Code)."

"Berbeda dengan profesi lain, dokter dalam upaya menyembuhkan, mengurangi penderitaan, memperkecil komplikasi buruk dari suatu penyakit, atau menunda kematian seorang pasien, selalu bersinggungan dengan risiko kerugian fisik seperti rasa sakit atau bahkan sampai ke risiko kematian pasien. Sebagai dampak peningkatan wawasan masyarakat dalam hal kebutuhan perlindungan hukum, masyarakat awam menganggap kerugian yang dialami pasien pasca pemberian tindakan medis adalah malpraktek kemudian mengajukan tuntutan ke kepolisian. Di satu sisi, masyarakat melupakan bahwa seorang dokter tidak bisa menjanjikan kesembuhan kepada pasien.Malpraktek adalah perbuatan medis yang menyimpang dari standar prosedur operasional. Persoalan utama dalam kasus/tuduhan malpraktek adalah bagaimana membuktikan bahwa perbuatan medis tersebut menyimpang dari standarnya. Terlebih lagi, dokter tidak dapat dipersalahkan sekalipun tindakan medisnya mengakibatkan kematian pasien jika tidak melanggar standar tersebut.Metodologi penulisan yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah deskriptif analitis kualitatif yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap data-data lapangan dan kemudian dielaborasi dengan pendapat para pihak terkait (dokter, jaksa, kepolisian) dan hasil tinjauan pustaka untuk mendapatkan pemecahannya.Dari penelitian diketahui, tidak semua standar prosedur operasional dalam bentuk tertulis. Padahal untuk membuktikan tuduhan malpraktek diperlukan standar prosedur tertulis yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam tindakan medis yang diberikan sehingga dapat menjatuhkan sanksi yang tepat dalam proses pertanggungjawaban hukumnya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan malpraktek, setiap dokter harus memiliki standar prosedur operasional tertulis untuk semua bidang spesialisasi dan alat hukum harus memiliki kompetensi untuk memahami kaidah-kaidah atau prosedur yang berlaku di bidang kedokteran.

---

Differ from other profession, a doctor during performing an act or service to their patients Is considered to face the possibility to cause injury or even death to the patient. On the other hand, as well as the necessity of being protected from lawsuit is increasing, commonly that injuries will be called as medical malpractice and will be proceeded to the criminal trial. Whilst, people usually forget that doctor cannot promise any protection from the death.Medical malpractice is a medical act or omission, which deviate from the accepted standard operational procedure. The main problem in the case of medical malpractice is how to proof that act or omission is deviate from it-accepted standard. Furthermore, doctor cannot be sentence by law though his act causes fatal injury unless it breaking the standard.A descriptive-qualitative analytic is being applied to analyze the data as it is to be clarified with some professionals such as doctor, prosecutor, and police as well as references in order to obtain the resolution.From the research, it is discovered that a few standard operational procedure is being documented where others is not. It is known that this documented standard is required to proof whether there is a deviation or not from the medical act or omission that was performed by doctor. Then, it liability can be conducted as well. Finally, doctor must have all standard operational procedure documented in order to prevent malpractice. Whilst, on the other hand, especially the prosecutor and the police shall develop and keep updating their competency to comprehend those medical procedure in order to attain the malpractice case comprehensively."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pemahaman hukum dari penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan penanganan kasus/perkara medical malpractice, yang merupakan salah satu aspek di bidang hukum kedokteran yang ada korelasinya dengan hukum pidana. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit mengenai keterpaduan antara penyidik dan penuntut umum yang diwujudkan dalam hubungan fungsional dan instansional pada penanganan kasus/perkara medical malpractice.Guna menunjang penulisan tesis ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat menjelajah (eksploratoris). Mengingat pengetahuan tentang masalah ini masih sangat kurang sekali. Di samping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif, karena dicoba untuk mengumpulkan data mengenai masalah yang ada terjadi di seputar pandangan dan sikap tindak dari penyidik dan penuntut umum serta pihak/instansi yang terkait. "

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana di dalam praktek penerapan pasal 1367 KUH Perdata dalam pertanggungjawaban Rumah Sakit Swasta apabila dokter purnawaktu yang bekerja padanya melakukan suatu tindakan malpraktik medis. Pada praktiknya, penerapan pasal 1367 KUH Perdata tidaklah mutlak. Yang menjadi batasan adalah hak regres yang dimiliki oleh rumah sakit yang didasari oleh pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adanya hak regres ini merupakan suatu penerapan hukum yang keliru karena hak regres tidak seharusnya berlaku di dalam lingkup hukum tentang harta kekayaan melainkan di dalam lingkup hukum ketenagakerjaan.

---

This thesis discusses about how in practice the application of article 1367 Indonesian Civil Code in Private Hospital Responsibility if their full time doctor committed a medical malpractice. In fact, article 1367 Indonesian Civil Code can not be applied absolutely. The obstacle is the recourse right owned by the private hospital based on article 30 paragraph (1) letter e Law No. 44 of 2009 on Hospital (Hospital Law). The existence of the recourse right is a fallacy of the application of the law because the recourse right does not supposed to be applied within the scope of the law of property but within the scope of labor law."

"Era internet of medical things membawa perubahan pada layanan kedokteran di mana perubahan tersebut mengubah cara dokter melaksanakan praktiknya. Salah satu contoh praktik IoMT ialah telesurgery. Beberapa robotic telesurgery sedang dan akan mulai dipasarkan pada waktu mendatang dan Indonesia direncanakan pada 2025 sudah melaksanakan praktik robotic telesurgery. Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi layanan Kesehatan di Indonesia khususnya penggunaan robotic telesurgery dan internet of medical things? Bagaimana malpraktik medik sebelum dan pada era internet of medical things? Bagaimana struktur, kewenangan dan dampak dari robotic telesurgery dari analisis complex medical crime?. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa kerugian yang dialami oleh pasien akibat penerapan layanan kedokteran IoMT bukan saja diakibatkan oleh kesalahan dokter melainkan adanya dampak dari kompleksitas yang berperan dalam pelaksaan praktik kedokteran bedah jarak jauh yakni telesurgery triangle (manusia, alat dan jaringan) yang tidak terpisahkan dari layanan telesurgery dan/ atau IoMT. Kompleksitas sumber daya yang terlibat pada dalam pelayanan kedokteran IoMT kemudian dapat mempunyai andil masing-masing pada kegagalan/ kerugian yang dialami pasien. Penulis menemukan skema segitiga terbalik yang dinamakan telesurgery crime triangle. Adanya telesurgery crime triangle dapat digunakan untuk mengidentifikasi complex medical crime baik dari segi struktur (urutan pelaku kejahatan), kewenangan (kejahatan) dan dampak (korban dan reaksi sosial) yang timbul akibat pelaksanaan praktik robotic telesurgery dan praktik kedokteran IoMT.

---

The internet of medical things era brings changes to medical services where these changes change the way doctors carry out their practice. One example of IoMT practice is telesurgery. Several robotic telesurgery are being and will begin to be marketed in the future and Indonesia is planned to carry out robotic telesurgery practices in 2025. This research examines how the transformation of health services in Indonesia, especially the use of robotic telesurgery and the internet of medical things? How was medical malpractice before and during the internet of medical things? What is the structure, authority and impact of robotic telesurgery from complex medical crime analysis? The method used in this study is qualitative. The results showed a tendency that the losses experienced by patients due to the application of IoMT medical services were not only caused by doctors' errors but the impact of complexity that played a role in the implementation of remote surgical practice, namely telesurgery triangle (human, tool and tissue) which is inseparable from telesurgery services and / or IoMT. The complexity of the resources involved in IoMT medical services can then have their own contribution to the failure / loss experienced by patients. The authors invented an inverted triangle scheme called the telesurgery crime triangle. The existence of telesurgery crime triangle can be used to identify complex medical crime both in terms of structure (sequence of offender), authority (crime) and impact (victims and social reactions) arising from the implementation of robotic telesurgery practice and medical practice IoMT."

"Dari perspektif perkara dugaan malpraktik medik yamg karakteristik peristiwanya berbeda dengan peristiwa perdata lain (membutuhkan pengetahuan dan kompetensi teknis yang khusus) dan justifikasi medis (medical judgement) yang syarat dengan dimensi hukumn dan medis (medikolegal), kekuatan pembuktian ahli yang memberikan kesaksian (alat bukti saksi) seharusnya mengikat. Jika hakim tidak terikat dengan keterangan ahli ini, maka sulit sekali diterima akal jika keputusam hakim atas benar tidaknya perbuatan seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik medik didasarkan atas keterangan saksi yang bukan ahli(bukan dokter)."

"Perkembangan ilmu kesehatan dengan teknologi modern tidak terlepas dari kian maraknya kasus gugatan malpraktik. Apabila pasien menggugat tindakan medis dari tenaga kesehatan ke persidangan, maka proses yang sangat penting adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah keterangan ahli, karena hakim yang berasal dari pendidikan hukum seringkali kurang mengetahui kode etik dan istilah-istilah dalam lingkup kesehatan. Karya tulis ini akan membahas mengenai eksistensi keterangan ahli di pengadilan serta pengaruh penggunaan keterangan ahli terhadap keputusan hakim bagi kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kepustakaan yang bersifat normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pembuktian dalam kasus gugatan malpraktik sangat sulit, terutama mengenai direct cause dari kerugian yang diderita pasien yang disebabkan oleh tenaga kesehatan. Di sinilah peran ahli. Meskipun tidak mengikat, namun keterangan ahli sangat diperlukan di dalam pembuktian kasus malpraktik. Keterangan ahli dalam kasus medis diberikan sesuai dengan doktrin dari Leenen adalah memenuhi ketentuan: melaksanakan tugas dengan hati-hati, dilakukan harus sesuai dengan standar medis, mempunyai kemampuan yang rata-rata dengan teman sejawat, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ia menangani pasien tersebut, serta sarana dan upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut harus memenuhi prinsip proporsional dibandingkan dengan tujuan dari tindakan medis tersebut. Keterangan ahli yang diberikan sesuai dengan doktrin yang diberikan oleh Prof.Leenen akan memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus antara Mesdiwanda melawan Rumah Sakit Pasar Rebo, pertimbangan hakim tidak lengkap dan tidak menggunakan keterangan ahli sesuai dengan ketentuan doktrin sehingga tidak memenuhi rasa keadilan sehingga hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan bersalah kepada Tergugat dan Tergugat harus mengganti rugi kepada Penggugat."