Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerbuatan melawan hukum merupakan genus dari spesies wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kerugian telah terjadi pada salah satu pihak yang berasal dari hubungan kontraktual maka dapat dijadikan dasar gugatan. Namun pencampuran gugatanan tarawan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi tidak diperkenankan, tetapi pada prakteknya pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah mengalami pergeseran. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam kontrak adalah: pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan perjanjian dalam klausula baku, sehingga gugatan yang didasari oleh kontrak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pemulihan keadaan dalam perbuatan melawan hukum dengan pendekatan economic analysis of law akan menjadi rasionalisasi dari konsep-konsep abstrak mengenai keadilan.

---

ABSTRACTTort is a genus of species a breach of contact that may have adverse defaulting parties entered into the agreement. If the loss has occurred on one side that comes from the contractual relationship, it can be used as the basis of a lawsuit. But mixing a lawsuit between a breach of contact and the tort jurisprudence is not allowed, but in practice the notion a breach of contact and tort has undergone a shift. Forms in contract tortare: cancellation of the agreement unilaterally, diversion agreements unilaterally andstandard clause in the agreement, so the lawsuit is based ona contract may file a lawsuit against the law. State recovery in tort approach to economic analysis of law will be the rationalization of the abstract concepts of justice."

"Penawaran dengan metode negative option adalah suatu bentuk penawaran yang berasal dari Amerika Serikat dan berkembang di Indonesia. Penawaran dengan metode negative option adalah penawaran suatu barang atau jasa yang dianggap diterima oleh pembeli apabila pembeli tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran yang diberikan. Diamnya pembeli juga diartikan sebagai penerimaan terhadap penawaran. Penawaran ini ditinjau dari hukum perikatan di Indonesia dapat menjadi hubungan kontraktual atau suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini bergantung pada ketersediaan informasi yang cukup jelas dari produsen kepada konsumen. Apabila terdapat informasi yang diberikan dengan jelas, maka penerimaan terhadap penawaran akan menjadi sebuah perikatan karena perjanjian, sementara apabila tidak terdapat ketersediaan informasi yang cukup jelas, maka penawaran tersebut akan menjadi sebuah perbuatan melawan hukum.

---

Negative option offer is a form of offer that grows in Indonesia which comes from United States of America. Negative option is an offer which offer considered to be accepted by the buyer when the buyer doesn't give reaction to the offer which gives to him/her. A Buyer's silence is also interpreted as acceptance. This kind of offer, reviewed by Indonesian Contractual Law, could be a contractual relationship or an unlawful act, depend on information availability from the producer to the consumer. If there is enough information, the offer will be a relationship caused by agreement, but if there isn't, the offer will be an unlawful act."

"Suatu perusahaan eksport dan import yang menggunakan valuta asing dalam melakukan transaksi akan mengalami resiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi keuntungan usahanya, resiko ini dapat dikelola dengan menggunakan lindung nilai (hedging) dengan transaksi derivatif yang bernama callable forward. Callable forward adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan berlaku pada waktu yang akan datang. Produk perbankan ini ditawarkan diluar bursa (over the counter), tujuannya adalah untuk lindung nilai, dibuat berdasarkan perjanjian International Swap Dealers Associations (ISDA) yang terdiri dari Master agreement, schedule dan confirmation. Perjanjian ini berjalan lancar sampai suatu ketika muncul krisis keuangan tahun 2008, dimana USD mencapai Rp. 13.000,-. Dalam perjanjian ada klausula yang merugikan nasabah yang sebelumnya tidak di informasikan oleh bank kepada nasabah. akibatnya perjanjian yang disusun atas transaksi lindung nilai dibatalkan dan perjanjian Callable forward menjadi perbuatan yang melawan hukum dengan mendalilkan bermacam-macam alasan seperti perjanjian tidak seimbang, tidak ada itikad baik, force majeur, penyalah gunaan keadaan. Akibatnya perjanjian dibatalkan oleh pengadilan.

---

An export and import companies that use foreign currency in the transaction will run the risk of changes in foreign currency exchange rates that may affect the business profits, the risk can be managed by using hedging with derivative transactions called callable forward. Callable forward is purchases and sales of foreign currency whose value is determined at the present time and the effect on the future. Banking products are over the counter, the aim is to hedge, made ​​under the contract International Swap Dealers Associations (ISDA), has three section is master agreement, schedule and confirmation.

The agreement running well until one day the financial crisis emerged in 2008, when USD reached Rp. 13,000, -. There is a clause in agreement that harm customers about the risks that were not informed by the bank to its customers. Consequently hedging contract transactions was terminated. Callable forward contract against the law to postulate a variety of reasons such as the contract is not balanced, there is no good faith, force majeure, misuse of state. As a result, the agreement was terminated by the court."

"ABSTRAKPeralihan kepemilikan atas benda yang difidusiakan oleh seorang debitur kepada kreditur menjadi alasan dari tidak dimungkinkannya bagi debitur yang bersangkutan untuk memfidusiakan ulang benda yang sama kepada kreditur lainnya. Perbuatan debitur tersebut dilarang secara tegas dalam UU No. 42 Tahun 1999 guna melindungi hak milik dari kreditur pertama atas benda yang difidusiakan kepadanya. Dalam hal larangan tersebut dilanggar, debitur yang bersangkutan tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi juga dapat digugat secara perdata oleh kreditur yang haknya dirugikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menelaah tentang larangan fidusia ulang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji pelanggaran atas larangan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam permasalahan fidusia ulang ini juga dianalisa dari ketepatan suatu putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara perdata nomor 410/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel. antara Sumatra Partners LLC melawan ABNR.

---

ABSTRACTTransfer of assurance objects ownership from a debtor to his her creditor makes the debtor unable to ensure the same assurance object to another creditor. This act is prohibited by Act 42 1999 in order to protect first secured creditors ownership on the assurance object. If the prohibition violated, the debtor could be prosecuted in a criminal court and also he she could be suited by his her creditor whose right was violated with a tort suit. This research examined about dual fiduciary prohibition based on Indonesia law and its violated as a tort. Description about tort problem in a dual fiduciary also analyzed of the decision and judgment of the court judges on the civil case with registered number 410 PDT.G 2013 PN.Jkt.Sel. between Sumatra Partners LLC against ABNR. "

"Dalam kehidupan manusia sehari-hari terkadang terjadi bentrokan kepentingan. Suatu perbuatan melawan hukum terjadi apabila bentrokan kepentingan tersebut merugikan pihak lain, sehingga pihak yang merugikan harus mempertanggungjawabkannya. Di Inonesia, perbuatan melawan hukum dalam hal perdata diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum Inggris yang dikenal dengan istilah. the law of tort diatur dalam bentuk yurisprudensi yang dilengkapi dengan undang-undang (act). Dengan adanya perbandingan hukum maka dapat di ketahui persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini termasuk lndonesia dan Inggris. Diharapkan dari hasil perbandingan tersebut, dapat diambil segi-segi hukum yang baik, agar berguna bagi pengembangan hukum selanjutnya. Sehubungan dengan hal itu, perlu juga untuk membandingkan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata dengan The Law of Tort dalam hukum Inggris, mengingat ketentuan atau pengaturan masalah perbuatan melawan hukum itu cukup penting dan luas. Perbandingan dengan ketentuan dalam hukum Inggris tersebut, yang menganut Sistem Common Law, dipandang perlu mengingat pengaruhnya yang cukup besar. Termasuk hukum dari negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Australia yang juga mempunyai kemiripan dengan hukum adat Indonesia, yang berkembang melalui kebiasan. Dengan demikian yang akan diperbandingkan antara perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata dengan the law of tort dalam hukum Inggris adalah mengenai pengertian, unsur-unsur serta bagaimana pertanggungjawabannya apabila dilakukan oleh orang yang dibawah tanggungan seseorang, atau terhadap barang yang berada dalam pengawasan, terhadap jiwa dan tubuh manusia maupun dalam hal penghinaan. Selain itu yang akan diperbandingkan adalah subyeknya baik individu maupun badan hukum serta bagaimana upaya pembelaannya."

"Skripsi ini membahas perbandingan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan di Inggris. Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan The Law of Tort dalam hukum Inggris tidak diatur dalam suatu kitab undang-undang tersendiri. Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dan tort dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Namun di dalam perbuatan melawan hukum tidak secara tegas membedakan antara bentuk kesengajaan dan kelalaian. Berbeda dengan tort yang secara tegas membedakan antara kesengajaan (intentional) dan kelalaian (negligence). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penyebab perbedaan pengaturan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian di Indonesia dan Inggris. Dalam praktiknya, pembedaan kesengajaan dan kelalaian berakibat pada pembedaan ganti rugi yang akan diterima. Pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum bertujuan untuk mengembalikan seperti keadaan semula seperti sebelum perbuatan terjadi.

---

This thesis discusses about comparative of intent and negligence in tort in Indonesia and in the United Kingdom. Tort in Indonesia arranged in Code of Civil Law (Civil Code). Meanwhile, The Law of Tort in United Kingdom is not regulated in a separate law books. The element of fault in tort may take the form of intentional and negligence. But in tort in Indonesia not explicitly distinguish between forms of intentional and negligence. Tort in United Kingdom that explicitly distinguish between intentional and negligence.

The purpose of this study was to identify the cause of the difference regulation of tort with the element of intentional to act against the law with an element of negligence in Indonesian and United Kingdom. In practice, the distinction of intentional and negligence resulted in the differentiation of compensation to be received. Compensation in tort aims to restore the original state as before the act occurs."

"Skripsi ini membahas mengenai kerugian immateril yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitisan yuridis normatif dengan menggunakan beberapa contoh putusan yang mana ganti kerugian immaterilnya ditolak dan diterima oleh pengadilan, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait kerugian immateril yang bagaimana yang diterima atau ditolak. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek . Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kerugian immateril itu sendiri dan bagaimana seharusnya tuntutan ganti rugi immateril dapat diterima atau ditolak.Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, ganti rugi, kerugian immateril.

---

This thesis is about immaterial loss as the impact of tort. The reasearch is a normative juridical research that uses qualitiative approach. The author uses few cases to represent the claim of immaterial loss that are accepted and rejected by the court. From this research, we will know how a claim of immaterial loss can be accepted or rejected. Each cases is analyzed based on Indonesian law especially Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek . The purpose of this research is to give a deep explanation about the immaterial loss itself and how a case with immaterial loss should be accepted or rejected. "

"Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut, dasar gugatan yang tepat adalah: (1) wanprestasi dalam hal apa yang dijanjikan itu dimuat secara spesifik pada brosur; (2) PMH dalam hal tidak dicantumkannya klaim-klaim fisik atas apa yang dijanjikan tersebut pada brosur.

---

This Mini Thesis explain regarding the violation of a covenant by a developer which was contained in a written advertisement (brochure) which was between the developer and the consumer and they had engaged a contractual relationship without containing the covenant of the such advertisement on the contractual relationship. This research is qualitative research with a prescriptive design. The result of such research concludes that for such violation of covenant by the developer, the correct basis of the claim would be either, (1) breach of contract, in case, such covenants contained in the brochure specifically; and (2) Tort, in case, such covenants are not contained in the brochure."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klausul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court’s decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court’s decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."