Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Pengembangan dunia usaha suatu perusahaan terkadang tidak dapat terlepas dari transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi merupakan transaksi yang diadakan antar pihak yang mempunyai hubungan afiliasi. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji dalam suatu penelitian dengan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai penerapan prinsip keterbukaan terkait transaksi afiliasi dihubungkan dengan UU Pasar Modal dan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi afiliasi dihubungkan dengan Peraturan Nomor IX.E.1.

---

ABSTRACTCapital markets have a strategic and very important role as a source of finanncial businesses for national development, especially as an alternative source of external financing by firms. The corporation sometimes cannot be separated from the affiliate transaction. Affiliate transaction is a transaction that was held between the parties that have an affiliate relationship. Therefore, this study is aiming to analyze and find out about the application of the principles of openness related to affiliate transactions associated with the Capital Market Law furthermore to analyze and know the legal protection for minority shareholders in the transaction affiliates associated with Rule Number IX.E.1."

"Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) adalah suatu sistem perdagangan di luar bursa yang baru diperkenalkan melalui POJK No. 8/POJK.04/2019 untuk mengakomodasi perdagangan efek bersifat utang dan/atau sukuk di luar bursa dengan regulasi yang relatif minim terkait prinsip keterbukaan. Adapun transparansi pasar merupakan elemen penting pada pasar modal karena dapat mempengaruhi integritas pasar dan kepercayaan investor terhadap pasar. Meskipun begitu, meregulasi penerapan dari prinsip keterbukaan tidaklah mudah sebab harus mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan transparansi, di antaranya yaitu pembentukan harga, likuiditas pasar, dan disrupsi pasar. Di Uni Eropa, regulasi atas Multilateral Trading Facility (MTF) dan Organized Trading Facility (OTF) mengenal pengecualian terhadap kewajiban keterbukaan informasi pada transparansi pra-perdagangan atas informasi-informasi tertentu yang dinilai dapat mengancam likuiditas pasar. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis mengenai penerapan dari prinsip keterbukaan pada PPA di Indonesia dengan perbandingannya kepada regulasi MTF dan OTF di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara narasumber untuk mengumpulkan data. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah regulasi mengenai prinsip keterbukaan pada PPA di Indonesia masihlah minim dalam mengakomodasi risiko pasar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi apabila dibandingkan dengan regulasi pada MTF dan OTF di Uni Eropa. Oleh sebab itu, disarankan bagi regulator di Indonesia untuk dapat membuat peraturan yang menerapkan level keterbukaan informasi yang beragam dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan pasar.

---

Alternative Market Organizer (PPA) is a trading venue outside of exchange that is newly introduced by POJK No. 8/POJK.04/2019 to accommodate debt securities and/or sukuk trading with a relatively minimum provision regarding disclosure principle. Market transparency is a principal element in the capital market because it affects market integrity and investors’ confidence with the market. However, regulating the implementation of disclosure principle can be challenging because there are various factors related to transparency to consider, such as price discovery, market liquidity, and market disruption. In European Union, regulations regarding Multilateral Trading Facility (MTF) dan Organized Trading Facility (OTF) acknowledge waivers concerning disclosure obligation upon pre-trade transparency for MTF and OTF if disclosing certain information can potentially harm the market liquidity. This thesis will discuss and analyze the implementation of disclosure principle of PPA in Indonesia and in comparison to regulations regarding disclosure principle that are implemented for MTF and OTF in European Union. The research method used in this thesis is juridical-normative supported by literature studies and interview to collect data. This study concludes that provisions in Indonesia concerning disclosure principle in PPA is still minimal in accommodating market risks related to information disclosure when compared to regulations on MTF and OTF in the European Union. Therefore, it is recommended for regulators in Indonesia to be able to make regulations that apply various levels of disclosure by taking into account market needs and conditions."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."

"Asas persamaan dan kesetaraan (taswiyah) merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam akad ju’alah pada transaksi saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Dimana, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kedudukan yang sama/setara untuk menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas ini penting untuk diterapkan dalam setiap tahapan akad, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pasca kontraktual. Sehingga, daya kerja asas kesetaraan dapat diuji dari faktor perbuatan para pihak, isi dari akad dan pelaksanaan akad. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti akad ju’alah dalam transaksi saham syariah melalui aplikasi IPOT dari Indo Premier. Kemudian, akad ju’alah pada Indo Premier tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan tentang penerapan asas kesetaraan dan akad ju’alah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indo Premier pempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nasabahnya, untuk menentukan hak dan kewajiban dalam akad serta menentukan imbalan ju’alah dalam pelaksanaan akad tersebut. Dengan demikian, akad ju’alah pada Indo Premier belum sepenuhnya menerapkan asas kesetaraan dan bertentangan dengan ketentuan akad ju’alah dalam hukum Islam, dimana imbalan ju’alah ditentukan oleh Nasabah.

---

The principle of equality and equality (taswiyah) is one of the principles that must be applied in the ju'alah in stock transactions in the Indonesian Islamic Capital Market. Where, the parties who make the contract must have the same/equal position to determine the rights and obligations in a balanced way. This principle is important to be applied in every stage of the contract, both at the pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Thus, the working power of the principle of equality can be tested from the factors of the actions of the parties, the content of the contract and the implementation of the contract. The empirical juridical research method is used to examine ju'alah in sharia stock transactions through the IPOT application from Indo Premier. Then, ju'alah at Indo Premier is analyzed based on the provisions regarding the application of the principle of equality and ju'alah in Islamic law. The results show that Indo Premier has a higher position than its customers, to determine the rights and obligations in the contract and determine ju'alah in the implementation of the contract. Thus, ju'alah at Indo Premier has not fully implemented the principle of equality and is contrary to the provisions of the ju'alah in Islamic law, where the ju'alah is determined by the Customer."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Kausalitas Granger antara pergerakan nilai tukar dan arus masuk bersih asing di pasar modal Indonesia, menggunakan data harian untuk periode 2011 hingga 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah vektor autoregresi VAR . Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pergerakan imbal hasil nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS dan arus masuk bersih asing pada pasar modal. Penelitian ini juga membedakan arus masuk bersih asing pada pasar modal menjadi pasar saham dan pasar surat utang. Hasil VAR menunjukkan respon pergerakan nilai tukar terhadap guncangan transaksi asing pada pasar surat utang adalah negatif dan signifikan, sedangkan respon terhadap guncangan transaksi asing pada pasar saham lebih rendah. Di sisi lain, hasil menunjukkan repon yang lebih lambat pada arus transaksi asing terhadap guncangan pada pergerakan nilai tukar.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the causality between the movement of the exchange rate and net foreign inflow in capital market Indonesia, using daily data for the period 2011 to 2016. The research method used is the vector autoregression VAR . Variables used in this study is the return movement of the Rupiah against the US Dollar and net foreign inflow in capital market. This Research also distinguish net foreign inflow into stock market and bond market. The VAR results show that the response of the exchange rate movement to the shock in the foreign transaction flows in bond market is a negatif and significant, while the response to the shock in the foreign transaction flows in stock market is low. On the other side, the result show slower response of the foreign transaction flows to the shock in the exchange rate movement."

"Pasar modal sebagai wahana guna menghimpun dana bagi perusahaan dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional memang merupakan alternatif yang tepat. Pada awalnya kegiatan pasar modal baru diramaikan dengan sembilan perusahaan yang melakukan emisi. Namun dari waktu kewaktu kegiatan pasar modal menunjukkan kegairahan yang sangat menakjubkan. Hingga pertengahan bulan Maret 1995, kegiatan pasar modal telah diramaikan oleh 223 perusahaan yang mencatatkan efek untuk diperjualbelikan pada bursa efek Jakarta dengan total kapitalisasi mencapai 104 trilyun rupiah. Saat ini perusahaan kecil menengah telah dapat turut berkiprah pada bursa reguler yang mulai membenahi diri dengan pola otomatisasinya. Peranan pemodal asing juga membawa dinamika bagi kegiatan pasar modal. Go-public BOMN baik melalui bursa domestik, internasional maupun transnasional adalah juga dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMN serta guna memprediksikan penjadwalan pembayaran hutang luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang mapan, stabilitas politik yang mantap adalah merupakan faktor pendukung berkembangnya pasar modal di Indonesia. Agar ada kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal, maka Undang-undang Pasar Modal yang saat ini sedang dibahas di DPR-RI memang sangat urgent kehadirannya."

"Transaksi afiliasi atau yang diketahui juga sebagai related party transaction (RPT) merupakan transaksi yang terjadi di antara dua atau lebih pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi. Karena dilakukan oleh para pihak yang berelasi, transaksi afiliasi berpotensi tidak dilakukan dengan memenuhi prinsip kewajaran usaha (arm’s length principle) atau menyebabkan timbulnya agency problem. Untuk itu, perlu dilakukan keterbukaan informasi kepada publik untuk memberikan gambaran informasi material mengenai transaksi afiliasi dan sebagai pemenuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pasar saham Indonesia atas munculnya informasi baru mengenai RPT Announcement oleh emiten di Indonesia. Terlepas dari banyaknya transaksi afiliasi yang dilakukan di Indonesia, hanya sedikit penelitian yang berfokus pada dampak RPT Announcement terhadap reaksi pasar saham di Indonesia. Dengan menggunakan metode event study, dalam penelitian ini juga dijelaskan apakah harga saham menyesuaikan secara tepat waktu setelah kedatangan informasi publik baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan dan positif pada t-3 RPT Announcement, serta terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan dan negatif pada t+4 RPT Announcement.

---

Affiliated transaction or also known as related party transaction (RPT) refers to a transaction involving two or more parties with a special or related relationship. Due to this relationship, the transactions may not be conducted according to the arm's length principle or cause a potential agency problem. Therefore, information disclosure to the public is necessary to provide a material information regarding affiliated transactions and as a key aspect of adhering to principles of good corporate governance. The aim of this study is to analyze whether there is a significant and positive impact on Indonesian stock market, in response to the RPT Announcements by issuers in Indonesia. Despite the prevalence of affiliated transactions among group companies in Indonesia, there is little research focused on the impact of RPT announcements on stock market reactions in Indonesia. Using event study as the method, in this study assess whether stock prices adjust in a timely manner upon the arrival of new public information. The results indicate that there is a significant and positive average abnormal return on t-3 RPT Announcement, and a significant and negative average abnormal return on t+4 RPT Announcement."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu faktor penentu struktur modal dari data keuangan internal perusahaan yang dapat diperoleh secara umum meliputi rentang waktu 2012-2018. Variabel yang mewakili faktor penentu struktur modal pada penelitian ini adalah market to book ratio (MB), tangibilitas (TANG), profitabilitas (PROF), ukuran perusahaan (SIZE). Pengujian dilakukan dengan model regresi panel data dengan metode efek tetap dengan teknik Generalized Least Square (GLS). Hasil regresi yang telah dilakukan menemukan bahwa variabel MB dan PROF berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Selanjutnya variabel TANG berpengaruh positif signifikan terhadap variabel leverage, sedangkan variabel SIZE memiliki hasil uji yang bervariasi sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan.

---

This study has a purpose of finding out factors that decide future capital structure from internal financial reports that can be received generally in the range of time between 2012-2018. Variables that represent future capital structure decision in this study are market to book ratio (MB), tangibility (TANG), profitability (PROF), size (SIZE). Tests are applied with panel data regression with fixed effect model – generalized least square technique. Regression results show that variables like MB and PROF is negatively significant to affect leverage. Next, TANG variable is positively significant to affect leverage, meanwhile SIZE variable has variated results, thus future findings are required to make a conclusion."

"Prinsip keterbukaan merupakan dasar kepercayaan dalam melakukan investasi di pasar modal. Munculnya kasus Reksa Dana PT.ADI pada tahun 2008 menjadi perhatian, mengingat kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yakni sejak tahun 2001 sehingga banyak pihak yang mempertanyakan apakah pengaturan, penerapan dan pengawasan prinsip keterbukaan Reksa Dana telah berjalan dengan baik. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti mencoba menganalisis apakah prinsip keterbukaan telah dijabarkan dalam peraturan baik dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal maupun dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK dan PT.KSEI. Selanjutnya dilakukan analisis kasus dengan menggunakan peraturan yang ada untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran prinsip keterbukaan dari sudut peraturan pasar modal dan UU PT Tahun 2007. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kasus Reksa Dana PT.ADI menunjukkan walaupun aturan dalam menjamin prinsip keterbukaan dalam Reksa Dana telah diatur dengan baik, namun penerapan dan pengawasan Bapepam-LK dan PT.KSEI belum berjalan dengan optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan telah terjadi pelanggaran prinsip keterbukaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menyarankan agar dilakukan revisi atas UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bapepam-LK, meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan dengan mempublikasikan kinerja Reksa Dana sebagai bentuk prinsip keterbukaan, mengembangkan skema perlindungan investor dan memberikan investor education lebih gencar melalui media massa, media internet atau lewat berbagai organisasi dan melakukan pengawasan terpadu antara Bapepam-LK, PT.KSEI dan Bank Indonesia.

---

Disclosure principle is the basic trust in investing in capital market. The emerge of PT. ADI Mutual Fund case in early 2008 became the center of attention to public, considering the incident had occurred in quite some time since 2001 thus many parties? questioning whether the management, implementation, and surveillance of Mutual Fund disclosure principle had run well.

Based on the condition, the writer is trying to analyze whether the disclosure principle has been regulated in our rules and regulations, such as in Act No. 8 Year 2005 regarding Capital Market, Government Regulation No. 46 Year 1995 regarding Rites in Examination/Investigation in Capital Market, and also Rules of Bapepam Chairman-LK and PT. KSEI. Furthermore, the writer is also analyzing the case by applying the existing rules and regulations of capital market and act of limited corporation year 2007 to assess whether the disclosure principle had been breached so far. In this research, the writer is using the descriptive normative law research method by applying secondary data.

The analysis result shows that PT. ADI Mutual Fund indicates, even though the rules and regulations that ensure the disclosure principle had been regulated well, the implementation and surveillance of Bapepam-LK and PT. KSEI have not been optimally enforced. The other analysis result also indicates the breach of disclosure principle had occurred.

Based on those problems, the writer is suggesting to revise the Act No. 8 Year 1995 regarding Capital Market by giving more authority to Bapepam-LK, enhancing the implementation of disclosure principle by publicizing the Mutual Fund performance as one the media for disclosure principle, developing investor protection scheme , providing investor education more often through mass media, internet, or many organizations, and also having integrated surveillance among Bapepam-LK, PT. KSEI, and Bank Indonesia."