Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya mendalami pola-pola adaptasi yang dikembangkan penduduk Pesisir Krui menanggapi tantangan/dilema dalam mempertahankan keserasian dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola adaptasi yang dikembangkan masyarakat dalam merespon keterbatasan lahan dan sumberdaya alam, intervensi ekonomi pasar, dan intervensi politik telah melemahkan kohesi sosial dan memicu munculnya gejala-gejala sosial yang mengarah pada konflik dan tindak kekerasan yang membahayakan stabilitas keamanan sehingga mengganggu ketahanan nasional. Penelitian menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehutanan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat serta tidak bersifat represif dan diskriminatif. Selain itu, perlu upaya penguatan kelembagaan adat dan penciptaan diversifikasi lapangan pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

---

This thesis attempts to explore the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents, as a response to the challenge/dilemma in sustaining harmony with the environment from the perspective of national resilience. This research was conducted with qualitative descriptive method. The result showed that the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents as a response to the scarcity of land, the intervention of market economy, and the intervention of politic has affected weakening social cohesion and rised social phenomenon such as conflict and violence which endangering the security stabilities thus disturbed national resilience. This research suggest to the government policies interrelated of forestry must be pay attention ecology aspect, economy, social and culture of local society as well as not repressive and discriminate. Besides that, necessary effort strengthened the indigenous institution and creating the diversification of occupation to reduce the interpendency of peoples to the forest resources."

"Aktivitas pembukaan dan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh warga komuniti lokal atau penduduk yang berdiam di dalam dan sekitar hutan tidak selalu berakhir pada terjadinya deforestasi. Orang Krui yang bermukim di belahan barat pegunungan Bukit Barisan, Provinsi Lampung, adalah para aktor yang mampu membangun keselarasan fungsi ekonomis dari hutan dengan fungsi ekologis, bahkan juga fungsi sosial dan kultur al. Mereka bukanlah para peramu atau perambah hutan, melainkan para aktor yang secara sadar membuka dan menanami petak demi petak hutan alam dengan berbagai tanaman produktif; tapi yang secara sadar Pula menempatkan sistem wanatani repong damor sebagai fase final dalam pengelolaan lahan hutan. Apa yang menyebabkan sebagian dari mereka mempertahankan pengelolaan lahan dengan sistem repong damor sementara sebagian yang lain pemah mengkonversinya ?Kajian ini berusaha menjelaskan bagaimana petani Krui mengambil keputusan dalam menentukan pengelolaan lahan hutan dan mengungkapkan insentif-insentif yang mendasari keputusan mereka dalam pengelolaan lahan hutan. Penelitian lapangan yang menjadi acuan bagi penulisan tesis ini difokuskan di dua desa di daerah pesisir Krui Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung selama 4 bulan (Juli aid Nopember 1995). Dengan menggunakan pendekatan prosesual dan kombinasi beberapa metode konvensional dalam antropologi, kajian ini kemudian sampai pada kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani Krui dalam hat mempertahankan atau mengkonversi sistem repong domar didasari oleh paling sedikit empat macam insentif. Keempat macam insentif tersebut adalah insentif ekonomis, ekologis, sosial dan kultural. Keberlarijutan pengelolaan lahan hutan dengan sistem wanatani repong damor akan ditentukan oleh keseimbangan peran keempat insentiftersebut dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani Krui."

"ABSTRAKTulisan ini mengkaji tentang peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan (repong damar). Permasalahan yang berusaha dijawab adalah, " mengapa keberadaan repong damar di desa-desa di Krui terus berlanjut dari generasi ke generasi ? Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka tulisan ini saya beri judul "Repong Damar: sistem pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan, di desa Waysindi, Krui, Lampung Barat." Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang telah saya lakukan di desa Waysindi, Krui, Lampung Barat selama empat bulan. Pengumpulan data saya lakukan dengan cara pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan para informan serta studi dokumentasi dari tulisan-tulisan terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan repong damar yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) adanya institusi pewarisan yang keberadaannya mampu mengatur anggota masyarakat setempat dalam mengelola sumberdaya repong damar. Repong damar sebagai harta kekayaan keluarga hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki tertua (sal tuha bakas), tidak terbagi-bagi pada seluruh anak (sistem pewarisan tunggal). Bagi penerima waris hanya mempunyai hak penguasaan atas harta tersebut dengan konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya. Sedangkan hak kepemilikan tetap berada pada keluarga. Suatu tindakan menjual-belikan atau mengalihfungsikan harta waris repong damar sangat dilarang atau ditabukan oleh masyarakat yang bersangkutan; (2) dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan repong damar (mulai dari pembukaan lahan hingga pengunduhan hasil) dilakukan sedemikian rupa (secara radar) sehingga repong damar tetap dapat terjaga keberlanjutannya. Dalam hal ini, untuk memanfaatkan dan mengelola repong dammar tersebut mereka telah menciptakan dan mengembangkan teknologi tradisional, sehingga repong damar terus dapat bermanfaat baik secara ekonomi maupun ekologis. Sementara itu, teknologi tradisional yang telah dimiliki tersebut terus disosialisasikan kepada setiap anggota keluarga dan masyarakatnya dari generasi ke generasi; (3) adanya migrasi ke luar bagi sebagian anggota masyarakat setempat pada gilirannya mengurangi tekanan (eksploitasi) terhadap repong damar. Di samping itu, mereka yang bermigrasi dan telah mendapatkan sumber penghidupan baru, sebagian penghasilan (uang/barang) dikirim ke desa untuk membantu ekonomi rumah tangga keluarganya di desa; (4) repong damar dibudidayakan dan dikembangkan oleh penduduk setempat secara meluas karena adanya permintaan pasar dan juga didukung oleh adanya fluktuasi harga yang relatif kecil dari waktu ke waktu."

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisataberbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsippengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konseppengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakanpariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaituaspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur danstudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembanganlingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatianpemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluangusaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum meratakarena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisataini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaanpengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yangtetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmenmelestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungankelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelolamasyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaanpromosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahdengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudahditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata danadanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on localwisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). Inthe development of tourism policy, it has to consider the principles of developingsustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various conceptsas tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policydevelopment, and influencing factors of tourism policy implementation. Thecombination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivistapproach with a type of descriptive research. The technique of collecting datathrough semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of thisstudy show that it still needs the role of government in the aspect of environmentaldevelopment related to the physical environment. In the economic aspect, tourism hasprovided employment opportunities for indigenous people, but the distribution ofeconomic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and leviesregarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholdersin its development planning, but there has been no support for a fixed budget andfinancial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. Inthe socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and iscommitted to preserving cultural traditions through various activities. Then, in theaspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism ismanaged by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervisionsystem, lack of availability of professional promotions, and lack of communication andcoordination between the government and indigenous people. Furthermore, localgovernment have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) inaspects of human resource development. The development of human resources throughcommunity empowerment describes the increasing awareness of the indigenous peoplein tourism and the provision of education and training."

"Tiap-tiap kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Salah satu hasil dari kebudayaan tersebut adalah bangunan-bangunan tradisional seperti yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Kampar. Bangunan tradisional ini merupakan produk/hasil dari proses adaptasi dari kebudayaan yang pada akhirnya membentuk kearifan lokal masyarakat dan menjadi ciri khas dari suatu masyarakat tersebut. Skripsi ini membahas tentang kearifan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Kampar yang dilihat dari bangunan tradisional yang dimiliki dan sejauh mana pengaruh kearifan budaya itu mempengaruhi bangunan tersebut.

---

Every culture in Indonesia is one of the richness of this nation that has to keep and make it away from extinction. One of the products of culture is traditional building like one of them that own by the Malay society of Kampar. Traditional building is one of the products of adaptation process of culture and at the end creates local wisdom and finally become characteristic of the society. This thesis is about local wisdom of culture that own by Malay society of Kampar from traditional building and how far the culture affects the building."

"Penelitian ini membahas tentang kelestarian lingkungan pada Kampung Adat Sunda Kawasan Gunung Halimun Selatan. Kampung Adat Cengkuk adalah salah satu kampung pengikut yang mengikuti tradisi atau Kasepuhan Ciptagelar dalam pengelolaan lingkungan. Faktor dari dalam dan luar kampung menyebabkan deforestasi hutan alam rata-rata sekitar 6-8% per tahun. Pertambahan penduduk kampung mencapai rata-rata 5,35% per tahun dikategorikan sangat padat. Tradisi atau adat Kasepuhan masih dianut warga kampung dengan menjaga hutan tutupan (leuweung tutupan) di sebelah selatan Kampung hanya untuk kegiatan subsistensi. Perubahan sosio-kultur terjadi pada masyarakat dengan tidak melakukan kegiatan berladang di hutan (outer island agriculture)tetapi lebih kepada kegiatan bertani di sawah (wet rice cultivation). Pengurangan pada proses dan kegiatan upacara, yang semula delapan upacara daur ladang menjadi lima upacara daur sawah. Kegiatan yang profan lebih banyak pada pengembangan komoditas tanaman ekonomi di kebun-talun. Pola keruangan dalam aspek kelestarian lingkungan juga masih menempatkan posisi; gunung-pemukiman-sungai; kampung inti-kampung pengikut. Kampung yang secara geografis lebih tinggi memiliki tradisi yang lebih ketat dibandingkan dengan kampung yang lebih rendah.

---

This research focused on the etemality of environment of indigenous Sunda Village of Kasepuhan Ciptagelar at Southem Halimun Mountain. The indigenous of Cengkuk Village was one compose of several cluster villages who still follow the tradition or Kasepuhan Ciptagelar in environmental management. There were internal factors and external factors led to deforestation of natural forests on average around 6-8% per year. The growth of population which was rise up until 5,35% per year was categorized as extremely dense. Kasepuhan indigenous tradition in people at the south of the village is still practicing by protecting forestland (leuweung tutupan) only for their subsistence. Social-culture changes were occurring in the community with no agricultural activities in the forest (outer island agriculture), but agricultural activities in the field (wet rice cultivation). Reduction ln process and ceremonial activities also happened, which was originally held eight ceremonial outer island agriculture rituals into five ceremonial of wet rice cultivation. More profane activities were developing economic crops in kebun-talun. The spatial pattern in environmental aspect was still having position; mountain-settlement-river; the main indigenous village of Kasepuhan-and the compose of several cluster villages. Indigenous villages that were geographically higher usually have more stricted tradition than the lower one."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Mengwi dan implikasinya terhadap administrasi publik non-Barat (Non-Western Public Administration [NWPA]). Masalah yang diangkat adalah bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dan diperkuat dalam konteks administrasi publik. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal ini memiliki padanan dalam konsep administrasi publik seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan. Implementasi nilai-nilai tersebut berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap LPD Desa Adat Mengwi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya melembagakan nilai-nilai lokal dalam struktur dan proses administrasi publik untuk memperkuat tata kelola yang responsif dan inklusif, khususnya dalam konteks NWPA. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik. Secara khusus, LPD Desa Adat Mengwi bisa menjadi best practice dalam hal tata kelola bagi LPD lainnya di Bali.

---

This research aims to examine the values of local wisdom in the governance of the Mengwi Traditional Village Credit Institution (LPD Desa Adat Mengwi) and its implications for Non-Western Public Administration (NWPA). The issue raised is how local values can be integrated and strengthened in the context of public administration. This research methodology uses a qualitative approach with data collection through field observations and in-depth interviews. The results showed that these local wisdom values have equivalents in public administration concepts such as community participation, accountability, and responsiveness in services. The implementation of these values has a positive impact in increasing public trust in Mengwi Traditional Village Credit Institution. The implication of this finding is the importance of institutionalizing local values in public administration structures and processes to strengthen responsive and inclusive governance, particularly in the context of the NWPA. This research underscores the importance of considering cultural context in the development of public administration theory and practice. In particular, Mengwi Traditional Village Credit Institution can be a best practice in governance for other Village Credit Institutions in Bali."