Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar kedua setelah Australia. Padahal di sisi lain, Indonesia bukanlah pemilik cadangan batubara terbesar dan diperkirakan kebutuhan batubara untuk keperluan domestik akan meningkat di masa mendatang. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk menahan laju ekspor batubara.Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pengenaan bea keluar batubara terhadap sektor produksi, faktor produksi dan distribusi pendapatan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008 sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan multiplier analysis.Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa pengenaan bea keluar pada sektor pertambangan batubara akan memberikan peningkatan pendapatan sektor produksi, faktor produksi dan institusi rumah tangga.

---

This research is conducted based on current condition of Indonesia as the second largest coal exporter, next to Australia. While on the other hand, Indonesia does not own the largest coal reserve and at the same time prediction of domestic needs shows the rise in the future. Therefore the policy to restrain coal export is necessary.

The objective of this study is to find out the impact of imposing coal export tax to the production sector, production factor, as well as distribution of household income. In order to achieve these objectives, the 2008 Social Accounting Matrix analysis is applied as the analytical framework. To calculate these impacts, multiplier analysis is implemented in this study.

Result of calculation as well as analysis show that imposition of export tax on coal mining sector will triger the rise on the income in production sector, improve the income in production factor and eventually improve the household income."

"Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yangmempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakemastahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiapkenaikan l persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan Sl ke atassebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomiakan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan Sl ke atas. Karena untukmenghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat guna mendukuugpertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang.Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkansumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsungsesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudahmenuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Dibeberapa daerahkaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi.Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untukmentransformasi pembahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan olehpemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akanmendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi.Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan Structural Path Analysis(SPA).Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhanekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan Sl ke atassebanyak 24| ribu ekivalen tenaga kerja (EIK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,l2persen.Apabila golongan rumah tangga secara desil berdasarkan jumlahpenduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatanrumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumahtangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Inimenunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumahtangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31. Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikandiberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, makapengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar l4 persen. Jika subsidipendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen"

"Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui besarnya multiplier sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional, mengetahui perubahan nilai tambah pada faktor produksi, pendapatan rumah tangga (institusi) dan sektor produksi dengan adanya injeksi pada sektor kehutanan melalui Hutan tanaman rakyat serta mengidentifikasikan seluruh jaringan yang berisi jalur yang menghubungkan pengaruh sektor kehutanan pada sektor lainnya dalam suatu sistem sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis pengganda Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Tahun 2005.Berdasarkan analisis pengganda neraca, sektor kehutanan akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Dari 54 sektor yang terdapat dalam Tabel SNSE, terdapat lima sektor yang memiliki angka pengganda neraca terbesar yang disebabkan oleh meningkatnya sektor kehutanan di bidang kayu adalah sektor kehutanan hasil hutan kayu itu sendiri, sektor perdagangan, sektor bukan tenaga kerja (modal), sektor Konstruksi, dan sektor perusahaan.Berdasarkan hasil analisis simulasi dampak, maka simulasi dampak (injeksi HTR pada sektor kehutanan kayu) memiliki nilai tambah terhadap perekonomian nasional. Terhadap blok faktor produksi persentasi peningkatan nilai tambah rumah tangga lebih tinggi dari faktor produksi bukan tenaga kerja (modal), dengan demikian maka kegiatan HTR di sektor kehutanan mampu menyerap tenaga kerja (pro job). Terhadap blok institusi Persentase pertambahan pada institusi rumah tangga lebih besar dari pada persentase pertambahan pada perusahaan dan pemerintah, rumah tangga yang mengalami peningkatan nilai tambah tertinggi adalah rumah tangga pertanian di pedesaan yang sebagian besar merupakan rumah tangga miskin (pro poor).Terhadap blok sektor produksi secara agregat simulasi dampak mampu meningkatkan nilai tambah sektor produksi dengan demikian maka kegiatan HTR di sektor kehutanan mampu meninkatkan output di sektor produksi nasional sehingga akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) atau dengan kata lain merupakan program pro growth. Berdasarkan analisa jalur maka blok faktor produksi memiliki pengaruh global terbesar dari kegiatan hutan tanaman rakyat pada sektor kehutanan dibandingkan dengan blok institusi maupun blok sektor produksi.

---

This study aims to Knowing the magnitude multiplier forestry sector to the national economy, knowing the change in value added in production factors, household income (institutions) and the production sector with the injection in the forestry sector through the Forest people plant and to identify the entire network that contains a path that connects the influence forestry sector on other sectors in an economic social system. This study uses a multiplier analysis of Social Accounting Mattrix(SAM) in 2005.

Based on the balance sheet multiplier analysis, the forestry sector will have an impact on the national economy. Of the 54 sectors listed in Table SAM, there are five sectors that have the greatest multiplier balance caused by increasing the forestry sector in the field of wood is wood forest products forestry sector itself, the trade sector, the sector is not labor (capital), Construction sector, and corporate sector.

Based on the results of simulation analysis of the impact, the simulation of the impact (HTR injection on wood forestry sector) have added value to the national economy. On The percentage of input blocks increase domestic value added is higher than the factors of production rather than labor (capital), so the HTR activities in the forestry sector can absorb labor (pro job). On The percentage of institutional blockadded in domestic institutions is greater than the percentage increase in the company and the government, households that experienced the highest increase in value-added agricultural households in rural areas most of which are poor households (pro poor).

On the block in the aggregate production sector capable of simulating the impact of increasing the value-added production sectors so the HTR activities in the forestry sector is able increase output in the national production sector that will increase the gross domestic product (GDP) or in other words is a pro growth program. Based on the analysis of the block of input lines have the greatest global impact of forest plantation activities of the people in the forestry sector compared with blocks of institutional and block the production sector. other sectors before getting to the sector which is influenced."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari pencabutan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah dan skenario kebijakan diversifikasi energi melalui konversi BBM premium ke BBG CNG pada sektor transportasi darat sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak dan pembangunan energi yang berkelanjutan di DKI Jakarta pada tahun 2012. Data yang digunakan adalah updating kerangka Sistem Nasional Sosial Ekonomi DKI Jakarta tahun 2012 dan Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 2012. Dampak pencabutan subsidi BBM dan konversi BBM premium ke BBG CNG pada penelitian ini dihitung menggunakan analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan dengan menggunakan kerangka SNSE.Selain itu, dilakukan pula penentuan jalur transmisi dampak kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG menuju sektor rumah tangga dengan structural path analysis. Hasil empiris analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan menunjukkan kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG melalui pembatasan pasokan BBM premium bagi sektor angkutan umum darat penambahan pasokan BBG CNG untuk sektor angkutan umum darat secara umum diperkirakan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG disertai dengan pencabutan subsidi BBM premium untuk direalokasikan pada pembangunan infrastruktur gas akan lebih banyak dinikmati manfaatnya oleh rumah tangga golongan menengah ke bawah. Kenaikan pendapatan institusi di DKI Jakarta akibat adanya kebijakan konversi BBM ke BBG diperkirakan lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan jasa-jasa. Sedangkan hasil structural path analysis menyatakan bahwa dampak penerapan kebijakan konversi BBM ke BBG ke institusi akan lebih efektif bila ditransmisikan melalui faktor produksi modal.

---

The aims of this study are to analyze the impact of the revocation of fuel subsidies have been done by the government and the energy diversification policy scenarios through the conversion of gasoline to CNG on the land transportation sector as one of the ways to reduce the dependence of society on oil and develop sustainable energy in DKI Jakarta in 2012.The data used are updating Jakarta Social Accounting Matrix SAM in 2012 and Input Output Table of DKI Jakarta in 2012. The impact of revocation of fuel subsidy and conversion of gasoline to CNG in this study is calculated using multiplier effects and decomposition of multiplier effects using SAM. In addition, the determination of the transmission path of the conversion of gasoline to CNG to the household sector is calculated using structural path analysis. The empirical results of the multiplier effects and decomposition of multiplier effects indicate the policy of converting gasoline to CNG through the limitation of gasoline supply for the public land transport sector will increase Households income. The policy of converting gasoline to CNG along with the revocation of premium fuel subsidy to be reallocated to the development of gas infrastructure will be more benefited by middle to lower class households. The increase of institutional income in DKI Jakarta due to the conversion of gasoline to CNG is estimated to be more used for food, board and services. While the results of structural path analysis states that the impact of the implementation of the conversion of gasoline to CNG to the institution will be more effective when transmitted through capital production factors. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemberian stimulus fiskal tahun 2009 terhadap perekonomian Indonesia khususnya terhadap sektor produksi, faktor produksi dan pendapatan rumah tangga serta menganalisis dan mengidentifikasi jenis stimulus fiskal yang paling baik dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Nasional tahun 2008.Skenario kebijakan yang dilakukan terdiri dari 4 simulasi yakni simulasi dengan menggunakan data stimulus fiskal tahun 2009 sebagai injeksi (shock) terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma), simulasi dengan menggunakan alokasi pengalihan insentif pajak ke sektor produksi sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009, simulasi dengan alokasi seluruh nilai stimulus fiskal ke angka pengganda sektor produksi sesuai proporsinya dan simulasi alokasi stimulus ke insentif pajak sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009.Hasil analisis menunjukkan bahwa stimulus fiskal 2009 memberikan dampak yang positif bagi penerimaan sektor produksi/output, nilai tambah tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga. Namun berdasarkan simulasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa walaupun memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, pemberian stimulus fiskal 2009 tidak efektif dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Dengan profil perekonomian Indonesia berdasarkan SNSE Nasional 2008, pemberian stimulus fiskal dengan memprioritaskan alokasi stimulus fiskal ke belanja pemerintah dengan proporsi angka pengganda pada sektor produksi menghasilkan hasil yang paling baik dalam tujuan untuk meningkatkan angka pertumbuhan nasional.

---

This study aims to analyze the impact of fiscal stimulus to the economy of Indonesia in 2009 specifically for the production sectors, factors of production and household income as well as analyze and identify the type of fiscal stimulus is best in enhancing the national growth rate. The data used to perform system analysis is the Social Accounting Matrix (SAM) of the National in 2008.

Policy scenarios that consisted of four simulations with the simulation using the data of fiscal stimulus in 2009 as an injection (shock) on the balance sheet matrix multiplier (Ma), simulated by using tax incentives to transfer the allocation of production sectors in proportion to the stimulus of fiscal 2009, the simulation with allocation throughout the fiscal stimulus to the production sector multiplier corresponding simulated proportions and stimulus allocations in proportion to the tax incentives on the 2009 fiscal stimulus.

The analysis showed that the 2009 fiscal stimulus provide a positive impact on the production sector revenue / output, value-added employment and household income. However, based on simulations performed can be concluded that although a positive impact on the economy of Indonesia, the provision of the 2009 fiscal stimulus is not effective in enhancing the national growth rate. With Indonesia's economic profile based on the 2008 National SNSE, providing fiscal stimulus to prioritize the allocation of fiscal stimulus to the proportion of government spending multiplier on the production sector produces the best results in order to enhance national growth rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan PDB dan output, dan dalmam memperbaiki distribusi pendapatan. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan pengganda SNSE, pengganda dekomposisi, Analisis Jalur Struktural, dan koefisien Gini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan rumah tangga paling tinggi dibandingkan dennen sektor lainnya. Kemudian, peranan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tanaman pangan terlihat mampu meningkatkan PDB dan output bruto seria dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Secara umum kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan merupakan kebijakan yang mampu meningkatkan PDB dan pendapatan sektor pertanian tanaman pangan paling baik dibanding kebijakan lainnya

---

The objective of the research is to analyze the impact of food crops sector development toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. The Analysis uses Social Accounting Matrix (SAM) model. In order to accomplish the objective of this research, four tools are

used i.e.: accounting multiplier, decomposition multiplier, structural path analysis (SPA), and gini coefficient. The result shows that food crops sector has contributed toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. Moreover, government expenditure in food

crops sector is able to improve National GDP and Output, and to improve income distribution. Generally, increasing production in food crops is the most effective policy to improve National GDP and to improve output in food crops sector."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis pengendalian di PT. ABC terkait dengan kegiatanoperasional dan persediaan batubara di daerah tambang. Selain itu, tesis inimenganalisis dampak yang akan dihadapi PT. ABC terkait dengan adanyaperubahan standar akuntansi keuangan terkait pertambangan umum dalamaktivitas pengupasan lapisan tanah. Hal-hal tersebut dianalisis guna melihatketerkaitan dalam tujuan umum suatu sistem pengendalian internal yaitu efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari data-data perusahaan maupun referensi lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. ABC masih harus meningkatkan pengendalian atas kegiatan operasionalnya serta mempersiapkan diri secara perlahan untuk mengadopsi perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the controling activities in PT. ABC related to operationalactivities and coal pit inventory. Moreover, this thesis analyzes the impact thatwould be faced by PT. ABC regarding the change of accounting standards related to general mining in stripping cost. The analysis is done in order to see the connection of a general-purpose internal control system which are the efficiency and effectiveness of operations, reliability of financial reporting, and compliance with regulations. The collecting data process in this thesis is done by interviewing, observation, and study of document method such as company working paper or other references. Results of this analysis indicate that the PT. ABC still has to improve the operation control and prepares to adopt the standards with the current accounting standards."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Pokok permasalahan adalah DJP melalui Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP, tidak konsisten dalam pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Wajib Pajak Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung, analisis percakapan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III terutang PPN karena batubara adalah barang kena pajak. DJP harus melakukan penyempurnaan terkait tata kerja Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP. DJP seharusnya membuat penegasan agar perlakuan pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III konsisten. Renegosiasi kontrak PKP2B Generasi III diperlukan agar pemungutan pajak terhadap kontraktor sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the treatment of value added tax VAT on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III. The subject matter is DJP Indonesian Tax Autority through the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office inconsistent in the imposition of VAT on the supply of coal by Contractor PKP2B Generation III. The research is case study research. The research method used is direct observation, conversation analysis through interview and literature study.The results showed that the supply of coal by PKP2B Generasi IIIsubject to VAT because coal is taxable goods. DJP must make improvements to the working procedures of the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office. DJP should make an affirmation about treatment of VAT imposition on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III is consistent. Contract renegotiation of PKP2B Generation III is required to collect tax on contractors in accordance with the principles of tax collection"

"Laporan magang ini berisi tentang analisa atas efek transisi penerapan ISAK 29 dari PSAK 33 Revisi 2011 mengenai aktivitas pengupasan tanah pada dua perusahaan pertambangan batu bara, yaitu PT. XYZ dan PT. BAR. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara implementasi PSAK 33 Revisi 2011 dan ISAK 29 di kedua perusahaan tersebut yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, pecatatan, dan pengungkapan dari setiap perusahaan mengenai aktivitas pengupasan tanah. ISAK 29 menetapkan bahwa terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi dalam mengakui biaya atas aktivitas pengupasan tanah sebagai aset yang ditangguhkan. Sebelumnya, ketiga syarat tersebut tidak ditentukan pada PSAK 33 Revisi 2011. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya ISAK 29, perusahaan membutuhkan adanya penyesuaian dalam menerapkan standar tersebut.

---

This internship report shows the analysis of the impact on the transition from PSAK 33 Revised 2011 to ISAK 29 regarding the stripping activity specifically in two coal mining companies, namely PT. XYZ and PT. BAR. This report shows the comparison between the implementation of PSAK 33 Revised 2011 and ISAK 29 in both companies that includes the recognition, measurement, presentation, record, and disclosure. ISAK 29 regulates that there are three conditions that must be met to recognize the cost of stripping activities as a deferred asset. Previously, the three conditions are not specified PSAK 33 Revised 2011. Therefore, with the publication of ISAK 29, the company should make an adjustment in implementing these standards. "

"Pada pertengahan tahun 2016, terdapat wacana kenaikan harga rokok di atas Rp50.000 untuk mengontrol konsumsi rokok masyarakat yang sangat tinggi dan terus meningkat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak penurunan konsumsi rokok terhadap perekonomian Indonesia melalui pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi SNSE Indonesia tahun 2008 yang telah di disagregasi. Dengan menggunakan analisis angka pengganda multiplier, dekomposisi pengganda dan indeks Theil, skripsi ini menemukan bahwa dampak dari penurunan konsumsi rokok dan mengalihkannya ke komoditas makanan berpotensi memiliki dampak positif terhadap pendapatan faktor dan pendapatan rumah tangga, serta mampu memperbaiki ketimpangan.

---

In mid 2016, there is a discourse of rising cigarette prices above IDR 50.000 to control the cigarette consumption by society which is very high and continues to increase. This study aims to analyze the impact of decreasing cigarette consumption on the Indonesian economy through the modified Social Accounting Matrix SAM of Indonesia in 2008. Using the account multiplier matrix, decomposition multiplier and Theil index, this paper found that the impact of decreasing cigarette consumption and diverting it to food commodities has the potential to have a positive impact on factor income and household income, as well as to improve inequalities."