Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam RUTR 1985-2005 telah direncanakan bahwa Jakarta telah memiliki perencanaan yang mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala di lapangan baik dari penggunaan lahan maupun infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong terkait dengan wilayah sekitar perbatasan Jakarta. Pada arahan RUTR kelurahan Tegal Alur termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Barat Laut di mana pengarahan dalam rencana Tata Ruangnya termasuk ke dalam wilayah penundaan pengembangan kota sampai dilengkapinya prasarana dengan kondisi yang baik. Akibat dari penundaan pengembangan kota tersebut adalah terjadinya perubahan penggunaan lahan dari hunian menjadi industri di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dinamika penggunaan lahan di kawasan Tegal Alur; untuk mengetahui arahan rencana tata ruang yang terkait dengan infrastruktur jalan maupun pola ruang; dan implikasi dari tidak terbangunnya infrastruktur, khususnya jalan di kawasan tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, dan metode analysis berupa gap analysis dan SWOT analysis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realita/pelaksanaan dalam memanfaatkan pola ruang. Hal ini memberikan dampak bagi lingkungan kawasan Tegal Alur berupa kemacetan, kualitas lingkungan mengalami penurunan. Pada awalnya kawasan tersebut direncanakan sebagai wilayah industri dan pergudangan sesuai dengan letak kawasan tersebut yang berdekatan dengan bandar udara dan pelabuhan. Oleh karena itu sesuai dengan Perda 6/1999 tentang RTRW Jakarta 2010 dan Perda 1/2012 tentang RTRW Jakarta 2030 maka kawasan tersebut seharusnya diarahkan menjadi kawasan industri dan pergudangan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan peruntukannya.

---

In RUTR 1985-2005 was planned that Jakarta has had a plan that covers all areas of Jakarta. However, in practice often run into obstacles in the field of both land use and infrastructure. This is caused by several factors related to the area around the border of Jakarta. On scheme RUTR 1985-2005, documented that Tegal Alur belongs to the Northwest Development Area where the direction of the spatial plan is included in the area of urban development postponement until all infrastructure in good condition. As a result of the delay then there is a change in land use from residential to industry in the region.

The purpose of this study was to determine how much the dynamics of land use in the Tegal Alur, to determine the direction of spatial planning related to road infrastructure and space patterns, and the implications of undeveloped infrastructure especially roads in the region. The method in this study used a qualitative descriptive method which includes data collection and analysis methods such as gap analysis and SWOT analysis.

The results obtained from this study is that there is a mismatch between plans and reality/execution in utilizing spatial patterns. It impacts on the environment such as the congestion, environmental quality has decreased. At first the area was planned as industrial and warehousing areas in accordance with the location of the area adjacent to the airport and harbor. Therefore, in accordance with Regional Regulation 6/1999 on Jakarta Detailed Spatial Plan 2010 and Regional Regulation 1/2012 on the Jakarta Detailed Spatial Plan 2030 should be directed to the industrial and warehousing to accommodate activities associated with the designation."

"Perubahan penggunaan lahan dari hunian menjadi industri dan pergudangan di kelurahan Kamal dan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan yang keluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, yaitu tidak sesuainya kodisi eksisting dengan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW) Kecamatan Kalideres yang telah ditetapkan (Perda 6/1999). Kondisi tersebut seakan-akan menunjukkan ketidak konsistenan Pemda DKI Jakarta dalam menata suatu wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan. Beberapa aspek yang berpengaruh dalam penggunaan lahan tersebut di antaranya adalah aspek aksesibilitas daerah tersebut ke terminal, pelabuhan dan bandara, dan kegiatan di kawasan yang saling berdekatan (neighbourhood) serta aspek harga properti pergudangan dan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari harga lahan/bangunan (Property price), aksesibilitas (accessibility) dan kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood) kepada terjadinya perubahan penggunaan lahan dari hunian menjadi industri dan pergudangan di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Metode penelitian yang adalah dengan menggunakan survey kepada 41 responden pemilik bangunan gudang, dan metode analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor harga lahan/bangunan (property price), aksesibilitas (accessibility) dan kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood penggunaan lahan dari hunian menjadi industri dan pergudangan di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood) merupakan faktor penyebab utama/dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di kelurahan Kamal dan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres. Jakarta Barat.Perubahan pola pemanfaatan lahan di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur sangat ditentukan dengan keterkaitan antar kegiatan wilayah (aglomerasi). Indikasinya dapat dilihat bahwa di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur sedikit sekali ditemukan lahan hunian dan lahan kosong, lahan yang ada sudah padat dengan Universitas Indonesia kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri dan pergudangan.Hal ini dikarenakan lahan yang berfungsi untuk industri dan pergudangan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang berfungsi hunian. Saran penelitian adalah (1) Jika Pemda DKI Jakarta akan melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayahnya, agar lebih memperhatikan faktor kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood) dengan wilayah tersebut; (2) Pemda DKI Jakarta agar mempertimbangkan keberadaan bangunan pergudangan di Kelurahan Kamal & Tegal Alur yang tidak sesuai dengan RTRW mengingat banyaknya tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya dari keberadaan gudang-gudang tersebut; (3) Terhadap wilayah lain yang memiliki karateristik yang sama dengan wilayah penelitian yang berpotensi menimbulkan permasalahan serupa, seperti di Kelurahan Kapuk dan Cengkareng Barat. Kecamatan Cengkareng. Jakarta Barat, Pemda DKI Jakarta harus lebih ketat melakukan pengawasan dan penertiban bangunan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; (4) penelusuran variabel lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan seperti faktor geografis, faktor kebijakan pemerintah dan faktor hukum pertanahan.

---

The changing purpose of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres Jakarta Barat showed the violence against the law which was issued by Pemda DKI Jakarta, which was the disparity between existing condition and Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW) of Kecamatan Kalideres which had been established as Perda 6/1999. This such condition was likely showing the inconsistency of Pemda DKI Jakarta in managing certain areas comply with established RRTRW. Several aspects which had influences in using areas were accessibility to terminal, seaport, and airport, and activities within close areas (neighbourhood), and also the cost of warehouses and other industrial cost. This research was aimed to analyze the influence of cost of land and building (property prices), accessibility, and activities within close areas (neighbourhood) toward the changing usage of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. 41 respondents?the warehouses owners, were particitipated in this study by employing survey method. Multiple regression analysis was used to test hypotheses.Results showed that (property prices), accessibility, and activities within close areas (neighbourhood) toward the changing usage of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres. Jakarta Barat. From the three factors of variable research, activities within close areas (neighbourhood) is a domain factor toward the changing usage of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.The changing purpose of land in Kelurahan Kamal and Tegal Alur activities within close areas to support agglomeration. This indication saw that Kelurahan Kamal & Tegal Alur only few housing and land are used, that land full with activities of industries and warehouses. This condition of the object are used to industries and warehouses to support high-economics land not housing function. Suggestions can be proposed as follow: (1) neighbourhood should be considered if Pemda DKI Jakarta decide to review Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) Pemda DKI Jakarta should consider the existence of warehouses in Kelurahan Kamal & Tegal Alur which not comply with RTRW since there are so many Universitas Indonesia vi labours granting their lives from those warehouses; (3) in the case of areas which have similar characteristics with research areas which have potential to create similar problems, such as Kelurahan Kapuk and Cengkareng Barat.Kecamatan Cengkareng.Jakarta Barat, Pemda DKI Jakarta should place tighter control and building management comply with regulations; (4) tracing to find another variables which influence changes of land usage such as geographical factor, government policy factor, and land law/regulation factor."

"Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Populasi nyamuk Aedes aegypti dewasa yang padat adalah faktor risiko dari kejadian DBD. Keadaan ini juga bisa dipengaruhi oleh karakteristik individu dan diperparah dengan kondisi lingkungan, perilaku individu dalam memberantas sarang nyamuk serta mencegah gigitan nyamuk. Penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepadatan nyamuk Ae. aegypti dewasa di rumah dengan kejadian DBD di Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, tahun 2019. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara pada 152 responden dan menangkap nyamuk di 55 rumah terpilih di 4 RW dengan kasus terbanyak. Pengukuran kepadatan dilakukan dengan menghitung sampel nyamuk Ae. aegypti menggunakan rumus angka istirahat per rumah (RR). Hasil studi memperlihatkan bahwa ada hubungan bermakna antara kepadatan nyamuk Ae. aegypti di rumah dengan kejadian DBD. Analisis juga menunjukkan faktor lingkungan yang berhubungan signifikan dengan kejadian DBD adalah penggunaan AC (3,77; 1,67-8,51), sedangkan karakteristik individu yang berhubungan termasuk usia (36,14; 11,84-110,29), jenis kelamin (5,01; 2,24-11,22), dan keberadaan individu (14,04; 5,06-39,01). Faktor perilaku yang memiliki hubungan dengan kejadian DBD ialah penggunaan kawat anti nyamuk (2,74; 1,28-5,87).

---

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the main public health concerns in Indonesia. Aedes aegypti mosquito abundance is a risk factor for DHF. This condition is also influenced by individual characteristics and worsened by environmental factors, eradication of mosquito nests and prevention of mosquito bites practice. This quantitative study with a cross-sectional design aims to analyze the correlation of adult Ae. aegypti density in houses with DHF in Tegal Alur, Kalideres, 2019. The data were obtained from interviewing 152 study subjects and collecting adult mosquitoes in 55 selected houses in 4 high incidence RW. Adult Ae. aegypti density were determined by resting rate (RR) formula which defined as the number of resting mosquitoes per house.

The result showed that there is a significant relationship between Ae. aegypti mosquito density with DHF incidence. There are also significant correlation between environmental factor which is air-conditioner use (3,77; 1,67-8,51); individual characteristics including age (36,14; 11,84-110,29), sex (5,01; 2,24-11,22), and

individual whereabouts (14,04; 5,06-39,01); along with behavioral factor which is the use of mosquito nets (2,74; 1,28-5,87)."

"Kelompok minoritas keturunan Cina dalam kebijakan asimilasi sebagai penguatan konsep nation-building selama ini mengambil salah satu ciri budaya dari `suku asli', misalnya seperti yang terjadi di Tegal Alur, Jakarta Barat adalah dengan mengambil ciri budaya orang Betawi, sebagai kelompok mayoritas. Setiap kelompok lalu tetap menggunakan ciri budayanya sekaligus ciri budaya campur yang khas sebagai bagian dari tradisi keturunan Asli, yaitu keturunan Cina yang sudah berasimilasi dengan "pribumi". Identitas sebagai keturunan asli inilah yang kemudian sering digunakan oleh keturunan Cina di Tegal Alur dalam berinteraksi dengan otoritas negara sebagai penguasa lokal yang berasal dari kelompok mayoritas.Didalam interaksi terdapat pendikotomian antara "Pribumi" dan "non-Pribumi" yang dilakukan penguasa lokal sebagai wakil otoritas negara dengan menempatkan keturunan selalu menjadi the other dari "pribumi". Otoritas negara ini cenderung me'minta' disembunyikannya identitas keturunan yang berbeda dengan identitas otoritas negara yang"pribumi". Hal ini mengakibatkan kelompok minoritas keturunan baik asli tidak dapat memakai identitasnya secara bebas. Karena ketika identitas tersebut digunakan maka yang terjadi adalah perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Tindakan diskriminatif ini muncul dalam interaksi antara otoritas negara dan keturunan Cina asli, terutama ketika otoritas negara merasa posisinya sebagai kelompok mayoritas akan terancam dengan memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk bebas bergerak dalam semua domain yang dikhawatirkan akan meminggirkan kelompok mayoritas. Akhirnya kelompok minoritas yang berada dalam otoritas negara pun memilih untuk menyembunyikan identitasnya dibalik identitas sebagai bagian dan kelompok mayoritas "pribumi"."

"Dari bahasan tabulasi pemakaian bahasa berdasarkan latar, topik pembicaraan dan partisipan pada 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3 ternyata asumsi yang diajukan pada 1.1 --bahasa komunikasi sehari-hari di antara penduduk Jakarta yang terdiri dari beragam suku adalah )Bahasa Indonesia, di lain sisi penduduk (pendatang) baru masih sering mema_kai bahasa asalnya -- sesuai dengan hasil yang diperoleh. Dengan melihat angka persentase pemakaian bahasa menurut latar dapat disimpulkan bahwa Bahasa Indonesia menjadi pilihan pertama, Bahasa Daerah menjadi pilihan kedua dan Bahasa Campuran menjadi pilihan ketiga. Bahasa Indonesia ternyata merupakan bahasa komunikasi baik di rumah, di pasar maupun di kantor/sekolah. Bahasa Indone_sia harus diutamakan, menurut pendapat responden, karena merupakan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa.Bahasa Daerah hanya dipakai di rumah saja kepada keluarga, orang tua, keluarga istri/ suami, mertua dan orang satu daerah yang bahasanya lama dengan responden. Hal ini disebabkan oleh pendapat responden bahwa penguasaan bahasa-pertama/ Bahasa Daerah cukup panting. Sebab_"

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative dynamics di Kelurahan Tegal Alur melalui program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU . KOTAKU merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Teori yang digunakan adalah collaborative dynamics yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi Balogh 2011 . Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun pihak yang berkolaborasi dalam Program KOTAKU adalah masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 10 sub-dimensi dari 12 sub-dimensi yang terpenuhi yakni 1 penemuan, 2 definisi, 3 pertimbangan, 4 penentuan, 5 kepercayaan, 6 legitimasi, 7 prosedur dan pengaturan kelembagaan, 8 kepemimpinan, 9 pengetahuan, dan 10 sumber daya.Kata Kunci: Collaborative dynamics; collaborative governance; masyarakat; pemerintah; permukiman kumuh.

---

ABSTRACTThis research aims to describe collaborative dynamics in Tegal Alur Urban Village through Kota Tanpa Kumuh KOTAKU program. KOTAKU is a program is that aims to realize settlements that are habitable to reach 0 Ha slum without displacing. This research uses Emerson, Nabatchi, Balogh rsquo s theory 2011 . Research approach is post positivist that utlizes in depth interview and literature study. The people who take side at collaboration KOTAKU rsquo s Program Planning are community and government. The result shows that there are 10 sub dimensions of 12 sub dimensions that are fulfilled which is 1 discovery, 2 definition, 3 deliberation, 4 determination, 5 mutual trust, 6 legitimacy internal, 7 procedural institutuional arrangements, 8 leadership, 9 knowledge, and 10 resource. Keywords Collaborative dynamics collaborative governance community government slum settlement "

"Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat pada waktunya adalah salah satu tujuan terpenting. Keterlambatan merupakan sesuatu yg tidak dikehendaki, karena akan sangat merugikan kedua belah pihak. Beberapa proyek yang kompleks terdapat banyak faktor ketidakpastian sering menimbulkan limbah (waste) yang menyebabkan proyek terlambat. Salah satu metode untuk menanganinya adalah konsep lean construction. Studi di proyek Pekanbaru Dumai Seksi 2A pada underpass 28+150 terdapat 15 dari 58 kegiatan yang memyebabkan keterlambatan 30 hari, dimana jika menghilangkan kegiatan tersebut masih terlambat 15 hari. Salah satu upaya memperpendek durasi adalah crashing program dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 115 orang selama 47,5 hari pada pekerjaan bekisting dan pembesian. Tools lean lainnya yang dapat dilakukan adalah standardization, last planner system, coordination, get quality right at first time, just-in-time, prefabricated dan five S. Dengan crashing program, waktu pekerjaan menjadi 145,5 hari kalender dimana lebih cepat 4,5 hari dari schedule rencana. Biaya mengalami kenaikan sebesar Rp 625.941.000,-, namun disisi lain terdapat efisiensi waktu selama 4,5 hari sebesar Rp 62.907.368 sehingga berpengaruh terhadap HPP dari 82,166% menjadi 86,311% dan laba mengalami penurunan dari 17,878% menjadi 13,689%. Dampak lainnya adalah tidak kena sanki 1/1000 dan terhindar blacklist dari Owner.

---

The success of implementing a construction project in the end is one of the most important goals. Delay is something that is not desirable, because it will be very detrimental to both parties. Some projects are one of the most important factors that cause waste to emerge. One method to handle it is the lean construction concept. The study in the Pekanbaru Dumai Section 2A project on the 28 + 150 underpass was 15 of the 58 activities which caused a delay of 30 days, whereas if the activity was eliminated it was still 15 days late.

One effort to shorten the duration is a strike program with a workforce of 115 people for 47.5 days on formwork and pembesian work. Other lean tools that can be done are standardization, the last planning system, coordination, getting the right quality at the first time, on time, prefabricated material, and five S. With the program breaking down, working time becomes 145.5 calendar days, 4 faster, 5 days from the scheduled schedule. Increasing costs increased by Rp. 625,941,000, - but on the other hand, the time efficiency of 4.5 days amounting to Rp. 62,907,368 increased against HPP from 82,166% to 86,311% and profits increased from 17,888% to 13,689%. Other impacts are not subject to 1/1000 sanctions and avoid being blacklisted by the Owner."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"