Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. ASEAN Community Pembentukan komunitas keamanan ini merupakan suatu fenomena yang menarik karena komunitas ini dibentuk dalam suatu kawasan regional yang terdiri dari negara negara dengan kapabilitas militer yang cenderung serupa karena tidak terdapat hegemon regional di kawasan tersebut. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis mengapa proses pematangan APSC diikuti oleh poliferasi senjata ofensif oleh negara negara anggota ASEAN Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara proses pematangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC dengan dinamika persenjataan di Asia Tenggara serta seberapa besar tingkat interaksi antara kedua variabel tersebut.

---

The idea of the establishment of ASEAN Political Security Community APSC in 2015 is a manifestation of security pillar which is one of the pillars that support ASEAN Community The establishment of this security community is an interesting phenomenon as it is created in a region that consists of states with similar military capabilities as the region does not possess regional hegemon.

This research focuses on the question why the maturation of ASEAN Political Security Community APSC is followed by the arms proliferation of ASEAN member states. It also explains the linkage between the maturation of APSC and the arms dynamics in Southeast Asia as well as the level of interaction among the two variables."

"Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki prioritas yang jelas dalam upaya peningkatan hubungan dan politik luar negerinya. ASEAN terus berupaya mengembangkan tingkat perekonomian serta stabilitas keamanan regional melalui Komunitas ASEAN 2015, salah satunya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan diantara anggota ASEAN. Melihat kondisi keamanan kawasan saat ini, diperlukan langkah proaktif untuk menyikapi masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan fungsi APSC, Indonesia berpeluang untuk meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan intelligence sharing diantara negara anggota ASEAN. Penelitian ini berupaya menunjukkan implementasi konsep intelligence sharing dan konsep security community untuk menjelaskan pembangunan kawasan yang stabil melalui cara-cara damai sehingga aspek mutual trust dan collective identity di Asia Tenggara terpenuhi.

---

Indonesia as one of ASEAN members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN's members. Seeing the current regional security's condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia's region through intelligence sharing's enhancing amongst ASEAN's countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing's concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled."

"Kasus penerimaan terbatas ASEAN dalam norma pengaturan senjata kecil dan senjata ringan menunjukkan peristiwa kontra-tren dari tren penerimaan norma internasional dalam masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mendasari penerimaan terbatas ASEAN terhadap norma pengaturan senjata kecil dengan berusaha menelusuri proses mikro yang terjadi pada konteks struktur domestik ASEAN sebagai refleksi terhadap dinamika pengaturannya pada tingkat kawasan. Dengan menggunakan metode multi-value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), penelitian ini menemukan bahwa strategic culture dan struktur politik domestik berpengaruh secara signifikan dalam memungkinkan terjadinya saluran normatif bagi resonansi norma pengaturan senjata kecil. Sementara itu, karena adanya perbedaan kompetensi normatif di antara negara-negara ASEAN dan adanya cognitive prior ASEAN yang memiliki kecenderungan untuk menjadi organisasi regional bercorak ?sovereignty-oriented?, ASEAN membatasi penerimaan norma ini dengan melakukan lokalisasi norma pengaturan senjata kecil di kawasan.

---

ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN?s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region"

"Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan kontruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN Political Security Community 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang security dilemma sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakankan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

---

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015."

"In this third edition of Constructing a Security Community in Southeast Asia, Amitav Acharya offers a comprehensive and critical account of the evolution of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) norms and the viability of the ASEAN way of conflict management. Building on the framework from the first edition, which inspired the establishment the ASEAN Political-Security community, this new edition has been extensively updated and revised based on new primary sources that are not publicly available.Updates for this edition include:Expanded and updated coverage of the South China Sea Conflict and how it affects regional order and tests ASEAN unityAnalysis of new developments in US role in the region, including ASEAN's place and role in the US pivot/​rebalancing strategy and the evolution of the East Asian Community, the newest summit level multilateral groupExtensive analysis of the ASEAN Political-Security communityAn examination of US-China relations and China-ASEAN relationsCoverage of ASEAN's institutional development and the controversy over reform of the ASEAN Secretariat.An updated outlook on ASEAN's future as a security community and the issue of ASEAN Centrality in the regional security architecture. The new edition will continue to appeal to students and scholars of Asian security, international relations theory and Southeast Asian studies as well as policymakers and the media"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region."

"Setelah selesai Perang Dingin tepat pada awal tahun 90an, Cina melakukan peningkatan kapabilitas militer secara besar-besaran. Program peningkatan kapabilitas militer ini mendapat perhatian lebih di kawasan Asia Timur, terutama Jepang. Negara samurai itu merasa sangat terancam dengan peningkatan kapabilitas militer Cina yang lebih fokus terhadap pengembangan senjata yang bersifat ofensif. Maka dengan demikian Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militer yang bersifat ofensif untuk merespn apa yang telah dilakukan oleh Cina. Pertanyaan penelitan dalam kasus ini bagaimana stabilitas sistem di Asia Timur khususnya antara Cina dan Jepang setelah melakukan strategi ofensif. Dalam penelitan ini menggunakan penelitian positivist atau yang sering disebut dengan penlitian kuantitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kapabilitas militer Cina lebih pesat dibandingkan peningkatan kapabilitas militer Jepang dan jumlah kekuatan ofensif Cina lebih besar dibandingkan kekuatan ofensif Jepang. Hal ini dapat memicu terjadinya perlombaan senjata antara Cina dan Jepang yang dapat mengakibatkan stabilitas sistem dikawasan goyah, karena dengan terjadinya perlombaan senjata konflik terbuka dapat terjadi kapan saja.

---

Since the end of the Cold War,China military rise has become an issue in East Asia Region. The rise of China?s military resulted a serious threat in East Asia, especially Japan. Japan perceive the rise of China?s military as a threat to its national security. The reason that the rise of military capabilities in China is more focus on offensive weapons. In order to response China offensvie strategic, Japan also develop its military capabilities and it is offensive. The research questions being proposed in this thesis are how is the system stability in the region after China and Japan develop its offensive military capabilities. The study uses quantitative research to see how arms has an effect to ystem stability in the East Asia region.

The result of this study shows that military rise of China is more superior than Japan. China has much more offensive weapon than Japan. Because of this fact, the big gap between China and Japan can trigger an arms race in East Asia region. If an arms race happen, the tendency of an open war theater is very possible and it will cause an unstable system in the region."

"This study argues that the extensive use of Information and Communications Technology (ICT) by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) would:((1) enhance policy coordination within the intergovernmental organization; (2) promote inclusive regionalism by providing new avenues for broaderstakeholder participation in regional affairs; (3) help develop a stronger regional identity, particularly among the young; and (4) improve "network management" or coordination of the collaborativeactivities of the member states.But this study is not merely about making ASEAN more effective."