Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah karena penulis tertarik untuk membahas mengenai klausul negative covenant. Klausul ini adalah klausul yang umum digunakan dalam perjanjian yang melibatkan jumlah uang yang banyak, dan objek berharga lainnya. Masalah dengan klausul ini adalah kadang kala klausul ini bersifat terlalu membatasi dan malah memberatkan pihak debitur, juga apabila debitur melanggar klausul ini maka pihak bank dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Ketidakseimbangan posisi membuat penulis tertarik untuk membahas apakah negative covenant sah dalam hukum Indonesia, dan apakah alasan dari pihak bank untuk menggunakan klausul ini dalam perjanjiannya. Dalam menulis skipsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan studi internet. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa negative covenant sah dan dapat diaplikasikan dalam hukum Indonesia, dan bahwa alasan penggunaan negative covenant tersebut adalah untuk melindungi pihak bank dari resiko lebih jauh.

---

The purpose of the writing of this thesis is because the author is interested in a particular clause which is the negative covenant. The negative covenant is a common clause to be used in an agreement particularly when the agreement involved a large sums of money, or objects of worth. The problem with the negative covenant is sometimes being too restrictive and become such a heavy burden for the borrowers side, and that a violation can cause a one sided contract termination, in this case the bank. And because of the one sided advantage it offers, the author is curious whether or not the negative covenant is applicable in the Indonesian Law, and what was the reason behind the inclusion of the clause in the agreement. In the process of writing this thesis, the author conduct several studies including bibliography studies, interview, and internet sourcing. The result of these studies confim that negative covenant is indeed applicable in the Indonesian Law and that the reason of including the covenant is to protect the bank’s interest from further risk that may arise. "

"Secara umum ada 2 dua jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ditinjau dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Salah satu ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah klausul Negative Pledge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1 akibat hukum dari penggunaan klausul Negative Pledge dalam Perjanjian Kredit dan 2 penyelesaian terhadap masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, pengambilan keputusan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah 1 akibat hukum yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge antara lain merupakan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan, Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung, tidak dilakukannya pendaftaran Fidusia, penguasaan aset dan harta tetap berada di tangan Debitur, Debitur tidak dapat menjaminkan aset dan harta kepada Kreditur lain, serta risiko kemacetan kredit yang berpengaruh bagi Bank dan Negara. 2 penyelesaian masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge adalah dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang mengatur teknis penggunaan klausul Negative Pledge dan dengan adanya Pembatasan dari Negara.

---

In general, there are two 2 types of loans granted by the bank to its customers in terms of assurance the secured loans and unsecured loans. One of the provisions included in unsecured loan agreement is Negative Pledge clause. Objectives of this research are to determine 1 legal consequences from the use of Negative Pledge clause in Loan agreement and 2 how to resolve the problem which occured from implementation of Negative Pledge. This research is a normative law prescriptive. Data used are secondary datas were analyzed qualitatively while decision making based by deductive logic.

Research result 1 the legal consequences occurs from the use clause Negative Pledge which are Unsecured Loan agreement, Creditors domiciled as a creditor Concurrent, creditors cannot execute the collateral directly, the registration of Fiduciary is not done, control of assets and property remains in the hands of the Debitor, the Debitor shall be committed to ensuring that assets and property will not be taken as mortgage to other creditors, as well as the risk of the credit crunch affecting the Bank and the State. 2 Settlement of problems occurs from the use Negative Pledge clause are by issuing Implementing Regulations governing the technical use and with restriction from the State as well for the implementation of Negative Pledge clause. "

"Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Bank X dengan PT. Y mengadakan perjanjian kredit modal kerja yang dituangkan ke dalam akta notaris. Tetapi, terdapat klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang ditemukan lebih menguntungkan pihak bank yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan bank. Permasalahan yang dikaji adalah perlindungan nasabah kredit menurut peraturan perbankan yang berlaku dan pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksploratoris-eksplanatoris dan berbentuk evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara bank dengan nasabah kredit, sehingga tidak menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena masih kurang memberikan perlindungan bagi nasabah kredit walaupun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah.

---

Working capital loan is a loan that used for the purpose of increasing production in its operations. Bank X and PT. Y entered into a working capital loan agreement which was poured into notarial deed. However, there are clauses in the agreement that are found to be more favorable to the bank which shows an imbalance of position between the customer and the bank.

The problem to be studied are the protection of loan customers according to prevailing banking regulations and the implementation of loan customer protection in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y.

This thesis aims to analyze the implementation of loan customers protection in the working capital loan agreement. Using juridical-normative research method with exploratoryexplanatory research typology and evaluative form.

The results showed that in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y there is no balance position between the bank and the customer, so the principle of freedom of contract does not applied because it still does not provide the protection for loan customers despite the existing regulations that regulate the protection for customers."

"Saat ini, banyak debitur korporasi besar yang membutuhkan kemudahan dalam memperoleh kredit, yang mana kemudahan ini tidak diperoleh ketika debitur harus memberikan suatu agunan kepada bank. Oleh sebab itu, bank memberikan alternatif penjaminan berupa Negative Pledge yang didasarkan pada kepercayaan pada nasabah debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan negative pledge sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia serta mendeskripsikan praktik perkreditan dengan jaminan negative pledge di Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yang memberikan pemaparan informasi serta analisis yang telah diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penerapan negative pledge sebagai jaminan kredit, baik dari segi hukum perbankan, hukum jaminan, hukum perjanjian, serta berbagai penerapannya di dunia. Pada penerapannya di Bank XYZ, kredit dengan jaminan berupa kondisi negative pledge tidak mempersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itu, kredit dengan jaminan negative pledge diberikan pada debitur- debitur segmen korporasi yang memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Selain itu, bank juga melihat track recod nasabah tersebut dalam ranah finansial serta prospek usahanya.

---

These days, many major corporate debtors is need an easiness to access bank loan, in which could not be obtained if the bank requires them to give any collateral as a security for the loan. Therefore, some banks in Indonesia provide negative pledge as an alternative form of loan security, which based on bank rsquo s trust against debtors. The purpose of this research is to identify the law of negative pledge as a loan security in Indonesia and to describe the application of loan agreements with negative pledge as its security in Bank XYZ. Research method used in this research is qualitative method, in which resulting to an analytic descriptive research that gives some explanations about the information and analysis done by the Writer.

The result of this research is that there are a few legal basis in the area of banking law, security law, contract law, and some best practices in the world, which can be the basis to the practice of negative pledge as a loan security. For the practice in Bank XYZ, loan agreements with negative pledge as a security would not require the debtors to give any collateral to the Bank. Therefore, this kind of facility will only be given to the major corporate debtor that meets the requirements made by the Bank. Furthermore, Bank XYZ also consider the factor in the area of financing and business prospect of such debtors. "

"PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI merupakan sebuah Independent Power Producer IPP yang mendapatkan Power Purchase Agreement PPA ,dari PLN pada tahun 2011. PPA adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan PLN selama 30 tahun. Untuk pendanaan pembangunan PLTU Mulut Tambang Banjarsari, PT BPI mengeluarkan ekuitas sebesar 30 dan BNI sebesar 70 dari biaya pembangunan PLTU. Kebutuhan pembiayaan pada proyek PLTU diberikan dalam bentuk kredit investasi secara sindikasi. Sejak dimulainya operasi komersial, timbul permasalahan dalam hal ketersediaan PLTU dan juga jaringan transmisi yang menyebabkan munculnya masalah keuangan. PT BPI mendapatkan kendala yang serius dalam pemenuhan kewajibannya mengembalikan pinjaman baik pinjaman pokok maupun bunga dari pinjaman sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI. Sehingga terjadi potensi default atau kegagalan dalam pelunasan utang baik besaran maupun waktu pelunasan pinjaman oleh PT BPI. Dalam tesis ini, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa mengenai kesesuaian perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI denga nketentuan yang berlaku, menganalisa mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam klausula-klausula pada perjanjian kredit serta menganalisa mengenai perlindungan hokum bagi debitur jika terjadi resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalu I studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun, Klausula-klausula pada perjanjian kredit PT BPI dan BNI tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hokum kepada debitur karena BNI masihmencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengenai resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit dalam hal ini disebabkan oleh pihak PLN, yaitu pada saat PLN tidak dapat mengambil seluruh energy yang dihasilkan PLTU karena kesalahan PLN walaupun ada perlindungan ldquo;take or pay rdquo; tapi tidak melindungi potensi kerugian karena adanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Klausul ldquo;take or pay rdquo;menyatakan bahwa jika PLN tidak dapat membeli listrik sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh IPP maka PLN diharuskan untuk membayar minimal 80 dari listrik yang diproduksi.

---

PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI is anIndependent Power Producer IPP which has been awarded aPower Purchase Agreement PPA by PLN on 2011. The PPA is a contract or agreement between an IPP and PLN to sell the electricity power for the period of 30 years. To finance the development of Mine Mouth Power Plant of PLTU Banjarsari 2 x 110 MW, PT BPI uses the structure of Debt to Equity ratios of 75 to 25 . It means that PT BPI has to put the equity as much as 30 of the total project cost and the 70 of project cost was financed by the loan from lender. This loan needed to finance the project is given by a syndication bank as stated in the loan agreement. Started from the commercial operation there is a problem of the availability of the power plant and also the performance of the transmission line which has resulted the financial problem. PT BPIhas faced a serious problem in the process of repayment of the loan including the interest of the loan. This problem lead to a potential default or the failure in returning the money that has been borrowed by PT BPI. In this thesis, a thoroughly study has been executed, in order to analyse in depth concerning the compliance of the loan agreement to the valid law and regulation related to such agreement. Also it has been studied all the clauses in accordance with the legal protection for the debtor if there is a default that arisen outside of the loan agreement. This study is a normative study with the case to case approaches and also by the valid regulation approach which is done through the literature study, with the study through all of the legally related documents which can be categorized as primary, secondary and tertiary documents. The results of the study and research has shown that the loan facility agreement between PT BPI and BNI is in compliance with the valid law and regulation however its clauses of the loan agreement has not given all the complete legal protection to the debtor, because BNI still incorporated a clause that is prohibited by the Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 1 POJK.07 2013 concerning Consumer Protection in Financial Services Authority, concerning the default risks that arise from the outside of the loan agreement. In this case because of the default caused by PLN whenever PLN can not take the whole energy because their fault, there will be an opportunity lose for IPP. Even though there is the so called ldquo take or pay rdquo clause in which whenever PLN could not take the power as stated in the contract, PLN must pay the amount of 80 from the availability of the power plant to ensure the IPP will still pay the loan to the bank.So the ldquo take or pay rdquo clause is a kind of protection for the Bank. Also for the Bank itself there is a protection in which as stated in the loan agreement ie. the pledge of shares agreement in which the Share Holders of IPP will pledge all of their share in the IPP."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor Pos, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Salah satunya seperti yang dilakukan Pandawa Group. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian antara Pandawa Group dan Nasabah yang menjadi tolak ukur, apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dengan karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group ini bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat harus waspada dalam memilih instrumen keuangan yang tepat untuk menyetorkan dananya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the activities of accumulating public funds in Indonesia, especially on community fund raising activities conducted by Pandawa Group. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Law. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Act. Some of these institutions include Banks, Investment Managers, Futures Brokers, Post Offices, Pension Funds, Insurance Companies, Micro Finance Institutions, and Savings and Loans Cooperatives.But nowadays, there are still many parties who do the unlawful public fund raising. As a result many communities are harmed. One of them as the Pandawa Group. In writing this thesis, the authors will analyze the Letter of Agreement between Pandawa Group and Customer which become benchmarks, whether the fund raising activities conducted Pandawa Group has been in accordance with the legislation in Indonesia. In this thesis, it is understood that the characteristics of fundraising undertaken by the Pandawa Group basically have some similarities to the fundraising characteristics undertaken by some financial institutions permitted by law. However, the fund raising activities carried out by Pandawa Group is contrary to the legal provisions in Indonesia. In this case, the public should be vigilant in choosing the right financial instrument to deposit the funds."

"Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut lead creditor atau lead manager , dan subyek (peserta) yang ada dalam kredit sindikasi yakni - pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat secara notariil mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta sindikasi dan memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Fokus analisanya adalah posisi nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah sudah terlindungi dan diatur akan hak-haknya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum lainnya. Permasalahan yang akan dikaji adalah salah satu Pihak Bank Z mengundurkan diri dari Kredit Sindikasi tanpa adanya pemberitahuan kepada Agent Bank Y dan P.T. X sebagai debitur tidak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini perlunya penegasan pengaturan perlindungan nasabah debitur baik yang tertuang didalam perjanjian kredit sindikasinya maupun ketentuan peraturan yang lain.Maka kesimpulannya adalah perlunya tanggung jawab terpisah yang tertuang didalam Perjanjian Kredit sindikasi dan perlu pernyataan cidera janji dan peraturan berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam kredit sindikasi

---

Syndicated loans are a few bank loans to a debtor where participants among banks syndicated cross-creditor relationships are closely coordinated and firm by one bank as lead coordinator called a creditor or the lead manager, and the subjects (participants) who have in the syndicated loan - the borrower, the creditor, the lead manager, the agent bank. In the implementation of the syndicated loan agreement made between the notary regulate the rights and obligations of each party syndicated and raises some important legal aspects to be analyzed. The focus of his analysis is the customer's position in the syndicated loan agreement stipulated that it is protected and their rights.

The research method used in this thesis research is the research method known in the literature of legal research (legal research) as a normative juridical legal research. Data used in this research is secondary data, and the kinds of other legal materials. Problems that will be studied is one of Bank Z Party resigned from the Syndicated Loan without any notice to Y the Agent Bank and P.T. X as the debtor can not demand their rights. In this case the need for affirmation of customer protection arrangements set forth in the debtor either sindicated credit agreement or other regulatory provisions.

So the conclusion is the need to separate responsibilities set forth in the Syndicated Loan Agreement and the necessary declaration of default and regulations relating to the protection of clients in syndicated loans"

"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.

---

This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."