Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semaraknya akuisisi bank nasional oleh bank asing saat ini perlu dicermati dengan bijak oleh Bank Indonesia. Akuisisi oleh bank asing merupakan strategi untuk mengembangkan bisnisnya, baik di dalam maupun di luar negeri tanpa harus membentuk badan usaha yang baru. Oleh karena itu, asas resiprositas perlu untuk diberlakukan, agar bank umum juga dapat mengembangkan bisnisnya. Seperti akuisisi saham BII oleh Maybank yang perlu dicermati oleh Bank Indonesia, yang dapat memperlemah pasar bisnis perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dimasukkannya klausul asas resiprositas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan yang baru.

---

A rampant general bank acquisition by foreign bank at this moment need to be supervised wisely by Bank Indonesia. Acquisition by foreign bank is strategy to develop its business, both inside and outside the country without having to establish a new business entity. Therefore, it is necessary to apply the principle of reciprocity, so that commercial banks can expand their business. As happening with Maybank acquisition of BII need to be supervised by Bank Indonesia, which can weaken the Indonesia banking market. Research methods used in this research is juridical normative. The result of this research suggest that the inclusion of the reciprocity clause in the Draft of the new Banking Act."

"ABSTRAKSkripsi ini didasarkan pada pelaksanaan Akuisisi Saham Bank Mutiara oleh JTrust, sebuah badan hukum dari Jepang. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, proses akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust. Kedua, akibat hukum akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust terhadap kepengurusan, status karyawan, kreditur, pemegang saham, dan persaingan usaha. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuisisi Bank Mutiara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan beberapa pengecualian karena status Bank Mutiara yang merupakan bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuisisi Bank Mutiara menyebabkan perubahan pada kepengurusan dan komposisi pemegang saham tetapi tidak menyebabkan akibat apapun pada status karyawan, kreditur serta persaingan usaha.

---

ABSTRACTThis research focused on the acquisition of Bank Mutiara by JTrust, a financial company based on Japan. This research would focus on two main issues. First, the acquisition process based on the existing regulations. And the later about the effect the acquisition has on the Bank Mutiara’s management, employees, creditors, shareholders, and business competition in the banking sector . This researched used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the acquisition process has been done in accordance to all the existing regulations about acquisition with some exceptions because Bank Mutiara’s status as currently managed by LPS. The research showed that the acquisition process also resulting in some changes in the company namely the acquiree’s management board and shareholders but did not affect the creditors, employees and banking’s sector business competition."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai liberalisasi kepemilikan modal asing pada bank suatu bank umum di Indonesia. Pada awalnya, hal ini diimplementasikan sebagai salah satu komitmen Indonesia sebagai anggota GATS-WTO. Namun, ketika timbul adanya kebutuhan akan modal yang dikarenakan krisis moneter yang dialami Indonesia pada akhir tahun 1990-an, maka batasan kepemilikan modal oleh pihak asing di suatu bank ditingkatkan menjadi maksimal 99 persen. Melihat kondisi seperti itu, jelas membuat pihak asing berbondong-bondong menginvestasikan dananya ke dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana ketentuan batasan kepemilikan modal asing pada bank umum dengan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap kepentingan nasional juga akan dibahas, mengingat sektor perbankan merupakan penggerak roda perekonomian nasional, di mana hal ini ditujukan untuk melindungi dan memacu peran dan daya saing pihak lokal. Untuk melihat bagaimana implementasi dan dampak dari ketentuan kepemilikan modal asing pada bank umum, maka penulis tertarik untuk menganalisis akuisisi Bank NISP oleh OCBC Bank (Singapura) yang dilakukan secara bertahap. Deskripsi yang akan disampaikan termasuk pemaparan kinerja perusahaan untuk periode lima tahun terakhir pasca masa akuisisi. Untuk meneliti permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dengan penggunaan data sekunder, seperti peraturan dan perundang-undangan, literatur, dan data aktual yang berkaitan dengan Bank OCBC NISP. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa ketentuan kepemilikan modal asing dengan perlindungan kepentingan nasional diatur pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, baik internasional maupun nasional, seperti GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO, Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liberalization of foreign ownership in a commercial bank in Indonesia. At first, it is implemented as one of Indonesia's commitment as a GATS-WTO member. However, when the need for capital arises due to the financial crisis experienced by Indonesia in the late 1990s, the definition of capital ownership by foreigners in the bank increased to a maximum of 99 percent. Seeing such conditions clearly makes foreigners flocking to invest in the Indonesian banking industry. This continues to this day. Therefore, the author are interested in discussing how the provisions of foreign capital ownership limitation in commercial banks by analyzing the law and regulations in force. Protection of national interests will also be discussed, since the banking sector is a driver of the national economy, where it is intended to protect and promote the role and competitiveness of the local party. To see how the implementation and impact of the provisions of foreign capital ownership in commercial banks, the author are interested in analyzing acquisition by OCBC Bank which is done in gradually. Description will be presented including the company's exposure to the performance of the last five years post-acquisition period. To investigate these issues, the research method used is literature study with the use of secondary data, such as law and regulations, literatures, and the actual data related to Bank OCBC NISP. From the research, the author learned that the provisions of foreign capital ownership with the protection of national interests is set on some law and regulations, both international and national, such as the GATS and Indonesia Schedule of Commitments in GATS-WTO, Banking Law, and several of Bank Indonesia Regulations."

"ABSTRAKOtoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah gencar mendorong bank-bank, termasuk bankBUMN untuk memperkuat kedudukannya dengan berbagai upaya seperti konsolidasi,merger, maupun akuisisi. Selain akuisisi terhadap bank, saat ini akuisisi lembagakeuangan bukan bank banyak dilakukan di Indonesia. Skripsi ini membahaspengaturan akuisisi perusahaan asuransi oleh bank BUMN menurut perundanganIndonesia, disertai studi kasus akuisisi PT Bringin Life yang dilakukan oleh BRI.Adapun akuisisi tersebut telah sesuai dengan pengaturannya dan memberikan banyakmanfaat untuk pihak yang melakukan akuisisi, sehingga Penulis menyarankan agarpemerintah terus mendorong bank, khususnya bank BUMN untuk terus melakukanakuisisi terhadap perusahaan asuransi lain agar kemudian dapat ikut bersaing didalam perekonomian global. Jenis penelitian adalah penelitian bersifat yuridisnormatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputibahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studidokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif

---

ABSTRACTIn order to prepare a competent banking system in the era of globalization and freetrade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has been vigorously encouraging banks,including state-owned banks to strengthen their positions through various efforts suchas consolidation, merger, and acquisition. In addition to the acquisition of bank,recently the acquisition of insurance company has been widely happening inIndonesia. This undergraduate thesis discusses about the arrangement of theacquisition of insurance company by state-owned banks according to Indonesia laws,along with the case study of the acquisition of PT Bringin Life conducted by BRI.The acquisition is in accordance with the arrangement and provides many benefits forthe parties, so Author suggests that the government should constantly encouragingbanks, especially state-owned banks, to continue the acquisitions of insurancecompany in order to be able compete in the global economy. The type of research thatis conducted in this undergraduate thesis is normative juridicial research supportedwith the approach of literature research. The source of research material includesprimary, secondary, dan tertiary datas. As for the data collection, this undergraduatethesis used the study of document which is analyzed by using qualitative method.;"

"ABSTRAKenelitian ini mencoba melakukan analisis terhadap pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk. terhadap PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas mengenai peraturan-peraturan terkait yang ada dalam proses pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah bank terhadap lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan asuransi. Mengingat bahwa industri lembaga keuangan diatur secara ketat di Indonesia, tentunya terdapat berbagai macam pengaturan terkait proses pengambilalihan ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan pengaturan-pengaturan yang berlaku terkait dengan pengambilalihan oleh bank terhadap lembaga keuangan non bank (perusahaan asuransi) dan menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Tbk. telah melakukan pengambilalihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis research tries to analyze PT Bank Mandiri Tbk.?s Acquisition of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Issue in this thesis is to explain regulations regarding acquisition process which a bank does to a non-bank institution, especially insurance company. Considering financial industry is a highly regulated industry in Indonesia, there are various regulations regarding this acquisition process. This research is a normative-juridical research, using primary and secondary data. This research shows related regulations regarding non-bank institution acquisition by bank and shows that PT bank Mandiri Tbk. had acquired PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia in accordance with existing regulations."

"ABSTRAKIn the current situation acquisition is an instrument that could not be separated in the economy sector particularly in banking sector. Acquisition is the one of many ways that bank to expand their business and also originate the inter-connection that would be facing. Because of that the acquisition of BTPN by SMBC is a challenge to BTPN for expand their self and ready to develop as a huge bank, furthermore, SMBC is a one of the foreign bank which entered to Indonesian market. Based onthe fact that the BTPN itself being acquired through directly by shareholder which could be found hardly in Indonesia banking system. Research methods used in this research is juridical normative. the result of this research is suggesting the government to regulated the acquisition through the shareholder particularly and amendment of prevailing Act in order to compete in international world.

---

ABSTRACTDewasa ini Akuisisi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia ekonomi khususnya dalam dunia perbankan. Akuisisi merupakan salah satu cara bank untuk mengembangkan bisnisnya dan juga jalan untuk memperluas jaringan yang akan dihadapi di dunia internasional. Oleh karena itu akuisisi Bank BTPN oleh SMBC merupakan tantangan sendiri untuk BTPN dalam mengembangkan bisnisnya, terlebih lagi, SMBC merupakan bank asing yang memasuki pasar Indonesia. Fakta yang ditemukan bahwa BTPN ini diakuisisi melalui pemegang saham yang dimana jarang sekali dalam dunia perbankan hal ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normative.Hasil dari penelitian in menyarankan agar pemerintah lebih khusus mengatur tentang akuisisi melalui langsung pemegang saham dan juga meamandemenkan undang-undang tentang akusisi sekarang agar dapat bersaing di dunia internasional."

"Perkembangan kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, menyebabkan banyaknya transaksi merger dan akuisisi di perbankan Indonesia. Terdapat setidaknya dua kebijakan yang kemudian mendorong banyak terjadinya transaksi merger dan akuisisi di bidang perbankan Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan kebijakan mengenai jumlah modal minimum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC terhadap unit usaha retail, pembiayaan konsumen dan perbankan komersial yang dimiliki oleh Bank XYZ. Selain itu akan dilihat tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Bank ABC serta implikasi aksi korporasi ini terhadap kondisi perusahaan PT Bank ABC dilihat dari sisi aset secara umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi akuisisi unit usaha oleh PT Bank ABC dilakukan dengan melewati tiga fase penting yaitu fase pertama (due diligence), fase kedua (persetujuan regulator) dan fase ketiga (integrasi). Terdapat tiga tantangan utama dari hasil penelitian yaitu sehubungan dengan persetujuan dari regulator, perekrutan dan adaptasi karyawan, dan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan aset yang signifikan pada buku PT Bank ABC.

---

Banking policy developments in Indonesia after the issuance of the Indonesian Banking Architecture which aims to create a national bank that is healthy, strong and efficient, resulting in numbers of merger and acquisition transaction in Indonesian banking. There are at least two policies, which led to these merger and acquisition transactions in the banking sector, namely the single presence policy and policy regarding the capital minimum requirements.

The general objective of this research is to study the acquisition process of the business unit conducted by PT Bank ABC to retail, consumer finance and commercial banking business units owned by Bank XYZ. Additionally, this research is studying the major challenges faced by PT Bank ABC and the implications of this corporate action on the condition of PT Bank ABC in terms of assets in general.

This study is a qualitative research study where the data is obtained from primary data resulting from interviews and secondary data in the form of documents related to the transaction of business unit acquisitions conducted by PT Bank ABC.

The research suggests that the process of acquisition transactions business unit by PT Bank ABC was involving three important phases namely the first phase (due diligence), the second phase (regulatory approval) and third phase (integration). There are three main challenges from the research that is in connection with the approval from the regulator, employee recruitment and adaptation, and the use of information technology. In addition, this research also sugests that there was a significant increase in the book assets of PT Bank ABC."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum dan implementasi kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy pada perbankan sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 8/16/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/32/DPNP, tanggal 12 Desember 2007, tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses akuisisi yang terjadi pada saham BII oleh Maybank sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan dan apakah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) yang diatur dalam Peraturan BI No. 8/16/PBI/2006. Penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan kepemilikan tunggal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 8/16/PBI/2006 dan implementasi peraturan tersebut dalam industri perbankan Indonesia, salah satunya adalah lewat studi kasus akuisisi PT. BII, Tbk. oleh Maybank. Hasil penelitian ini adalah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal yang diatur dalam PBI dimana aturan ini mewajibkan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali untuk mengonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010.

---

This thesis discusses the legal aspects and implementation single presence policy in banking as stipulated in PBI No. 8/16/PBI/2006 and Bank Indonesia Circular Letter No. 9/32/DPNP, dated December 12, 2007, of the Single Presence Policy in Indonesia Banking. The main problems in this study is about how the acquisition process occurs on BII shares by Maybank and causes the change of ownership and whether the act of acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy which is regulated in BI Regulation No.8/16/PBI 2006. Research in this thesis is a qualitative study using a normative juridical approach method that is descriptive and prescriptive analytical. In general, the writing is intended to provide an explanation of Single Presence Policy issued by Bank Indonesia through PBI No.8/16/PBI/2006 and implementation of these regulations in the Indonesian banking industry, one of them is through the acquisition of case studies of PT. BII, Tbk. by Maybank. The results of this study is to follow the acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy PBI regulated in this rule which requires all owners, especially banks controlling shareholders to consolidate ownership in banks in a business group with a time limit until the year 2010 ."

"ABSTRAKDiundangkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum secara tidak langsung telah menciptakan pengecualian untuk melakukan Penawaran Tender Wajib bagi bank yang terdaftar dalam pasar modal. Pengecualian terhadap kewajiban tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban bank sebagai perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

ABSTRACtThe enactment of Bank Indonesia Regulation on the Shares Ownership of Commercial Bank creates an indirect exemption to exercise the obligation of Mandatory Tender Offer for bank listed in capital market. The exemption over the obligation doesn’t necessarily relieve bank’s obligation as a limited company to protect the interest of minority shareholders."

"ABSTRAKKajian ini membahas mengenai konsep integrasi yang dilakukan antara bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri Kantor Cabang Bank Asing . Hal ini didasari oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki hubungan dalam satu kelompok usaha, dimana tindakan hukum ini belum diatur secara khusus dalam hukum perbankan Indonesia. Integrasi tersebut dilakukan dengan peralihan aset dan kewajiban dari Kantor Cabang Bank Asing kepada bank berbadan hukum Indonesia dimana entitas dari kedua bank tetap eksis. Namun, hanya bank penerima peralihan tersebut yang akan melanjutkan operasional dan kegiatan usaha bank, sedangkan Kantor Cabang Bank Asing harus melakukan penyelesaian terhadap sisa aset dan kewajibannya agar dapat mengajukan pencabutan izin usahanya kepada otoritas untuk menutup kantor cabangnya di Indonesia. Sekilas, tindakan hukum integrasi ini terlihat serupa dengan merger dan akuisisi perusahaan pada umumnya. Namun secara yuridis, integrasi ini tidak dapat digolongkan sebagai merger maupun akuisisi karena ketentuan hukum perbankan Indonesia terhadap merger atau akuisisi tidak mengatur tindakan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing. Oleh karena itu, perlu dipahami mengenai tindakan hukum integrasi yang dilakukan oleh kedua bank. Pertanyaan mendasar dari kajian ini adalah bagaimana mekanisme dan dampak hukum integrasi yang dilakukan oleh bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang bersangkutan. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

ABSTRACTThis study explains about the concept of integration between Indonesian commercial bank and foreign branch bank. It is based on the legal action that has been done by a local bank and foreign branch bank which is occurred in one banking group relationship. This legal action has not been regulated by Indonesian banking law. Such integration is done by assets and liabilities transfer from the foreign branch bank to the Indonesian commercial bank, where both banks rsquo personality remain to exist. However, it is only the Indonesian commercial bank which acquired the assets and liabilities that will continue to operate, while the foreign branch bank will liquidate its business rsquo assets and liabilites to have its business license revoked by the authority, so that the foreign branch bank may cease its operation in Indonesia. This legal action may seem to be similar with merger or acquisition by companies in general. But it cannot be classified as merger or acquisition by law on the basis that merger or acquisition in Indonesian banking law does not regulate the act of foreign branch bank. Therefore, it is important to be understood the legal action of integration between the parties. The fundamental questions of this writing are how such integration was being done by the parties and its legal impacts. To answer those questions, this writing is done through yuridical normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic related interview as the data collection tools."