Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dampak dari ASEAN Open Sky Policy terhadap industri penerbangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa industri penerbangan belum siap untuk menghadapi kebijan ASEAN Open Sky Policy; maka dari itu harus diberlakukan secara bertahap. Industri penerbangan memerlukan perlindungan dari segi Hukum Persaingan Usaha, sehingga KPPU sebagai lembaga yang berwenang harus bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy ini.

---

The study focuses on the impact of ASEAN Open Sky Policy to Indonesian Aviation Industry. This research is qualitative descriptive interpretative. Researcher found that Indonesian Aviation Industry is not yet ready to face ASEAN Open Sky Policy, therefore Indonesia need to implement this policy stage by stage. Indonesia Aviation Industry needs protection to survive in the competition, therefore KPPU as the body that has an authority in the competition law needs to work together with other authority from other ASEAN country that works on competition policy in order to prepare for ASEAN Open Sky Policy."

"Kebijakan ruang udara terbuka memberikan kebebasan bagi maskapai penerbangan asing untuk beroperasi di wilayah udara suatu negara. Negara-negara anggota ASEAN akan segera merealisasikan penerapan ruang udara terbuka ASEAN pada tahun 2015. Penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai pengaruh kebijakan ruang udara terbuka terhadap kedaulatan negara atas ruang udara dan mengkaji kesiapan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia segera mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mendapat keuntungan dari pasar penerbangan bebas ASEAN.

---

Open sky policy provides freedom to foreign airlines to operate in the airspace of a country. ASEAN member countries will immediately realize the application of ASEAN Open sky in 2015. The focus of this study is to find out the effect of open sky policy towards the sovereignty of States over the air and to assess the readiness of Indonesia in facing of the ASEAN open sky competition. This study is a qualitative normative study, while the data has been collected from literature study. This study suggests that Indonesia must prepare itself as best as possible so that Indonesia can take advantage of the ASEAN free flight market."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi promosi investasi asing di sektor bandara penumpang yang dilakukan Indonesia di era ASEAN Open Sky 2016-2019. Konsep yang digunakan adalah tahapan diplomasi ekonomi menurut Kishan Rana. Riset ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data dari literatur dan wawancara dan triangulasi sebagai cara untuk memverifikasi data. Hasil dari riset ini adalah ASEAN Open Sky menjadi pemacu Indonesia untuk mengembangkan industri penerbangan khususnya infrastuktur transportasi udara bandara. Pemerintah Indonesia melakukan empat strategi dalam upaya menarik investasi asing di sektor bandara yaitu menempatkan perwakilan diplomatik di enam negara mitra strategis dan mengharmonisasikan tiga lapis aktor yang berperan sebagai economic salesmanship. Kemudian, Pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan dalam jejaring pengelola bandara seperti Airports International Council dan ASEAN STOM untuk memperluas relasi para aktor economic salesmanship. Selain itu, Pemerintah Indonesia mempromosikan citra bandara sebagai infrastuktur penunjang pariwisata yang diperkenalkan oleh para aktor economic salesmanship dalam jejaring dan forum internasional. Terakhir, Pemerintah Indonesia memperbaiki regulasi di level domestik dengan skema KPBU bagi investor asing sektor bandara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia telah menjalankan sejumlah strategi yakni mengirim perwakilan diplomatik di negara mitra, memperluas jejaring internasional, menggabungkan sektor pariwisata dan bandara sebagai satu paket investasi dan skema KPBU namun strategi ini tidak dapat dikatakan mutlak dan berhasil karena pergolakan politik domestik yang kuat turut mempengaruhi peforma strategi yang telah dibentuk.  Berdasarkan temuan ini, perlu ada upaya memaksimalkan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik Indonesia di penerbangan kawasan ASEAN.

---

This study aims to explain the foreign investment promotion strategy in the passenger airport sector carried out by Indonesia in the 2016-2019 ASEAN Open Sky era. The concept used is the stages of economic diplomacy according to Kishan Rana. This research uses qualitative methods through collecting data from the literature and interviews and triangulation as a way to verify the data. The result of this research is that ASEAN Open Sky has become a spur for Indonesia to develop the aviation industry, especially airport air transportation infrastructure. The Indonesian government carried out four strategies in an effort to attract foreign investment in the airport sector, namely placing diplomatic representatives in six strategic partner countries and harmonizing the three layers of actors who played the role of economic salesmanship. Then, the Government of Indonesia encourages involvement in airport management networks such as the Airports International Council and ASEAN STOM to expand relations between economic salesmanship actors. In addition, the Government of Indonesia is promoting the image of the airport as a tourism supporting infrastructure introduced by economic salesmanship actors in international networks and forums. Finally, the Government of Indonesia is improving regulations at the domestic level with a PPP scheme for foreign investors in the airport sector. The conclusion of this study is that the Indonesian government has implemented a number of strategies, namely sending diplomatic representatives in partner countries, expanding international networks, combining the tourism and airport sectors as an investment package and PPP scheme, but this strategy cannot be said to be absolute and successful because of strong domestic political upheaval. also affect the performance of the strategy that has been formed. Based on these findings, there needs to be an effort to maximize the strategies undertaken to achieve Indonesia's economic and political interests in aviation in the ASEAN region."

"

Kebijakan Ruang Udara Terbuka memberikan kebebasan kepada maskapai asing untuk beroperasi di wilayah suatu negara. Kebijakan ini juga terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.  Dalam penyelenggaraan jasa transportasi udara oleh pihak asing di Indonesia, berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI), nyatanya bidang transportasi merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan, yang artinya penyelenggaraan penerbangan harus memenuhi komposisi Penanam Modal Asing Maksimal 49% dengan Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). Yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah mengenai implementasi kebijakan ruang udara terbuka yang diterapkan di Indonesia jika melihat aturan pelaksanaannya sama saja dengan mekanisme penanaman modal asing di Indonesia yang berlaku umum serta bagaimana implementasi kebijakan ruang udara terbuka tersebut bagi industri penerbangan Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan di Indonesia sejatinya bukanlah Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang mengindahkan campur tangan pemerintah dalam operasional angkutan udara oleh pihak ketiga. Konsep Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan Indonesia nyatanya merupakan perjanjian bilateral antar negara yang bersifat kontraktual dan diimplementasikan sebagai penanaman modal asing. Implementasi Kebijakan Ruang Udara Terbuka (Open Sky Policy) dalam industri penerbangan sipil di Indonesia menghasilkan dua pengaruh. Pertama, Pengaruh Masuk, dimana maskapai asing yaitu AirAsia Indonesia menjadi perusahaan PMA di Indonesia. Kedua, Pengaruh Keluar, yaitu bergabungnya Garuda Indonesia dalam aliansi penerbangan dunia, yaitu SkyTeam.

 

---

Open Sky Policy provides freedom to foreign airlines to operate in the airspace of a country. This policy is contained in the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. In the procedure of air transportation services by foreign parties in Indonesia, based on the Negative List of Investment (DNI), the transportation sector is an Open Business Sector with Requirements, which means that airlines must meet the composition of Maximum Foreign Investor 49% with the national capital owner must remain greater than the overall foreign capital owner (single majority). The problem is about the actual implementation of the open sky policy implemented in Indonesia if the implementation rules are the same as the generally accepted foreign investment mechanism in Indonesia and what are the impacts of the Open Sky Policy for the economic growth of Indonesian air transportation. The research method used in this study is juridical normative. The results of this study are the Open Sky Policy implemented in Indonesia is actually not an Open Sky Policy which heeds government interference in air transport operations by third parties. The implication of the Open Sky Policy implemented by Indonesia in fact is a bilateral agreement between countries that is contractual in nature and implemented as foreign investment. The implementation of the Open Sky Policy in the civil aviation industry in Indonesia has two effects. First, Entry Influence; AirAsia Indonesia as a PMA company in Indonesia. Second, Outgoing Influence; the joining of Garuda Indonesia in the world aviation alliance, namely the SkyTeam.

 

"

"Tesis ini membahas mengenai strategi persaingan PT Garuda Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Open Sky 2015, karena kompetisi persaingan akan berubah ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Ketika Batik Air mengancam eksistensi Garuda Indonesia di pasar penerbangan Full Service Carrier, Garuda Indonesia juga akan menghadapi lawan – lawan yang baru seperti Singapore Airlines atau Malaysia Airlines yang memiliki segmentasi pasar yang sama dengan Garuda Indonesia. ASEAN Open Sky 2015 memberikan peluang untuk adanya rute – rute potensial yang baru bagi Garuda Indonesia di ASEAN tapi juga memberikan ancaman besar ketika pasar penerbangan komersil di Indonesia juga bisa dimasuki oleh maskapai penerbangan Asia Tenggara yang lain. Penelitian ini menggunakan analisis Rantai Nilai, analisis STEEP, analisis 5 Kekuatan Porter, analisis SWOT, Model Bisnis Canvas dan Pemetaan Kompetitif (Competitive Mapping). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Garuda Indonesia dengan grand strategy yang sudah ada masih memerlukan beberapa strategi alternatif karena strategi yang ada sekarang belum cukup efektif untuk menghadapi persaingan yang baru. Untuk itu diperlukan beberapa strategi alternatif antara lain penetrasi pasar dan penambahan armada, pembukaan hubport baru, kerjasama dengan tourism board, penggunaan one on one marketing dan promosi pemakaian produk dalam negeri.

---

This thesis discusses the competitive strategies of PT Garuda Indonesia Facing ASEAN Open Sky 2015, due to the competition of competition will change when the policy is enforced. When Batik Air threatened the existence of Garuda Indonesia in Full Service Carrier aviation market, Garuda Indonesia will also face new opponent like Singapore Airlines or Malaysia Airlines, which has similar market segmentation. ASEAN Open Sky 2015 provides an opportunity of potential new routes services for Garuda Indonesia in ASEAN, but also a big threat when the commercial aviation market in Indonesia can also be entered by the the other airline in Southeast Asian.

This research using Value Chain analysis, STEEP analysis, Five Forces Porter analysis, SWOT analysis, Business Model Canvas and Competitive Mapping. Result of this research showed the existing Grand Strategy of Garuda Indonesia still requires some alternative strategies because the current strategy is not effective yet to face the new competition. It is necessary for some alternative strategies, that is market penetration and the addition of fleet, opening new hubport, cooperation with tourism board, one on one marketing and promotion of using domestic products."

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."

"Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel pada garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut muncul dikarenakan terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan impor oleh ketujuh importir yang mengarah kepada dugaan bahwa ketujuh importir telah mengadakan rapat swasembada garam yang menghasilkan kesepakatan untuk mengimpor 397.208 ton garam. Rapat tersebut diduga turut menghasilkan surat melalui Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan untuk mempermainkan harga garam industri aneka pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi awal kartel membuktikan bahwa ketujuh importir terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, namun dibutuhkan bukti lebih yang cukup untuk memperkuat indikasi tersebut.

---

This thesis discusses the alleged cartel practices in the various food industries salt in Indonesia. The allegation arose because there were irregularities in the process of submitting imports by the seventh reported parties which led to the allegation that the seven reported parties had held a salt self-sufficiency meeting which resulted in an agreement to import 397,208 tons of salt. The meeting allegedly helped produce a letter through the Indonesian Salt Company Industry Association on June 8, 2015 which requested that the Ministry of Trade issue recommendations and import permits for salt. The agreement was allegedly carried out to play with the price of salt for various food industries. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the initial indication of the cartel proved that the seven reported parties were proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, but more evidence is needed to strengthen these indications."

"Kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping itu kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang juga bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat karena produksinya yang dalam jumlah besar dan membutuhkan tenaga manusia pula, tentunya ini memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama di Indonesia. Maka diperlukan aturan hukum yang dapat terus memberikan kenyamanan bagi para produsen mobil yang ingin berindustri di Indonesia agar persaingan kita dengan negara lain tetap terjaga, terutama dibidang pajak pertambahan nilai untuk kendaraan bermotor tergolong mewah yang mencakup hampir semua jenis kendaraan bermotor roda 4 karena produsen mobil sangat bergantung pada aspek ini mengingat Indonesia memiliki aturan PPnBM yang mengkastakan lebih tinggi PPnBM mobil sedan lebih mahal dengan persentase 30% pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tathun 2014 dan menyebabkan pasar mobil sedan di Indonesia menjadi lesu. Hal ini menyebabkan persaingan industri bermotor roda 4 di Indonesia dengan negara lain menjadi ketinggalan jauh terutama dengan negara tetanggan Asia Tenggara yaitu Thailand. Thailand dapat lebih unggul dikarenakan klasifikasi PPnBM mereka juga tidak lagi berdasar bentuk jenis mobil, melainkan dengan berdasarkan spesifikasi suatu mobil, hal ini belum dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan revisi aturan PPnBM yang tergolong cukup mahal agar persaingan usaha dibidang industri kendaraan bermotor ini bisa bersaing dengan negara tetangga dan menjadi pasar mobil yang kuat produksi dalam negeri serta dapat melakukan ekspor ke luar negeri pula dan menjadi lapangan kerja yang baik bagi masyarakat Indonesia.Vehicles are a means that are needed by humans in carrying out daily life in order to achieve the desired goals. Besides that, motorized vehicles are a means that can also provide employment to the community because of their large production and need of manpower as well, of course this provides an opportunity to open employment and provide benefits to the community, especially in Indonesia. So we need a rule of law that can continue to provide comfort for car manufacturers who want to have industry in Indonesia so that our competition with other countries is maintained, especially in the area of value added tax for luxury motorized vehicles that covers almost all types of 4-wheeled motorized vehicles because car manufacturers are very relies on this aspect considering that Indonesia has a PPnBM regulation that casts a higher PPnBM on more expensive sedan cars with a percentage of 30% in Government Regulation No. 22 of 2014 and causes the sedan car market in Indonesia to become sluggish. This has caused competition in the 4-wheeled motor industry in Indonesia with other countries to be far behind, especially with Southeast Asian neighboring countries namely Thailand. Thailand can be superior because their PPNBM classification is no longer based on the type of car, but based on the specifications of a car, this has not been done by Indonesia. Therefore, Indonesia must revise PPNBM rules which are quite expensive so that business competition in the motor vehicle industry can compete with neighboring countries and become a strong domestic car production market and be able to export abroad as well and become good employment for the people of Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya ASEAN-China Free Trade Area terhadap industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor TPT di Indonesia. Kondisi tekstil Indonesia yang dari awal tidak stabil kembali terguncang dengan banyaknya pabrik tutup sehingga menimbulkan pengangguran. Produsen TPT pun beralih menjadi pedagang yang memicu gejala deindustrialisasi. Pemerintah pun dianggap perlu untuk turun tangan mengatasi permasalahan ini. Kesepakatan yang dianggap mendukung pasar bebas dan meningkatkan persaingan yang sehat nyatanya hanya menambah daftar keterpurukan sektor TPT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

---

This thesis discusses the impact of entry into force of the ASEANChina Free Trade Area of the textile industry and textile products in Indonesia. Applicability ACFTA gradually raises new problems of textile sector in Indonesia. Condition of Indonesia's textile unstable from the beginning again shaken with thousands of factories closed, causing unemployment. Textile manufacturers were turning to vendors that trigger symptoms of de-industrialization. The government also considered necessary to intervene to overcome this problem. The deal is considered to support the free market and increase competition in fact only adds to the list of the downturn in the textile sector this Indonesia. This study uses normative legal analysis to understand the application of legal norms tofacts."