Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang perlindungan program komputer di bidang teknologi dilihat dari perspektif undang-undang paten di Indonesia. Pokok permasalahan terdapat pada apakah Undang-Undang Paten di Indonesia memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap program komputer yang dimana di Indonesia selama ini suatu prpogram komputer dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu ditinjau pula kemungkinan terjadi perlindungan ganda (double protection) yaitu dengan rezim hak cipta dan paten sekaligus terhadap suatu program komputer. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan Program komputer dilindungi dengan Undang-Undang Paten namun tetap harus dilihat secara substansial bahwa program komputer tersebut memenuhi syarat-syarat paten dan memiliki fungsi paten.

---

This focus of this study is about the legal protection of computer programs is seen from the perspective of patent law in Indonesia. The subject matter is contained in the Patents Act in Indonesia makes it possible to provide protection to computer programs which in Indonesia is a computer program protected by Copyright Law. In addition it also reviewed the possibility of (double protection) to protect the computer programs. This research is a juridical-normative which source data obtained from secondary and analyzed qualitatively. The results showed that there is a possibility of a computer program is protected by patent law, but remains to be seen that a computer program substantially meets the requirements patents and has patents functions."

"Fokus skripsi ini adalah untuk menelaah lebih jauh bagaimana impor paralel obat paten terjadi dan bagaimana peraturan-peraturan dari instansi terkait menerapkan perlindungan terhadap hak Pemegang Paten Obat tersebut. Dengan demikian, skripsi ini meneliti segala regulasi terkait isu impor paralel baik dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten serta peraturan-peraturan yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Badan Pengawas Obat Makanan. Sejauh ini, hanya BPOM dan Kemenkes saja yang sudah melindungi kepentingan Pemegang Paten terkait impor paralel obat paten, sedangkan instansi lainnya belum melihat urgensi dalam mengenali impor obat paten ini dan belum ada peraturan yang mengaturnya secara spesifik.

---

The focus of this thesis is to further evaluate parallel importation of patented drug and how regulation from related departments protect the drug Patent Holder's right. Thus, this thesis will refer to the issues of parallel importations in relation to Law no. 14 Year 2001 regarding Patents and other regulations published by the Minister of Trade, Minister of Health, Director General of Customs, and Food and Drug Supervisory Body. To date, only the Food and Drug Supervisory Body and Minister of Health have given adequate protection to the Patent Holder against parallel imports, while other governmental bodies have yet to recognize the urgency of acknowledging the importation of patented drugs therefore no such regulation has been specifically made upon it."

"Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi korban KDRT, serta penanganan pelakunya. Beberapa hak yang dapat diperoleh oleh korban KDRT adalah berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap kedua bentuk hak tersebut dinilai belum optimal. Dengan demikian, tulisan ini hendak menelaah dan meneliti implementasi dari perlindungan sementara dan perintah perlindungan di beberapa aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan tinjauan terhadap aturan dan implementasi dari perlindungan sementara serta perintah perlindungan di negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat kekurangan dalam UU PKDRT sebagai upaya optimalisasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini juga hendak melihat urgensi terhadap dibentuknya peraturan turunan tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan sementara dan perintah perlindungan.

---

As a response to the ever-increasing cases of domestic violence in Indonesia, the Indonesian government enacted the “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Law Number 23 of 2004) concerning the elimination of domestic violence (UU PKDRT). UU PDKRT was legislated to protect the rights of domestic violence victims and the handling of perpetrators. Some rights granted to the victims are temporary protection and a protection order, albeit executed with poor implementation. Therefore, this paper is written to study and investigate the implementation of temporary protection and protection order across law enforcement institutions and other relevant organizations or agencies. The paper also reviews the enactment of those two rights in other countries, specifically Singapore and Malaysia. This review is conducted to spot the shortcomings in the UU PKDRT in an effort to optimize the protection of victims. The paper concludes with a suggestion for the urgency of establishing derivative regulations on the implementation mechanism of temporary protection and protection order.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai tujuan paten sebagai sarana alih teknologi sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). Namun terdapat sebuah polemik dalam pengaturan paten di Indonesia mengenai ketentuan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat pro dan kontra atas terbitnya pasal tersebut, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat 2 mengenai pelaksanaan kewajiban invensi berupa importasi dapat menghambat terciptanya alih teknologi bagi Indonesia namun disaat yang sama hal tersebut dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pemegang paten. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan menghasilkan penelitian yang berbentuk komparatif deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 107 ayat 2 tidak maksimal dalam menjamin adanya kontribusi dalam peningkatan inovasi, transfer, dan diseminasi teknologi, belum mencerminkan keutungan bersama bagi pemegang paten dan pengguna pengetahuan teknologi serta cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan ketentuan tersebut telah mencerminkan keseimbangan dan kewajiban pemegang paten dalam rangka terhindarnya dari penyalahgunaan atas hak eksklusif yang berlebihan.

---

This thesis discusses the purpose of patents as a means of technology transfer as stated in Article 7 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). However, there is a polemic in the regulation of patents in Indonesia regarding the provisions of Article 107 point 2 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. There are pros and cons to the issuance of this article, that based on Article 107 point 2 regarding the implementation of the obligation of an invention in the form of importation, it can hinder the creation of technology transfer for Indonesia, but at the same time it can provide business convenience for patent holders. Therefore, the authors conducted research conducted with normative juridical methods and produced research in the form of comparative descriptive analytical. The results of this study indicate that the provisions of Article 107 point 2 are not maximal in guaranteeing a contribution to increasing innovation, transfer and dissemination of technology, do not reflect mutual benefits for patent holders and users of technology knowledge and ways that are conducive to social and economic welfare, This reflects the balance and obligations of the patent holder in order to prevent excessive abuse of exclusive rights."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Terdapat tiga keadaan untuk mempraktekkan omnibus law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan. Bisa dibandingkan penerapan omnibus law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki agar dapat diterapkan omnibus law yang berbudaya hukum Indonesia. Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang omnibus law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun pemerintah.

---

ABSTRACTIndonesia is a state with high economic potential. Unfortunately, the investment growth in Indonesia is quite low due to many factors that inhibit the business development. As a result, the investors are reluctant to invest in Indonesia. Omnibus law might be a solution to tackle the problems. The omnibus Law is simply defined as a statute that may amend some statutes at once. There are three conditions of omnibus law implementation, first, the statute that will be amended is related to the other statutes directly, second, the former statute is not related to others directly, third, the former statute is related to others but it affects each other in practices. A comparison of the omnibus law applications in Philippines, the United States, and Turkey may help to seek the possibility of the omnibus law application in Indonesia without leaving its legal culture. It is believed that the omnibus law is possible to be applied in Indonesia, but it needs an adequate understanding about the omnibus law and a strong political commitment of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia to implement the omnibus law.

---

"

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"ABSTRAKKegiatan perdagangan secara umum akan menggunakan suatu merek yang dikembangkan secara konsisten, sehingga produk tersebut menjadi terkenal dan mempunyai pangsa pasarnya. Seperti halnya bidang ilmu lain, hak atas kekayaan intelektual juga mengalami perkembangan dan evolusi. Dari sebuah merek yang hanya awalnya merupakan nama, lalu kemudian akan berkembang menjadi sebuah label atau etiket dan bahkan suatu bentuk kemasan yang akan menjadi ciri khas yang menjadi pembeda produk tersebut dibanding produk lainnya di pasar, yang dikenal sebagai Trade Dress. Undang – undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum menjangkau perlindungan atas Trade Dress. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum bagi perlindungan Trade Dress yang sebenarnya adalah juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan munculnya persaingangan curang, meniru atau tindakan membonceng reputasi suatu produk terkenal yang semuanya akan merugikan pemilik atas Trade Dress yang sesungguhnya.

---

ABSTRACTTrading activity in general uses a trade mark that being develop consistently, therefore the product will become famous and has its market. Like any other field of knowledge, intellectual property right has its development and evolution process. Starting a trade mark as a name, then developed to become a label or even a packaging that will be a unique to its product that can differentiate form other product in the market, that will be known as Trade Dress. The Law No. 15 year 2001 related Trade Mark has not covered the protection for Trade Dress. This creates a loop hole for Trade Dress protection that actually still part of intellectual property right that should be protected. The lack of law regulation can create the unfair competition, copycat, ride on the reputation of well known product, that all can give disadvantage to the real owner of Trade Dress."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual khususnya Perlindungan Paten bagi Peneliti di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan Kebijakan yang mengatur mengenai Peneliti di Perguruan Tinggi. Serta dibahas pula mengenai status kepemilikan Kekayaan Intelektual terhadap hasil penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi. Hasil Penelitan menyimpulkan dan menyarankan bahwa kerena ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berjalannya peraturan perundangan di bidang HKI, maka perlu ditambahkan peraturan Pendukung serta diperlukan adanya Lembaga khusus pengelola HKI yang lebih bersifat teknikal dibidang HKI. Serta dibahas juga peraturan mengenai pembagian royalti yang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the protection of intellectual property rights, especially patent protection for Researcher in University. The study was conducted with the normative juridical methods to perform research paper on the legislation in the field of IPR, and governing policies for Research in University. As well as also discussed about the status of intellectual property ownership from the results of research in the university. Result of Research was concluded and suggest, it is necessary to add rules and required the presence of Institutions Supporting special IPR managers that are more technical in the field of IPR, because there are several factors that cause less efective legislation in the field of IPR. Also discussed about a regulation regarding the distribution of royalties associated with activities that generate Intellectual Property in Higher Education."

"Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan salah satu pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan usaha. UU Perlindungan Konsumen bukan merupakan pengaturan yang pertama kali memberikan perlindungan bagi konsumen, namun diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. UU Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau, namun pada praktek masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi sehubungan beredarnya psikotropika golongan IV di Indonesia. Skripsi ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dimana metode ini akan berusaha untuk memaparkan data yang diperoleh disertai analisis mendalam. Skripsi ini berfokus kepada peredaran psikotropika golongan IV di Indonesia ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur; dan pengawasan Pemerintah terhadap peredaran psikotropika golongan IV, serta analisis mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait peredaran psikotropika secara illegal. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap peredaran psikotropika diperlukan pengawasan yang baik oleh Pemerintah dan Kepolisian untuk saling berkoordinasi serta peran masyarakat untuk aktif apabila menemukan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran.

---

The Law Consumer Protection Number 8 Year 1999 is the rule to give protection for consumer in business activity. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, is not the first rule for consumer protection, but there are other related rules which is The Law Number 23 Year 1992 on Health, and that has been changed with The Law Number 36 Year 2009. The law Health of Number 36 Year 2009 states that pharmaceutical preparations must be safe, secure, beneficial, have a standard and affordable. However, in reality we still find violations happen related to circulation psychotropic drugs class IV.

This thesis will use normative juridical research methods, and then data analysis on this thesis will use qualitative methods that result descriptive data and explain data with deep analysis. This thesis focus about circulation Psychotropic Drug Class 4 reviewed with legislations and control The government for Psychotropic Class 4 and analysis about the violations made by the seller related trading illegal psychotropic.

The results suggested that for the control for trading psychotropic especially class 4 in Indonesia, the Government and police need good coloboration and communication, and need active role of citizen if they find the violations of the sellers."

"Berkembangnya persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan mereka, baik yang bersifat akademis yang dapat ditempuhdengan pendidikan formal, maupun keterampilan khusus di luar pendidikan formal, seperti melalui kursus dan pelatihan-pelatihan tertentu. Banyak dijumpai iklan kursus pada media cetak yang dibuat oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan yang memuat jaminan bahwa konsumen peserta didik akan mampu memperoleh nilai atau tingkat kemampuan tertentu. Kursus merupakan suatu bentuk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan keterampilan di bidang tertentu. Penulisan ini menganalisis beberapa iklan kursus pada media cetak yang memuat jaminanjaminan tertentu dan pertanggungjawaban pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.

---

The fierce competition in the jobs market in Indonesia has influenced the need to achieve higher level of skill and competence, either through formal education or informal education such as courses and trainings. There are numbers of course advertisements on printed media that provides warranty as to certain level of competence or achievement. Course is a form of services made available on the market for the consumers in need for education to improve their skill in certain fields. This thesis aims to analyze several course advertisements on printed media which provides certain warranties and the liability contained therein based on consumer protection law in Indonesia."