Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi.

---

The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara harapan dan kenyataan mute pelayanan yang diterima oleh nasabah di Unit Usaha Syariah Bank Bukopin. Variabel-variabel utama yang diduga dipertimbangkan nasabah dalam menilai mutu pelayanan adalah : 1) Keandalan, seperti kemudahan dan ketepatan transaksi , (2) daya tanggap, seperti kemampuan menanggapi masalah, komunikasi dan ketepatan, (3) keyakinan, seperti keramahan, kesopanan, pengetahuan, kejujuran dan keterampilan karyawan, (4) empati, seperti perhatian secara individu, keamanan, privasi, keadilan pelayanan dan penentuan lokasi (5) fisik nyata, meliputi penggunaan peralatan dan teknologi, tempat parkir, eksterior dan interior, kebersihan dan kerapian (6) pemenuhan prinsip syariah, seperti tidak ada riba, bisnis halal, zakat, informatif dan amanah.Hasil penelitian terhadap 50 responden pada Unit Usaha Syariah Bank Bukopin. Dengan menggunakan metode angket skala (sikap) likert dan analisis data deskriptif setelah dinyatakan valid dan reliable sub variabelnya melalui uji (cranbach alpha), harapan terhadap mutu pelayanan dibank syariah sangat tinggi. Dengan skor rata-rata lima berarti pelayanan yang diberikan harus yang terbaik sehingga menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dan adil. Berdasarkan analisa deskriftif kenyataan mutu pelayanan yang diterima menunjukan skor rata-rata empat yang berarti baik. Secara rata-rata terdapat selisih satu skor antara harapan dengan kenyataan mutu pelayanan menunjukan masih adanya aspek-aspek pelayanan yang beluni sesuai dengan keinginan atau harapan nasabah. Perbedaan pada setiap veriabel penelitian mutu pelayanan pada Unit Usaha Syariah Bank Bukopin signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% melalui pengujian wilcoxon.

---

The goal from this research is to find out differences between wish and reality of service quality is syariah business unit Bukopin Bank. The predicted primary variables are considered by the customer in assessing service quality are: (1) Reliable (2) Responsiveness (3) Assurance (4) Emphaty (5) Tangible (6) Principal Accomplishment of Syariah.

The result of research to 50 respondents in syariah business unit Bukopin Bank is by using likert scale enquette method (sikap) and descriptive data analysis after they are expressed are valid and their sub variables are reliable through (Croncbach Alpha) test. Some one wish to service quality in syariah bank is high (score 5). Its mean syariah bank will property give the service through sub variable in its primary variable. Service quality that accepted by the customer is good by using descriptive analisis (score 4). Any way there are the difference 1 score but its not mean bank UUS service disappoint but its mean another service aspects which not yet been accepted according to wish customer. With score 4 its mean service quality property works. To make strong the result of descriptive analysis is by using the examination of research hypothesis is using test of wilcoxon. There is the significant result in trust level 95% between wish and reality of service quality that accepted by the customer. In every primary variable there are the differences."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis strategi apa yang dilakukan PT. BNI Syariah pada saat melakukan spin-off, dan juga untuk mengetahui perbedaan fungsi intermediasi PT. BNI Syariah pada saat sebelum dan sesudah melakukan spin-off. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan depth interview atau wawancara langsung dan mendalam dengan salah seorang manager Divisi Perencanaan dan Kinerja Strategis PT. BNI Syariah. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan periode tahun 2008-2012 yang diperoleh dari Divisi Keuangan dan Operasional PT. BNI Syariah. Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis adalah uji statistik dengan menggunakan metode paired sample test atau uji-t berpasangan atau paired t-test atau pengujian dua sampel tidak bebas (berpasangan). Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Dari hasil analisis uji hipotesis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan fungsi intermediasi PT. BNI Syariah pada saat sebelum dengan sesudah spin-off.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze what strategies do PT. BNI Syariah at the time of the spin-off, and also to know the difference intermediation PT. BNI Syariah both before and after the spin-off. The research method used is descriptive quantitative. This study uses primary data obtained by conducting depth interviews or in-depth interviews and one manager of Strategic and Performance Planning Division PT. BNI Syariah. While the secondary data used are monthly financial statements in the period 2008-2012 were obtained from the Division of Finance and Operations PT. BNI Syariah. The method used to analyze the hypothesis is the statistical test using the paired sample test or paired t-test or paired t-test or two-sample test is not free (unpaired). Different test t-test was used to determine whether two samples are not related to the average value of different. Different test t-test was conducted by comparing the difference between the two mean values ​​with standard error of the mean difference of the two samples. From the analysis of hypothesis testing known that there are significant differences intermediation PT. BNI Syariah at the time before the post-spin-off."

"Ada dua tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah terdapat indikasi moral hazard di bank umum syariah (batasan moral hazard adalah moral hazard tidak langsung, yaitu suatu kondisi dimana bank kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga menimbulkan moral hazard di sisi debitur) dan untuk melihat apakah kebijakan pembiayaan di perbankan syariah dipengaruhi oleh sistem profit sharing. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan publikasi bulanan bank umum syariah yaitu BSM dan BMI, pada periode Januari 2001 s.d Desember 2004. Hasil penelitian dengan metode Error Correction Model (ECM), dalam keseimbangan jangka panjang, peningkatan rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah meningkatkan rasio non performing financing, yang jika dikaitkan dengan hipotesis berarti terdapat indikasi moral hazard di sisi bank BMI. Indikasi moral hazard menunjukkan bank kurang berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau bank kurang melakukan monitoring. Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem operasional di bank syariah karena belum dapat meng-counter terjadinya moral hazard di sisi debitur. Dari basil pengujian dengan Uji Kausalitas Granger ditemukan bahwa rasio nisbah bagi basil antara bank dengan debitur menyebabkan rasio return namun tidak menyebabkan alokasi pembiayaan. Sebaliknya rasio alokasi pembiayaan menyebabkan rasio nisbah, bahkan untuk kasus BSM, rasio return juga mempengaruhi rasio nisbah. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasio nisbah selain sebagai instrumen dalam perhitungan distribusi pendapatan jugs menjadi alat bagi bank syariah dalam menyesuaikan tingkat imbal hasil bank syariah dengan tingkat bunga di bank konvensional.

---

There are two purposes that want to be assessed in this thesis. The first purpose is to indicate whether the moral hazard problems are occurred in the Indonesian Sharia Bank (The moral hazard in this thesis is the Indirect Moral Hazard which is the negligence of bank in the financing process influencing the moral hazard problems of the debtor in the other side. The second purpose is to asses whether the financing policies in the Sharia Banking are influenced by profit sharing system. The data for assessing this thesis are acquired from the monthly financial reports published by Sharia Banks such as BSM and BMI from January 2001 to December 2004. The research based on the Error Correction Model in the long term shows that the increasing of allocation ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the increasing of non performing financing ratio. It indicates that the moral hazard problems are occurred in BMI. The moral hazard indication demonstrates that bank is both less careful in financing and less incentive in monitoring process. It also demonstrates the weakness of the Sharia bank's operational system in countering the debtor's moral hazard. The Granger Causality Test proves that profit sharing ratio (nisbah) between bank and debtor influences return ratio, however it does not influence financing allocation). On the other hand, financing allocation ratio influences nisbah ratio, furthermore in BSM case, return ratio influences nisbah ratio. This description shows that nisbah ratio is not only an instrument for calculating revenue/return distribution but also an instrument for Sharia bank in synchronizing profit sharing level with the interest rate in conventional bank."

"Pengukuran efisiensi perbankan syariah dalam penelitian ini diperoleh dengan mengestimasi fungsi biaya perbankan. Secara teoritis, dengan mengestimasi fungsi biaya, dapat diukur biaya minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu dengan menggunakan tingkat harga input tertentu. Fungsi biaya yang diestimasi secara ekonometris ini merupakan cost frontier.Skor efisiensi suatu bank pada waktu tertentu dihitung dengan dua pendekatan yaitu Stochastic Frontier Approach dan Distribution Free Approach. Error term dari estimasi fungsi biaya suatu bank dibandingkan dengan error term dari estimasi fungsi biaya bank yang paling efisien dalam sampel. Hasil perhitungan efisiensi biaya menunjukkan bahwa skor efisiensi perbankan syariah di Indonesia antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 50% sampai 90%. Berdasarkan analisis alokasi input, terlihat bahwa bagi hasil merupakan komponen biaya yang paling berpengaruh terhadap struktur biaya perbankan syariah. Berdasarkan jenis bank, skor efisiensi rata-rata Bank Umuin Syariah lebih tinggi dari pada skor efisiensi rata-rata Unit Usaha Syariah. Estimasi fungsi biaya dapat diturunkan untuk menganalisis Economies of Scale dan Economies of Scope. Secara rata-rata bank syariah telah mencapai kondisi Economies of Scale dan positive Economies of Scope. Perbandingan efisiensi perbankan syariah dengan efisiensi bank konvensional menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah tidak berbeda nyata dengan efisiensi beberapa bank konvensional yang menjadi referensi.

---

The measurement of efficiency in sharia banks in this thesis is obtained by estimating the banks' cost function. Theoretically, by estimating a cost function, the minimum cost required to produce a certain level of output at a certain level of input prices can be measured. This econometrically estimated cost function forms the cost frontier.

The score of efficiency in a bank at a certain time is calculated using two approaches: the Stochastic Frontier Approach and the Distribution Fee Approach. The two approaches compare the error term in a bank and that in the most efficient bank in the sample. The calculation of cost efficiency shows that the scores of efficiency in Shari'a banks in Indonesia during the period from 2001 through 2004 range in mean value between 50% and 90%. Based on the input allocation analysis, it is found that the profit sharing component contributes the greatest proportion of the cost structure in Shari'a banks. Based on the type status of the banks, the average score of efficiency in Shari'a banks is higher than that in Shari'a units of conventional banks. The estimated cost function can be used to analyze the economies of scale and the economies of scope. On average, Shari'a banks have achieved the economies of scale and economies of scope. Finally, a comparison between the efficiency in sharia banks and that in conventional banks shows that the efficiency in Shari'a banks is not significantly different from that in conventional banks."

"Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu menerbitkan saham baru atau menerbitkan obligasi subordinasi. Cara yang terakhir ini yang banyak dilakukan oleh bank, baik konvensional maupun syariah. Di Indonesia, telah dikenal adanya obligasi syariah yang menggunakan skim ijarah dan mudharabah. Perbedaan yang mendasar antara obligasi syariah dan konvensional adalah pada obligasi syariah return tidak ditetapkan secara nominal, tetapi dengan memberikan nisbah bagi hasil untuk pemegang obligasi, serta penggunaan dana hasil emisi obligasi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerbitkan obligasi subordinasi, berarti menambah modal yang ada pada bank, sekaligus akan memperkuat struktur permodalan bank tersebut. Jika struktur modal sudah kuat, bank akan leluasa dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Ini dimungkinkan karena rasio kecukupan modal bank masih berada di atas ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnva pembiayaan yang semakin ekspansif akan meningkatkan pendapatan bagi bank tersebut, Penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa ada peningkatan pembiayaan dan tingkat kecukupan modal (solvabilitas) setelah emisi obligasi, tetapi tidak pada kinerja rentabilitas dan likuiditas akibat tingginya tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank.

---

In order to anticipate the decreasing of capital adequate ratio suffered by a bank, it can take any of the two ways, namely issuing new shares, or issuing subordinated debentures. The latter has been taken many times by different banks, both conventional and sharia ones. In Indonesia, it's known the presence of sharia bonds upon the scheme of ijarah and mudharabah. The fundamental difference between sharia bonds and conventional bonds is that in sharia bonds the return is not determined nominally, rather, by adding some ratio of revenue sharing for the debt holders, and where the utilization of fund resulted from the bonds emission shall conform to the principles of sharia. Issuing subordinated debentures would mean additional capital for the bank, and at the same time strengthening the capital structure of the bank. If the capital is strong, the bank will be freer to conduct financing expansion. This is enabled, because the bank's capital adequacy ratio is still above the point as ruled by Bank Indonesia. Furthermore, the more expansive financing will increase the bank's revenue. The research performed at Bank Muamalat Indonesia has shown increment of financing as well as capital adequacy ratio (solvability) after sub-debt emission, but not of the bank's performance in rent ability and liquidity. Due to the height of ratio of revenue sharing determined by the bank for the debt holders."

"Perbankan syariah dengan berbagai produk layanannya terutama yang berkaitan dengan pembiayaan bagi UKM menjadi tumpuan harapan bagi pelaku UKM untuk dapat mengembangkan usahanya baik dilihat dari kondisi usaha maupun manajemen usaha. Fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada UKM terutama adalah Musyarakah dan Murabahah. Layanan syariah juga diharapkan oleh UKM dapat diberikan melalui ukuran dimensi kualitas yang terdiri dari Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Level Output Jasa Perbankan jugs dibutuhkan oleh nasabah UKM berkenaan dengan berbagai layanan tambahan yang diberikan oleh pihak perbankan yang terdiri dari Lot Size, Waiting Time, Spatial Convenience, Product Variety dan Service Backup.Omzet dan pendapatan UKM nasabah kedua bank mengalami peningkatan sesudah menjadi nasabah dan manajemen UKM nasabah BRI UUS lebih baik dibandingkan manajemen UKM nasabah BPRSyariah Amanah Ummah. Layanan Syariah dan Output Jasa Perbankan yang diberikan BPRS Amanah Ummah lebih berpengaruh terhadap Manajemen Usaha dibandingkan yang diberikan BRI UUS. Untuk nasabah kedua bank tersebut hanya Layanan Syariah yang mempengaruhi pemberdayaan UKM melalui manajemen usaha.

---

Sharia banking has varieties products of its service that specially involve with the financing for Small and Medium Enterprise (SME) to be hoped by the enterpreneur of SME to develop its business whether known from the condition of its business or business management. The facility of sharia financing which is given to SME customer especially are Musyarakah and Murabahah. It is hoped by SME, to get sharia's service through the size of quality dimension that consists of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. The output level of banking service is also needed by its customer because of the variety of supplementary service given by banking such as: lot size, waiting time, spatial convenience, product variety and service backup.SME as the customer of the two banks has a better total revenue. SME of BRI UUS has a better management than SME of BPRSyariah Amanah Ummah. Sharia service and the output of banking service given by BPRSyariah Amanah Ummah is more inlluencial toward business management than it was given by BRI UUS. For the customers of the bank, Sharia service influenced the empowering of SME through business management."