Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketergantungan warga negara Indonesia terhadap kartu kredit telah naik secara drastis dalam dekade terakhir ini. Hal ini mungkin menunjukan semakin bertambahnya masyarakat menengah di negara ini, tetapi sayangnya tidak semua pengguna kartu kredit sadar akan kewajiban utamanya untuk pembayaran. Di sisi yang lain, Bank-bank di Indonesia dihadapkan dengan banyaknya kendala untuk menyelesaikan pembayaran kartu kredit. Sehingga, bank-bank tersebut sering menggunakan debt-collector untuk secara efektif mendapatkan pembayaran. Dalam hukum Indonesia, debt collector memang tidak dilarang. Tetapi, banyak kasus dimana debt collector menggunakan metode yang mengikutsertakan gangguan, penyiksaan, intimidasi, serangan verbal maupun fisik, blackmails dan cara-cara lainnya. Cara-cara ini mungkin efektif dalam mendapatkan pembayaran. Tetapi hal ini diduga keras melanggar hak-hak konsumen terhadap kenyamanan, keselamatan dan keamanan yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Menyikapi kekhawatiran dari berbagai macam pihak tentang metode-metode yang digunakan oleh debt collector, Bank Indonesia telah memang membuat beberapa peraturan yang mengatur tentang penagihan hutang kartu kredit. Namun, dalam analisis yuridis normatif yang digunakan dalam skripsi ini, peraturan-peraturan ini Penulis rasa tidak cukup untuk melindungi hak-hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

---

Indonesian citizens' reliance on credit card has tremendously increased in the last decade. This fact may suggest the growing number of middle-class citizens in this country, but not all credit card users realize their primary obligation to repayment. On the other hand, Indonesian banks are confronted with a myriad of legal obstacles in securing repayment from their customers. Given such obstacles, banks often resort to hire debt collectors to effectively seek for remedy.

Under Indonesian law, debt collectors are indeed not prohibited. However, many debt collectors have used various methods involving "harassment, abuse, intimidation, verbal and physical attacks, constant blackmails and many others" to secure their clients' right to repayment. These methods might be effective to forcefully acquire the repayment, but they substantially violate the credit card users' rights to comfort, safety and security enshrined in Article 4 of Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection.

In response to various stakeholders' concern on the methods used by debt collectors, Bank Indonesia has indeed enacted some regulations governing debt collection practices. The most recent ones are Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/17/DASP. However, as will be elaborated in this writing that employs legal normative analysis, these newly enacted regulations are slightly insufficient to protect the credit card users' right to comfort, safety and security."

"Digitalisasi, meningkatnya konsumerisme, dan kemajuan dalam sektor keuangan telah meningkatkan aksesibilitas produk keuangan di Indonesia. Adapun layanan pinjaman Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi digunakan oleh 26 juta peminjam pada tahun 2021. Meskipun demikian, survei oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 menemukan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia hanya mencapai 49,68%. Hal ini menimbulkan masalah dimana konsumen dapat mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan mereka sehingga dapat berdampak pada finansial jangka panjang peminjam. Periklanan memiliki peran signifikan dalam memengaruhi penggunaan layanan pinjaman dengan memberikan ruang bagi layanan pinjaman untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan produk mereka. Meskipun telah ditemukan perhatian dan kritik dari masyarakat terhadap periklanan layanan pinjaman, pelindungan konsumen periklanan layanan pinjaman di Indonesia cukup terbatas, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Australia dan Inggris. Skripsi ini berupaya untuk memahami dan membandingkan perlindungan konsumen dalam periklanan layanan pinjaman di Indonesia, Inggris, dan Australia untuk menentukan pengembangan yang dapat dilakukan terhadap perlindungan konsumen bagi periklanan layanan pinjaman di Indonesia. Skripsi ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif- analitis. Penelitian ini menemukan bahwa periklanan layanan pinjaman telah menjadi pokok perhatian di Inggris dan Australia untuk waktu yang lebih lama sehingga telah berkembang pengaturan dan tata kelola yang lebih kuat. Dengan demikian, Indonesia dapat merujuk pada negara tersebut untuk memperkuat pelindungan konsumen terkait dengan periklanan layanan pinjaman, di antaranya dengan menerapkan pengaturan yang dikhususkan bagi periklanan layanan pinjaman, memperkuat peran Dewan Periklanan Indonesia, serta mengembangkan mekanisme pengawasan dan penegakan Otoritas Jasa Keuangan.

---

Digitalization, increasing consumerism, and advancements in the financial sector have heightened the accessibility of financial products in Indonesia. Notably, Peer-to-Peer Lending saw 26 million lenders using their credit services in 2021. In spite of this, a 2022 survey by Otoritas Jasa Keuangan found that Indonesia's financial literacy rate stands at only 49.68%. This presents a problem, as individuals take on loans without concern towards their financial capacity, leading to long-term financial consequences. Advertising plays a key role in influencing loan service use as it provides a platform for loan services to convey information and promote their products. Despite public attention and criticism towards loan service advertising, regulations and control mechanisms are limited in Indonesia in contrast to countries such as Australia and England. This thesis aims to understand and compare consumer protection in loan service advertising in Indonesia, England, and Australia to determine areas in which Indonesia’s consumer protection may be strengthened. This thesis is carried out with a normative juridical approach using a descriptive-analytical research typology. This research finds that England and Australia have longer-standing concerns about loan service advertising, resulting in stronger regulations and governance. As such, Indonesia may benefit from referencing said countries to strengthen consumer protection for loan service advertising, such as through creating regulations specific to loan service advertising, strengthening the role of Dewan Periklanan Indonesia, and enhancing the supervisory and enforcement mechanisms of Otoritas Jasa Keuangan."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."

"Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam Surat Edaran BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dari jasa debt collector menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sertadebt collector.Metode pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan oleh jasa debt collector hanya dapat dilakukan apabila kolektibilitas kartu kredit telah tergolong macet, serta pelaksanaan penagihan oleh jasa debt collector harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku

---

Collection of credit card debt by Bank using the service provided by vendor of debt collectors is likely to be done considering there is no prohibition issued by Indonesian Central Bank for the using of the service provided by debt collectors in collecting the credit card debt. The death of one of the customer of credit card that had an outstanding debt came from credit card

debt as a result of actions of debt collectors showed non-compliance on the ethical collection principals as set forth in the Circular Letter issued by the Indonesian Central Bank.The purpose of this study is to perceive legal protection of the customer of credit card against the service of debt collectors under the banking law and to understand the responsibility of the bank on the action of debt collectors.The approach method used in this research is normative and descriptive analysis, The data obtained is the secondary data originated from the literature study (library research.From the outcome of the research it can be concluded that legal protection can be done preventively. The collection using the service provided by vendor of debt collectors can only be conducted if the collectability of credit cards has been classified as bad credit, as well as implementation of the collection using the service provided by vendor of debt collectors must be done in accordance with the applicable procedures."

"Eksistensi skuter listrik dan sepeda listrik diminati tinggi oleh publik sehingga hal tersebut memunculkan suatu peluang bisnis. Penyediaan layanan jasa sewa skuter listrik dan sepeda listrik memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan pemenuhan hak konsumennya terpenuhi karena risiko terjadi suatu celaka tinggi. Selain inisiatif pelaku usaha, hal tersebut juga dipengaruhi oleh peraturan terkait yang berlaku. Tulisan ini menganalisis terkait pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia ditinjau berdasarkan perbandingan regulasi skuter listrik dan sepeda listrik serta kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dan Australia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan negara Australia. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi UU PK, UU No. 22/2009, Permenhub No. PM 45, Australian Road Rules 2009, dan Competition and Consumer Act 2010. Serta, data sekunder berupa hasil wawancara dengan konsumen Beam Mobility di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi skuter listrik dan sepeda listrik di Indonesia belum dapat memberikan pengawasan yang maksimal kepada konsumen karena peraturan terkait perangkat yang aman dan standar keselamatan di setiap daerah dan/kota belum sepenuhnya diterapkan. Sedangkan, Australia telah menerapkan regulasi yang rinci dan ketat di setiap wilayahnya. Akibat hal tersebut, implementasi kebijakan keselamatan Beam Mobility di Indonesia tidak dapat memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan Beam Mobility Australia sehingga risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, Beam Mobility menetapkan klausula baku pengalihan tanggung jawab kepada penggunanya. Hal ini dapat merugikan konsumen karena implementasi kebijakan operasional Beam Mobility di Indonesia belum cukup baik akibat minimnya regulasi yang mengatur tentang skuter listrik dan sepeda listrik. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia, khususnya hak atas layanan yang aman dan dapat diandalkan, tidak dapat terpenuhi.

---

The existence of electric scooters and electric bicycles is in high demand by the public so that it creates a business opportunity. The provision of electric scooter and electric bicycle rental services has its own challenges to ensure the fulfillment of consumer rights is fulfilled because the risk of an accident is high. In addition to the initiative of business actors, this is also influenced by the relevant applicable regulations. This paper analyzes the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia’sconsumer rights based on a comparison of electric scooter and electric bicycle regulations and consumer protection policies in Indonesia and Australia. This research utilizes a legislative approach and a comparative approach with Australia. The data used in this research are primary legal materials which include the Consumer Protection Law, Law No. 22/2009, Minister of Transportation Regulation No. PM 45, Australian Road Rules 2009, and Competition and Consumer Act 2010. As well as, secondary data in the form of interviews with Beam Mobility consumers in Indonesia. The results found that the regulation of electric scooters and electric bicycles in Indonesia has not been able to provide maximum supervision to consumers because regulations related to safe devices and safety standards in each region and city have not been fully implemented. Meanwhile, Australia has implemented detailed and strict regulations in each region. As a result, Beam Mobility in Indonesia's implementation of safety policies cannot provide the same level of protection as Beam Mobility in Australia, resulting in a higher risk of accidents in Indonesia. In addition, Beam Mobility stipulates a default clause of liability transfer to its users. This can be detrimental to consumers because the implementation of Beam Mobility in Indonesia's operational policies is not good enough due to the lack of regulations governing electric scooters and electric bicycles. Thus, the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia's consumer rights, particularly the right to a safe and reliable service, cannot be fulfilled."

"Eksistensi skuter listrik dan sepeda listrik diminati tinggi oleh publik sehingga hal tersebut memunculkan suatu peluang bisnis. Penyediaan layanan jasa sewa skuter listrik dan sepeda listrik memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan pemenuhan hak konsumennya terpenuhi karena risiko terjadi suatu celaka tinggi. Selain inisiatif pelaku usaha, hal tersebut juga dipengaruhi oleh peraturan terkait yang berlaku. Tulisan ini menganalisis terkait pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia ditinjau berdasarkan perbandingan regulasi skuter listrik dan sepeda listrik serta kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dan Australia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan negara Australia. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi UU PK, UU No. 22/2009, Permenhub No. PM 45, Australian Road Rules 2009, dan Competition and Consumer Act 2010. Serta, data sekunder berupa hasil wawancara dengan konsumen Beam Mobility di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi skuter listrik dan sepeda listrik di Indonesia belum dapat memberikan pengawasan yang maksimal kepada konsumen karena peraturan terkait perangkat yang aman dan standar keselamatan di setiap daerah dan/kota belum sepenuhnya diterapkan. Sedangkan, Australia telah menerapkan regulasi yang rinci dan ketat di setiap wilayahnya. Akibat hal tersebut, implementasi kebijakan keselamatan Beam Mobility di Indonesia tidak dapat memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan Beam Mobility Australia sehingga risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, Beam Mobility menetapkan klausula baku pengalihan tanggung jawab kepada penggunanya. Hal ini dapat merugikan konsumen karena implementasi kebijakan operasional Beam Mobility di Indonesia belum cukup baik akibat minimnya regulasi yang mengatur tentang skuter listrik dan sepeda listrik. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia, khususnya hak atas layanan yang aman dan dapat diandalkan, tidak dapat terpenuhi.

---

The existence of electric scooters and electric bicycles is in high demand by the public so that it creates a business opportunity. The provision of electric scooter and electric bicycle rental services has its own challenges to ensure the fulfillment of consumer rights is fulfilled because the risk of an accident is high. In addition to the initiative of business actors, this is also influenced by the relevant applicable regulations. This paper analyzes the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia’sconsumer rights based on a comparison of electric scooter and electric bicycle regulations and consumer protection policies in Indonesia and Australia. This research utilizes a legislative approach and a comparative approach with Australia. The data used in this research are primary legal materials which include the Consumer Protection Law, Law No. 22/2009, Minister of Transportation Regulation No. PM 45, Australian Road Rules 2009, and Competition and Consumer Act 2010. As well as, secondary data in the form of interviews with Beam Mobility consumers in Indonesia. The results found that the regulation of electric scooters and electric bicycles in Indonesia has not been able to provide maximum supervision to consumers because regulations related to safe devices and safety standards in each region and city have not been fully implemented. Meanwhile, Australia has implemented detailed and strict regulations in each region. As a result, Beam Mobility in Indonesia's implementation of safety policies cannot provide the same level of protection as Beam Mobility in Australia, resulting in a higher risk of accidents in Indonesia. In addition, Beam Mobility stipulates a default clause of liability transfer to its users. This can be detrimental to consumers because the implementation of Beam Mobility in Indonesia's operational policies is not good enough due to the lack of regulations governing electric scooters and electric bicycles. Thus, the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia's consumer rights, particularly the right to a safe and reliable service, cannot be fulfilled."

"Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Jasa Automated Teller Machine dalam kasus card traping antara Muhajidin Taher dengan Bank Mandiri. Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Dalam form pembukaan rekening pribadi nasabah, diketahui bahwa bank telah memasukkan klausul eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab bank kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha dalam hal ini bank tidak boleh memasukkan klausul eksonerasi dalam perjanjian dengan nasabah. Namun nasabah telah melanggar kewajibannya yaitu untuk menjaga nomor PIN yang dimilikinya.

---

In this thesis, the author adresses the protection against the customer that used Automatic Teller Machine in card traping cases between Muhajidin Taher with Bank Mandiri. In drafting this thesis, author use normative research metodology with the data gathered by literatur study. In application for opening individual account form, bank use the exoneration clauses to transfer its liability to the customer. Based on Article 18 Paragraph (1) Law No.8 Of 1999 on Consumer Protection bank should not exoneration clauses in any agreement with customer. However the customer has violate his obligation to keep secret his own pin."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"Walaupun telah kemudahan kepada masyarakat, layanan Equity-Based Crowdfunding sendiri masih memiliki permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan ambiguitas bagi masyarakat itu sendiri. Ambiguitas ini meliputi peran yang dimiliki masyarakat yang ingin membeli saham melalui platform penyelenggara tersebut. Apakah sekelompok masyarakat ini dapat disebut sebagai konsumen atau tidak yang menjadi salah satu isu yang sampai sekarang belum diperoleh penyelesaiannya. Keterbatasan definisi 'konsumen; yang diberikan baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 ini yang menjadi salah satu penyebab isu tersebut. Ketidakjelasan makna 'konsumen' ini pada akhirnya akan berdampak pada pertanggungjawaban penyelenggara platform equity-Based crowdfunding dalam melindungi hak-hak msyarakat pengguna layanan tersebut. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang pengertian dari konsumen dan pertanggungjawaban penyelenggara platform dalam hal pelaksanaan equity-Based crowdfunding. Penelitian ini juga akan melihat kebijakan internal yang dimiliki oleh beberapa platform penyelenggara equity-Based crowdfunding di Indonesia.

---

Although Equity-Based Crowdfunding services has contributed many conveniences for the community, the implementation of this activity raised some problems that can cause conflict and ambiguity for the community itself. This ambiguity includes the role of the people who want to buy shares through the platform. Whether this group of people can be called a consumer or not is one of the issues that has not yet been resolved. Limitation of the definition of 'consumers' given both in Act No. 8/1999 concerning Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation No. 1/2013 is one of the main factor to this issue. The vague meaning of 'consumers' in this activity will ultimately have an impact on the accountability of the organizers of the equity-based crowdfunding platform in protecting the rights of the users of these services. Through a juridical-normative research, this thesis will discuss the understanding of consumers and the accountability of platform operators in the implementation of equity-based crowdfunding. This research will also look at internal policies held by several equity-based crowdfunding organizing platforms in Indonesia."

"Jumlah penduduk yang padat mempengaruhi pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi. Hal tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dengan mencari inovasi baru berkaitan dengan strategi pemasaran untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya. Salah satunya, menerapkan strategi upselling. Upselling merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berupaya menyakinkan konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang mengalami peningkatan sehingga menyebabkan harga yang dibayarkan lebih mahal dari harga awal. Secara umum, praktik upselling tidak dilarang bagi pelaku usaha untuk menerapkannya. Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha menerapkan praktik upselling dengan jujur dan adil. Ditemukan pelaku usaha yang menerapkan praktik upselling tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur serta transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan persetujuan konsumen. Dalam hal ini, konsumen tidak memperoleh hak-haknya secara utuh. Indonesia secara umum tidak melarang penerapan strategi penjualan upselling dan belum mempunyai pengaturan secara spesifik mengenai upselling. Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai perbandingan pelindungan konsumen terhadap strategi upselling oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur serta tidak berdasarkan persetujuan konsumen di Indonesia dengan Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat melihat praktik upselling oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi serta tidak berdasarkan persetujuan konsumen merupakan salah satu praktik usaha yang tidak adil (unfair pratices). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode doktrinal. Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak melarang upselling sepanjang tidak mencederai hak - hak konsumen serta dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dibutuhkannya peran pemerintah untuk meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha serta membuat suatu pedoman lebih khusus mengenai strategi upselling untuk dijadikan landasan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan praktik upselling. Tidak hanya itu, dibutuhkannya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dan konsumen harus lebih kritis dan teliti terhadap strategi upselling yang dilakukan oleh pelaku usaha.

---

The dense population influences the consumption patterns and needs of Indonesian society, making them higher. This creates opportunities for business operators to innovate in marketing strategies to gain maximum profits. One such strategy is upselling. Upselling is a marketing strategy where business operators try to convince consumers to buy goods and/or services that have increased in value, resulting in a higher price than the initial price. Generally, upselling practices are not prohibited for business operators. However, not all business operators apply upselling practices honestly and fairly. Some business operators do not provide accurate, clear, and honest information, and transactions are conducted without consumer consent. In these cases, consumers do not fully receive their rights. Indonesia does not generally prohibit the application of upselling strategies and does not have specific regulations regarding upselling. This writing aims to discuss the comparison of consumer protection against upselling strategies by business operators who do not provide accurate, clear, and honest information and do not obtain consumer consent in Indonesia and the United States. The United States views upselling practices by business operators who do not provide information and do not obtain consumer consent as an unfair practice. The method used in this writing is the doctrinal method. From the research results, it can be understood that Indonesia and the United States share a similarity in not prohibiting upselling as long as it does not harm consumer rights and is conducted honestly and fairly. There is a need for the government's role in increasing supervision of business operators and creating more specific guidelines regarding upselling strategies to serve as a basis for business operators to carry out upselling practices. Additionally, there is a need for business operators to be aware of their obligations and for consumers to be more critical and thorough regarding upselling strategies carried out by business operators."