Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecenderungan untuk menyalahkan korban perkosaan sebagai penyebab terjadinya perkosaan merupakan suatu hambatan besar bagi mereka untuk memperoleh keadilan. Rape myth acceptance, sebagai faktor mendasar yang memungkinkan kecenderungan tersebut tumbuh, dapat membuat pihak berwajib kehilangan objektivitasnya ketika menghadapi kasus, dan membuat dukungan orangtua terhadap anak yang menjadi korban berkurang. Dengan menggunakan nonequivalent group design, studi ini berusaha mencari tahu apakah terdapat perbedaan rape myth acceptance antara kelompok orangtua yang memiliki anak perempuan berusia dewasa muda dengan penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak 34 orang dari masing-masing kelompok partisipan tersebut diminta mengisi alat ukur yang merupakan adaptasi dari Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMAS). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rape myth acceptance yang signifikan antara kedua kelompok (t= -1,439, p>0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi sikap terhadap perkosaan, korban, dan pelakunya perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat rape myth acceptance baik pada orangtua maupun polisi. Jika tidak, korban perkosaan akan lebih sulit melaporkan kasusnya dan memperoleh keadilan hukum untuk tindak perkosaan yang menimpanya.

---

The tendency to blame rape victims as the cause of the rape itself is a big obstacle that prevent them to experience justice. Acceptance of rape myths, as the underlying factor that enable the tendency to grow, can make the authority to lose his objectivity in dealing with the case, and parents to be less supportive toward their victim daughter. Using the nonequivalent group design, this study is intended to find out if there is a difference in rape myth acceptance between parents of young adulthood daughter and police in women and children service unit (PPA) in Jakarta and the surrounding areas. As many as 34 subjects for each group were asked to fill the adaptation of Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMAS). Results show that there is no significance difference in the rape myth acceptance between the two groups (t= -1,439, p>0,05). This finding suggests that an intervention should be made to decrease the rape myth acceptance in both parents and police officers. Otherwise, rape victims may find it difficult to report their cases and also can not experience justice."

"This text provides comprehensive coverage of the complex theoretical, methodological, and ethical issues surrounding violence against women."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat peran dari kualitas alternatif, persetujuan keluarga inti, dan persetujuan keluarga besar terhadap komitmen pada konteks perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Didapatkan 259 partisipan perempuan dewasa muda yang menjadi korban dari hubungan pacaran yang berkekerasan dengan menggunakan Conflict Tactic Scale-2. Partisipan lalu mengisi kuesioner penelitian yang mengukur kualitas alternatif, persetujuan keluarga inti, persetujuan keluarga besar, dan komitmen. Hasil analisis statistik didapatkan melalui hierarchical regression dengan mengontrol kualitas alternatif yang menunjukkan bahwa model ini secara signifikan memprediksi komitmen, meski persetujuan keluarga inti tidak berkontribusi kepada model ini secara signifikan.

---

ABSTRACT

This study was conducted to look at the roles of quality of alternative, nuclear family approval, and extended family approval on commitment in the context of female victims of abusive dating relationships. There were 259 emerging adult victims of violent dating relationships who were screened using the Conflict Tactic Scale-2. Participants then filled out the research questionnaire that measured quality of alternative, nuclear family approval, extended family approval, and commitment. The results of statistical analysis were obtained through hierarchical regresson after controlling quality of alternative showed that this model significantly predicted commitment, even though the nuclear family approval did not contribute significantly to the model.

"

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. Beberapa studi yang membahas kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta sedikit yang menaruh perhatian pada kekerasan terhadap perempuan Tionghoa (misalnya Purdey 2013; Siegel 1998; dan Tadié 2009). Beberapa penulis yang mencoba memberikan perhatian seperti Heryanto (2000) dan Wichelen (2000) masih melihat masalah itu dari satu aspek bahasan seperti kekerasan negara dan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pemeriksaan dokumen yang relevan dan studi literatur, penelitian ini berargumen bahwa pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa merupakan peristiwa yang kompleks dan perlu dilihat dengan penjelasan yang lebih dalam. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peristiwa tersebut dengan konsep opresi atau kekerasan berlapis dengan menggunakan konsep kekerasan struktural, interseksionalitas, ideologi gender negara, dan pemerkosaan massal. Opresi berlapis terhadap masyarakat Tionghoa melihat bahwa posisi mereka yang kuat secara ekonomi namun lemah secara sosial-politik telah membangun akar sentimen masyarakat pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Situasi tersebut semakin rumit dengan adanya ideologi gender negara serta budaya patriarki masyarakat dalam memandang perempuan (konstruksi sosial keperempuanan sebagai simbol kehormatan dan objektifikasi dari tubuh perempuan)."

"Anak jalanan adalah sebuah fenomena yang biasa dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta. Jumlah anak jalanan sulit untuk dipastikan, tapi diperkirakan di seluruh dunia terdapat tidak kurang dan 10.000.000 anak. Pada tahun 1999, Irwanto dkk mencatat sebanyak 10.000 anak di Jakarta masuk dalam kategori anak jalanan. Jumlah anak jalanan tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi, urbanisasi dan kesulitan ekonomi masyarakat.Anak jalanan secara umum menghadapi lingkungan dan risiko yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Secara umum mereka menghadapi risiko kecelakaan atau penyakit akibat bekerja dan berada di jalanan. Mereka juga berisiko kehilangan hak pendidikan, hak untuk bermain, mengalami perlakuan salah serta mengalami paparan terhadap berbagai perilaku sosial yang tidak baik. Perilaku ini di antaranya adalah kebiasaan merokok, penggunaan zat psikoaktif, melakukan hubungan seks dan sikap antisosial. Semua hal tersebut merupakan ancaman terhadap pencapaian tumbuh kembang optimal termasuk perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi anak dengan lingkungannya. Salah satu risiko anak jalanan yang paling banyak dibahas adalah tingginya kemungkinan mendapatkan perlakuan salah baik secara fisik, emosi maupun seksual. Friedrich dkk mengemukakan bahwa aktivitas seksual lebih banyak dilaporkan pada anak yang memiliki riwayat perlakuan salah secara seksual. Faktor biologis dan lingkungan adalah dua faktor yang berperan pada perkembangan dan perilaku seksual seorang anak yang dapat membawa dampak sampai usia dewasa. Lingkungan hidup di jalan bersifat kondusif bagi anak-anak untuk melakukan hubungan seksual di usia yang amat muda karena tidak ada hambatan normatif yang berarti dalam komunitas mereka untuk melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain seperti penggunaan zat psikoaktif dan merokok, yang juga banyak terdapat di kehidupan jalanan, dapat mempengaruhi fungsi kognitif, emosi dan perkembangan sosial anak yang akhimya dapat mendorong mereka pada perilaku seksual berisiko tinggi. Latar belakang keluarga yang bermasalah dan kehidupan jalanan yang keras juga merupakan faktor yang dapat menimbulkan gangguan emosi dan perilaku yang mengarahkan mereka pada perilaku seksual risiko tinggi atau bahkan membuat mereka memilih untuk menjadi pekerja seks anak.Perilaku seksual risiko tinggi (PSRT) adalah aktivitas seksual yang berisiko mengancam kesehatan seseorang akibat paparan terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Perilaku seksual risiko tinggi ini adalah hubungan seksual, baik genito-genital, oro-genital maupun ano-genital, yang dilakukan tanpa perlindungan (kondom) dan atau dilakukan dengan banyak pasangan (promiskuitas). Perilaku seksual risiko tinggi di antara anak dan remaja telah menjadi perhatian dunia dalam dekade terakhir karena makin maraknya penularan virus hepatitis B (VHB), virus hepatitis C (VHC), human immunodeficiency virus (HIV) dan berbagai penyakit menular seksual (PMS) Iainnya. Penyakit menular seksual dapat menyebabkan transmisi vertikal dan gangguan pada kehamilan di kemudian hari, infertilitas, penyakit keganasan serta dapat mempermudah terjadinya transmisi HIV." Kehamilan usia dini merupakan hal yang penting dan satu masalah tersendiri akibat adanya PSRT dengan dampak biopsikososial yang amat besar. lbu dengan usia yang terlalu muda berisiko tinggi terhadap rendahnya status kesehatan fisik dan jiwa, gagal dalam pencapaian pendidikan yang memadai dan ketergantungan hidup yang besar terhadap pihak lain; belum terhitung akibat yang terjadi jika ia melakukan aborsi yang tidak aman. Jika ia melahirkan, anak yang dilahirkan berisiko tinggi terhadap gagalnya pencapaian potensi tumbuh kembang yang optimal. Pada akhirnya hal ini akan memperburuk kemiskinan dan keterbelakangan yang telah ada dalam masyarakat."

"ABSTRACTThis research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen who go to sea as well as who process the catches-and the activism of Puspita Bahari (hsherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve hsherwomen condition."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya dalam bentuk pemerkosaan, merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, masih belum tercipta kondisi yang mendukung bagi korban karena adanya penerimaan mitos pemerkosaan. Studi ini dilakukan untuk menguji peranan seksisme ambivalen dan objektifikasi seksual terhadap perempuan dalam memprediksi penerimaan mitos pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki di wilayah Jabodetabek. Hasil menunjukkan bahwa seksisme ambivalen ? = 0,412, t 2, 272 =8,118.

---

Sexual violence against woman, particularly in the form of rape, is a serious problem that occurs in Indonesia. However, the condition for rape victim is still not supporting enough because of rape myth acceptance. This study is conducted to examine the role of ambivalent sexism and sexual objectification of women to predict rape myth acceptance among male college student in Jabodetabek region. The result shows that ambivalent sexism 0,412, t 2, 272 8,118."

"Sikap menyalahkan korban pemerkosaan yang berkembang di masyarakat menjadikan pemerkosaan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak tidak dilaporkan. Penerimaan masyarakat terhadap mitos pemerkosaan dipengaruhi oleh pandangan yang konservatif, seperti peran gender seksis pada budaya patriarkal yang lahir dari ajaran agama yang kuat di masyarakat. Berbagai penelitian berusaha mengungkap peran religiusitas terhadap penerimaan mitos pemerkosaan dan menemukan bahwa religiusitas pada mahasiswa pria memiliki korelasi dengan penerimaan mitos pemerkosaan. Penelitian ini menguji adanya hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas pada mahasiswa pria di Jakarta dan sekitarnya dan menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan (r = -0,150*; p = 0,022; LoS = 0,05). Peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut dan intervensi untuk mengurangi berkembangnya penerimaan mitos pemerkosaan khususnya di institusi pendidikan.

---

Blaming the rape victims is one issue that evolved in our society, making rape as one of the criminal scenes most underreported. Rape myth acceptance is influenced by conservative beliefs, such as sexist gender role in patriarchy culture that was born from strong religious core in certain community. Several studies were conducted to examine the relationship between rape myth acceptance and religiosity and most found that religiosity in male college students correlated with rape myth acceptance. This research is held to find the connection between rape myth acceptance and religiosity in male college students in Jakarta and the surrounding areas and found significant negative correlation (r = -0,150*; p = 0,022; LoS = 0,05). Researcher suggested further studies to be conducted and also intervention to decrease the development of rape myth acceptance, especially in educational settings."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."