Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "

"Laporan magang ini bertujuan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk akun aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa konstruksi menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 16) pada PT FIG. PT FIG merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih dan terlibat dalam perjanjian konsesi jasa dengan PAM JAYA. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait ISAK 16 pada laporan keuangan PT FIG periode 31 Desember 2015 yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa telah sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, dan PSAK 57.

---

This internship report aims to explain about the accounting treatment for intangible assets and provision arising from construction service concession arrangements refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 16) in PT FIG. PT FIG is a company which providing clean water and has been engaging cooperation agreement with PAM JAYA. The discussion will present the accounting issues related to the implementation of ISAK 16 in financial statement PT FIG for period 31 December 2015 which will be divided into three groups which are recognition, measurement, and disclosure. Based on the result, accounting treatment for intangible assets and provisions arising from service concession arrangement have complied with the ISAK 16, Statement of Financial Accounting Standard (PSAK 19) and PSAK 57."

"Sesuai dengan SE No. S-29/PJ.43/2003 telah diatur bahwa diskon penjualan bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun terdapat kasus yang menyebabkan diskon penjualan dikenai pajak penghasilan, sehingga perlunya melakukan perencanaan pajak dalam mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan diskon penjualan yang diterapkan oleh PT PQR dalam transaksi jual-beli serta risiko pajak yang ditimbulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, dan menganalisis perencanaan pajak dalam penerapan kebijakan diskon di PT PQR. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dalam pemberian diskon penjualan oleh PT PQR terdapat persyaratan yang menyebabkan perubahan makna diskon menjadi hadiah. Perencanaan pajak dilakukan dengan menganalisis resiko pajak atas masing-masing jenis diskon sehingga dapat menerapkan kebijakan diskon yang tepat.

---

In accordance with SE No. S- 29/PJ.43/2003, it is stated that discount sales is clearly not an object of income tax. However, there are still some cases that caused sales discount is being imposed with taxable income. Therefore, tax planning is necessary to tackle this occurrence. The aim of this study is to analyze the policy of discount sales, which applied by PT PQR in the sales transaction along with tax risks that caused based on the results of tax audits as well as to analyze the tax planning in the implemantation of discount policy in PT PQR. This study is conducted with qualitative approach and also using qualitiative as techniques of data collection. The results of this study is based on the output of tax audits regarding the discount sales granting by PT PQR, in which, there are several requirements that cause the changes the meaning of discount into a bounty. Tax planning is done by analyzing the tax risks on each type of discount so that, the discount policy can be applied properly. "

"Penelitian ini membahas tentang penentuan penggunaan standar akuntansi dan membahas lebih lanjut terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dari standar yang diterapkan dan aspek perpajakan dari perjanjian BOT. Dalam transaksi tersebut, PT TWU sebagai operator melakukan perjanjian jual beli air olahan dengan PT MC yang dilakukan dengan sistem BOT atas Instalasi Pengolahan Air (IPA). Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yang dikomparasikan dengan hasil asesmen berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi yang tepat atas BOT menggunakan ISAK 8 karena merupakan perjanjian yang mengandung sewa yang menurut PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Perlakuan pajak atas BOT mengacu pada KMK No. 248/KMK.04/1995 karena memandang dari bentuk perjanjiannya secara legal bukan merupakan transaksi sewa.

---

This research aims to determine accounting standard of the BOT agreement, thus examine the recognition, measurement, presentation and disclosure of standard applied and the aspect of taxation. In the transaction, PT TWU as the operator entered sale and purchase agreement of water treatment with PT MC which was issued with BOT system on Water Treatment Plant (WTP). This research using interview method which compared with assesment result based on literature study. The results of this research indicate the appropriate accounting standards for BOT using IFAS 8 because it is arrangement contains a leases which according to SFAS 30 is classified as finance leases. The tax treatment of BOT refers to KMK No. 248/KMK.04/1995 because seen from the form of a legal agreement is not a lease transaction."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACTThe objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]"

"ABSTRAKPelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan konstruksi yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat terutangnya PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR dalam penentuan saat terutangnya PPN, dasar penerbitan Faktur Pajak, serta faktor yang menyebabkan diterbitkannya Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian deksriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan saat terutangnya PPN yang dilakukan PT PQR belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR didasarkan pada faktor internal, dimana tidak dibentuknya divisi khusus perpajakan pada PT PQR. Selain itu, kontrak konstruksi yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Serta faktor eksternal, dimana PT PQR menggunakan jasa konsultan eksternal yang tidak sepenuhnya membantu kewajiban perpajakan PT PQR.

---

ABSTRACT

Construction Project causing a different payment system with another sector. Generally, construction project payment system consists of Upfront Payment, Progress Billing, and Finishing and Lending Payment. Those payments are added to the Value Added Tax (VAT). Construction Company which listed to the Taxable Person has an obligation to issuing tax invoices when the VAT is added. This research aims to analyze the issuance of tax invoices done by PT. PQR when the VAT is added, the basis for issuing tax invoices, factors that cause the tax inovice to be issued, and the impact that will be received in the issuance of tax invoices. This research is using

qualitative approach and descriptive research objectives, with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study indicate that the determination of the time when VAT is payable by PT PQR has not been carried out in accordance with the principles and applicable taxation treatment. Discrepancies in the issuance of Tax Invoice made by PT PQR are based on internal factors, where no special tax division was formed at PT PQR. In addition, the agreed construction contract is not in accordance with tax provisions. As well as external factors, where PT PQR uses the services of an external consultant that does not fully assist PT PQR's tax obligations."

"ABSTRAK

Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit dan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KAP ABC untuk Aset Tetap pada laporan keuangan PT AIR yang berakhir 31 Desember 2015, dengan mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan. Prosedur audit yang dilakukan meliputi uji pengendalian dan uji rincian yang terdiri dari peninjauan komponen-komponen perhitungan saldo pada akun Aset Tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, prosedur yang dilakukan KAP ABC telah sesuai dengan International Standards on Auditing (ISA). Namun dalam perlakuan akuntansi untuk Aset Tetap pada PT AIR yang dilakukan manajemen, PT AIR belum sepenuhnya mengikuti standar keuangan seperti yang diatur dalam ISAK 27 sehingga KAP ABC mengajukan penyesuaian

---

ABSTRACT

This internship report explains audit procedures and accounting treatment performed by KAP ABC for Fixed Asset on PT AIR’s financial report for the period ended December 31st, 2015, referred to ISAK 27: Transfer of Asset from Customer. The audit procedures performed were test of control and test of detail, which include reviewing components for the calculation of fixed asset based on financial accounting standards. Based on the analysis, audit procedures performed by KAP ABC have complied with International Standards on Auditing (ISA). But the accounting treatment for fixed asset applied by PT AIR has not fully complied with the standards. Thus, KAP ABC proposed an adjustment to PT AIR’s Fixed Asset account referred to ISAK 27."