Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Penghasilan atas transaksi software lintas negara. Dalam transaksi software lintas negara, transaksi software dasarnya merupakan penghasilan business income, tetapi terdapat pengecualian jika terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, yaitu royalti. Terdapat permasalahan jika transaksi software tersebut merupakan suatu transaksi business income tetapi dikenakan pajak atas royalti. Sehingga penelitian ini membahas mengenai klasifikasi dan ciri - ciri penghasilan yang berasal dari transaksi software dan bagaimana perlakuan perpajakan royalti dan business income di Indonesia dan India.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang ada dan peraturan yang berlaku. Di akhir, peneliti memberikan saran agar dalam peraturan yang mengatur royalti diberikan penjelasan lebih dalam mengenai ciri-ciri penghasilan atas transaksi software yang merupakan royalti Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan, namun dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang pajak internasional atas penghasilan dari transaksi software.

---

This thesis discusses income for cross border software transaction. Basically, software transaction is a business earning income, but there are exceptions should there are special rules that govern it, which for this case is the royalties. However, there are problems if the transaction is claimed as business income and it is taxed on royalties. Thus this study discusses the classification and characteristics of income from software transactions and how the treatment of royalty and business income taxation in Indonesia and India. The used method in this thesis is qualitative methodology and the data were collected from interviews and literature.

For the analysis is conducted by comparing data that has been obtained by the existing theory and the regulations. Eventually, the researcher suggests to govern more information regarding to income characteristic of software transaction that considered as royalty. Nonetheless, there are some limitations that worth noticing, but overall in this thesis we can find the big picture of international tax of income from software transaction."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Atas Transaksi Jual Beli lahan Khusus Untuk Proyek Infrastruktur Umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam serta menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya berupa pengecualian dari aspek pemotongan pajak yang terkait, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Niali dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga dapat memperbesar pengahasilan yang diperoleh masyarakat dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur.

---

This thesis discusses the implementation of Policy Tax Incentives for Sale Trades Special Land for Public Infrastructure Projects. This study is a qualitative research study of literature and in-depth interviews and using descriptive design. The results of this study are: incentives given by the government in its implementation in the form of exemption from withholding tax related aspects, such as Income Tax, Value Added Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building so as to increase the income derived by the community and the availability of land for infrastructure development."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi. Saat penyerahan BKP kemudian ditentukan dalam beberapa kategori, termasuk pada saat pengakuan pendapatan, saat pengakuan piutang atau saat pembuatan faktur penjualan. Namun penentuan saat penyerahan yang berlaku umum ini tidak berlaku untuk penyerahan BKP konsinyasi yang saat penyerahannya diatur secara khusus pada saat diserahkannya barang untuk dititipkan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP dalam transaksi konsinyasi dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas transaksi konsinyasi.

---

Pursuant to provision of Article 11 of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, supply on taxable goods is due when the goods are delivered or when the payment are made, whichever occurs first. The taxable supply then determined in several catagories away other things to be in line with the revenue recognition as for accounting purpose, on receivable recognition, or when the invoice is issued. However, this general provision of time supply determination does not apply for supply of goods on consignment transaction that is normally due on delivery of consignment goods. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of supply of goods on consignment transaction and it's conformity with taxable supply concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT consignment transaction."

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dua skema pembayaran yang dirancang oleh perusahaan klien atas transaksi franchise Transaksi franchise ini menimbulkan sejumlah biaya yang harus dilunasi sehingga perlu dilakukan klasifikasi atas masing masing biaya untuk keperluan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda Beberapa biaya dikategorikan sebagai business profit royalti atau cost Implikasi perpajakan timbul atas sejumlah pembayaran tersebut Business profit akan dikenai pajak di Swedia dan 10 PPN Luar Negeri royalti akan dikenai pajak 15 dan 10 PPN Luar Negeri dan cost dikenai pajak 10 PPN Luar Negeri Semua analisis akan mengacu kepada peraturan perpajakan domestik Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Swedia.

---

The purpose of this report is to analyze two payment schemes designed by client rsquo s company for franchise transaction There are several payments arose from franchise transaction so it is necessary to classify each payment for the need of tax treaty implementation Several payments are categorized as royalty business profit or cost There are tax implications from these payments Business profit is taxed in Sweden and subject to 10 VAT Offshore royalty is subject to 15 tax rate and 10 VAT Offshore and cost is subject to 10 VAT Offshore All analysis are based on domestic taxation regulation in Indonesia and tax treaty between Indonesia and Sweden."

"Tujuan dibuatnya karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini sudah dapat diaplikasikan pada e-commerce, dalam hal ini penulis hanya membatasi pada ketentuan yang mendasar yaitu Permanent Establishment sebagai dasar suatu negara dapat mengenakan pajak atas negara lain yang melakukan usaha di negara tersebut, dalam hal ini server sebagai objek pembahasannya dan untuk mengetahui jenis jenis transaksi dan penghasilan e-commerce tersebut, bagaimana penghasilan tersebut diklasifikasikan, apakah dapat diaplikasikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ada saat ini. Penelitian yang dilakukan melalui Tinjauan Pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai informasi yang menguraikan pengertian dan konsep-konsep mengenai transaksi e-commerce berdasarkan pendapat para ahli. Dari berbagai sumber tersebut dapat dipelajari perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce di negara-negara maju, dalam hal ini negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh suatu informasi bahwa suatu website tidak dapat dikategorikan sebagai Permanent Establishment (PE) demikian pula halnya dengan suatu Internet Service Provider tidak dapat menjadi PE dari suatu perusahaan karena melakukan hosting terhadap website suatu perusahaan, demikian pula atas server yang dimiliki dan dioperasikan oleh ISP untuk melayani hosting suatu website yang dimiliki perusahaan, juga tidak dapat dianggap sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Mengenai jenis transaksi yang terjadi pada e-commerce, OECD membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) jenis transaksi dan mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu Business Profit sesuai dengan article 7 OECD Model dan Royalty sesuai dengan article 12 OECD Model."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha di bidang minyak dan gas bumi tetap kondusif untuk investasi.

---

This thesis is aimed to analyse the of the income tax imposition on participating interest transfer by an oil and gas contractor under Government Regulation No. 79 in 2010 within the applicable tax law and regulation framework including the application of tax treaty, as well as the relevant domestic tax regulation. This thesis was also intended to be an input for the Relevant Government Authority for tax collection on the transfer of participating interest in order to provide legal certainty for both parties, therefore the business of oil and gas industry remains conducive to investment."

"Setiap pihak yang berinvestasi dalam saham mengharapkan dividen dan atau capital gains. Perseroan dalam membagi dividen kepada pemegang sahamnya mempunyai dua cara yaitu secara tunai dan non tunai. Metode non tunai yang terkenal adalah share buy back. Perlakuan pajak atas penghasilan dari transaksi share buy back dapat dikenakan sebagai dividen atau capital gains. Perlakuan sebagai dividen atau capital gains menjadi rumit di lapangan karena adanya beberapa bentuk dan kondisi share buy back yang berbeda. Adanya beberapa bentuk dan kondisi share buy back yang berbeda perlu dipelajari dan dicermati secara baik oleh pembuat kebijakan perpajakan untuk merumuskan bagaimana seharusnya perlakuan perpajakan terhadap penghasilan dari transaksi share buy back yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Kebijakan perpajakan diharapkan mengacu kepada hakekat ekonomi yang terjadi dalam setiap Janis transaksi share buy back Dengan demikian asas keadilan, netralitas dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dapat diterapkan dengan baik.Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana penentuan obyek pajak atau penentuan dasar pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi share buy back yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Penghasilan tersebut diperlakukan sebagai dividen ataukah sebagai capital gains.Setiap pembagian laba ditahan kepada pemegang saham arahnya menuju ke bentuk-bentuk distribusi dividen termasuk dengan cara share buy back. Untuk itu setiap pengenaan pajak harus didasarkan pada hakekat ekonomi atas transaksi yang sebenarnya. Sehingga tambahan kemampuan ekonomi yang dinikmati wajib pajak yang terlibat dalam transaksi dapat terukur dengan baik. Di dalam Undang-undang PPh disebutkan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (realized income), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income), yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (substance over form principle). Konsep tersebut akan dapat terwujud apabila asas keadilan horisontal dan keadilan vertikal diterapkan dalam tahap pembuatan peraturan sampai tahap implementasinya.Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian dokumen dan lapangan. Penelitian dokumen dilakukan dengan meneliti hasil karya ilmiah dan ketentuan perudang-undangan di bidang perpajakan, perseroan terbatas, pasar modal, termasuk peraturan pelaksanaannya serta prospektus Wajib Pajak terkait. Metode penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada analis sekuritas, konsultan pajak, pejabat Bapepam dan pejabat Ditjen Pajak. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis.Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belum ada ketentuan Pajak Penghasilan yang mengatur secara lengkap, jelas dan menyeluruh tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan dari transaksi share buy back. Oleh karena itu disarankan agar segera dikaji secara seksama semua bentuk transaksi share buy back dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal dan Tax Treaties sehingga dapat dikeluarkan peraturan Pajak Penghasilan yang mengatur secara lengkap, jelas dan menyeluruh tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan dari transaksi share buy back.Pokok-pokok yang perlu diatur antara lain: menegaskan bahwa sumber dana share buy back dari laba ditahan merupakan pembagian dividen; dasar pengenaan dividen dari share buy back proporsional adalah atas seluruh pembayaran tetapi jika non proporsional atas selisih harga jual dan beli saja; pada saat menerima/memperoleh penghasilan share buy back tetap sebagai pemegang saham diperlakukan sebagai dividen tetapi jika bukan pemegang saham lagi penghasilan tersebut diperlakukan sebagai capital gains; kepemilikan saham secara efektif tidak berubah setelah share buy back merupakan dividen atas seluruh pembayaran tetapi jika berubah pengenaan dividen hanya atas selisih harga jual dan beli.Untuk mempertahankan prinsip keadilan dan netralitas sebaiknya tarif pajak atas dividen dari berbagai bentuk transaksi share buy back mengacu pada Pasal 23 UU PPh yaitu 15% dan memperhatikan realisasi penghasilan yang sesungguhnya. Atas penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan lain (global income/global taxation) dan dikenakan satu macam tarif progressif yaitu tarif Pasal 17 UU PPh dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong sesuai definisi penghasilan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh."

"This thesis covered the income tax treatment of leasing transaction in PT. Y. The topic was chosen after the writer have had seen so many regulation about leasing practical. It became a curiosity for the author, whether some regulation does not match to other, or the confusion that might happen among the users. Subject matter of these researches is what the tax clerk might do in a leasing transaction to meet the income tax system regulation. With a list, taxation duty that has been accomplished by PT Y, divergence that is occurred in the leasing, and the efforts in order to make the leasing transaction is more appropriate to the tax income regulation. The research method is a descriptive approach to the case study, which is a research about status of the subject matter that links with some specific phase.Leasing defined as a practical of cost activity that supply capital goods according to either option right or non-option right to some lessee to used for the installment. There are draft theories in this thesis. First, economy principle from a leasing transaction which contain leasing that define from various theories and the divergence in leasing with a transaction such as renting activity, hire purchase, installment sales and credit loan, the advantage and disadvantage of a leasing transaction activity. Second, taxes, which generally contain tax definition, basic law of tax in Indonesia, taxes from various opinions, tax function and tax principle. Third, the tax and account treatment of leasing transaction, tax and account treatment from a leasing transaction as well.Income tax system from a leasing transaction is contained with tax income policy, act of tax linking to a leasing transaction, which is the decree of the republic of Indonesia and Exposure Draft as well. The Author also adding the certainty rules that is interrelated with leasing industries in Indonesian which contains Presidential decree of the Republic of Indonesia about the financing institution, circular letter from the Ministry of Finance Affairs, Ministry of Industrial Affairs, and Ministry of commerce Affairs about the operation license of the leasing company, the regulation, and the implementation systems of financing institution.Author has had interviewing PT Y as a lesser, some lessee from PT Y and tax staff in Madya Tax Service Office Central of Jakarta and Central Tax Office of Directorate General of Taxation as research object to build the body of work in this thesis. From the interviewed, they had given the answers of the subject matters in this thesis for the author. The taxes staff had suggested the author to review some tax policy. Capital goods grouping that mentioned in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia which had been adapted to a valid income tax law. Whereas from the lesser and lessee, the author obtaining some complains due to the divergence which are occurred in the fields and the lack of comprehension of the taxation rules from the lessee: Therefore, the author has obtained more comprehension about the cases that related with a leasing transaction which occur in the fields it self.The interviewed with all those three parties has been analyzed by the author is connected to subject matter in these thesis. And it could be connected as well with income tax policy and the implementation regulation upon leasing transaction. The author found that implementation regulation of tax is still inappropriate yet one and another. The unstable and inappropriate law could merge some problem, which caused the lesser, and the country loosed.There are some conclusion from these research which is the lesser had claimed that the tax clerk ask for the fee, but that was before Madya Tax Service Office had been formed. Some more, there is lack of knowledge of the tax clerk according to leasing transaction's policy. According to the conclusion above, Tax Commission has changed all the Tax Service Office into Madya Tax Service Office, such as Tax Service Office Madya central of Jakarta. Training and education are suggested to tax clerk to enhance human resource among Directorate General of Taxation."

"Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin meningkat. Perdagangan melalui internet ataupun secara elektronis mulai digunakan. Kemajuan pesat tersebut sebaiknya dilengkapi dengan Ide-ide kreatif untuk menyediaan konten-konten menarik. Berkembangnya industri kreatif yang didukung oleh infrastruktur teknologi membuka peluang usaha baru yaitu content provider. Bisnis tersebut tentunya tidak terlepas dari pengenaan pajak, terutama PPN. Penelitian ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider yang kebanyakan transaksi download atas digitized goods, sehingga seringkali susah untuk diidentifikasi penyerahannya. Kemudian, hal ini akan menyangkut pengidentifikasiaan content provider sebagai PKP yang seringkali menjalankan usahanya melalui website (virtual office). Penentuan waktu dan tempat terutang pajaknya juga sama pentingnya untuk diidentifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan didukung wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa content provider merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam ruang lingkup PPN.

---

The rapid growth of technology is followed by the rise of human need on technology. Electronic trade through internet is often carried out currently. Regarding those condition, trade should be complemented by creative idea, in order to provide some interesting content. The growing of creative industry, whose implementation is supported by technology infrastructure, sets off a new business field opportunity, which is content provider. In any case, tax will be imposed on that business, particularly Value Added Tax (VAT). This research is focused on the treatment of VAT toward transactions which are performed by content provider.

The purpose of this research is to identify transactions which are performed by content provider; most of them are download transactions (digitized goods). Therefore, some supplies are often hardly identified whether they are taxable supplies or not. Moreover, this is related to content provider's identification as a taxable person, as regards its business operation is often implemented through website (virtual office). The determination of time and place of consumption is important to be identified as well. This research was using qualitative approach with descriptive research. Researcher was using library research and field research and fully supported by in-depth interview in her collecting data methods.

The result of this research shows content provider is a taxable person who carries out taxable supplies in the term of VAT."