Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang proses ekualisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010, sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang diajukan perusahaan untuk masa pajak 2010. Proses ekualisasi dilakukan dengan mengumpulkan data seluruh transaksi ekspor PT. Timah (Persero) Tbk yang dilihat dari dokumen pengiriman ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, dan dokumen penagihan penjualan ke konsumen sebagai DPP PPh Badan. Setelah itu, dilakukan analisis atas penyebab antara selisih yang terjadi antara kedua DPP tersebut. Dari proses ini, didapatkan hasil bahwa perbedaan yang menjadi selisih kedua DPP tersebut adalah selisih waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan yang ditandai penerbitan invoice, penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, selisih karena fluktuasi harga timah dunia, selisih kurs, dan penyebab lain.

---

This paper studies about equalization process of value added tax (VAT) and income tax in PT. Timah (Persero) Tbk 2010, in order to fulfil one of the requirements needed in investigation process of tax restitution asked by the company. Equalization process starts from collecting export data of PT. Timah (Persero) Tbk., to see the base of VAT from total export delivered by the company and the base of income tax from total invoice sent to customers. Next step is looking for the difference from both bases, and the reason of those differences are time difference between product delivery and sales to customer, adjustment because the changing of rules for mineral and coal mining, difference from world tin price fluctuation, difference from exchange rate, and another causes."

"Skripsi ini menggambarkan pengenaan PPN atas jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkutan udara luar negeri dengan sistem transit dan jasa angkutan udara ke beberapa kota dengan gabungan jasa angkutan udara dalam negeri dan luar negeri. Dalam penelitian ini juga dianalisis pengenaan PPN berdasarkan legal character PPN dan prinsip destinasi. Hasil penelitian ini adalah atas jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkutan udara luar negeri dan atas jasa angkutan udara ke beberapa kota dengan gabungan rute dalam negeri dan luar negeri tidak dikenakan PPN. Perlakuan perpajakan atas jasa tersebut belum sesuai dengan legal character PPN dan prinsip destinasi.

---

This undergraduate thesis aims to describe the imposition of VAT on domestic air transport services that are part of international air transport services with transit systems and multi-city flight with combination of domestic and international air transport services. In this research also analyzed the imposition of VAT based on the legal character of VAT and destination principle. The results of this research are above the domestic air transport services that are part of international air transport services not subject to VAT. Multi-city flight with a combination of domestic and international air transport is also not subject to VAT. Tax treatment for air transport services is not in accordance with the legal character of VAT and destination principle."

"Penelitian ini membahas tentang Penerapan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh developer industry properti, dalam hal ini studi kasus dilakukan pada salah satu perusahaan developer PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang mempertanyakan dasar dari pemajakan pasal 16C undang-undang PPN, kemudian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PT. X terdapat perbedaan pemahaman definisi bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010, perbedaan terjadi antara fiskus dengan pihak PT. X. Kemudian kendala juga timbul dalam hal penyerahan jasa membangun kepada kontraktor Non-PKP.

---

This research discusses the implementation of theValue Added Tax rules activities undertaken by the developer of the property industry, in this case study conducted in one of the developer Company PT. X. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive method. The results of this study stated that there are tax payers who ask the basis of taxation of Article 16C VAT law, then the implementation of tax obligations on building your own activity conducted by PT. X there is a different understanding of the definition of the building in the Minister of Finance No.39/PMK.03/2010, differences occur between the tax authorities with the PT. X.Then another problem from the delivery of services to a contractor to build with non-PKP contractor."

"[Bidang pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPN atas penyerahan dan imporkomponen atau bahan senjata dan amunisi dan juga atas penyerahan senjata dan amunisi. Diberikannya insentif ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan pertahanan dan keamanan khususnya senjata dan amunisi. Skripsi ini membahas mengenai insentif pembebasan PPN tersebut ditinjau dari manfaatnya bagi PT (Persero) PINDAD selaku pihak produsen yang dilibatkan untuk mencapai tujuan insentif tersebut dan eksternalitasnya di masyarakat (its costs to society). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menemukan bahwa insentif pembebasan PPN ini tidak hanya menimbulkan potensi manfaat bagi PT (Persero) PINDAD tetapi juga menimbulkan costs bagi pihak produsen tersebut.

---

The field of national defense and security is one aspect that is considered by the Indonesian government. It can be seen from the efforts of the Government by providing incentives in the form of VAT exemption on the transfer and import of components or materials of weapons and ammunition, and also on the transfer of weapons and ammunition. The granting of this incentive is expected to fulfill the needs of defense and security supplies, especially weapons and ammunition. This research discusses about the VAT exemption incentives in terms of benefits for PT (Persero) PINDAD as the producers involved to achieve the purposes of these incentives and externalities on society (its costs to society). This research is

quantitative with descriptive design. The study found that this VAT exemption is not only poses a potential benefits for PT (Persero) PINDAD but also raises the costs.;The field of national defense and security is one aspect that is considered by the

Indonesian government. It can be seen from the efforts of the Government by

providing incentives in the form of VAT exemption on the transfer and import of

components or materials of weapons and ammunition, and also on the transfer of

weapons and ammunition. The granting of this incentive is expected to fulfill the

needs of defense and security supplies, especially weapons and ammunition.

This research discusses about the VAT exemption incentives in terms of benefits for

PT (Persero) PINDAD as the producers involved to achieve the purposes of these

incentives and externalities on society (its costs to society). This research is

quantitative with descriptive design. The study found that this VAT exemption is not

only poses a potential benefits for PT (Persero) PINDAD but also raises the costs.;The field of national defense and security is one aspect that is considered by the

Indonesian government. It can be seen from the efforts of the Government by

providing incentives in the form of VAT exemption on the transfer and import of

components or materials of weapons and ammunition, and also on the transfer of

weapons and ammunition. The granting of this incentive is expected to fulfill the

needs of defense and security supplies, especially weapons and ammunition.

This research discusses about the VAT exemption incentives in terms of benefits for

PT (Persero) PINDAD as the producers involved to achieve the purposes of these

incentives and externalities on society (its costs to society). This research is

quantitative with descriptive design. The study found that this VAT exemption is not

only poses a potential benefits for PT (Persero) PINDAD but also raises the costs., The field of national defense and security is one aspect that is considered by the

Indonesian government. It can be seen from the efforts of the Government by

providing incentives in the form of VAT exemption on the transfer and import of

components or materials of weapons and ammunition, and also on the transfer of

weapons and ammunition. The granting of this incentive is expected to fulfill the

needs of defense and security supplies, especially weapons and ammunition.

This research discusses about the VAT exemption incentives in terms of benefits for

PT (Persero) PINDAD as the producers involved to achieve the purposes of these

incentives and externalities on society (its costs to society). This research is

quantitative with descriptive design. The study found that this VAT exemption is not

only poses a potential benefits for PT (Persero) PINDAD but also raises the costs.]"

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Mengingat pentingnya PPN, maka laporan magang ini akan membahas mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT APCO, yang merupakan Perusahaan Jasa Pengendalian Hama. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan seperti perhitungan PPN Keluaran, pengkreditan PPN Masukan serta penyajian PPN dalam Laporan Keuangan. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan harus memperhatikan lebih baik mengenai pengkreditan PPN Masukan yang ada serta batas pelaporan PPN setiap masa pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

---

Value Added Tax (VAT) is tax that imposed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through the calculation and reporting is good, then the Company may be said it has complied with the applicable rules in order to enhance the national development budget of the Government. Given the importance of VAT, then this internship report will discuss the value added tax analysis at the PT APCO, which is a Pest Control Service Company. Through this internship report will be known about the application of VAT to be done by the Company, such as calculating VAT output, input VAT crediting and presentation of VAT and its impact on Financial Statements. The conclusion of this internship report is the Company must pay attention better about crediting the existing VAT and VAT reporting limit each fiscal period to avoid penalties that apply."

"Laporan magang ini membahas tentang praktek transaksi hubungan istimewa dalam pengenaan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada proses produksi dan distribusi kendaraan bermotor roda empat di PT. ABC Tbk dan perusahaan afiliasinya. Analisis transaksi penyerahan menggunakan data ? data primer yang diperoleh langsung dari PT. ABC Tbk sebagai distributor tunggal kendaraan merek DEF. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa dalam proses produksi dan distribusi kendaraan rentan terhadap penetapan harga transfer tidak wajar sehingga pembayaran pajak tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

---

The focus of this report is about analyzing the related party transaction in terms of value added tax treatment that occurs in four-wheeled motor vehicles in PT. ABC Tbk and affiliation companies. The primary sources of this observation are based on internal data which obtained directly from PT. ABC Tbk, the sole distributor of DEF vehicles. The result of this study shows that related party transactions in production and distribution process is susceptible to the unfair transfer pricing practice."

"Laporan magang ini membahas tentang pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada perusahaan yang berstatus sebagai KPS Migas Pembahasan ini mencakup tahapan tahapan pengelolaan PPN di BUT S Energy yang difokuskan pada pencatatan pajak pada Bagian account payable dan Bagian pajak Pada pelaksanaannya pencatatan PPN di Bagian account payable dan Bagian pajak mengalami perbedaan yang mempengaruhi pembayaran PPN Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan tersebut adalah adanya time lag antara tagihan awal dan tagihan revisi Selain itu juga dibahas mengenai pengaruh pembukuan PPN terhadap laporan keuangan yang terjadi di BUT S Energy BUT S Energy yang memiliki base amount USD mengharuskan terjadinya translasi dalam pembukuan PPN sehingga berpengaruh terhadap laporan laba rugi komprehensif.

---

This internship report discusses the management of Value Added Tax VAT on the company 39 s status as a ldquo KPS Migas rdquo This discussion includes the stages of managing VAT in BUT S Energys which focused on the recording tax on Accounts payable section and Taxes section In the implementation VAT recording in accounts payable section and tax section experienced the differences that affect the payment of VAT Things that cause the differences in the recording are the time lag between the initial bill and bill revision It is also discussed the effect of the VAT accounting on the financial statements which occurred in the BUT S Energy BUT S Energy which has a base amount USD requires the translation in the books of VAT and therefore contributes to the comprehensive income statement."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."