Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin meningkatnya kebutuhan akan pasokan listrik serta semakin terbatasnya minyak bumi sebagai bahan baku pembangkit listrik menjadi salah satu alasan mengapa Sumber Daya Energi terbarukan (Renewable Energy) perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satu Sumber Daya Energi Terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik adalah Angin. Studi dan Analisis potensi Angin diawali dengan pengumpulan dan pengolahan data kecepatan angin yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sehingga didapatkan Nilai Statistik Potensi Angin. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menentukan Turbin Angin yang digunakan berdasarkan nilai Capacity Factor (CF). Parameter yang mempengaruhi nilai Capacity Factor antara lain power yang dihasilkan turbin sesuai spesifikasi turbin selama satu tahun serta power yang dihasilkan oleh kecepatan angin pada ketinggian turbin tertentu. Dari Analisis yang dilakukan pada Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang dengan kecepatan angin rata-rata tahun 2011 sebesar 3.3 m/s pada ketinggian 33 meter maka Turbin yang tepat untuk digunakan di lokasi tersebut adalah turbin 2g dan 3f dengan kapasitas masing-masing 600kW dan 750 kW.

---

Increasing demand for electricity and limited supply of petroleum as a raw material power are some reasons why the renewable energy resources is very advantageous. One of which can be used as power plant is wind (power). The study and analysis of wind potential begins with collection and processing of wind speed data derived from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agencies (BMKG), thus obtained wind potential statistic value. Further analysis was done to determine the wind turbines used on capacity factor (CF) value basis. Parameters that affect the capacity factor value are the energy resulted by turbines suitable to its specification within a year and produced by the wind speed at certain height of turbine. The analysis has been carried out at Depati Amir Airport, Pinang Kuala, in 2011. With an average wind speed by 3.3 m/s at a height of 33 meters, the appropriate turbines to be used in the location are 2g and 3f turbines, each with a capacity of 600 kW and 750 kW."

"Kebutuhan akan energi listrik di Indonesia semakin meningkat setiap hari. Akan tetapi, pasokan bahan baku pembangkit listrik yang sebagian besar bahan tambang fosil yang merupakan sumber daya tidak terbaharukan, membuat langkah pemenuhan akan kebutuhan energi listrik menjadi terhambat. Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami kekurangan pasokan listrik. Solusi yang yang dapat ditawarkan adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber energi yang terbaharukan, diantaranya energi geothermal, mikrohidro dan energi angin. Di Pulau Lombok sendiri memiliki potensi energi angin dari skala kecil hingga menengah, dengan kecepatan angin antara 3 m/s hingga 8 m/s. Potensi energi angin dapat dimanfaatkan untuk membangun pembangkit litrik tenaga angin untuk skala kecil hingga skala besar. Disamping factor kecepatan angin, faktor yang yang mempengaruhi dalam menghitung potensi energy angin berupa factor topografi dan perubahan kekasaranpermukaan. Melalui perhitungan potensi energy angin menggunakan aplikasi WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program), dapat ditunjukkan bahwa di Pulau Lombok,memiliki potensi energi angin berupa rapat daya angin (Wind Power Density) mulai dari 0 hingga 2.222 Watt/m2. Potensi energi angin terbesar terdapat di bagian selatan Pulau Lombok, tepatnya pada wilayah analisis 6. Potensi energi angin terkecil di Pulau Lombok terdapat pada wilayah analisis 4.

---

The need for the establishment of electric energy in Indonesia is increasing every day. However, raw material supply power plants mostly fossil mineral resource which is not renewable, making a step fulfillment of the electrical energy needs to be blocked. Lombok island in West Nusa Tenggara Province is one area in Indonesia that suffered power shortage. Solutions that can be offered is to utilize sources of renewable energy, including geothermal energy, micro hydro and wind energy. Lombok Island alone has wind energy potential of small to medium scale, with wind speeds between 3 m / s to 8 m / s. The potential of wind energy can be utilized to build a wind power plant litrik for small scale to large scale. Besides the wind speed factor, the factors that influence in calculating the wind energy potential in the form of topographic factors and changes kekasaranpermukaan. Through the calculation of the potential for wind energy use application Wasp (Wind Atlas Analysis and Application Program), it can be shown that on the island of Lombok, has the potential of wind energy in the form of wind power density (Wind Power Density) ranging from 0 to 2,222 Watt / m2. The wind energy potential contained in the southern part of the island of Lombok, precisely in the area of analysis 6. The smallest wind energy potential on the island of Lombok contained in the analysis region 4."

"Indonesia merupakan negara yang berkomitmen dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK. Target penurunannya adalah 26 dengan usaha sendiri dan 41 dengan bantuan internasional. Segala rencana mitigasi dan perhitungan terdapat pada dokumen Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK. Namun, metode perhitungan yang dilakukan pada dokumen ini menggunakan skenario Business as usual BAU baseline. Penggunaan skenario BAU baseline ini menandakan bahwa perencanaan pengelolaan limbah padat cenderung statis dan akan menimbulkan dampak yang tidak besar dalam upaya penurunan GRK. Sehingga menjadi penting untuk membuat skenario untuk kota di Indonesia, sesuai dengan kondisinya, agar dapat diketahui potensi emisi dari setiap kota. Untuk perhitungan emisi GRK, digunakan metode perhitungan faktor emisi dengan memperhitungan kredit atau pengurangan emisi dari pengelolaan limbah padat yang bermanfaat. Beberapa faktor emisi yang digunakan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan pada negara-negara yang memiliki keserupaan komposisi limbah padat dengan Indonesia. Skenario yang dibuat dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan secara 3R Reuse, Reduce, Recycle dan WTE Waste to Energy . Dari fokusan ini, didapatkan besaran emisi GRK pada tahun 2018 pada Kota Surabaya adalah -0,444-0,102 CO2 eq/kapita/tahun, Kota Balikpapan -0,187-0,017 CO2 eq/kapita/tahun, dan Kota Pangkal Pinang -0,181-0,120 CO2 eq/kapita/tahun. Dari keseluruhan skenario yang dibuat, pengelolaan limbah padat secara 3R menghasilkan total emisi GRK terendah, sedangkan total emisi GRK terbesar terdapat pada pengelolaan eksisting di mana presentase limbah padat yang dibuang ke landfill masih cukup besar.

---

Indonesia is a country committed to reduce greenhouse gas GHG emissions. The target of the decline is 26 by own ventures and 41 with international assistance. All mitigation and calculation plans are contained in the National Action Plan Greenhouse Gas or RAN GRK document. However, the calculation methods performed in this document use the Business as usual BAU baseline scenario. The use of this BAU baseline scenario suggests that solid waste management planning tends to be static and will have less impact in the effort to reduce GHGs. So it becomes important to create scenarios for cities in Indonesia, in accordance with the conditions, in order to note the potential emissions from each city. For GHG emission calculations, an emission factor calculation method is used to calculate credit or emission reductions from useful solid waste management.

Several emission factors used are the result of research conducted on countries having similar solid waste composition with Indonesia. The scenarios made in this study focus on 3R management Reuse, Reduce, Recycle and WTE Waste to Energy. From this focal, the amount of GHG emission in 2018 in Surabaya is 0,444-0,102 CO2 eq capita year, Balikpapan 0,187-0,017 CO2 eq capita year, and Pangkal Pinang City 0,181-0,120 CO2 eq capita year. From the overall scenario created, solid waste management by 3R results in the lowest total GHG emissions, while the largest total GHG emissions are in existing management where the percentage of solid waste dumped into landfills is still substantial. "

"ABSTRAKDesain landasan bandar udara harus mempertimbangkan klimatologi angin untuk menggurangi potensi kejadian cross wind dan tail wind karena cross wind dan tail wind dapat menyebabkan kecelakaan dan keterlambatan pesawat. Potensi cross wind dan tail wind yang besar pada suatu landasan di bandar udara sangat merugikan bagi penumpang pesawat dan perusahaan penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi cross wind dan tail wind di landasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng dan menemukan parameterization yang tepat untuk prakiraan arah dan kecepatan angin di landasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Penelitian menggunakan data arah dan kecepatan angin dari stasiun meteorologi Soekarno Hatta tahun 2002-2012 untuk mengetahui potensi cross wind dan tail wind di landasan bandara Soekarno Hatta serta menjalankan model cuaca WRF (Weather Research and Forecasting) untuk mengetahui parameterization model cuaca yang tepat untuk prakiraan angin di bandara Soekarno Hatta. Komponen cross wind maksimum tertinggi periode tahun 2003-2012 terjadi pada bulan Agustus 30,53 knot, sementara tail wind maksimum tertinggi sebesar 25 knot terjadi pada bulan Januari untuk runway arah 250 derajat dan 24 knot terjadi pada bulan Agustus untuk runway arah 70 derajat. Potensi cross wind dan tail wind berbeda setiap bulannya. Parameterization model cuaca WRF untuk prakiraan arah dan kecepatan angin di bandara Soekarno Hatta yang paling sesuai adalah skema Betts-Miller. Skema tersebut menghasilkan prakiraan arah dan kecepatan angin dengan tingkat hubungan yang kuat dengan hasil pengamatan arah dan kecepatan angin dari stasiun meteorologi Soekarno Hatta, nilai korelasinya adalah 0,61.

---

ABSTRACT

Runway orientation design should consider wind climatology for minimal cross wind and tail wind potential. Cross wind and tail wind may cause aircraft accident and flight delay. The aims of this study is analyze runway cross wind and tail wind potential in Soekarno Hatta airport and also to identify the most accurate parameterization of WRF (weather research and forecasting) numerical weaher prediction for Soekarno Hatta airport wind speed and direction forecast. This study using wind speed and direction data (2003-2012) from Soekarno Hatta meteorological station. WRF numerical weather prediction is run to get the most accurate wind speed and direction forecast. The maximum cross wind component in Soekarno Hatta airport (2003-2012) is 30,53 knot and the maximum tail wind component is 25 knot for runway 25. Cross wind and tail wind potential is different according to its time and month. Scheme Betts-Miller parameterization is the most accurate parameterization for Soekarno Hatta airport wind speed and direction forecast."

"Semakin berkurangnya energi yang tidak dapat diperbaharui membuat orang berpikir untuk mencari solusi energi alternatif. Di antaranya adalah pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui yang terdapat di lingkungan sekitar, atau pemanfaatan bentuk energi yang terbuang menjadi bentuk energi lainnya, sesuai dengan tujuan Zero Energy Building (ZEB). Salah satu pemanfaatan energi yang terdapat di lingkungan adalah turbin angin yang memanfaatkan energi angin. Dalam penelitian ini, dilakukan simulasi pengaruh bentuk eksentrisitas dan bentuk terhadap karakterisitik savonius itu sendiri, yang berupa meshing, tekanan, dan kecepatan udara. Simulasi menggunakan metode CFD berbasiskan perangkat komputasi. Model yang disimulasikan adalah yang memiliki gap 48 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm, 114 mm, 140 mm, 165 mm, dan 216 mm. Kemudian model yang mendapat nilai error terendah dimodifikasi bentuknya dengan menambah luas permukaan menjadi tiga kalinya. Bentuk yang pertama dengan sudut serang sudu linear, dan kedua dengan sudut serang sudu berbeda 60o pada tiap lapisannya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin besar luas permukaan akan meningkatkan daya pada turbin itu sendiri. Turbin savonius tanpa penambahan luas yang memiliki error rendah terdapat pada gap 114 mm yang memiliki daya tertinggi secara simulasi 0,110360406 Watt pada putaran -20 rpm, torsi -0,052719939 N.m, dan error-nya sebesar 79,084%. Sedangkan dengan penambahan luas permukaan, maka bentuk turbin dengan sudut serang sudu 60o memiliki error terendah dengan nilai 57,87% dan daya menurut simulasi 0,666869687 Watt. Sedangkan error turbin savonius model sudut serang sudu linear tertinggi adalah 64,373% dengan daya 0,563935102 Watt.

---

The non-renewable energy that on the wane make the people think to look for alternative energy solutions. Among them is the utilization of renewable energy contained in the environment, or the utilization of wasted energy into other energy forms, in accordance with the purpose of Zero Energy Building (ZEB). One of the utilization of energy contained in the environment is the use of wind energy for wind turbines.

In this study, carried out simulations of the effects of eccentricity and form to characteristic savonius of itself, like meshing, pressure, and air velocity. Simulations using CFD method based on computing devices. The model is simulated with a gap 48 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm, 114 mm, 140 mm, 165 mm and 216 mm. Later models had the lowest error value is modified form, by adding surface area thrice. The first form an blade angle of attack mean linear, and the second with a different blade angle of attack 60o on each pad.

Simulation results show that the greater the surface area will increase the power of the turbine itself. Savonius turbine without the addition of a large low error are the 114 mm gap that has supreme power in a simulation 0.110360406 Watt on rotation -20 rpm, -0.052719939 Nm of torque, and error of 79,084%. Meanwhile, with the addition of surface area, the form of turbine blade angle 60o attack has the lowest error with a value of 57,87% and power by simulation 0.666869687 Watt. While error savonius turbine blade model point of attack is the lowest linear with 64,373%, 0.563935102 Watt power."

"Sumber daya energi yang paling banyak digunakan adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Memasuki akhir abad 20, tuntutan untuk semakin mengubah kebiasaan tersebut semakin besar. Energi angin muncul sebagai sumber energi alternatif sekaligus sumber energi terbarukan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pesisir yang potensial untuk pengembangan listrik tenaga angin. Potensi energi yang siap dibangun lebih dari 9290 MW, dan kapasitas terpasang hingga tahun 2009 hanya mencapai 3 MW. Dilakukan studi analisis mengenai potensi energi angin secara lebih mendetil, serta pemetaan wilayah, dengan menggunakan metode distribusi probabilitas guna menghitung jumlah energi berdasarkan kecepatan rata-rata angin per provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kecepatan angin rata-rata antara 2 m/s hingga 3 m/s, dan menghasilkan energi spesifik hingga mencapai 321 kW.hr/m2.

---

The most common energy used up to now are unrenewable energy. As the 20th century coming to an end, the needs to change that habit are becoming bigger. Wind energy came up as one of the alternative energy, also as a renewable ones. Indonesia as a country with many islands has potentially coastal areas to produce wind-generated energy. The potential energy reached the value of 9290 MW, whereas only 3 MW that are already installed and running. An analysis study is needed to explore wind energy potential more thoroughly, also a mapping method, with probability distribution as a tool to calculate the wind mean speed based energy value from each provinces in Indonesia from 2000 until 2007. The results show that most of the areas have various wind mean speed between 2 m/s and 3 m/s, and also generating spesific energy at the utmost value of 321 kW.hr/m2."

"Beban dan tanggungjawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jenderal perpajakan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Rancangan Undang-undang (RUU) Perpajakan yang diajukan pemerintah mulai tahun 2005, pemerintah berencana menerapkan tarif tunggal untuk menggantikan tarif progresif Pasal 17 Pajak Penghasilan. Besaran tarif yang diusulkan adalah 28% dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diturunkan menjadi 25%. Tarif tunggal diterapkan untuk wajib pajak badan dan berlaku sama untuk seluruh wajib pajak badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, perbedaan jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan serta keadilan dan kesederhanaan tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan dibandingkan dengan tarif progresif pajak penghasilan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data SPT Tahunan PPh Badan dan data primer berupa kuisioner. Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pangkal Pinang.Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan dua (2) metode, yaitu penelitian asosiatif/hubungan dan metode komparatif. Dalam metode asosiatif, penulis mencari hubungan antara variabel tarif tunggal dengan variabel jumlah pajak terhutang sehingga akhirnya dapat diketahui seberapa besar pengaruh tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang. Teknik sampling yang dilakukan adalah sampel random sederhana. Sedangkan dalam metode komparatif, penulis membandingkan jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan. Dalam penelitian komparatif, penulis tidak melakukan teknik sampling artinya data yang digunakan adalah seluruh data SPT Tahunan PPh Badan. Setelah data terkumpul analisis dilakukan dengan menggunakan aplikasi software SPSS versi 13.00 dan dianalisa melalui statistik deskriptif, korelasi, regresi, uji signifikansi F serta uji beda T-Paired.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan berpengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,788. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 1,613 + 0,629X, artinya setiap penambahan 1% tarif tunggal akan meningkatkan jumlah pajak terhutang sebesar 1,6134% atau sebaliknya. Selain itu terdapat terdapat perbedaan jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan. Apabila diterapkan tarif tunggal sebesar 28%, jumlah pajak terhutang di Kantor Pelayanan Pajak Pangkal Pinang meningkat sebesar Rp 4.319.166,019,-. Tarif tunggal tidak mencerminkan keadilan vertikal karena wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dan wajib pajak yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Keadilan horizontal akan tetap terpenuhi, dimana terlihat bahwa setiap wajib pajak badan akan membayar pajak atas laba mereka dengan tarif yang sama. Keadilan dalam pembebanan pajak akan tercapai karena dalam tarif tunggal, marginal rate tetap akan naik seiring dengan besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang. Secara kuantitas, wajib pajak badan yang memperoleh laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar daripada yang mempunyai laba lebih kecil. Akan tetapi tarif tunggal lebih sederhana dan mudah diaplikasikan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa tarif pajak tunggal memberikan dampak atau pengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan. Aspek keadilan dalam tarif tunggal tetap terpenuhi.

---

Duty and responsibility of better realization of the receipt of tax has demanded the Directorate General of taxation to reform the regulations relating to taxation. In the Bill of Taxation which was proposed in the year of 2005, the government has planned to impose the flat tax as replacement of progressive tariff Article 17. The percentage of proposed tariff is 28% and it will be decreased into 25% within a period of 5 (five) years. Flat rate is imposed on the corporate taxpayer and prevail equivalently for all corporate taxpayers.This research is aimed at identifying the effect of flat rate article 17 income tax on the total outstanding income tax, the difference of total outstanding income tax before and after the application of flat rate article 17 corporate income tax as well as the fairness and simplicity of flat rate article 17 corporate income tax compared with the progressive tariff of income tax. Data being used in this research is secondary data in the form of annual tax return of corporate income tax and primary data in the form of questionnaires. The respondent of this research is corporate taxpayers in the working environment of Tax Service Office of Pangkal Pinang. According to the extent of its explanation. This research apply 2 (two) methods, namely associative methods and comparative methods. In the associative methods, the writer seek the correlation between the variable of flat rate and variable of total outstanding tax in order to identify the extent of effect of flat rate article 17 corporate income tax on the total outstanding income tax. The sampling technique being applied is simple random sampling. Whereas, in the comparative method, the writer compare total outstanding income tax before and after the application of flat rate article 17 corporate income tax. In the comparative research, the writer does not perform sampling technique, in which the data being used are all data annual tax return of corporate income tax. Upon collecting the data, analysis is performed by applying the software of SPSS version 13.00 and are analyzed through descriptive, statistic, correlation, regression, significance F Test and difference T-paired test.Result of analysis reveal that there is a significant correlation between flat rate article 17 corporate income tax and total outstanding income tax in the value of 0.788. Regressional equation being obtained is Y = 1.613 + 0.629X which mean that every additional 1% of flat rate will increase total outstanding income tax of 1.613% or otherwise. Moreover, there is a difference on the total outstanding income tax before and after the application of flat rate article 17 corporate income tax. If 28% flat rate is applied, then total outstanding income tax at the tax service office of Pangkal Pinang will increase in the value of IDR 4.319.166.019,- The flat rate deemed to be inadequate in properly reflecting the vertical fairness because the similar tax will be imposed on the taxpayers with high income and those with low income. Horizontal fairness will be remain satisfied, in which it may be seen that each taxpayers must pay the tax for their profit with the same tariff. Fairness in the tax imposition may be accomplished because, in the flat rate, the marginal rate will constantly raise in line with the extent of income obtained by an individual. Quantitatively, the corporate taxpayer may obtain higher profit are obliged to pay higher tax than those obtaining lower profit. However, viewed from the percentage of its effective tariff, the taxpayers will pay the tax in the same percentage. Moreover, flat rate is simpler and easier o be applied in the tax calculation. Thus, it may be concluded that the flat rate may cause an impact and effect on the total outstanding income tax. Furthermore, there is a difference in the total outstanding income tax before and after the application of flat rate article 17 corporate income tax. The aspect of fairness in the flat rate remain to be satisfied."

"Peran Notaris di bidang perbankan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum baik bagi debitur maupun kreditur melalui akta autentik yang dibuatnya. Salah satu dokumen yang dibutuhkan Bank dalam rangka pencairan kredit kepada debitur yaitu surat keterangan atau covernote. Covernote yang dibuat oleh Notaris GH untuk salah satu Bank BUMN mengakibatkan Notaris GH dikenakan sanksi tipikor. Dalam penelitian ini membahas kedudukan hukum covernote Notaris dalam kredit perbankan dan tanggungjawab Notaris GH atas pembuatan covernote yang mengakibatkan terjadinya tipikor dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah covernote dibutuhkan oleh para pihak dalam perkreditan perbankan, hal ini juga menjadi living law dalam praktik kenotariatan. Kedudukan hukum covernote termasuk kewenangan lainnya Notaris, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN karena dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN terdapat kata-kata “antara lain” artinya kewenangan lain Notaris tidak hanya sebatas yang dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Selain itu, hasil penelitian ini menerangkan tanggungjawab Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp adalah secara pidana karena covernote yang telah dibuat oleh Notaris GH terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Notaris yang diminta oleh Bank BUMN untuk mengeluarkan covernote, sebaiknya tetap membuat covernote yang sesuai prosedur, yaitu hanya berisi fakta yang terjadi, tidak berisi jaminan mengenai keabsahan atau tidak adanya cacat pada jaminan dan tidak menjamin waktu penyelesaian dokumen yang sedang dilakukan proses administrasi karena hal tersebut bukan kewenangan dari Notaris atau PPAT. Bank juga seharusnya tidak menjadikan covernote sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap berdasarkan analisis perbankan dan prinsip-prinsip pemberian kredit.

---

The role of a notary in the banking sector is urgently needed to create legal certainty for both debtors and creditors through the authentic deed they have made. One of the documents needed by the Bank in order to disburse credit to debtors is a statement letter or cover note. A cover note made by a GH Notary for one of the state-owned banks resulted in a GH Notary being subject to corruption sanctions. This research discusses the legal position of notary covernotes in bank credit and the responsibility of GH notaries for making covernotes which resulted in corruption in the Pangkal Pinang District Court Decision No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. The research method used is normative juridical research and explanatory research typology. The results of the research in this thesis are that covernotes are needed by parties in banking credit, this is also a living law in notary practice. The legal position of the covernote includes other powers of a Notary, as in Article 15 paragraph (3) UUJN because in the Elucidation of Article 15 paragraph (3) UUJN there are the words "among other things" meaning that the other powers of a Notary are not only limited to those stated in the Elucidation of Article 15 paragraph ( 3) UUJN. In addition, the results of this study explain the responsibility of a Notary in the Decision of the Pangkal Pinang District Court No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp is criminally because the covernote that was made by Notary GH contained negligence and did not match the facts that occurred, so that the act fulfills the elements of Article 3 of the Corruption Law, namely that everyone benefits themselves and abuse authority and harm state finances or the country's economy. Suggestions that can be given in this study are that a Notary who is asked by a BUMN Bank to issue a covernote, should still make a covernote according to the procedure, which only contains facts that occurred, does not contain guarantees regarding the validity or absence of defects in the guarantee and does not guarantee the completion time of the document which is being carried out by the administrative process because this is not the authority of the Notary or PPAT. Banks should also not use covernotes as the basis for disbursing credit, but still based on banking analysis and the principles of lending."

"Pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi terbarukan harus dilakukan dengan baik terutama untuk daerah-daerah yang belum dapat terjangkau oleh jaringan listrik Nasional. Pada penelitian ini pembuatan turbin angin menggunakan kayu lokal cepat tumbuh di Indonesia sebagai pemecahan masalah terhadap bahan baku turbin angin itu sendiri. Dari hasil uji fisik dan mekanik didapatkan bahwa kayu Jabon memiliki kriteria yang lebih baik sebagai bahan baku pembuatan turbin angin jika dibandingkan dengan kayu Balsa dan Sengon dengan nilai MOE 4615.56 mPa dan nilai densitas kayu 0.34 g/cm3, sedangkan airfoil NACA 4415 memiliki kestabilan nilai koefisien lift yang lebih baik jika dibandingkan dengan SG 6042 pada karakteristik angin Kampung Bungin. Pengujian terhadap sampel turbin angin dilakukan pada terowongan angin wind tunnel. Hasil pengujian didapatkan bahwa nilai kebisingan yang dihasilkan oleh turbin angin masih dalam batas aman kebisingan dengan rotasi maksimum pada kecepatan angin tertinggi sebesar 680 rpm, pada pengukuran tekanan statis terjadi penurunan tekanan pada titik turbin angin dan daerah di belakang turbin angin yang menandai adanya energi yang di ekstraksi oleh turbin angin seiring dengan menurunnya kecepatan angin pada titik tersebut. Nilai TSR tertinggi terjadi pada kecepatan angin 2.61 m/s dan besarnya energi yang hilang oleh angin pada kecepatan angin maksimum terowongan angin adalah 18.74 watt. Profil kecepatan angin juga menunjukkan perbedaan energi yang digunakan untuk memutar turbin angin pada masing-masing kecepatan angin.

---

Utilization of wind energy as a renewable energy source should be done well especially for areas that have not been reached by the national electricity grid. In this research, wind turbine manufacture using local wood quickly grow in Indonesia as problem solving to wind turbine raw material itself. From the results of physical and mechanical tests it was found that Jabon wood has better criteria as raw material for wind turbine manufacture compared to Balsa and Sengon wood with MOE value 4615.56 mPa and wood density value 0.34 g cm3, while airfoil NACA 4415 has stability coefficient value elevators are better when compared to SG 6042 on the wind characteristics of Kampung Bungin. Tests on wind turbine samples are performed on wind tunnels.

The test results show that the noise value generated by the wind turbine is still within the safe limits of noise with maximum rotation at a wind speed maximum at 680 rpm, on static pressure measurements there is a decrease in pressure at the point of the wind turbine and the area behind the wind turbine indicating energy extraction by wind turbines as the wind speed decreases at that point. The highest TSR value occurs at wind speed of 2.61 m s and the amount of energy lost by wind at a speed maximum wind tunnel is 18.74 watts. The wind velocity profile also shows the difference in the energy used to rotate wind turbines at each wind speed."