Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah untuk transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada PT Bank XYZ salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola yang ideal. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank XYZ melakukan modifikasi pada pola pembiayaan murabahah, antara lain penerapan denda dan penerapan down payment yang mengandung unsur gharar dan riba. Serta melakukan akad jual-beli kepada nasabah sebelum kepemilikan rumah sepenuhnya dimiliki oleh bank.

---

This study is aimed to explain application of Murabahah Financing for Home Ownership Financing (PPR) transaction at PT. Bank XYZ, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah Agreement and to analyze its conformity with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102. The result of this study indicates that the application of murabahah financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet be viewed as ideal pattern. This is particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing pattern, including penalty and down-payment application which contains gharar and riba and enters into sale-purchase agreement with customer before the home ownership is fully owned by the Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah dalam transaksi Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermoto rpada PT Bank SYR Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlakudi Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sempurna. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank SYR Indonesia melakukan modifikasi pada skema pembiayaan murabahah, antara lain pembentukan kerjasama dengan perusahaan multifinance dan kepemilikan atas barang.

---

This study aimed to explain the application of murabaha financing for vehicle ownership financing transaction at PT Bank SYR Indonesia, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah contract and to analyze its compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102.

The result of this study indicates that the application of murabaha financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet categorized as perfect form of murabaha contract. This particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing scheme, including establishment of cooperation with multifinance companies and ownership of contracted goods."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."

"Penelitian ini membahas tentang perbandingan pencatatan akuntansi suatu pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60, dan praktik di Bank XYZ serta dampak keuangan yang akan timbul pada laporan keuangan Bank XYZ yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan akuntansi piutang murabahah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank XYZ. Hasil penelitian menunjukkanterdapat konsep pencatatan akuntansi murabahah baru yang menggabungkan antara PSAK 50, 55, dan 60 dengan konsep murabahah. Terdapat perbedaan dalam pencatatan akuntansi piutang murabahah PSAK 102 dibandingkan dengan pencatatan berdasarkan PSAK 50,55, dan 60, dan PSAK 50, 55, dan 60 modifikasi, danpraktik Bank XYZ yang selamainiyang mengacukepada PSAK 102.Namun praktik pencatatan di Bank XYZ tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 102 khususnya pada metode pengakuan keuntungan murabahah. Perbedaan pencatatan tersebut menimbulkan dampak keuangan yang berbeda pada laporan keuangan Bank XYZ.

---

This study is aimed to explain comparison of accounting treatment for a murabahah financing based on PSAK 102, PSAK 50, 55, and 60, and the practice in Bank XYZ and also the financial impact on the Bank XYZ financial statement that arise because of those differences in the accounting treatment of murabahah financing. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. This study is done in Bank XYZ because Bank XYZ has the largest assets and net income per December 2012 among all sharia banks in Indonesia. There is a new concept of accounting treatment for a murabahah, that is unification of PSAK 50, 55, and 60 with the concept of murabahah.The result of this study indicates that there are some differences in the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 102 compared to the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 50, 55, and 60,based on the unification of PSAK 50, 55, and 60 with murabahah, and also there are some diferences compared to the accounting treatment practice in Bank XYZ that refer to PSAK 102. But, the accountuing treatment in Bank XYZ is not entirely comply to PSAK 102, especially on the income recognition method. Those differences in accounting treatments resultdifferents financial impact in the financial statement of Bank XYZ."

"Penelitian ini berisi tentang perlakuan akuntansi murabahah pada Bank ABC apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Murabahah. Murabahah adalah Akad jual beli barang pada harga perolehannya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan (tangguh). Bank ABC menerapkan murabahahpesanan yang bersifat mengikat. Bank ABC hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam aktivitas pembiayaan murabahah, Bank ABC menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank ABC dan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah Bank ABC telah melakukan pencatatan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102.

---

This research contains about accounting treatment of murabahah on ABC Bank is already in accordance with PSAK No. 102 about Murabaha. Murabaha is a contract about buying and selling goods at the acquisition price with an additional profit were approved. The seller should tell the price of purchased product and determining a rate of profit as enhancements. Payment maybe paid by cash or credits. ABC Bank implemented a murabaha order that were binding. ABC Bank only purchase of goods when it has been ascertained that the customer will buy the product with murabaha contract. In Murabaha financing activity, ABC Bank selling the goods with confirmed the acquisition price of goods to the customer honestly and the customer pays with a higher price as a profit for the Bank as seller in accordance with the agreement between the Bank and the customer. The result of this research is ABC Bank has recording of murabaha accounting in accordance with PSAK No. 102."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan Pembiayaan Musyarakah pada transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., salah satu bank syariah yang baru-baru ini meluncurkan produk pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad Musyarakah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam akad musyarakah tersebut, antara lain penerapan dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan nilai proyeksi, bukan nilai realisasi. Selain itu, prinsip distribusi bagi hasil usaha juga tidak sesuai karena bank menggunakan prinsip Revenue Sharing, bukan prinsip Net Revenue Sharing maupun prinsip Profit Sharing.

---

This study is aimed to explain application of Musyarakah Financing for Sharia Clearing Account Financing (PRKS) transaction at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., one of Sharia Banks which recently launched that financing product. This study is also aimed to analyze the compliance of this financing application with regulations in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI Related with Musyarakah and PSAK 106 of Musyarakah Accounting. The method used in this study is documentation and interview method.

The result of this study indicates that the application of Sharia Clearing Account Financing using Musyarakah agreement has mostly complied with the regulations in Indonesia. But, there are some things that don't meet the compliance in that Musyarakah agreement, including application of profit-sharing consideration basis which uses projection value, not uses realization value. As well, profit-sharing distribution principle doesn't comply with the regulations because the principle used by bank is Revenue-Sharing principle, neither Net Revenue-Sharing principle nor Profit-Sharing Principle."

"Penelitian ini membahas penjelasan mengenai sistem transaksi produk Tabungan Saham Syariah yang dimiliki oleh Bank XYZ. Penelitian ini juga membahas skema sistem transaksi Tabungan Saham Syariah. Dilakukan analisis mengenai kesesuaian produk Tabungan Saham Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi laporan triwulan 2014 Bank XYZ. Hasil penelitian ini menunjukan masih adanya perbedaan dalam hal pelaksanaan operasional Tabungan Saham Syariah dengan Standar Pelaksanaan Operasional pada Bank XYZ, sedangkan yang lain telah sesuai.

---

This study discussed the description of the Sharia Stocks Saving's product transaction system held by Bank XYZ. This study also examines the Sharia Stocks Saving’s transaction system scheme and contains an analysis about the conformity of Sharia Stocks Saving based on Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/ IV/2000 about savings and PSAK 105 about Mudharabah accounting. The methods used in this study is descriptive qualitative with interviews and observation on the 2014 Bank XYZ quarterly report as the means to data collection. The result of this study shows that there are differences in terms of implementation of the Sharia Stocks Saving with Standard Operational at Bank XYZ, while others have been appropriate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Penelitian ini mengenai analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa MUI dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 kasus pada Bank Syariah XYZ (BSX). Peneliti menemukan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah XYZ sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa MUI. Namun terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai tujuan penggunaan dana mudharabah dimana dalam ketentuan Bank Syariah XYZ penggunaan dana akad digunakan untuk kepentingan multiguna, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tujuan penggunaan akad ini diperuntukan hanya untuk usaha produktif. Selain itu ketentuan ganti rugi modal akad jika diluar kelalaian mudharib, BSX tidak akan menanggung kerugian mudharib. Perlakuan akuntansi akad mudharabah di Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dimana dari poin-poin ketentuan akuntansi pemilik dana dalam PSAK 105, perlakuan pencatatan akuntansi mudharabah BSX telah memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan dengan ketentuan, namun hal ini tidak terlalu signifikan.

---

This research is about mudharabah financing procedure analysis based on provision of Fatwa MUI and accounting treatment in PSAK 105. Researcher found that the majority of mudharabah financing procedure in Bank Syariah XYZ (BSX) has met its sharia provision based on Fatwa MUI. But there is a little difference in some provision about the purpose of the use of fund. Based on Bank Syariah XYZ this fund addressed for multipurpose use, whereas according to Fatwa MUI the financing funds utility is just for productive purpose. Moreover the provision of compensation besides of mudharib error will not borne by BSX as shahibul maal. Accounting treatment mudharabah contract in BSX has met the accounting provision according to PSAK 105. There is some different which is not significant and may not harm the financial report at all."