Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 167039 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eric Nurcahyo Atmahadi
"Penelitian ini membahas tentang praktik perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak Bank Umum Syariah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, observasi terhadap laporan tahunan 2010-2011 dari bank yang bersangkutan, serta wawancara terhadap pihak IAI dan DSN MUI.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan seberapa besar dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan. Sebagai tambahan penelitian ini juga menunjukkan besaran potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang berasal dari Bank Umum Syariah di Indonesia.

This research discuss about the practice of accounting treatment for corporate zakat on Islamic bank in Indonesia. The Islamic banks which become the object of this research are the Islamic banks that have achieved the status of 'Bank Umum Syariah' (Islamic Public/Generic Bank). The research were conducted through an interview with the authorized personnel of Islamic Public Bank's related to zakat management, observation on the bank's annual report for the year of 2010 - 2011, and an interview with some of the regulators in Indonesia which have the authorities to determine the rules and principles of Sharia accounting (Indonesia Institute of Accountant) and the National Sharia Commitee in Indonesia.
The results of this research shows that there are still a few differences and deficiencies regarding the reporting of zakat which is managed by the bank especially the accounting treatment of corporate zakat by the Islamic Public Banks in Indonesia. The differences and deficiencies in reporting corporate zakat mainly caused by the lack of standard for corporate zakat in Indonesia. The results also revealed that the proportion of source and usage of zakat for those two years (2010-2011) were dominated by the same segment. It also shows that there is a decrease in the realization of zakat funds which managed by the Islamic Public Bank. The supplementary results of this research also shows the big potential of corporate zakat from the Islamic Public Banks in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44000
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bella Chintia Listyana
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Islamic Social Reporting terhadap kinerja perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dengan total sampel sebanyak 8 BUS selama 4 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2010-2013. Dengan pengujian regresi linier, penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Social Reporting memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profit Sharing Ratio dan Islamic Income vs Non-Islamic Income.

This research aims to analyze the influence of Islamic Social Reporting on Corporate Performance in Islamic Banks. The data used in this research come from the annual financial statements of Islamic Banks with total sample of 8 companies in 4 consecutive years of 2010-2013. With linear regression testing, this research indicate that Islamic Social Reporting had a significant influence on Profit Sharing Ratio and Islamic Income vs Non-Islamic Income.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S58152
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Herawaty
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S23763
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fikri Islami
"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan unit usaha mikro di Bank XYZ Syariah Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur transaksi pembiayaan murabahah pada pembiayaan unit usaha mikro tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

This study aims to explains the procedures of Murabahah financing and accounting treatment on micro small and medium size enterprises unit in Bank XYZ Syariah Indonesia, and analyze its suitability based on the provisions in force in Indonesia with Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah and Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 about Wakalah and the related accounting regulations, namely PSAK 102, Accounting for Murabahah. The result shows that mostly of the procedures of the murabahah financing on micro small and medium size enterprises unit is appropriate to those rules and policies."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S58508
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Primananda Ramadhani
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas implementasi Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah laporan tahunan dari 11 (sebelas) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode laporan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Metode pengukuran yang digunakan adalah Islamic Corporate Governance Index (ICGI) yang dikeluarkan oleh Organisasi Internasional CIBAFI dan The World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI yang diperoleh Bank Umum Syariah selama 4 tahun sebesar 78,16% dengan skor rata-rata tertinggi diperoleh Bank Syariah Mandiri dan skor rata-rata terendah diperoleh Bank Syariah Bukopin. Skor rata-rata ICGI menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI untuk Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi lebih dari 10 (sepuluh) tahun lebih tinggi daripada Bank Umum Syariah yang beroperasi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Sementara itu, komponen pengendalian internal dan audit eksternal cenderung kuat. Sedangkan komponen dewan komite cenderung lemah

This study aims to determine the quality of Islamic Corporate Governance implementation on Islamic Bank in Indonesia. The data used is the annual report of 11 (eleven) Islamic Commercial Banks in Indonesia with reporting period from 2014 to 2017. The measurement method used is the Islamic Corporate Governance Index (ICGI) issued by the International Organization of CIBAFI and The World Bank. The result showed that the average score of ICGI for Islamic Banks amounted to 78.16% with the highest average score for Bank Syariah Mandiri and the lowest average score for Bank Syariah Bukopin. ICGI average score shows an increase in every year. The result also show that the average ICGI scores for Islamic Banks that have been operating for more than 10 (ten) years are higher than Islamic Banks which is operating for less than 10 (ten) years. Meanwhile, internal control and external audit component is found to be strong. On the other hand, the committee board component tend to be weak.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salwa Faeha Hanim
"

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional ) melakukan inovasi dengan menerapkan pembayaran zakat reksadana syariah bekerjasama dengan PT Nusantara Sejahtera Investama untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Zakat reksadana syariah ini merupakan sesuatu yang baru dan perlu dipertanyakan dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari aspek fikih baik harta wajib zakatnya, syarat wajibnya, serta nisab dan haul dari reksadana itu sendiri. Kehalalan dari produk reksadana syariah wajib diperhatikan agar tidak ada percampuran antara harta halal dan non-halal dengan mengetahui prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengaturan mengenai hukum zakat reksadana di Indonesia telah cukup dan memberikan kepastian hukum serta apakah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan BAZNAS telah sesuai dengan fikih dan aturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum zakat reksadana syariah di Indonesia telah mencukupi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat meskipun belum mengatur secara rinci tentang zakat reksadana syariah. Sedangkan mekanisme pembayaran zakat reksadana oleh BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan hukum zakat dari segi fikih maupun aturan perundang-undangan.


BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) is innovating by implementing sharia mutual fund zakat payments in collaboration with PT Nusantara Sejahtera Investama to maximize the potential of zakat in Indonesia. This sharia mutual fund zakat is something new and needs to be questioned in terms of statutory regulations and from the aspect of fiqh both the compulsory zakat assets, mandatory requirements, as well as the nishab and haul of the mutual funds themselves. The halalness of sharia mutual fund products must be considered so that there is no mixing between halal and non-halal assets by complying with sharia principles. This research is to determine and analyze whether the regulation regarding mutual fund zakat law in Indonesia is sufficient and provides legal certainty and wether the zakat payment mechanism carried out  by BAZNAS is in accordance with fiqh and statutory regulations. This type of research is a type of library research. The results of this study conclude that the legal arrangements for zakat mutual funds in Indonesia are sufficient with the existence of Law Number 21 of 2011 concerning Zakat Management, although it has not regulated in detail about the zakat of Islamic Mutual Funds. Meanwhile, the mutual fund zakat payment mechanism by BAZNAS is in accordance with the legal provisions of zakat in terms of fiqh and statutory regulations.

"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Hilmi Gazza
"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of
documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles.
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ismawati Hariwibowo
"This study aims to examine the influence of Islamic corporate governance, size of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners, Frequency of Meetings of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee Independent, The composition of the Audit Committee Number of Meetings Audit Committee, Profitability and Liquidity on the disclosure of corporate social responsibility (case study on the bank Sharia in Indonesia). This research is a quantitative study using scientific research in the form of positive economics. The nature and type of this research is descriptive method used is based on a survey of the literature. Data used is secondary data obtained from www.btgo.id and corporate websites. The analytical method used is multiple linear regression analysis with SPSS version 22. The population in this study are all Islamic banks registered in Bank Indonesia during the period 2012 to 2014. While the sample is determined by using purposive sampling method in order to obtain a sample of 10 banks with observations for 3 years.
Based on the results of multiple regression analysis with significance level of 5%, then the results of this study concluded: (1) Islamic Corporate Governance consisting of Existence and expertise Sharia Supervisory Board has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (2) The size of the BOC significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (3) The composition of the Board of Commissioners has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (4) The frequency of the number of board meetings no significant effect on the disclosure of disclosure of corporate social responsibility. (5) The size independent audit committee has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (6) The composition of the independent audit committee has no significant effect on the disclosure of corpora te social responsibility. (7) The number of meetings of the audit committee has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (8) Profitability has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (9) Liquidity no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (10) Islamic corporate governance, size of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners, Frequency of Meetings of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee Independent, The composition of the Audit Committee Number of Meetings Audit Committee, Profitability and Liquidity on the disclosure of corporate social responsibility jointly significant effect on disclosures corporate social responsibility."
Jakarta: FEB UIN Syarif Hidayatullah, 2015
650 ESENSI 5:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rezza Ikhwansyah
"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan hunian syariah di Bank XYZ, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dan Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PAPSI 2013 No.V.2 tentang Pembiayaan Musyarakah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan transaksi pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan hunian syariah tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI, dan telah sesuai dengan PSAK 106 dan PAPSI 2013 No.V.2.

This study explains the practice of Musharaka Mutanaqisah and accounting treatment on residential financing sharia in Bank XYZ, with the analysis according to Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 on Musharaka Mutanaqisah and DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah and the related accounting regulations, namely PSAK 106, Accounting for Musharaka and PAPSI 2013 No.V.2 on Musharaka Financing. The result shows that the implementation of musharaka mutanaqisah financing on residential financing sharia are still discrepancy against Fatwa DSN MUI, and accordance with PSAK 106 and PAPSI 2013 No.V.2;"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S58427
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gustining Handarbeni
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S65937
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>